Jika masih hidup, Wiji Thukul berusia 63 tahun hari ini. Tapi sejak 1998, Indonesia hanya punya puisinya, foto-foto lama, dan satu lubang sejarah yang belum tertutup. Ke mana penyair itu pergi setelah suaranya dianggap terlalu mengganggu? Besok, ketika kelompok-kelompok masyarakat kembali mendatangi DPR, pertanyaan lama itu ikut muncul lagi dalam bentuk baru, yaitu seberapa siap kekuasaan menghadapi kritik yang tidak datang untuk menyenangkan?
Tabooo.id – Pada 26 Agustus 2026, Wiji Thukul seharusnya berusia 63 tahun.
Tidak ada foto ulang tahun terbaru. Tak ada kabar tentang rambutnya yang mungkin sudah memutih. Kita bahkan tidak tahu apakah ia sempat melewati usia 35 tahun.
Yang tersisa adalah wajah kurus dalam arsip, suara dari rekaman lama, lembaran puisi, dan satu pertanyaan yang belum berhasil dibereskan Republik.
Di mana Wiji Thukul?
Enam puluh tiga tahun setelah kelahirannya, namanya masih muncul setiap kali orang membicarakan kebebasan, ketidakadilan, demonstrasi, atau keberanian melawan kekuasaan.
Dua tanggal itu bertemu secara kebetulan.
Setelah 28 tahun Reformasi, apakah kritik masih membuat kekuasaan gelisah?
Wiji Thukul Tidak Datang dari Ruang yang Nyaman
Wiji Thukul tidak tumbuh dengan kehidupan seorang penyair yang duduk jauh dari persoalan orang biasa.
Ia menamatkan SMP pada 1979, lalu masuk Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan tari. Pendidikan itu tidak selesai. Pada 1982, ia keluar dari sekolah.
Selepas itu, hidup memberinya pekerjaan yang lebih dekat dengan jalan.
Mungkin di situlah sebagian kekuatan puisinya terbentuk.
Bahasanya tidak meminta pembaca membawa kamus politik.
Ketidakadilan muncul lewat pengalaman sehari-hari. Upah, kampung, pekerjaan, pencemaran, buruh, tanah, dan rasa takut bisa masuk ke dalam sajak tanpa berubah menjadi kuliah ideologi.
Wiji juga tidak berhenti menulis.
Pada 1992, ia ikut warga di sekitar tempat tinggalnya memprotes pencemaran dari pabrik tekstil PT Sariwarna Asli. Dua tahun kemudian, ia bergabung dalam perjuangan petani di Ngawi. Pada 1995, aktivitasnya bersinggungan dengan perjuangan buruh PT Sritex. Riwayat tersebut tercatat dalam biografi Wiji dan dokumentasi Badan Bahasa. Biografi Wiji Thukul
Puisi, pada titik itu, bukan lagi hiasan sastra.
Ia ikut turun ke jalan.
Ketika Kata-Kata Punya Harga
Orde Baru tidak dikenal sebagai masa yang ramah terhadap oposisi politik.
Wiji merasakan tekanannya langsung.
Aktivitas kesenian dan politik membawanya semakin dekat dengan jaringan buruh, mahasiswa, kelompok prodemokrasi, serta orang-orang yang menentang otoritarianisme.
Selepas peristiwa 27 Juli 1996, hidupnya berubah menjadi rangkaian persembunyian.
Kontak dengan keluarga semakin jarang.
Pada 19 Februari 1998, Wiji berkomunikasi melalui telepon. Catatan kronologi KontraS menyebut percakapan itu sebagai komunikasi terakhir dengan keluarganya. Sejumlah saksi masih melaporkan pertemuan dengannya sekitar Maret hingga April 1998. Kronologi hilangnya Wiji Thukul
Setelah itu, jejaknya lenyap.
Pada 24 Maret 2000, keluarga melaporkan kehilangan Wiji kepada KontraS. Beberapa hari kemudian, 3 April 2000, organisasi tersebut menggelar siaran pers mengenai hilangnya sang penyair dan mengaitkannya dengan rangkaian penghilangan aktivis menjelang jatuhnya Soeharto. KontraS: Kronik Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997–1998
Wiji bukan satu-satunya nama.
Catatan yang dimuat Komnas HAM menyebut 23 orang menjadi korban penghilangan paksa pada periode 1997–1998. Sembilan kembali, satu ditemukan meninggal, sementara 13 lainnya tetap hilang. Wiji termasuk dalam kelompok terakhir. Komnas HAM: Catatan penghilangan paksa 1997–1998
Tim ad hoc Komnas HAM juga menyimpulkan terdapat bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan Komnas HAM atas penghilangan 13 aktivis prodemokrasi telah selesai, sedangkan tuntutan pencarian korban dan penyelesaian hukum terus menjadi pekerjaan yang belum tuntas. Komnas HAM: Penghilangan paksa aktivis 1997–1998
Angka 13 terdengar sederhana ketika diletakkan dalam satu paragraf.
