Empat kelompok dengan tuntutan berbeda akan menuju Senayan pada 27 Agustus 2026. Dari RUU Perampasan Aset hingga dukungan MBG, DPR menjadi titik temu berbagai suara publik.
Tabooo.id – Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, akan kembali menjadi titik temu berbagai kelompok masyarakat pada Kamis (27/8/2026).
Kali ini, massa datang dengan kepentingan yang berbeda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa isu pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset. Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menyoroti korupsi, hukuman bagi koruptor, serta harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang dengan suara yang berbeda. Mereka justru ingin menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG).
Empat kelompok tersebut menuju gedung yang sama. Namun, mereka membawa gambaran berbeda tentang negara yang mereka inginkan.
Karena itu, aksi 27 Agustus tidak cukup dibaca sebagai agenda turun ke jalan. Lebih jauh, Senayan akan menjadi ruang bertemunya kritik, tuntutan, dukungan, dan keresahan publik.
Dari Pati, isu korupsi dibawa ke pusat kekuasaan
AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis.
Massa dari Pati, Jawa Tengah, menempatkan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu tuntutan utama. Selain itu, mereka meminta DPR memberikan sikap tertulis mengenai komitmen terhadap aturan tersebut.
Pada saat yang sama, AMPB menyoroti penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati.
Salah satu perkara yang mereka soroti ialah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.
Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp2,6 miliar. Kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp42 miliar.
Angka tersebut membuat persoalan korupsi tidak berhenti pada nama dan perkara hukum. Sebaliknya, kasus itu membuka pertanyaan mengenai kemampuan negara memulihkan kerugian yang muncul akibat korupsi.
Bagi publik, persoalannya bukan hanya siapa yang dihukum. Yang tidak kalah penting ialah bagaimana negara mengejar aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.
Atas dasar itulah, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu simbol penting dalam tuntutan AMPB.
Depok membawa isu korupsi sampai ke meja makan
Dari daerah penyangga Jakarta, AMDB membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, mereka meminta hukuman mati bagi koruptor. Ketiga, mereka menuntut penurunan harga kebutuhan pokok.
Dengan demikian, isu yang dibawa AMDB memiliki dua lapisan. Lapisan pertama berkaitan dengan penegakan hukum, sedangkan lapisan kedua menyentuh tekanan ekonomi masyarakat.
Keduanya bertemu pada satu persoalan: kepercayaan terhadap kemampuan negara melindungi kepentingan publik.
Sebab, bagi masyarakat, demokrasi tidak hanya hadir melalui pemilu dan rapat parlemen. Demokrasi juga terasa melalui harga pangan, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, serta kepastian bahwa uang publik dikelola secara bertanggung jawab.
Karena itu, tuntutan harga kebutuhan pokok memiliki dimensi politik yang kuat.
Ketika harga kebutuhan meningkat, tekanan tersebut tidak lagi terasa sebagai angka statistik. Dampaknya masuk langsung ke rumah tangga.
Di titik itulah persoalan ekonomi berubah menjadi pengalaman sosial.
GERAM memperluas medan kritik
Jika AMPB dan AMDB membawa tuntutan yang relatif terfokus, GERAM memasuki wilayah yang lebih luas.
Aliansi yang terdiri atas organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil itu menjadwalkan aksi pada Kamis (27/8/2026) mulai pukul 14.00 WIB. Mereka memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi tersebut.
GERAM membawa 10 tuntutan.
Agenda mereka mencakup pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran, penghentian KDMP dan MBG, perubahan kebijakan pajak, pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, penanganan bencana, perlindungan pekerja rumah tangga, demiliterisasi, penghentian kriminalisasi aktivis, serta penyitaan aset koruptor.
Jika daftar tersebut dibaca secara keseluruhan, terlihat cara GERAM memandang persoalan negara.
Mereka tidak memisahkan isu ekonomi dari demokrasi. Sebaliknya, GERAM menghubungkan kebijakan fiskal, layanan publik, ketenagakerjaan, militer, kebebasan sipil, dan korupsi sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar.
Karena itu, kritik mereka tidak berhenti pada satu kebijakan.
