Tengah malam seharusnya menjadi waktu bagi anak-anak untuk beristirahat. Namun, di sejumlah sudut Makassar, jam-jam itu justru bisa berubah menjadi panggung tawuran dan bentrokan antarkelompok. Batu, busur, dan dendam menjadi bagian dari konflik yang mengancam bukan hanya para pelaku, tetapi juga warga yang sekadar ingin pulang dengan selamat.
Tabooo.id – Pada Senin, 19/10/2026, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Muhammad Awal Chairuddin melontarkan usulan yang memancing perhatian. Ia menawarkan arena khusus bagi pelaku tawuran untuk bertarung dengan skema 10 lawan 10. Di saat yang sama, ia memerintahkan jajarannya merazia tempat pembuatan busur yang diduga memasok senjata bagi para pelaku.
Pernyataan itu keras. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan siapa paling berani bertarung. Mengapa kekerasan terus menemukan jalan untuk berulang, meski aparat sudah berkali-kali membubarkan dan menangkap pelakunya?
Tawuran: Ketika Kekerasan Berulang, Siapa yang Gagal Mencegahnya?
Bayangkan seorang remaja keluar rumah saat malam semakin larut. Ia membawa ponsel, bergabung dengan teman-temannya, lalu masuk ke dalam konflik yang mungkin bermula dari ejekan, perselisihan lama, atau tantangan antarkelompok.
Kita tidak bisa menganggap semua tawuran memiliki pemicu yang sama. Namun, sejumlah kasus di Makassar memperlihatkan pola yang patut diperiksa: konflik kelompok, penggunaan senjata, dan bentrokan yang kembali muncul di ruang publik.
Pada 10/02/2026, misalnya, polisi menangkap enam remaja setelah dua kelompok terlibat tawuran di kawasan Maccini Gusung. Polisi menyebut dendam lama sebagai pemicu bentrokan yang menggunakan batu dan busur.
Kasus tersebut memberi petunjuk penting. Tawuran tidak selalu muncul sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Konflik dapat menyimpan riwayat, identitas kelompok, dan dorongan membalas serangan sebelumnya.
Ketika satu bentrokan berakhir, persoalan belum tentu ikut selesai. Penangkapan bisa menghentikan aksi malam itu, tetapi tidak otomatis memutus dendam yang menjadi bahan bakarnya.
Di sinilah persoalan tawuran membutuhkan pembacaan lebih dalam. Polisi menangani pelanggaran hukum. Namun, pencegahan juga harus menjangkau relasi sosial yang membentuk keberanian seseorang untuk menyerang kelompok lain.
Arena 10 Lawan 10: Sindiran Keras, tetapi Bukan Solusi Utama
Kapolda Sulsel mengusulkan arena 10 lawan 10 untuk menyindir keberanian para pelaku tawuran. Menurutnya, mereka seharusnya berani menghadapi lawan secara langsung, bukan membahayakan masyarakat.
“Kalau perlu saya kasih gitu nanti kalau mau bertempur, kasihkan arenanya. 10 melawan 10. Pasti enggak ada yang berani itu.”
— Irjen Pol. Muhammad Awal Chairuddin, Kapolda Sulawesi Selatan, Senin, 19/10/2026.
Pernyataan itu memperlihatkan kejengkelan aparat terhadap aksi yang meresahkan masyarakat. Namun, sebagai gagasan pencegahan, arena pertarungan bukan jawaban yang memadai.
Masalah tawuran bukan sekadar keberanian atau ketakutan. Ada risiko luka berat, kematian, intimidasi, dan pembalasan yang dapat melibatkan orang-orang di luar konflik.
Memberikan arena untuk bertarung juga berisiko mengirim pesan keliru: seolah-olah kekerasan bisa diterima selama berlangsung di tempat tertentu dan mengikuti jumlah peserta yang disepakati.
Padahal, tujuan kebijakan publik seharusnya mengurangi kekerasan, bukan memindahkan lokasi pertarungan. Tantangannya adalah membuat remaja tidak merasa perlu membuktikan harga diri melalui serangan fisik.
Kapolda sendiri menegaskan bahwa polisi tetap akan melakukan penindakan secara bertahap, dari tindakan lunak hingga keras, terutama ketika pelaku mengancam keselamatan orang lain.