Bagi keluarga, tentu tidak sesederhana itu.
Satu kursi di meja makan tetap kosong. Waktu tidak ikut berhenti karena umur orang tua terus bertambah. Sementara itu, pertanyaan tentang mereka yang hilang masih menggantung tanpa makam, tanpa kepastian.
Jangan Ceroboh Menyamakan 2026 dengan 1998
Wiji Thukul kerap dipakai untuk membaca politik Indonesia hari ini. Masalahnya, perbandingan dengan masa lalu sering dibuat terlalu cepat.
Pemerintah mendapat kritik, Orde Baru langsung disebut. Polisi berjaga saat demonstrasi, bayangan 1998 segera muncul. Ketika seorang aktivis mengalami tekanan, kesimpulan besar pun gampang dilempar.
Padahal cara membaca seperti itu justru merusak konteks sejarah.
Indonesia 2026 bukan Indonesia pada penghujung pemerintahan Soeharto. Pemilu berlangsung kompetitif, sementara pergantian pemerintahan berjalan melalui pemungutan suara. Media juga dapat memberitakan kritik hampir setiap hari.
Di ruang digital, warga bebas mengecam pejabat secara terbuka. Pada saat yang sama, demonstrasi tetap berlangsung di depan kantor pemerintah, istana, maupun parlemen.
Karena itu, persoalannya bukan mencari kesamaan paksa dengan 1998. Yang lebih penting adalah menguji bagaimana demokrasi hari ini memperlakukan kritik ketika suaranya mulai mengganggu.
Rencana aksi 27 Agustus memperlihatkan perbedaan tersebut.
Itu perlu dicatat dengan jernih.
Demokrasi Indonesia hari ini memberi ruang yang jauh lebih luas dibanding masa ketika Wiji Thukul harus berpindah tempat demi menghindari pengejaran.
Namun ruang yang tersedia di atas kertas belum otomatis membuat persoalan selesai. Ujiannya justru muncul saat kritik mulai menyakitkan telinga.
Kekuasaan Tidak Harus Melarang untuk Terlihat Gelisah
Zaman berubah, begitu pula cara manusia menyampaikan perlawanan.
Wiji Thukul mengenal selebaran, panggung kecil, mesin fotokopi, rapat buruh, kaset, serta puisi yang berpindah dari tangan ke tangan.
Sekarang, hampir semua orang membawa kamera di saku. Akibatnya, sebuah video demonstrasi bisa mencapai jutaan layar sebelum laporan resmi selesai disusun. Potongan pidato pun dapat kehilangan konteks hanya dalam beberapa menit. Sementara itu, akun anonim mampu melempar tuduhan tanpa pernah menunjukkan wajah.
Kritik bergerak jauh lebih cepat. Namun, serangan terhadap orang yang menyampaikannya ikut menemukan cara baru.
Seseorang tidak selalu harus dilarang bicara untuk merasa ruangnya mengecil. Substansi cukup ditenggelamkan, latar belakangnya diperiksa, lalu motifnya dipersoalkan.
Setelah itu, label politik mulai ditempelkan. Tuduhan kedekatan dengan kelompok tertentu ikut muncul. Akhirnya, perhatian publik bergeser dari apa yang dikatakan menuju siapa yang mengatakannya.
Di titik itulah kegelisahan kekuasaan modern bisa tampil berbeda dibanding masa lalu.
Tekanan tidak selalu datang sebagai larangan terbuka. Delegitimasi juga dapat bekerja lebih halus dengan menggeser pembicaraan dari isi kritik menuju kredibilitas pengkritiknya.
Tentu, pemerintah berhak membantah kritik yang dianggap keliru. Penjelasan semacam itu justru penting dalam demokrasi. Namun, perebutan framing menjadi persoalan lain ketika jawaban terhadap substansi digantikan serangan terhadap pembawanya.
Karena itu, setiap bantahan pemerintah tidak bisa otomatis disebut represi. Sebaliknya, keberadaan institusi demokratis juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tekanan terhadap suara kritis hanyalah imajinasi.
Justru pembedaan semacam ini penting.
Kritik terhadap pemerintah tidak boleh berubah menjadi kebiasaan menuduh tanpa bukti. Pemerintah juga tidak mendapat kartu bebas untuk menganggap kritik sebagai gangguan hanya karena suaranya keras.
