Gotong royong bukan sekadar kerja bakti, tetapi modal sosial untuk membangun dan merawat infrastruktur. Saatnya menghitung potensi selain uang.
Tabooo.id – Kenapa setiap kali bicara infrastruktur, pertanyaan pertama selalu soal uang?
Berapa anggarannya? Dari mana dananya? Siapa yang membayar? Berapa nilai proyeknya?
Pertanyaan itu masuk akal. Namun, ada satu hal yang sering luput: Indonesia sebenarnya punya banyak modal selain uang.
Kita punya manusia. Ada pengetahuan yang terus berkembang. Sumber daya lokal juga tersebar di berbagai daerah.
Lebih dari itu, Indonesia memiliki perusahaan, kampus, tenaga ahli, komunitas, dan satu modal sosial yang sangat kuat: gotong royong.
Lalu, kenapa modal tersebut jarang masuk ke dalam cara kita merancang pembangunan?
Infrastruktur Tidak Selalu Soal Beton
Selama ini, pembangunan infrastruktur sering identik dengan proyek besar.
Jalan raya, jembatan, bendungan, gedung publik, jaringan air, hingga fasilitas transportasi membutuhkan perencanaan dan anggaran besar.
Tentu saja, proyek seperti itu membutuhkan tenaga profesional, teknologi, material sesuai standar, serta pengawasan yang ketat.
Namun, tidak semua kebutuhan infrastruktur berada pada skala tersebut.
Di tingkat kampung atau kelurahan, persoalannya kadang jauh lebih sederhana.
Saluran air bisa tersumbat. Jalan lingkungan dapat rusak. Jalur evakuasi mungkin tidak terawat.
Masalah lain juga muncul di sekitar kita. Ruang publik terbengkalai, sampah menumpuk, atau lereng kehilangan vegetasi.
Kebutuhan seperti itu tidak selalu memerlukan proyek bernilai miliaran rupiah.
Sering kali, persoalannya justru membutuhkan koordinasi.
Masyarakat mungkin hanya membutuhkan alat, material, pengetahuan teknis, dan ruang untuk bergerak.
Di sinilah gotong royong seharusnya mendapat tempat.
Gotong Royong Bukan Sekadar Kerja Bakti
Kita sering memahami gotong royong sebatas warga berkumpul pada akhir pekan.
Ada yang membawa cangkul. Sebagian membersihkan selokan. Warga lain menyiapkan konsumsi.
Tradisi tersebut memang penting. Akan tetapi, gotong royong bisa memiliki peran yang jauh lebih besar.
Bayangkan pemerintah menetapkan standar pekerjaan sekaligus aspek keselamatannya.
Perusahaan kemudian membantu menyediakan alat atau material. Kampus dan tenaga ahli memberi pendampingan teknis.
Pada saat yang sama, warga mengerjakan bagian yang aman dan sesuai dengan kemampuan mereka.
Model seperti itu tidak berarti pemerintah menyerahkan pembangunan kepada masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah tetap mengatur, memastikan standar, dan menghubungkan berbagai sumber daya.
Masyarakat pun tidak sekadar menjadi penerima hasil pembangunan.
Mereka ikut menjaga fasilitas yang sejak awal ikut mereka bangun.
Di titik inilah gotong royong berubah dari tradisi menjadi strategi.
Tetapi Jangan Sampai Pemerintah Cuci Tangan
Namun, gagasan ini memiliki jebakan besar.
Jangan sampai gotong royong berubah menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara.
Pemerintah tetap memiliki kewajiban menyediakan layanan publik dan infrastruktur dasar.
Warga juga tidak boleh dipaksa bekerja gratis untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya pemerintah biayai.
Karena itu, batasnya harus jelas.
Pekerjaan berisiko tinggi membutuhkan tenaga profesional. Infrastruktur strategis memerlukan perencanaan teknis.
Proyek besar pun membutuhkan pembiayaan yang memadai.
Gotong royong tidak bisa menggantikan insinyur, standar keselamatan, alat berat, atau teknologi.
Namun, semangat kebersamaan dapat melengkapi semuanya.
Justru karena itu, kita perlu berhenti mempertentangkan uang dengan gotong royong.