GERAM sedang mempertanyakan arah pengelolaan kekuasaan.
Selain membawa tuntutan, mereka juga meminta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI menemui massa secara langsung.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar ruang pemberitaan. Mereka juga menuntut respons langsung dari lembaga yang menjadi sasaran kritik.
Bangkalan datang dengan suara yang berlawanan
Di tengah arus kritik tersebut, RMP4 membawa posisi berbeda.
Kelompok dari Bangkalan, Jawa Timur, itu menyiapkan keberangkatan massa untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang mereka dukung ialah MBG.
Menurut kelompok tersebut, masyarakat merasakan manfaat program karena anak-anak memperoleh makanan bergizi. Namun, dukungan itu tidak berarti mereka menolak evaluasi.
Sebaliknya, RMP4 meminta pemerintah memperbaiki sejumlah dapur MBG. Mereka ingin tata kelola program semakin baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Dengan demikian, posisi RMP4 tidak sepenuhnya berada pada pola dukung tanpa kritik.
Mereka mendukung programnya, tetapi meminta pelaksanaannya diperbaiki.
Situasi ini memperlihatkan bahwa ruang demonstrasi tidak selalu menjadi tempat untuk menolak kebijakan pemerintah. Pada waktu yang sama, jalan juga dapat menjadi ruang untuk mempertahankan kebijakan yang dianggap memberi manfaat.
Empat suara bertemu di satu gedung
Jika seluruh kelompok tersebut ditempatkan dalam satu peta, terlihat empat arus kepentingan.
AMPB membawa pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset. AMDB menggabungkan isu korupsi dengan tekanan ekonomi. GERAM memperluas kritik ke demokrasi, ekonomi, layanan publik, buruh, militer, hak sipil, dan korupsi.
Sementara itu, RMP4 mengambil posisi yang berbeda dengan mendukung program pemerintah, khususnya MBG, sembari meminta perbaikan pelaksanaan.
Perbedaan tersebut justru menjadi bagian paling penting dari aksi 27 Agustus.
Senayan tidak hanya menjadi tempat rakyat berhadapan dengan pemerintah. Senayan juga menjadi tempat berbagai kelompok masyarakat memperdebatkan arah negara.
Dengan kata lain, persoalannya tidak sesederhana pro dan kontra terhadap pemerintah.
Ada warga yang meminta kebijakan diubah, ada kelompok yang ingin legislasi dipercepat dan ada masyarakat yang menuntut pemberantasan korupsi. Pada sisi lain, terdapat pula kelompok yang ingin program pemerintah tetap berjalan.
Karena itu, pertarungan yang muncul bukan hanya pertarungan jumlah massa.
Lebih dalam lagi, terdapat perebutan narasi.
Siapa yang mampu membuat tuntutannya mendapat perhatian? Siapa yang mampu menjelaskan keresahannya kepada publik? Lalu, siapa yang mampu mendorong lembaga negara mengubah respons menjadi kebijakan?
RUU Perampasan Aset menjadi titik temu
Di tengah beragam tuntutan tersebut, satu isu muncul berulang kali: RUU Perampasan Aset.
AMPB menjadikannya tuntutan utama. AMDB membawa tuntutan yang sama. GERAM juga memasukkan penyitaan aset koruptor dalam daftar agenda mereka.
Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih memiliki daya mobilisasi yang kuat.
Namun, publik tidak hanya mempertanyakan hukuman terhadap pelaku.
Mereka juga mempertanyakan keberadaan uang dan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Di sinilah gagasan perampasan aset memperoleh makna yang lebih besar.
Hukuman menyasar pelaku. Perampasan aset menyasar hasil kejahatan.
Jika negara hanya menghukum pelaku, masyarakat masih dapat bertanya mengenai pemulihan kerugian. Sebaliknya, ketika negara mampu mengembalikan aset hasil korupsi, penegakan hukum memiliki dampak yang lebih langsung terhadap kepentingan publik.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset bukan hanya persoalan teknis legislasi.
Isu tersebut menyentuh pertanyaan mendasar tentang hubungan antara kekuasaan, uang, dan kepentingan masyarakat.