Demokrasi hidup di wilayah tidak nyaman itu.
Besok Orang Datang ke DPR, Tetapi “Rakyat” Tidak Punya Satu Kepala
Ada jebakan lain saat demonstrasi diberitakan.
Media sering merangkum banyak suara dengan satu kata besar: rakyat. Padahal orang yang turun ke jalan tidak selalu membawa kepentingan, alasan, atau tuntutan yang sama.
Karena itu, kerumunan tidak otomatis berarti kesepakatan. Di balik poster yang tampak seragam, sering ada tujuan politik yang berbeda, bahkan saling bertabrakan.
Kenyataannya memang lebih rumit daripada satu headline.
Namun kelompok masyarakat Pati lain mengambil posisi berbeda. Forum Komunikasi Rakyat Pati menyatakan tidak terlibat dalam aksi tersebut dan memilih dialog dengan DPR.
Satu daerah bisa melahirkan dua sikap berbeda.
Sebagian orang memilih turun ke jalan. Kelompok lain mengambil jalur dialog.
Perbedaan itu tidak membuat salah satunya kehilangan hak sebagai warga negara. Justru di sana politik bekerja dalam bentuk paling nyata: masalah yang sama bisa melahirkan respons yang berbeda.
Karena itu, demokrasi memang tidak pernah dituntut terdengar kompak. Yang penting, perbedaan tetap punya ruang untuk hidup.
RUU Perampasan Aset Tidak Sedang Diam di Lemari
Tuntutan mempercepat RUU Perampasan Aset punya tekanan politik yang nyata.
Namun fakta terbaru perlu dipisahkan dari kemarahan.
Per 25 Agustus 2026, Komisi III DPR menyatakan telah menggelar 35 rapat dengar pendapat umum dan tiga kunjungan kerja daerah dalam proses pembahasan RUU tersebut. Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan pengesahan ditargetkan paling lambat pada rapat paripurna Desember 2026. DPR RI: Progres RUU Perampasan Aset per 25 Agustus 2026
Jadi, persoalannya tidak sesederhana parlemen menolak sementara rakyat meminta.
RUU Perampasan Aset memang sedang diproses. Namun publik menuntut satu hal yang lebih konkret: kecepatan.
Di sisi lain, DPR menekankan pentingnya pembahasan substansi dan kehati-hatian. Karena itu, benturannya bukan antara ada proses dan tidak ada proses, melainkan antara ritme politik dan kesabaran publik.
Di titik tersebut, satu pertanyaan terasa sulit dihindari:
Berapa lama masyarakat harus percaya kepada proses?
Pertanyaan itu tidak membatalkan kerja parlemen. Sebaliknya, kerja parlemen juga tidak menghapus hak warga untuk mendesak.
Justru di sanalah demonstrasi menemukan fungsinya.
Bukan untuk menggantikan legislasi, melainkan menjaga agar legislasi tidak kehilangan urgensi.
Wiji Thukul Membuat Politik Turun ke Dapur
Bagian paling merepotkan dari Wiji Thukul mungkin bukan keberaniannya bersuara keras.
Banyak orang bisa berteriak. Yang jauh lebih sulit adalah membuat persoalan besar terasa dekat dengan hidup sehari-hari.
Wiji Thukul melakukan itu.
Ia menarik kekuasaan turun dari podium menuju dapur. Kemiskinan tidak lagi terdengar seperti tabel, nasib buruh berhenti menjadi statistik, sementara ketimpangan mulai punya wajah.
Karena itu, politik kehilangan tempat bersembunyi di balik istilah teknis.
Relevansinya masih terasa sekarang.
RUU Perampasan Aset boleh dibahas melalui konstruksi hukum yang rumit. Korupsi bisa dihitung sebagai kerugian negara, sedangkan tata kelola dijelaskan lewat bagan panjang.
Namun ujung persoalannya tetap manusia.
Ketika uang publik bocor, akibatnya bisa muncul sebagai jalan yang mangkrak. Anggaran yang dicuri dapat berarti sekolah kekurangan fasilitas. Sebuah proyek bermasalah mungkin terasa jauh sampai warga menyadari puskesmas di kotanya belum juga layak.
Pada akhirnya, politik selalu menemukan jalan kembali ke meja makan.
Wiji Thukul sudah memahami hubungan itu jauh sebelum engagement menjadi obsesi industri media.
Negara yang Percaya Diri Tidak Membutuhkan Tepuk Tangan Terus-Menerus
Pemerintah tetap membutuhkan stabilitas. Tidak ada masyarakat yang ingin perbedaan politik berakhir dengan kota terbakar, fasilitas rusak, atau orang pulang membawa luka.
