Korupsi “Badhogan” KBS: Saat Hak Hidup Satwa Ikut Dijarah

Kasus korupsi “badhogan” di Kebun Binatang Surabaya tak hanya merugikan negara, tetapi juga diduga merampas hak hidup satwa melalui penyimpangan anggaran pakan.

Tabooo.id – Anak-anak datang ke Kebun Binatang Surabaya untuk melihat jerapah, harimau, dan orangutan. Mereka membawa tawa, kamera, dan rasa kagum. Namun, jauh dari sorotan pengunjung, ada cerita yang jauh lebih sunyi. Selama bertahun-tahun, satwa-satwa itu hidup di bawah bayang-bayang dugaan korupsi yang menggerogoti hak mereka untuk makan dan bertahan hidup.

Di Surabaya, masyarakat mengenal istilah badhogan sebagai makan. Kini, istilah itu memperoleh makna yang pahit. Bukan satwa yang menikmati makanan, melainkan dugaan korupsi yang melahap anggaran pakan mereka.

Kasus ini tidak sekadar mengungkap penyimpangan keuangan. Kasus ini mempertanyakan nurani manusia yang mengelola lembaga konservasi.

Satu Orang Menguasai Seluruh Aliran Uang

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya periode 2016–2024, Choirul Anwar. Penyidik menduga ia menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp10,209 miliar selama memimpin KBS.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, IG Punia Atmaja NR, menjelaskan bahwa penyidik memulai perkara ini dari laporan masyarakat yang kemudian diperkuat laporan resmi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 2025. Tim penyidik lalu menggeledah kantor KBS pada Februari 2026 dan memeriksa sedikitnya 20 saksi sebelum menetapkan Choirul sebagai tersangka.

Penyidik menemukan akar persoalan pada struktur organisasi yang lumpuh. Choirul tidak hanya memimpin perusahaan. Ia juga mengendalikan jabatan direktur keuangan dan direktur operasional sekaligus.

Kondisi itu membuat satu orang menguasai seluruh proses pengambilan keputusan keuangan.

Penyidik menilai mekanisme tersebut membuka ruang besar untuk manipulasi laporan keuangan. Mereka juga menemukan indikasi penggunaan sekitar Rp7,4 miliar untuk kepentingan pribadi.

Yang Kehilangan Bukan Hanya Negara

Kerugian negara memang mencapai miliaran rupiah.

Namun, kerugian terbesar justru tidak muncul dalam laporan audit.

Satwa kehilangan makanan.

Perawat satwa kehilangan dukungan operasional.

Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga konservasi.

Penyidik menemukan dugaan manipulasi dalam pengadaan pakan satwa. Pengelola memangkas anggaran, menyusun pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan, lalu membiarkan kebutuhan satwa bergantung pada sistem yang rapuh.

Di lembaga konservasi, pakan bukan sekadar komponen anggaran.

Pakan menentukan hidup atau mati seekor satwa.

Ketika seseorang memangkas anggaran pakan, ia bukan hanya mengurangi biaya operasional. Ia ikut mengurangi kesempatan satwa untuk bertahan hidup.

Selama bertahun-tahun publik terus mendengar kabar kematian berbagai koleksi satwa di KBS. Sebagian orang menganggap kematian itu sebagai risiko usia atau penyakit. Namun, dugaan korupsi ini membuka pertanyaan baru.

Apakah seluruh kematian itu benar-benar sekadar takdir alam?

Konflik Lama yang Terus Berulang

Masalah di Kebun Binatang Surabaya tidak lahir kemarin.

Jurnalis HFK Kommer mendirikan lembaga ini pada 31 Agustus 1916. Sejak itu, KBS berkembang menjadi salah satu kebun binatang tertua di Indonesia.

Namun, sejarah panjang itu juga mencatat konflik yang hampir tidak pernah berhenti.

Pergantian pengurus, perebutan kekuasaan, sengketa aset, hingga perkara hukum terus mewarnai perjalanan KBS sejak dekade 1980-an.

Pada awal 2000-an, konflik internal semakin tajam. Pemerintah pusat akhirnya mengambil alih pengelolaan melalui Kementerian Kehutanan pada 2010.

Alih-alih mengakhiri persoalan, masa transisi justru melahirkan kontroversi baru.

Tim pengelola saat itu menukar lebih dari 400 satwa dengan berbagai aset, mulai dari pembangunan museum hingga kendaraan operasional. Kebijakan tersebut memicu kritik luas dan mendorong Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini, melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, penyelesaian perkara itu tidak pernah benar-benar memutus akar masalah.

Satwa Selalu Membayar Harga Termahal

Setiap konflik menghadirkan tokoh baru.

Setiap pergantian pengurus membawa janji pembenahan.

Namun, satwa tetap berada di kandang yang sama.

Setiap konflik selalu menghadirkan tokoh baru, sementara setiap pergantian pengurus datang dengan janji pembenahan yang terdengar meyakinkan. Namun, satwa tidak pernah memiliki kesempatan menentukan siapa yang memimpin, tidak ikut duduk dalam rapat, dan tentu tidak mampu menyampaikan protes ketika hak mereka terabaikan. Mereka hanya menunggu makanan datang setiap hari, sepenuhnya bergantung pada manusia yang seharusnya melindungi mereka.

Ketika manusia berebut jabatan, satwa kehilangan ketenangan.

Ketika anggaran menguap, satwa kehilangan hak hidup.

Ironisnya, manusia mendirikan kebun binatang untuk melindungi satwa, tetapi manusia pula yang berkali-kali menyeretnya ke dalam pusaran konflik.

Pemerintah Berusaha Memutus Siklus Lama

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah belum menunjuk direktur utama baru. Pemerintah memilih memperkuat pengawasan lebih dulu setelah audit independen pada 2024 menemukan sejumlah kejanggalan.

Pemerintah kini melibatkan auditor independen setiap tahun untuk mengawasi pengelolaan keuangan KBS.

Eri ingin membangun tata kelola yang lebih sehat.

Ia ingin satwa memperoleh pakan yang layak.

Ia ingin pegawai bekerja dengan tenang.

Ia juga ingin masyarakat kembali bangga terhadap Kebun Binatang Surabaya.

Namun, inisiator Asosiasi Pecinta Satwa Liar Indonesia (Apecsi), Singky Soewadji, belum melihat perubahan yang berarti. Ia menilai pemerintah terlalu lama mengosongkan jabatan direktur utama meski telah menggelar empat kali proses seleksi.

Menurutnya, DPRD Kota Surabaya harus ikut mengawal reformasi tata kelola agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Ini Bukan Sekadar Korupsi

Sebagian orang mungkin hanya melihat angka.

Rp10,2 miliar.

Rp7,4 miliar.

Namun, angka tidak pernah mampu menghitung rasa lapar seekor satwa.

Angka juga tidak mampu mengukur kepercayaan publik yang runtuh sedikit demi sedikit.

Kasus Kebun Binatang Surabaya memperlihatkan satu kenyataan yang lebih besar.

Korupsi tidak selalu merampas uang rakyat secara langsung.

Korupsi juga bisa merampas kehidupan makhluk yang sama sekali tidak memiliki suara.

Ini bukan sekadar perkara penyalahgunaan anggaran. Ini adalah potret kegagalan tata kelola yang terus mengulang pola lama. Selama manusia gagal menjaga amanah, satwa akan terus menjadi korban yang paling diam, tetapi paling menderita. @dimas