Indonesia belum berada di ambang revolusi, tetapi tekanan politik menjelang 27 Agustus 2026 sedang naik dan sulit untuk sekadar menganggapnya sebagai riuh jalanan. Jika membaca Aksi Massa, Tan Malaka justru mengingatkan bahwa kekuatan politik tidak lahir dari kerumunan atau kemarahan sesaat, melainkan dari tuntutan konkret, organisasi, dan hubungan nyata dengan rakyat. Di situlah situasi sekarang menjadi menarik: aksi belum terjadi, tetapi perebutan maknanya sudah mulai lebih dulu.
Tabooo.id – Jakarta belum terbakar.
Gedung DPR masih berdiri. Jalanan tetap penuh dengan kendaraan, pekerja berangkat seperti biasa, sementara warung di banyak sudut kota masih buka. Belum ada bukti Indonesia sedang memasuki keadaan politik darurat.
Namun, tekanan mulai terasa berbeda.
Di ruang digital, suhu politik bahkan terasa lebih tinggi. Gambar demonstrasi buatan AI beredar seolah dokumentasi nyata, kemudian video lama muncul kembali dengan keterangan waktu baru. Potongan kerusuhan dari tahun berbeda ikut terseret ke percakapan yang sama.
Aksinya belum berlangsung, tetapi tafsir atas peristiwa itu sudah bertabrakan.
Hampir seratus tahun sebelumnya, Tan Malaka menulis Aksi Massa dalam keadaan yang sama sekali lain. Indonesia ketika itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda, sehingga tidak ada republik, pemilu nasional seperti sekarang, ataupun DPR hasil reformasi.
Karena itu, menyamakan 1926 dengan 2026 akan menyesatkan. Meski demikian, Tan Malaka meninggalkan cara membaca politik yang masih berguna: jangan mengukur sebuah gerakan hanya dari suara paling keras.
Lihat apa yang melahirkannya, apa tuntutannya, hubungan pemimpin dengan orang banyak, serta kemampuan kekuasaan merespons tekanan dari bawah.
Dari titik itu, 27 Agustus terlihat lebih rumit daripada sekadar soal berapa banyak orang yang turun ke jalan.
Jangan Buru-buru Menyebut Revolusi
Tan Malaka membuka pembicaraan tentang revolusi dengan menolak mitos mengenai tokoh besar. Menurutnya, revolusi tidak lahir karena seseorang tiba-tiba menemukan gagasan luar biasa, melainkan tumbuh dari pertentangan yang sudah hidup di tengah masyarakat.
Di dalamnya, faktor ekonomi ikut bekerja. Kondisi sosial, politik, bahkan psikologi publik juga menentukan arah tekanan.
Semakin lebar jarak antara pihak yang memerintah dan kelompok yang merasa hanya menerima akibat keputusan, maka akan semakin sulit meredam ketegangan. Dalam kerangka Tan Malaka, revolusi merupakan hasil akumulasi pertentangan yang terus menajam, bukan buah ajakan satu malam.
Kalau memakai ukuran itu untuk membaca situasi sekarang, Indonesia belum berada pada titik tersebut.
Pemerintahan masih berjalan. DPR tetap bekerja, aktivitas masyarakat belum menunjukkan gangguan besar, sedangkan bukti tentang kerusuhan nasional juga tidak muncul.
Pun belum bisa memastikan skala demonstrasi 27 Agustus.
Polda Metro Jaya memang telah menerima pemberitahuan aksi, sementara beberapa kelompok menyatakan akan datang. Bahkan, rombongan dari Pati tiba lebih awal.
Meski begitu, jumlah peserta secara keseluruhan masih belum jelas.
Karena itu, menyebut Indonesia sedang berada di ambang revolusi hanya karena ada demonstrasi sama gegabahnya dengan menganggap seluruh keadaan baik-baik saja hanya karena jalan belum macet.
Dua kesimpulan tersebut lahir terlalu cepat.
Tan Malaka justru mengajarkan pembacaan yang lebih sabar, yaitu sebelum sibuk menunggu ledakan, periksa lebih dulu tekanan yang sedang menumpuk.
Massa Bukan Sekumpulan Kepala di Jalan
Judul Aksi Massa sering membuat orang membayangkan kerumunan besar.
Tan Malaka berbicara tentang sesuatu yang lebih rumit.
Baginya, aksi massa berangkat dari kebutuhan ekonomi dan politik orang banyak. Ia tidak lahir hanya karena poster mobilisasi berhasil menarik ribuan peserta.
Ada kepentingan konkret yang menghubungkan orang, sehingga mereka tidak sekadar berkumpul di tempat yang sama. Dari sana, tujuan politik mulai terbentuk dan organisasi memperoleh alasan untuk bergerak. Pada saat yang sama, peserta perlu memahami apa yang sedang mereka tuntut, sebab tanpa kesadaran itu, kerumunan mudah berubah menjadi massa yang hanya mengikuti arus.