Karena itu, aparat memang punya kewajiban menjaga demonstran, pengguna jalan, pekerja, pedagang, serta ruang publik.
Namun stabilitas punya batas.
Ketertiban tidak sama dengan keheningan. Persatuan juga tidak berarti semua orang harus patuh pada suara yang sama.
Di sisi lain, demonstran tidak otomatis benar hanya karena berdiri di depan pagar parlemen. Mereka bisa membawa data keliru, tuntutannya bisa menjadi bahan perdebatan, sementara mungkin sebagian orang menolak metode aksinya.
Justru karena itulah demokrasi membutuhkan ruang bagi suara yang saling mengganggu.
Pemerintah memberi jawaban. Parlemen menjelaskan keputusan. Pers memeriksa klaim. Warga membantah bila penjelasan terasa tidak cukup. Sementara itu, aparat menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi kekerasan.
Tidak rapi, memang.
Tetapi demokrasi sejak awal bukan proyek untuk membuat semua orang tenang. Namun, supaya orang yang tidak sepakat tetap bisa hidup dalam ruang politik yang sama.
Jangan Membuat Wiji Thukul Terlalu Aman
Setiap Agustus, Wiji Thukul berisiko berubah menjadi benda museum.
Foto hitam-putihnya mudah menjadi simbol. Puisinya cocok masuk poster, sementara potongan kalimatnya terus beredar di media sosial. Pelan-pelan, namanya menjadi aman untuk disukai.
Padahal semasa hidup, Wiji bukan figur yang nyaman. Ia mengambil posisi, turun ke jalan, dekat dengan buruh, lalu ikut mengusik ketenangan politik pada zamannya. Setelah itu, ia menghilang.
Di situlah masalahnya.
Kalau Wiji Thukul hanya kita simpan sebagai ikon keberanian, kita tidak perlu menguji apa pun tentang keadaan sekarang. Cukup unggah fotonya, tambahkan kutipan, lalu biarkan algoritma mengerjakan sisanya.
Peringatan selesai. Pertanyaan tidak.
Wiji Thukul tidak membutuhkan patung. Keluarganya membutuhkan kepastian. Sejarah membutuhkan jawaban.
Kritik Masih Membuat Kekuasaan Gelisah?
Jawabannya memang tidak sesederhana “ya” atau “tidak”.
Indonesia sudah berubah. Ruang politik terbuka lebih lebar, sementara warga bisa mengkritik pemerintah dengan cara yang sulit dibayangkan pada sebagian besar masa Orde Baru.
Namun perubahan institusi tidak otomatis menyelesaikan hubungan antara kritik dan kekuasaan.
Pemerintah tetap punya kepentingan menjaga legitimasi. Oposisi bisa tergoda membesar-besarkan kegagalan. Kelompok masyarakat membawa agenda masing-masing, media dapat keliru membingkai, sedangkan algoritma tidak punya kewajiban menjaga konteks.
Di tengah semuanya, publik harus memilah sendiri mana informasi, propaganda, kemarahan yang masuk akal, dan mana yang sengaja dibesarkan.
Wiji tidak meninggalkan petunjuk untuk menghadapi dunia semacam ini. Ia menghilang sebelum media sosial lahir. Karena itu, kita juga tidak berhak berbicara atas namanya.
Tak ada yang tahu partai mana yang akan ia kritik pada 2026. Kita tidak bisa memastikan demonstrasi mana yang akan ia dukung, atau kebijakan apa yang mungkin justru ia bela.
Yang tersisa hanya satu ujian yang lebih jujur, yakni seberapa kuat demokrasi menerima suara yang tidak menyenangkan?
Pada 27 Agustus, orang-orang akan datang ke DPR. Polisi berjaga, kamera ponsel menyala, poster terangkat, sementara respons publik terbelah antara dukungan dan cibiran.
Itu bukan masalah.
Demokrasi memang tidak mensyaratkan semua orang sepakat dengan demonstran. Ukurannya justru terlihat ketika perbedaan sikap tidak berubah menjadi alasan untuk mencabut hak orang lain berbicara.
Wiji Thukul relevan bukan karena Indonesia 2026 sama dengan 1998.
Sebaliknya, Republik sudah berjalan jauh dari masa itu. Karena jaraknya semakin panjang, standarnya juga harus lebih tinggi.
Enam puluh tiga tahun setelah Wiji lahir, kita tidak membutuhkan romantisme baru tentang perlawanan.
Cukup satu ukuran yang konkret, yaitu orang boleh berdiri di depan kekuasaan, mengkritiknya, membuatnya gelisah, lalu tetap pulang ke rumah. @tabooo
