Ribuan mahasiswa mendatangi Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/06/2026). Mereka membawa satu kegelisahan yang kini makin keras terdengar karena DPR dan pemerintah terlalu dekat yang akhirnya fungsi pengawasannya Hilang?.
Tabooo.id – Mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak hanya menyuarakan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka juga menagih fungsi dasar parlemen: mengontrol kekuasaan eksekutif.
Ketika DPR dan pemerintah terlalu sering terlihat sejalan dan sangat harmonis, publik mulai bertanya siapa yang akan mengoreksi kebijakan yang bermasalah?
Mahasiswa Tagih DPR untuk Mengawasi Pemerintah
Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul, David Sondakh, meminta DPR memperkuat fungsi pengawasan terhadap setiap program pemerintah yang memakai uang negara.
“Termasuk MBG, Kopdes Merah Putih. Evaluasi semua yang bisa dievaluasi,” ujar David saat aksi berlangsung.
Mahasiswa menuntut audit terhadap MBG, PSN, dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka ingin pemerintah membuka penggunaan anggaran, target program, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Mereka juga meminta DPR tidak hanya hadir saat pengesahan anggaran. DPR harus menguji kebijakan, memanggil kementerian, dan menindaklanjuti setiap temuan yang berpotensi merugikan publik.
Mahasiswa Trisakti bahkan mengangkat kembali gagasan “Tritura Kembali”. Mereka merumuskan tiga tuntutan: memulihkan ekonomi dan politik nasional, memberantas inkompetensi pejabat publik, serta mengembalikan supremasi sipil.
“Kami meminta evaluasi total terhadap program MBG dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik,” kata Arief dari Universitas Trisakti.
MBG Jadi Titik Panas Perdebatan
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu sasaran utama kritik mahasiswa.
Pemerintah menjalankan MBG untuk memperbaiki gizi anak dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga menempatkan program itu sebagai investasi jangka panjang untuk menekan stunting dan mendukung pendidikan.
Namun mahasiswa mempertanyakan prioritas anggaran dan kesiapan pelaksanaan program tersebut. Mereka meminta pemerintah menjelaskan mekanisme distribusi, pengawasan kualitas makanan, serta dampak program terhadap APBN.
Kritik itu bukan berarti mahasiswa menolak pemenuhan gizi anak. Mereka meminta pemerintah membuktikan bahwa anggaran besar benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
Di titik ini, DPR memegang peran penting. DPR dan pemerintah harus memastikan program besar tidak berhenti sebagai slogan politik atau proyek anggaran.
Tritura Kembali, Tapi Medannya Berubah
Mahasiswa Trisakti memakai istilah Tritura untuk membaca ulang situasi politik hari ini.
Pada 1966, mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi dan perubahan politik. Pada 2026, mahasiswa kembali menyoroti ekonomi, kualitas pejabat, serta relasi antara kekuasaan sipil dan aparat negara.
Namun generasi sekarang menghadapi medan yang berbeda. Mereka tidak hanya menuntut perubahan elite. Mereka juga menuntut transparansi anggaran, komunikasi publik yang jujur, dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga.
Mantan aktivis 1998 kerap mengingatkan bahwa mahasiswa selalu turun ke jalan ketika publik merasa saluran kritik mulai menyempit. Aksi di DPR menunjukkan bahwa keresahan itu kembali tumbuh yang diakibat salah satunya dalah DPR dan pemerintah terlalu dekat sekali.
DPR Membuka Dialog, Tapi Publik Menunggu Tindakan
Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, menerima perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I DPR RI.
Mereka kemudian menemui massa di depan gerbang kompleks parlemen. Dasco dan Saan naik ke mobil komando untuk menyampaikan hasil audiensi kepada mahasiswa.
“Kita di sini untuk menyampaikan aspirasi,” ujar salah satu orator saat mengingatkan massa agar tidak bertindak anarkis.
Pertemuan itu membuka ruang dialog. Namun dialog tidak otomatis menjawab semua pertanyaan.
Publik ingin melihat langkah konkret. DPR dan pemerintah perlu membuktikan bahwa mereka akan menindaklanjuti tuntutan audit, memeriksa pelaksanaan program, dan mengawasi penggunaan APBN secara terbuka.
Ini Bukan Sekadar Aksi, Ini Ujian Demokrasi
Aksi mahasiswa pada Jumat sore sempat memenuhi Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Polisi mengalihkan arus kendaraan melalui Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gelora, dan kawasan Palmerah.
Namun isu yang mahasiswa angkat tidak berhenti ketika jalan kembali terbuka.
Mahasiswa sedang menguji hubungan DPR dan pemerintah. Kedekatan politik memang dapat mempercepat keputusan. Namun DPR tidak boleh mengorbankan fungsi pengawasan demi kenyamanan hubungan dengan eksekutif.
Ini bukan sekadar demonstrasi. Ini pola yang terus berulang ketika publik merasa lembaga pengawas terlalu dekat dengan pihak yang seharusnya diawasi.
Jika DPR gagal menjalankan fungsi check and balance, masyarakat akan kehilangan salah satu benteng utama demokrasi.
Lalu, kamu setuju tidak: apakah DPR perlu membentuk audit terbuka untuk MBG, PSN, dan program besar pemerintah lainnya?. @teguh