Tan menulis bahwa aksi massa berasal dari orang banyak untuk memenuhi kehendak ekonomi serta politik mereka. Bentuknya bisa berupa pemogokan, pemboikotan maupun demonstrasi.
Di titik ini, tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset menjadi penting.
Korupsi mudah terdengar seperti isu abstrak jika pembicaraan berhenti pada angka kerugian negara.
Bagi warga biasa, akibatnya jauh lebih dekat.
Uang publik berhubungan dengan sekolah, jalan, layanan kesehatan, bantuan sosial, transportasi, anggaran daerah, sampai pajak yang keluar dari kantong setiap bulan.
Karena itu, tuntutan terhadap perampasan aset koruptor punya kaki sosial.
Ia bisa bergerak keluar dari ruang seminar karena menyentuh kemarahan yang sudah lama hidup.
Namun potensi belum sama dengan konsolidasi.
Belum ada bukti bahwa seluruh peserta 27 Agustus membawa kesadaran, agenda, atau kepentingan yang persis sama.
Sebagian datang mendorong legislasi.
Kelompok lain justru menolak mobilisasi karena khawatir aksi ditunggangi.
Orang bisa berada pada sisi antikorupsi yang sama tetapi berbeda dalam memilih jalan.
Politik memang jarang rapi.
Jalanan Bisa Menekan, Tetapi Gedung Tetap Menentukan
DPR menyatakan telah menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat Desember 2026.
Kalimat seperti itu mudah menjadi headline. Namun, tenggat bukan undang-undang.
Masih ada penyerapan aspirasi, harmonisasi, penyusunan serta pembahasan DIM, persetujuan tingkat pertama, kemudian paripurna.
Tan Malaka sangat curiga terhadap politik representasi yang berhenti pada percakapan di dalam gedung.
Konteks kritiknya adalah Volksraad kolonial. Badan tersebut tidak setara dengan DPR Indonesia sekarang. Membawa seluruh kritik Tan ke republik modern tanpa penyesuaian hanya menghasilkan slogan.
Meski begitu, ada satu gagasannya yang tetap menggigit.
Perubahan politik yang berarti jarang datang sebagai hadiah.
Dalam pembahasannya tentang badan perwakilan, Tan mengatakan bahwa apabila rakyat memperoleh representasi sungguh-sungguh, hal itu lahir karena “desakan kuat” dari bawah, bukan sekadar kemurahan kekuasaan.
Maka pertanyaan mengenai RUU Perampasan Aset bukan lagi sekadar apakah Ketua Komisi III sudah memberi target.
Yang layak diperiksa jauh lebih sederhana.
Apakah proses bergerak minggu depan?
Bagaimana substansinya?
Apa yang berubah setelah tekanan publik meningkat?
Siapa mempertahankan pasal tertentu?
Bagian mana yang menjadi perdebatan antara pemerintah dan parlemen?
Desember nanti akan memberikan jawabannya.
Politik tidak selesai ketika mikrofon dimatikan.
Tan Malaka Justru Curiga pada Kerusuhan yang Terlalu Cepat
Ada ironi ketika Tan Malaka sering diperlakukan sebagai ikon romantisasi pemberontakan.
Dalam Aksi Massa, ia malah keras mengkritik tindakan kelompok kecil yang merasa dapat menggantikan gerakan rakyat.
Ia menyebutnya putch.
Gerombolan semacam itu bergerak berdasarkan perhitungan sendiri, sering terpisah dari perasaan serta kemampuan massa. Mereka menentukan momentum, lalu berharap orang banyak otomatis ikut setelah aksi dimulai.
Tan melihat cara seperti ini sebagai jebakan.
Menurutnya, massa tidak bisa ditarik menuju tindakan politik keras hanya melalui keinginan beberapa orang. Gerakan yang terputus dari kebutuhan masyarakat mudah terisolasi, bocor, lalu dihancurkan.
Peringatan tersebut terasa sangat modern ketika diletakkan di depan situasi Agustus 2026.
Bukan karena Indonesia sedang menghadapi putch.
Tidak ada bukti mengenai itu.
Tetapi medan politik sekarang dipenuhi sesuatu yang bisa menghasilkan akibat serupa: provokasi informasi.
Sebuah gambar palsu cukup untuk membuat orang percaya jalan sudah penuh.
Video lama bisa membuat publik mengira kekerasan baru pecah.
Narasi mengenai pembakaran gedung dapat bergerak lebih cepat daripada klarifikasi bahwa kejadian tersebut tidak pernah berlangsung.
Yang berubah hanya teknologinya.
