Labuan Bajo terus dijual sebagai etalase wisata kelas dunia. Namun di balik panorama pulau dan kadal purba itu, muncul pertanyaan lama ketika destinasi makin bernilai, apakah daerah ikut sejahtera atau justru hanya menonton di rumah sendiri. Saat Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto berkunjung ke Labuan Bajo pada Jumat (24/04/2026) hingga Sabtu (25/04/2026), Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyuarakan kegelisahan yang lama tersimpan. Ia meminta pemerintah pusat melibatkan semua pihak dalam kajian ulang kuota pengunjung Taman Nasional Komodo.
“Mesti ada rapat bersama karena kalau hanya Kementerian Kehutanan, tidak akan menyelesaikan persoalan,” ujar Edi. Ucapan itu bukan sekadar komentar teknis. Ia sedang menegaskan satu hal penting daerah ingin ikut menentukan nasib wilayahnya sendiri.
Tabooo.id: Deep – Taman Nasional Komodo membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Wisatawan datang, kamera bekerja, promosi berjalan. Tetapi warga sekitar sering menanggung sisi lain yang jarang terlihat.
Pembatasan kuota memang bisa melindungi ekosistem. Pemerintah perlu menjaga populasi komodo, kualitas lingkungan, dan daya dukung kawasan. Namun kebijakan konservasi akan pincang bila pembuat keputusan mengabaikan ekonomi warga.
Jika jumlah wisatawan turun, hotel kecil kehilangan tamu. Kapal wisata sepi pesanan. Pemandu kehilangan trip. Pedagang dan sopir travel ikut merasakan pukulan.
Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. I Nyoman Sudiarta, dalam seminar pariwisata berkelanjutan di Denpasar, 18/09/2025, mengatakan:
“Konservasi yang memutus rantai ekonomi warga akan ditolak secara diam-diam. Kebijakan lestari harus juga memberi rasa adil.”
Artinya jelas. Negara perlu menjaga alam, tetapi negara juga wajib menjaga manusia yang hidup di sekitarnya.
Negara Meraup, Daerah Menunggu
Nada paling tajam muncul ketika Edi menyinggung pembagian pendapatan. Menurutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kawasan Taman Nasional Komodo menembus lebih dari Rp100 miliar tahun lalu. Namun daerah belum merasakan hasil yang sepadan.
“Kita tidak dapat apa-apa, bu. Nol bahkan buntung.”
Pernyataan itu membuka ironi lama. Daerah menyiapkan jalan, mengelola kebersihan kota, mengurai macet, menjaga keamanan, dan menghadapi lonjakan urbanisasi. Tetapi pusat lebih banyak menerima hasil akhirnya.
Ekonom kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, dalam diskusi otonomi daerah di Yogyakarta, 11/11/2024, menyebut:
“Ketimpangan fiskal membuat daerah kaya aset sering miskin manfaat.”
Komodo menghasilkan devisa. Namun bila Manggarai Barat tidak ikut kuat, maka yang tumbuh hanya angka nasional.
Kuota Tanpa Kerja Sama Hanya Tambal Sulam
Edi juga mengingatkan bahwa pintu masuk wisatawan berada di sektor lain.
“Kementerian Kehutanan menetapkan kuota, tapi ingat pintu masuknya tetap di Kementerian Perhubungan.”
Kalimat itu menyorot masalah klasik birokrasi Indonesia. Satu kementerian mengatur konservasi. Kementerian lain mengurus transportasi. Lembaga lain mendorong promosi wisata. Namun koordinasi sering datang terlambat.
Akibatnya, kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Warga lalu menanggung kebingungan.
Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Imam B. Prasodjo, dalam forum tata kelola publik Jakarta, 07/08/2025, mengatakan:
“Konflik antarlembaga sering membuat warga menjadi korban kebingungan negara.”
Sebar Wisata, Sebar Manfaat
Selain mengkritik, Edi juga menawarkan jalan keluar. Ia meminta pemerintah melibatkan daerah agar bisa membuka destinasi alternatif di luar kawasan utama.
“Spot-spot yang belum dikelola karena keterbatasan sarana itu masih sangat banyak dan lebih indah dari yang ada ini.”
Usulan ini masuk akal. Wisata yang menumpuk di satu titik akan menekan alam dan memusatkan uang pada kelompok tertentu. Sebaliknya, penyebaran destinasi bisa menggerakkan desa lain, membuka usaha baru, dan memperluas manfaat ekonomi.
Inilah model pembangunan yang lebih sehat bukan menutup pintu, tetapi membuka lebih banyak jalan.
Ini Bukan Sekadar Komodo
Persoalan ini mencerminkan wajah Indonesia. Banyak daerah punya tambang, laut, hutan, dan wisata. Tetapi terlalu sering daerah hanya menjadi lokasi, bukan pelaku utama.
Nama daerah dipakai. Foto daerah dijual. Beban daerah ditanggung sendiri.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyatakan akan membawa persoalan itu ke pemerintah pusat. Ia juga menilai Manggarai Barat layak menerima dukungan infrastruktur.
“Turisnya bisa banyak, devisa negaranya lebih banyak masuk. Pemerintah daerah harus kebagian.”
Pernyataan itu seharusnya menjadi awal perubahan, bukan sekadar kalimat kunjungan.
Closing
Komodo memang warisan dunia. Namun warga sekitar tidak boleh hidup sebagai penonton. Jika negara benar-benar menjaga Komodo, maka negara juga harus memastikan masyarakat Manggarai Barat ikut tumbuh bersama kebesaran itu. @teguh