Setelah massa bubar, ujian sebenarnya dimulai
Demonstrasi memang menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi.
Namun, aksi tidak berhenti ketika massa meninggalkan Senayan.
Justru setelah jalan kembali sepi, proses politik memasuki tahap yang lebih penting. DPR harus menentukan respons terhadap tuntutan yang muncul, sedangkan pemerintah perlu menjelaskan kebijakan yang menjadi sasaran kritik.
Pada tahap itu, publik akan melihat apakah suara di jalan benar-benar masuk ke ruang pengambilan keputusan.
Setelah aksi berakhir, publik akan menunggu apakah tuntutan tersebut mendapat respons nyata melalui dialog, penjelasan, atau perubahan kebijakan.
Atau, apakah isu tersebut kembali tenggelam setelah perhatian media bergeser?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah peserta aksi.
Sebab, demonstrasi bukan hanya menguji kemampuan masyarakat menyampaikan kritik. Demonstrasi juga menguji kemampuan negara untuk mendengar.
Bukan sekadar rakyat melawan pemerintah
Membaca aksi 27 Agustus hanya sebagai pertarungan rakyat dan pemerintah akan membuat persoalannya terlalu sederhana.
Faktanya, masyarakat sendiri membawa posisi yang berbeda.
Sebagian meminta perubahan kebijakan. Sebagian lainnya meminta percepatan legislasi. Kelompok lain menuntut pemberantasan korupsi. Sementara itu, RMP4 datang untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki satu suara politik.
Sebaliknya, publik sedang bernegosiasi mengenai bentuk negara yang mereka anggap paling tepat.
Ada yang menginginkan negara lebih tegas terhadap korupsi. Ada yang menuntut perlindungan ekonomi lebih kuat. Kelompok lain menginginkan ruang sipil yang lebih luas.
Pada saat bersamaan, ada pula masyarakat yang melihat program pemerintah sebagai kebijakan yang perlu dipertahankan.
Karena itu, Senayan pada 27 Agustus akan menjadi ruang pertemuan berbagai versi tentang Indonesia.
Ini bukan sekadar demonstrasi. Ini pertarungan arah negara.
Pada akhirnya, aksi 27 Agustus mungkin hanya berlangsung beberapa jam.
Massa akan datang. Tuntutan akan disampaikan. Setelah itu, jalan di sekitar Senayan akan kembali normal.
Namun, persoalan yang mereka bawa tidak ikut menghilang.
Korupsi tetap membutuhkan penanganan. Harga kebutuhan pokok tetap menyentuh kehidupan keluarga. Program pemerintah tetap membutuhkan evaluasi. Ruang sipil tetap membutuhkan perlindungan.
Sementara itu, DPR tetap menghadapi pertanyaan mengenai fungsi representasinya.
Apakah suara masyarakat berhenti sebagai demonstrasi, atau berubah menjadi keputusan?
Pertanyaan tersebut menjadi ukuran yang lebih penting daripada besarnya kerumunan.
Sebab, keberhasilan aksi bukan hanya soal seberapa keras massa menyuarakan tuntutan. Ukurannya juga terletak pada kemampuan tuntutan itu masuk ke agenda politik dan menghasilkan perubahan.
Di Balik Aksi, Ada Perebutan Arah
Ini bukan sekadar kejadian. Ini pola.
Ketika saluran politik formal belum mampu menjawab keresahan, masyarakat kembali menggunakan jalan sebagai ruang tekanan.
Namun, aksi 27 Agustus memperlihatkan sesuatu yang lebih kompleks. Jalanan bukan hanya tempat kritik terhadap pemerintah. Di ruang yang sama, kelompok lain datang untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Artinya, pertarungan sebenarnya bukan sekadar antara rakyat dan kekuasaan. Pertarungan itu juga berlangsung di antara berbagai narasi tentang negara yang dianggap paling layak diperjuangkan.
Senayan menjadi panggungnya.
Akan tetapi, babak terpenting justru dimulai setelah massa pulang.
Sebab pada saat jalan kembali sepi, kekuasaan harus memilih mendengar, menjawab, mengubah, atau membiarkan semua tuntutan kembali menjadi arsip pemberitaan. @dimas
