GERAM akan menggelar aksi 27 Agustus 2026 di DPR dengan sekitar 1.000 massa dan membawa 10 tuntutan terkait demokrasi, ekonomi, militerisme hingga korupsi.
Tabooo.id: Jakarta – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyiapkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Mereka membawa 10 tuntutan yang menyentuh demokrasi, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, militerisme, bencana, hingga korupsi.
GERAM menjadwalkan aksi mulai pukul 14.00 WIB. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan turun ke jalan.
GERAM mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Mereka menyebut aksi tersebut sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
GERAM Desak Pimpinan DPR Turun Menemui Massa
GERAM tidak hanya meminta DPR mendengar tuntutan mereka. Aliansi tersebut juga mendesak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI turun langsung menemui massa.
Mixel menilai komunikasi antara mahasiswa dan DPR selama ini sering berhenti pada respons tanpa tindakan nyata.
Karena itu, GERAM menginginkan dialog langsung dan setara dengan pimpinan DPR.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujar Mixel.
Tuntutan itu menjadi salah satu titik penting dalam aksi 27 Agustus. GERAM ingin menguji sejauh mana DPR membuka ruang bagi kritik publik.
Jika pimpinan DPR menolak dialog, GERAM mengancam akan memperbesar konsolidasi.
Mixel mengatakan GERAM siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” katanya.
14 Organisasi Siapkan Massa
GERAM menghimpun 14 organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Sejumlah elemen yang bergabung antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa sekolah tinggi filsafat, Serikat Tahanan Politik, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat sipil.
Mereka membawa agenda yang jauh lebih luas daripada isu kampus.
Tuntutan GERAM mencakup kebijakan ekonomi, layanan publik, perlindungan pekerja, kebebasan sipil, posisi militer, penanganan bencana, serta pemberantasan korupsi.
Sepuluh Tuntutan GERAM
GERAM membawa 10 tuntutan rakyat dalam aksi tersebut.
Pertama, adili Prabowo-Gibran. GERAM menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Kedua, hentikan KDMP dan MBG. Mereka meminta pemerintah menghentikan serta mengevaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis. GERAM menyoroti transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Ketiga, hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat. GERAM menolak pajak yang mereka nilai membebani masyarakat miskin dan pekerja. Mereka mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Keempat, wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. GERAM menuntut layanan pendidikan dan kesehatan yang ilmiah, berkualitas, dan dapat masyarakat akses secara gratis.
Mereka juga menolak komersialisasi kampus serta pemangkasan anggaran layanan dasar.
Kelima, turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh. GERAM meminta pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok sekaligus memberikan jaminan upah layak bagi pekerja.
Keenam, tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional. GERAM meminta pemerintah mempercepat bantuan nasional dan pemulihan wilayah terdampak.
Ketujuh, penuhi hak pekerja rumah tangga. Mereka mendorong regulasi yang memberi perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi pekerja rumah tangga.
Kedelapan, laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon. GERAM menolak perluasan peran militer ke ruang sipil. Mereka menegaskan pentingnya prinsip supremasi sipil.
Kesembilan, hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik. GERAM menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, aktivis agraria, buruh, dan warga yang menyampaikan ekspresi demokratis.
Kesepuluh, sita seluruh aset koruptor. GERAM menuntut aparat menghukum koruptor dan merampas aset hasil korupsi. Mereka ingin negara mengalokasikan aset tersebut untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Aksi GERAM Menguji Respons DPR
Sepuluh tuntutan tersebut memperlihatkan luasnya persoalan yang ingin GERAM dorong ke ruang publik.
Mereka tidak hanya membawa isu mahasiswa. GERAM menggabungkan isu demokrasi, ekonomi, buruh, pendidikan, kesehatan, bencana, pekerja rumah tangga, militerisme, kebebasan sipil, dan korupsi.
Di sinilah aksi 27 Agustus memiliki bobot politik yang lebih besar.
DPR menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. GERAM kini meminta lembaga tersebut tidak hanya menerima kritik melalui pernyataan resmi.
Mereka meminta pimpinan DPR hadir langsung dan berhadapan dengan warga.
Bagi GERAM, dialog menjadi ukuran awal kesediaan DPR merespons tekanan publik.
Jika Dialog Buntu, Gerakan Bisa Membesar
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi. Namun, jumlah massa bukan satu-satunya ukuran kekuatan gerakan.
Kemampuan organisasi menjaga konsolidasi juga akan menentukan keberlanjutan aksi.
GERAM sudah menyatakan rencana memperbesar gerakan jika pimpinan DPR menutup ruang dialog.
Situasi itu membuat respons DPR menjadi faktor penting setelah massa berkumpul di Senayan.
Apakah pimpinan DPR menemui demonstran?
Apakah dialog menghasilkan tindak lanjut?
Atau, aksi kembali berakhir dengan pernyataan politik tanpa perubahan kebijakan?
Pertanyaan tersebut akan menentukan apakah 27 Agustus hanya menjadi satu hari demonstrasi atau menjadi awal konsolidasi gerakan yang lebih besar.
Ini Bukan Sekadar Demo
Aksi GERAM memperlihatkan pola yang lebih besar.
Ketika kelompok masyarakat merasa saluran institusional tidak cukup merespons tuntutan mereka, jalanan kembali menjadi ruang tekanan politik.
Mahasiswa menggunakan demonstrasi untuk membawa persoalan publik ke depan lembaga yang memiliki kekuasaan membuat kebijakan.
Sementara itu, DPR menghadapi ujian berbeda: membuktikan bahwa fungsi representasi tidak berhenti di ruang sidang.
Aksi 27 Agustus pada akhirnya bukan hanya soal berapa banyak orang yang datang ke Senayan.
Persoalan utamanya adalah apakah suara tersebut mendapat ruang dialog, tindak lanjut, dan pertanggungjawaban.
Sebab, massa bisa membubarkan diri pada sore hari.
Namun, tuntutan yang mereka bawa tidak otomatis ikut menghilang. @dimas
