Mahasiswa Solo Raya menagih kemerdekaan yang belum merata, menyoroti korupsi, MBG, Koperasi Desa, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Tabooo.id – Bundaran Tugu Kartasura berubah menjadi ruang kritik pada Senin (24/8/2026) sore.
Ratusan mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya tiba sekitar pukul 16.45 WIB. Mereka membawa spanduk, atribut aksi, dan sederet tuntutan untuk pemerintah.
Salah satu spanduk bertuliskan “Menolak Lupa, Merawat Ingat.”
Kalimat itu menjadi pesan utama aksi. Di tengah suasana pascaperayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, mahasiswa justru mengajak publik melihat kembali persoalan yang belum selesai.
Bagi mereka, kemerdekaan tidak cukup hadir melalui upacara dan pengibaran bendera. Negara juga harus menghadirkannya melalui pendidikan, kesehatan, pemerintahan yang bersih, serta kesejahteraan yang nyata.
Koordinator aksi, Dimas Muhammad Fajar, menilai cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya tercapai.
“Rasa-rasanya di momentum kemerdekaan yang ke-81 Negara Republik Indonesia belum mencapai apa yang menjadi cita-citanya,” kata Dimas, Senin (24/8/2026).
Pernyataan itu menjadi dasar kritik Aliansi BEM Solo Raya. Mereka melihat masih terdapat jarak antara narasi besar tentang kemerdekaan dan pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika Korupsi Menggerus Makna Kemerdekaan
Korupsi menjadi salah satu persoalan yang paling keras mereka soroti.
Dimas menilai praktik tersebut mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan. Ia juga menyinggung sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK.
“Makanya pada hari ini kami Aliansi BEM Solo Raya menyatakan sikap dan memberikan aksi bahwasanya melihat ketidakadilan yang berjalan pada saat ini kepada pemerintah,” ujarnya.
Menurut Dimas, kondisi pemerintahan saat ini menunjukkan persoalan serius.
Kritik itu kemudian mengarah pada tuntutan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan regulasi mengenai perampasan aset.
Mahasiswa melihat aturan tersebut sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Mereka juga menuntut negara memastikan aset hasil tindak pidana dapat diproses melalui mekanisme hukum.
Namun, persoalan korupsi tidak berhenti pada penindakan.
Ada masalah lain yang ikut tumbuh kepercayaan publik terhadap negara.
Ketika pejabat publik terseret kasus korupsi, masyarakat tidak hanya menunggu proses hukum. Mereka juga mempertanyakan bagaimana kekuasaan mengelola uang dan kepentingan publik.
Di situlah korupsi berubah dari persoalan hukum menjadi persoalan demokrasi.
MBG dan Koperasi Desa Masuk Meja Evaluasi
Kritik mahasiswa kemudian bergerak menuju program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu sasaran evaluasi. Koperasi Desa Merah Putih juga masuk dalam tuntutan Aliansi BEM Solo Raya.
Dimas meminta pemerintah melihat kembali pelaksanaan kedua program tersebut.
“MBG ini perlu dievaluasi, KOPDES ini perlu dievaluasi, dan kalau perlu dihentikan, dihentikan,” katanya.
Menurut mahasiswa, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program dengan anggaran besar. Setiap program juga harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, evaluasi harus berjalan secara terbuka. Pemerintah perlu menunjukkan hasil, bukan hanya target.
Pertanyaan yang muncul pun sederhana seberapa jauh program tersebut mengubah kehidupan warga?
Anggaran bukan ukuran tunggal keberhasilan.
Begitu pula dengan label program strategis.
Ukuran akhirnya tetap berada di masyarakat. Jika warga belum merasakan manfaatnya, pemerintah harus membuka ruang evaluasi.
Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Menjadi Prioritas Kedua
Selain korupsi dan program pemerintah, mahasiswa menempatkan pendidikan serta kesehatan sebagai tuntutan penting.
Dimas mengingatkan amanat konstitusi mengenai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami juga mendesak bahwasanya pendidikan dan kesehatan harusnya menjadi nomor satu,” ujarnya.
Bagi mahasiswa, pendidikan memiliki hubungan langsung dengan masa depan generasi muda. Karena itu, negara harus menjamin akses dan kualitas pendidikan secara merata.
Persoalan serupa muncul dalam layanan kesehatan.
Dimas menilai masih terdapat wilayah yang belum memperoleh akses pendidikan dan kesehatan secara memadai. Ia secara khusus menyoroti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
“Rasa-rasanya kesehatan ini dan pendidikan ini belum tercapai di beberapa wilayah. Termasuk 3T,” tegasnya.
Tuntutan tersebut membawa persoalan pembangunan ke pertanyaan yang lebih mendasar.
Apakah kemerdekaan memiliki arti yang sama bagi warga di pusat kota dan warga di wilayah terluar?
Jawabannya tidak bisa berhenti pada angka pembangunan.
Sebab, sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi. Namun, warga tetap membutuhkan sekolah yang layak, fasilitas kesehatan, serta kesempatan hidup yang setara.
Mereka Tidak Menolak Kemerdekaan, Mereka Menagih Hasilnya
Aksi di Kartasura berlangsung setelah Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan.
Momentum itu membuat kritik mahasiswa terasa semakin kontras.
Ketika negara merayakan kemerdekaan, mereka justru turun ke jalan untuk mempertanyakan hasil perjalanan panjang tersebut.
Mahasiswa tidak sedang mempersoalkan kemerdekaan sebagai sejarah.
Mereka mempertanyakan kemerdekaan sebagai pengalaman hidup.
Pertanyaan akhirnya kembali pada hal paling mendasar sudahkah pendidikan dan kesehatan merata, pemerintahan bersih, serta program negara benar-benar menjawab kebutuhan warga?
Pertanyaan tersebut membuat perayaan kemerdekaan memiliki sisi lain.
Di satu sisi, negara merayakan keberhasilan selama 81 tahun. Di sisi lain, masyarakat masih mengajukan daftar pekerjaan rumah yang belum selesai.
Dimas menegaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni.
“Bukan hanya ucapan, bukan hanya upacara, bukan hanya seremonial. Tapi benar-benar yang dirasakan kepada masyarakatnya,” katanya.
Ini Bukan Sekadar Aksi. Ini Pola.
Aksi Aliansi BEM Solo Raya memperlihatkan pola yang lebih luas.
Generasi muda tidak kehilangan nasionalisme. Mereka justru sedang menuntut negara membuktikan makna nasionalisme melalui kebijakan dan pelayanan publik.
Ketika tuntutan tidak cukup mereka sampaikan melalui forum formal, jalanan kembali menjadi ruang komunikasi politik.
Spanduk “Menolak Lupa, Merawat Ingat” akhirnya memiliki makna lebih jauh dari sekadar slogan demonstrasi.
Ia menjadi pengingat bahwa usia kemerdekaan terus bertambah. Namun, pekerjaan rumah negara juga terus mengikuti.
81 tahun merdeka tidak otomatis berarti seluruh warga telah menikmati hasil kemerdekaan secara setara.
Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang terbebas dari penjajahan.
Kemerdekaan juga berbicara tentang sekolah yang dapat diakses, layanan kesehatan yang layak, pemerintahan yang bersih, serta program publik yang benar-benar memberi manfaat.
Jika semua itu belum sepenuhnya tercapai, kritik mahasiswa di Kartasura bukan sekadar suara yang lewat di jalan.
Ia adalah alarm.
Sebab, negara boleh terus merayakan usianya.
Namun, rakyat tetap berhak bertanya:
Setelah 81 tahun, kapan kemerdekaan benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari? @dimas