Penegakan hukum tetap penting. Akan tetapi, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang ditangkap. Publik juga perlu mengetahui apakah bentrokan berulang menurun, korban berkurang, dan akses terhadap senjata berhasil diputus.
Busur Rp50 Ribu: Ketika Kekerasan Punya Jalur Pasokan
Ada sisi lain dari tawuran yang tidak kalah penting daripada aksi saling serang bagaimana senjata bisa tersedia ketika konflik terjadi?
Awal Chairuddin mengaku menerima informasi bahwa busur dijual dengan harga sekitar Rp50.000. Ia juga menyebut dugaan adanya pengrajin yang memproduksi busur untuk dijual. Karena itu, ia memerintahkan jajaran Polda Sulsel merazia tempat pembuatan senjata tersebut.
Informasi harga dan dugaan produksi itu masih memerlukan pendalaman. Polisi perlu memastikan lokasi produksi, pola distribusi, tujuan penjualan, serta keterkaitan setiap pihak dengan tindak kekerasan. Pengrajin tidak otomatis menjadi pelaku tawuran hanya karena memproduksi suatu barang penyelidikan harus membuktikan peran dan unsur pelanggarannya.
Namun, persoalan akses senjata tetap layak menjadi perhatian serius.
Jika remaja dapat memperoleh alat yang berpotensi melukai orang lain dengan mudah, pencegahan tidak boleh berhenti pada patroli ketika bentrokan sudah pecah. Aparat perlu menelusuri rantai pasokan, memetakan titik rawan, menindak pelanggaran yang terbukti, dan mencegah penyalahgunaan senjata.
Catatan kasus di Makassar menunjukkan bahwa busur bukan sekadar kekhawatiran di atas kertas. Pada 22/09/2026, polisi membubarkan tawuran di Jalan Anoang dan mengamankan 11 pemuda yang diduga terlibat. Petugas juga menyita enam anak busur dan dua ketapel.
Tabooo Twist: Kalau senjata menjadi bagian dari konflik yang berulang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang melepaskan anak panah. Kita juga perlu mencari tahu bagaimana senjata itu sampai ke tangan mereka.
Keluarga Bukan Sekadar Tempat Pulang
Kapolda Sulsel juga menyoroti remaja yang masih berkeliaran pada pukul 01.00, 02.00, bahkan 03.00 dini hari. Ia mempertanyakan pengawasan orang tua dan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk pembiaran.
“Anak-anak jam 1, 2, 3 malam itu enggak ada di rumah? Jadi ada semacam pembiaran seperti itu.”
— Irjen Pol. Muhammad Awal Chairuddin, Senin, 19 Oktober 2026.
Kritik tersebut mengingatkan kita pada tanggung jawab keluarga. Orang tua perlu mengetahui aktivitas anak, memahami lingkar pergaulannya, dan membangun komunikasi yang membuat anak berani bercerita sebelum masalah membesar.
Namun, pengawasan keluarga tidak bisa dipersempit menjadi larangan keluar malam. Remaja juga membutuhkan ruang aman untuk membicarakan tekanan pertemanan, konflik, kemarahan, dan kebutuhan untuk diterima kelompoknya.
Anak yang merasa didengar memiliki kesempatan lebih besar untuk meminta bantuan ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, komunikasi yang hanya berisi ancaman dan hukuman berisiko membuat konflik semakin tersembunyi.
Meski demikian, kita juga tidak boleh menyimpulkan bahwa semua remaja yang tawuran berasal dari keluarga yang abai. Fakta yang tersedia belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat tersebut.
Kondisi keluarga berbeda-beda. Ada orang tua yang bekerja malam, menghadapi tekanan ekonomi, atau kesulitan mengawasi anak sepanjang waktu. Karena itu, tanggung jawab pengasuhan perlu berjalan bersama dukungan lingkungan dan layanan sosial.
Catatan KPAI: Pencegahan Harus Dimulai Sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan pentingnya penguatan pengasuhan, pengawasan aktivitas anak, dan pencegahan kekerasan sejak dini.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada 14/07/2026, anggota KPAI Kawiyan menjelaskan bahwa keterlibatan anak dalam kekerasan dapat dipengaruhi berbagai faktor. KPAI menyoroti lemahnya pengasuhan, kurangnya pengawasan, pengaruh lingkungan, serta paparan konten kekerasan di media sosial dan ruang digital.
KPAI juga mendorong orang tua membangun komunikasi terbuka, mengetahui aktivitas anak terutama pada malam hari, dan mendampingi penggunaan media sosial.