Keduanya bisa berjalan bersama.
Modal Bangsa Bukan Cuma Uang
Masalah sebenarnya mungkin terletak pada cara kita menghitung modal.
Selama ini, angka anggaran terlihat paling mudah diukur.
Nilai proyek jelas. Biaya material juga jelas. Upah pekerja pun dapat dihitung.
Sebaliknya, pengetahuan warga sulit masuk ke tabel anggaran.
Waktu masyarakat juga tidak mudah diterjemahkan menjadi angka. Kepercayaan antartetangga bahkan lebih sulit lagi.
Padahal, semua itu memiliki nilai.
Ketika warga ikut membersihkan saluran air, mereka bukan hanya menyelesaikan pekerjaan hari itu.
Rasa memiliki terhadap lingkungan ikut tumbuh.
Jalur evakuasi yang dirawat bersama juga bisa memperkuat kesiapan komunitas menghadapi bencana.
Hal serupa berlaku ketika kampus, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat bekerja dalam satu ekosistem.
Hasilnya bukan sekadar bangunan.
Yang tumbuh adalah kemampuan sebuah komunitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Di Sini Persoalannya Menjadi Lebih Besar
Karena itu, pertanyaan tentang pembangunan seharusnya tidak berhenti pada, “Berapa uang yang kita punya?”
Pertanyaan berikutnya harus berbunyi, “Apa saja yang sudah kita miliki?”
Ada sumber daya manusia. Pengetahuan lokal juga tersedia. Teknologi terus berkembang.
Perusahaan memiliki alat dan sumber daya. Kampus mempunyai keahlian. Komunitas memahami kondisi wilayahnya.
Dan tentu saja, masih ada masyarakat yang mengenal gotong royong.
Jika seluruh modal tersebut dihitung sejak awal, desain pembangunan bisa berubah.
Pemerintah tidak selalu harus memulai dari proyek.
Mereka bisa memulai dari pemetaan kebutuhan dan sumber daya.
Masyarakat pun tidak harus selalu menunggu program datang dari atas.
Mereka dapat ikut menentukan bagian yang mampu mereka kerjakan.
Sementara itu, pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus tetap harus mendapat dukungan profesional.
Ini bukan sekadar soal gotong royong. Ini soal cara sebuah bangsa mendefinisikan modal.
Jangan Romantisasi Gotong Royong
Gotong royong terdengar indah ketika kita membicarakannya dari jauh.
Namun, warga juga punya pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan hidup.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menggunakan semangat kebersamaan untuk menekan masyarakat.
Kita juga tidak boleh menganggap semua pekerjaan cocok dikerjakan secara sukarela.
Keselamatan harus menjadi batas pertama.
Profesionalisme tetap menjadi syarat. Pembiayaan pun tetap penting.
Gotong royong hanya akan menjadi kekuatan jika pemerintah menggunakannya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti tanggung jawab.
Jadi, Haruskah Infrastruktur Selalu Dimulai dari Uang?
Jawabannya: tidak selalu.
Uang tetap penting. Tanpa pembiayaan, banyak proyek besar tidak mungkin berjalan.
Namun, uang bukan satu-satunya modal yang dimiliki sebuah negara.
Ada manusia yang mau bergerak. Pengetahuan bisa dibagikan. Perusahaan memiliki alat.
Kampus punya keahlian. Komunitas memahami wilayahnya.
Dan ada masyarakat yang masih mengenal gotong royong.
Mungkin selama ini kita terlalu cepat mengatakan Indonesia kekurangan uang untuk membangun.
Padahal, bisa jadi masalahnya lebih mendasar: kita belum cukup serius menghitung apa yang sebenarnya sudah kita punya.
Sebelum bertanya berapa anggaran yang dibutuhkan, ada tiga pertanyaan yang layak diajukan:
Apa yang sudah kita punya? Apa yang bisa kita kerjakan bersama? Dan apa yang memang tidak bisa dibangun tanpa uang?
Pembangunan yang cerdas bukan hanya soal berapa banyak uang yang dikeluarkan.
Pada akhirnya, pembangunan juga soal seberapa baik sebuah bangsa menggunakan seluruh modal yang dimilikinya. @dimas
