Warga Pati ke DPR dan menolak tudingan gerakannya ditunggangi. Mengapa aspirasi rakyat selalu harus membuktikan dirinya murni?
Mereka membawa tuntutan yang tak ringan. Warga mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga mendorong hukuman mati bagi koruptor.
Namun, sebelum tuntutan itu sampai ke parlemen, muncul pertanyaan lain. Siapa sebenarnya yang berdiri di belakang gerakan ini?
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, langsung membantah dugaan tersebut. Ia menegaskan AMPB tidak menjadi kendaraan kelompok politik tertentu.
Botok juga membantah hubungan AMPB dengan kelompok yang ia sebut sebagai “geng Solo” maupun kelompok penguasa.
Menurutnya, keresahan warga melahirkan gerakan itu. Bukan ruang rapat elite. Bukan pula pesanan politik.
“Ini murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung,” kata Botok di depan Gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Kenapa Harus Berkali-kali Membantah?
Di titik ini, muncul pertanyaan yang menarik.
Kenapa gerakan warga harus berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menungganginya?
Pertanyaan itu mungkin menggambarkan wajah politik kita hari ini. Ketika warga bergerak, publik sering mencari bayangan elite di belakang mereka.
Seolah masyarakat tidak bisa marah sendiri, seolah warga tidak mampu berkonsolidasi dan seolah setiap gerakan harus memiliki sponsor politik.
Padahal, keresahan bisa tumbuh tanpa instruksi dari siapa pun.
AMPB juga membantah hubungan dengan kelompok lain yang pernah mengatasnamakan masyarakat Pati saat menggelar aksi di DPR RI.
Botok mengatakan AMPB telah bergerak langsung di Pati sejak 13 Agustus. Mereka menggelar aksi di Kantor Bupati Pati dan DPRD Kabupaten Pati.
Karena itu, ia meminta publik tidak menyamakan AMPB dengan kelompok lain hanya karena sama-sama membawa nama Pati.
“Kita tidak kenal dengan mereka. Selama aksi di Pati mulai 13 Agustus sampai sekarang, kami tidak pernah melihat mereka membuat aksi. Mereka bukan bagian dari AMPB,” ujarnya.
Dari Kampung ke Senayan
Mobilisasi menuju Jakarta menunjukkan satu hal. Keresahan lokal kini ingin mengetuk pintu politik nasional.
Lima bus membawa massa dari Pati pada Rabu siang. Mereka memperkirakan tiba di Jakarta pada malam hari.
Sebagian massa bahkan sudah lebih dulu berada di Ibu Kota.
Botok mengatakan persiapan aksi hampir selesai. AMPB juga telah membangun konsolidasi dengan warga dari berbagai daerah.
“Kalau terkait demo, tinggal eksekusi. Kami sudah konsolidasi dengan kawan-kawan di berbagai daerah,” katanya.
Namun, perjuangan turun ke jalan tidak sesederhana meneriakkan tuntutan.
Massa harus mengatur perjalanan. Mereka juga harus mencari tempat beristirahat dan menyiapkan kebutuhan logistik selama berada di Jakarta.
Sebagian anggota AMPB sebelumnya sempat bermalam di kediaman keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Namun, mereka kemudian mencari tempat singgah lain. Keluarga Gus Dur dijadwalkan berangkat ke Jombang untuk menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Botok mengatakan warga dan masyarakat membantu memenuhi kebutuhan biaya rombongan melalui swadaya dan donasi.
Di sinilah perdebatan soal “siapa yang menunggangi” kembali menghadirkan ironi.
Gerakan warga harus menjelaskan asal biaya, jaringan, bahkan tempat mereka beristirahat. Mereka harus membuktikan bahwa keresahan itu benar-benar lahir dari warga.
Seolah suara rakyat baru sah setelah mereka membuktikan bahwa tidak ada orang kuat yang berbisik dari belakang layar.
Tuntut Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
AMPB menjadwalkan aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Mereka membawa dua tuntutan utama. Pertama, DPR dan pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Kedua, mereka mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Botok menegaskan massa tidak datang untuk membuat kerusuhan. Ia juga mengatakan AMPB tidak memiliki agenda untuk menjatuhkan pemerintahan.
“Yang kami bawa adalah aspirasi pemberantasan korupsi. Tidak ada agenda lain di luar itu,” ujarnya.
Tuntutan hukuman mati bagi koruptor tentu akan memicu perdebatan.
Sebagian orang melihat tuntutan itu sebagai bentuk kemarahan publik terhadap korupsi yang terus berulang. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas hukuman ekstrem.
Masalah korupsi memang tidak hanya bergantung pada berat atau ringannya hukuman.
Korupsi tumbuh ketika celah kekuasaan terbuka. Korupsi juga berkembang saat pengawasan melemah dan pelaku merasa kebal terhadap hukum.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menaikkan ancaman hukuman. Negara juga harus menutup celah yang memungkinkan korupsi terus tumbuh.
Ini Bukan Sekadar Demo, Ini Soal Kepercayaan
Aksi warga Pati membawa persoalan yang lebih besar dari demonstrasi satu hari.
Ini bukan sekadar kejadian. Ini pola.
Masyarakat berkali-kali melihat kasus korupsi muncul dengan wajah berbeda. Perlahan, kepercayaan terhadap sistem ikut terkikis.
Ketika rakyat merasa jalur biasa tidak cukup mendengar suara mereka, jalanan kembali menjadi ruang untuk berbicara.
Lalu muncul pertanyaan lain. Apakah setiap suara rakyat harus lebih dulu dicurigai sebagai kepanjangan tangan elite?
Kecurigaan tentu penting dalam politik. Politik penuh kepentingan dan publik berhak mempertanyakan siapa pun.
Namun, kecurigaan yang berlebihan juga bisa membuat kita melupakan satu kemungkinan sederhana: rakyat bisa bergerak karena mereka memang benar-benar resah.
AMPB telah menyampaikan sikapnya. Mereka menyebut warga melahirkan gerakan tersebut dan membiayai perjalanan melalui swadaya serta donasi masyarakat.
Kini, panggung berikutnya berada di depan Gedung DPR RI.
Pertanyaannya bukan hanya soal berapa banyak massa yang akan datang.
Pertanyaan yang lebih besar adalah: setelah warga membawa keresahan dari kampung ke Senayan, apakah ada yang benar-benar mau mendengar?
Atau, kita akan kembali sibuk mencari siapa yang menunggangi, lalu lupa mendengar alasan kenapa rakyat memilih bergerak?