Pesan ini memperluas cara kita membaca tawuran. Persoalannya bukan hanya keberadaan anak di luar rumah, tetapi juga apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka berinteraksi, dan bagaimana lingkungan membentuk perilakunya.
Di titik ini, keluarga membutuhkan dukungan sekolah, komunitas, pemerintah daerah, dan aparat. Menyalahkan orang tua tanpa menyediakan sistem pendampingan hanya akan memindahkan beban, bukan menyelesaikan masalah.
Sekolah dan Lingkungan: Jangan Hadir Hanya Setelah Tawuran
Sekolah memang bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas perilaku siswa. Namun, sekolah memiliki ruang penting untuk mendeteksi konflik, mengajarkan penyelesaian masalah, dan membangun hubungan antarremaja yang lebih sehat.
Pada 06/06/2015, Wakil Ketua KPAI saat itu, Budiharjo, mengingatkan bahwa sekolah tidak bisa lepas tangan ketika siswanya terlibat tawuran. Ia menekankan perlunya pembinaan dan solusi yang lebih baik daripada sekadar mengeluarkan siswa.
Pernyataan tersebut sudah lama, tetapi prinsip pencegahannya tetap relevan untuk diuji dalam konteks sekarang. Sekolah perlu mengembangkan mekanisme pelaporan yang aman, konseling, mediasi konflik, dan pendampingan bagi siswa yang berisiko terlibat kekerasan.
Namun, pendekatan itu tidak berarti sekolah harus menyelesaikan tindak pidana melalui perdamaian semata. Ancaman terhadap keselamatan tetap memerlukan penanganan sesuai hukum.
Di luar sekolah, pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu mengidentifikasi titik rawan, menyediakan kegiatan malam yang aman, serta memperkuat komunikasi antara warga dan aparat.
Kita tidak bisa menganggap semua kegiatan komunitas otomatis mencegah tawuran. Program harus menyasar kebutuhan nyata remaja, melibatkan mereka dalam perencanaan, dan mengukur hasilnya.
Misalnya, pemerintah dapat menguji program pendampingan bagi kelompok pemuda di wilayah rawan. Evaluasinya harus melihat apakah program itu mampu menurunkan bentrokan berulang, memperbaiki hubungan antarkelompok, dan meningkatkan partisipasi remaja dalam kegiatan positif.
Jika kegiatan hanya berlangsung ketika kasus menjadi viral, pencegahan akan selalu datang terlambat.
Penindakan Penting, tetapi Efektivitasnya Harus Terukur
Polisi memiliki kewenangan untuk menghentikan kekerasan, mengamankan barang bukti, dan memproses pelanggaran hukum. Masyarakat berhak memperoleh perlindungan dari serangan yang mengancam keselamatan.
Karena itu, kritik terhadap usulan arena 10 lawan 10 bukan berarti menolak penegakan hukum. Justru sebaliknya, penindakan perlu diarahkan pada tujuan yang jelas menghentikan serangan, mencegah pembalasan, dan mengurangi kemungkinan kekerasan berikutnya.
Ada empat langkah yang perlu berjalan bersamaan.
1. Penindakan terhadap pelaku. Polisi perlu menyelidiki peran masing-masing orang, mengamankan bukti, dan menjalankan proses hukum secara proporsional.
2. Pemutusan akses senjata. Aparat perlu menelusuri asal-usul busur dan anak panah, termasuk dugaan produksi serta distribusinya. Setiap penindakan harus bertumpu pada bukti.
3. Pencegahan berbasis keluarga dan sekolah. Orang tua, guru, konselor, serta tokoh masyarakat perlu mengenali konflik sejak dini dan menyediakan jalur bantuan yang mudah diakses.
4. Evaluasi berbasis hasil. Pemerintah daerah dan aparat perlu mengukur frekuensi bentrokan, korban, penyitaan senjata, pengulangan pelanggaran, serta keberhasilan pendampingan.
Langkah terakhir sering luput dari perdebatan publik. Kita mudah melihat penangkapan karena hasilnya terlihat langsung. Sebaliknya, keberhasilan pencegahan sering tidak terlihat karena peristiwa yang seharusnya terjadi justru berhasil dicegah.
Namun, justru di situlah ukuran keberhasilan kebijakan seharusnya berada. Berapa banyak tawuran yang berhasil dicegah sebelum ada korban?
