Investor dapur MBG di wilayah 3T mendatangi BGN setelah menggelontorkan miliaran rupiah. Mereka menuntut kepastian operasional dapur yang belum berjalan.
Tabooo.id: Jakarta – Harapan mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru memunculkan gelombang protes. Sejumlah investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) di Menteng, Jakarta Pusat, untuk menuntut kepastian nasib dapur yang mereka bangun dengan investasi miliaran rupiah.
Mereka mengaku sudah menyiapkan fasilitas, membeli peralatan, dan membangun infrastruktur pendukung. Namun hingga kini, banyak dapur yang belum menjalankan operasional secara penuh.
Dalam video yang beredar di media sosial, seorang perwakilan investor menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai para investor sudah membantu pemerintah memperluas jangkauan program MBG, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai langkah berikutnya.
“Teman-teman di daerah sudah mengeluarkan miliaran rupiah. Sampai sekarang kami masih menunggu kejelasan,” ujar seorang investor dalam video yang viral, Selasa (9/6/2026).
Ketegangan Pecah di Kantor BGN
Suasana di kantor BGN sempat memanas. Rekaman video memperlihatkan adu mulut antara sejumlah investor dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi.
Seorang pria berbaju cokelat bahkan melontarkan tantangan kepada petugas keamanan. Ucapannya memicu ketegangan dan menarik perhatian peserta aksi lainnya.
Meski situasi berlangsung panas, pihak keamanan tetap mengendalikan kondisi sehingga tidak terjadi bentrokan fisik.
Aksi tersebut memperlihatkan tingkat frustrasi investor yang terus meningkat. Mereka tidak hanya mempertanyakan nasib bangunan yang sudah berdiri, tetapi juga meminta kepastian mengenai arah kebijakan program yang mereka dukung sejak awal.
Nanik: Tidak Ada Penghentian Dapur SPPG
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa BGN tidak menghentikan operasional dapur SPPG yang telah dibangun investor.
Menurut Nanik, akar persoalan terletak pada ketidakjelasan tindak lanjut program di sejumlah wilayah 3T, bukan pada penghentian kegiatan dapur.
“Investor merasa sudah membangun dapur, tetapi belum mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutannya. Itu yang mereka sampaikan kepada kami,” kata Nanik.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya mulai memimpin BGN pada September 2025 sehingga tidak terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan sebelumnya.
Karena itu, Nanik mengaku masih mempelajari berbagai keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dapur MBG di wilayah 3T.
BGN Siapkan Konsultasi dengan DPR
Nanik mengatakan dirinya bersama dua wakil kepala BGN telah menerima perwakilan investor untuk mendengar langsung berbagai keluhan yang mereka sampaikan.
Setelah pertemuan tersebut, BGN berencana berkonsultasi dengan DPR dan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat memberikan kepastian bagi investor maupun pelaksanaan program MBG.
“Kami menerima pengaduan mereka. Selanjutnya kami akan berkonsultasi dengan DPR dan pihak terkait untuk mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Ketika Investasi Menunggu Kepastian
Persoalan ini memperlihatkan tantangan besar dalam pelaksanaan program nasional yang melibatkan negara dan investor swasta secara bersamaan.
Para investor mengambil risiko finansial dengan membangun dapur di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Mereka berharap program MBG segera berjalan sehingga fasilitas yang sudah berdiri dapat melayani masyarakat.
Namun hingga kini, sebagian dapur masih menunggu keputusan lanjutan.
Ini bukan sekadar soal bangunan yang belum beroperasi. Ini soal kepastian kebijakan dan kepercayaan terhadap program strategis pemerintah.
Semakin lama ketidakjelasan berlangsung, semakin besar biaya yang harus ditanggung investor. Pada saat yang sama, masyarakat di wilayah 3T juga belum menikmati layanan yang sejak awal dijanjikan melalui program tersebut.
Program MBG lahir untuk memperkuat kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menekan angka stunting. Namun keberhasilan program sebesar ini tidak hanya bergantung pada anggaran. Program juga membutuhkan tata kelola yang jelas, koordinasi yang kuat, dan kepastian bagi setiap pihak yang terlibat.
Pertanyaannya, seberapa cepat pemerintah mampu menjawab kegelisahan para investor sebelum kepercayaan terhadap program ini ikut terkikis? @dimas