Berapa banyak remaja yang tidak kembali terlibat? Dan apakah warga benar-benar merasa lebih aman?
Tanpa ukuran tersebut, penindakan berisiko menjadi rutinitas yang sibuk, tetapi belum tentu memutus siklus kekerasan.
Negara Tidak Bisa Hanya Datang Setelah Kekerasan Pecah
Tawuran remaja sering terlihat sebagai persoalan keberanian, kenakalan, atau lemahnya pengawasan orang tua. Namun, cara pandang itu terlalu sempit jika berhenti di sana.
Di balik setiap bentrokan, ada pertanyaan mengenai konflik yang tidak terselesaikan, akses terhadap senjata, pengaruh kelompok, pengawasan sosial, dan kemampuan institusi mencegah kekerasan sejak awal.
Kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa semua faktor tersebut hadir dalam setiap kasus di Makassar. Namun, faktor-faktor itu layak diperiksa melalui penyelidikan, data lapangan, dan evaluasi kebijakan.
Polisi tidak dapat menggantikan peran keluarga. Keluarga tidak dapat sendirian mengatasi peredaran senjata. Sekolah juga tidak mungkin mengendalikan seluruh kehidupan siswa di luar jam belajar. Karena itu, pencegahan membutuhkan kerja bersama dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Aparat harus tegas terhadap kekerasan. Pemerintah perlu memperkuat layanan pencegahan. Sekolah harus membuka ruang pendampingan. Keluarga perlu membangun komunikasi. Sementara itu, komunitas harus membantu mencegah konflik berkembang menjadi serangan.
Tidak ada satu pihak yang bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Namun, setiap pihak tetap harus mempertanggungjawabkan perannya.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Malam Ini
Dampak tawuran tidak berhenti ketika polisi membubarkan massa. Korban bisa mengalami luka, keluarga menghadapi kecemasan, dan warga kehilangan rasa aman ketika melewati jalan yang sama.
Bagi remaja yang terlibat, konsekuensinya juga dapat meluas ke pendidikan, hubungan keluarga, dan masa depan pekerjaan. Namun, stigma tidak boleh menjadi hukuman sosial tanpa akhir bagi anak yang pernah melakukan kesalahan.
Anak yang berhadapan dengan hukum tetap membutuhkan pertanggungjawaban sekaligus kesempatan memperbaiki diri. Pendekatan yang hanya menghukum tanpa pendampingan berisiko mengabaikan kebutuhan untuk mencegah pengulangan.
Inilah alasan mengapa perlindungan masyarakat dan masa depan anak tidak harus dipertentangkan. Penegakan hukum dapat berjalan bersama pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sesuai kebutuhan serta ketentuan hukum.
Bagi warga Makassar, ukuran keberhasilan paling sederhana sebenarnya jelas: bisa keluar rumah tanpa khawatir menjadi sasaran panah, pulang tanpa melewati bentrokan, dan membiarkan anak tumbuh tanpa menganggap kekerasan sebagai cara membuktikan keberanian.
Jangan Tunggu Bentrokan Berikutnya untuk Bertanya
Usulan arena 10 lawan 10 mungkin terdengar seperti tantangan yang berani. Razia busur juga bisa menjadi langkah penting jika aparat menindaklanjutinya dengan penyelidikan yang terukur.
Namun, tawuran tidak akan selesai hanya karena pelaku takut ditangkap. Kekerasan harus kehilangan akses terhadap senjata, dukungan kelompok, dan ruang untuk berkembang tanpa intervensi.
Negara harus hadir sebelum korban berjatuhan, bukan hanya setelah sirene berbunyi. Keluarga harus membangun pengawasan tanpa kehilangan komunikasi. Sekolah dan komunitas harus menjadi ruang pencegahan, bukan sekadar tempat meminta penjelasan setelah anak terlibat perkara.
Tabooo Twist: Tawuran bukan cuma soal siapa melawan siapa. Ini juga soal apakah sistem di sekitar mereka cukup cepat mengenali konflik, cukup berani memutus akses senjata, dan cukup serius mencegah kekerasan berulang.
Sebab, ketika tawuran terus terjadi, pertanyaan publik tidak cukup berhenti pada siapa yang harus ditangkap.
Pertanyaan yang lebih mendasar siapa yang bekerja agar tawuran berikutnya tidak pernah terjadi?. @teguh