Dulu propaganda membutuhkan pamflet, rapat, atau surat kabar.
Sekarang satu gambar sintetis bisa masuk ribuan grup sebelum sarapan.
Ketika Demo Belum Dimulai, Tapi Kerusuhannya Sudah Viral
Bagian paling ganjil dari situasi sekarang bukan demonstrasinya.
Yang mengganggu justru kerusuhan imajiner yang muncul lebih dulu.
DW memverifikasi gambar yang diklaim sebagai demonstrasi besar di Bundaran HI ternyata hasil AI.
Komdigi membantah video yang membawa cerita Presiden Prabowo marah karena DPR dibakar pada 2026.
Dokumentasi lama dari Aceh dan Papua ikut mendapat kehidupan baru.
Masalahnya bukan hanya orang salah tanggal.
Setiap manipulasi menggeser percakapan.
RUU Perampasan Aset perlahan hilang dari layar.
Pertanyaan mengenai dasar pemblokiran rekening tersingkir.
Pembahasan tentang kualitas oposisi ikut tenggelam.
Sebagai gantinya, publik mulai berdebat mengenai apakah Jakarta akan rusuh.
Tuntutan berubah menjadi kecemasan.
Substansi kalah oleh spektakel.
Tan Malaka menekankan pentingnya kepemimpinan yang memahami keadaan politik, ekonomi, psikologi rakyat, serta kekuatan nyata yang tersedia. Ia bahkan mengingatkan pemimpin agar tidak bersandar pada tenaga yang hanya hidup dalam lamunan.
Pada 2026, lamunan itu bisa diproduksi mesin.
Rekening Diblokir, Pertanyaan Politiknya Belum Selesai
Pemblokiran rekening donasi milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi titik lain yang sensitif.
Bank Mandiri menyatakan tindakan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai prosedur.
Dari sisi politik, kalimat tersebut belum menjawab semuanya.
Siapa yang meminta?
Dalam perkara apa?
Apa landasan hukumnya?
Berapa lama pembatasan berlaku?
Apakah pemilik rekening memiliki ruang keberatan?
Tan Malaka sangat keras membicarakan hak rakyat untuk mengorganisasi kekuatan politik.
Namun membawa semangat tersebut ke kasus hari ini bukan berarti otomatis menyebut setiap tindakan aparat sebagai pembungkaman.
Bukti belum cukup.
Sebaliknya, berhenti bertanya hanya karena bank mengatakan “sesuai prosedur” juga terlalu nyaman.
Sebuah negara hukum hidup dari dokumen, kewenangan, mekanisme, dan keterbukaan.
Bukan dari kalimat percaya saja.
Bagian ini masih membutuhkan investigasi.
Oposisi Lemah Tidak Otomatis Berarti Demokrasi Mati
Amnesty International Indonesia menilai checks and balances melemah karena banyak partai berada dekat dengan kekuasaan.
Pernyataan itu harus tetap dibaca sebagai penilaian Amnesty.
Bukan fakta tunggal yang selesai diperdebatkan.
Namun Aksi Massa memberi pintu lain untuk melihat persoalan tersebut.
Tan berkali-kali mempermasalahkan jarak antara lembaga representasi dengan rakyat yang seharusnya diwakili.
Sekali lagi, Volksraad pada 1926 berbeda fundamental dari DPR hari ini.
Warga Indonesia sekarang memilih wakil melalui pemilu.
Partai bisa kalah.
Pemerintah dapat berganti.
Pers mengkritik.
Mahkamah berfungsi.
Masyarakat sipil punya ruang yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk kolonial yang hidup pada masa Tan.
Tetapi demokrasi elektoral tetap punya masalah tua: orang bisa memilih seorang wakil, lalu merasa suaranya tidak lagi terdengar setelah surat suara masuk kotak.
Ketika saluran formal dianggap terlalu lambat, tekanan bergerak ke luar.
Mahasiswa turun.
Kelompok masyarakat datang ke DPR.
Aktivis membuat kampanye.
Warganet memaksa isu naik.
Tidak semuanya buruk.
Demonstrasi justru bagian sah dari demokrasi.
Masalah baru muncul ketika jalanan dan institusi mulai melihat satu sama lain sebagai musuh permanen.
Pada titik itu, dialog berubah menjadi adu volume.
Kesalahan Terbesar Adalah Menganggap Semua Massa Sama
Fast-check tadi menunjukkan satu fakta yang sering hilang dalam narasi “rakyat versus pemerintah”.
Tidak semua masyarakat mendukung demonstrasi.
Ada kelompok yang ikut.
Ada yang menolak.
Sebagian mungkin sepakat pada tuntutannya, tetapi keberatan pada metodenya.
Yang lain belum tentu peduli.
Realitas politik jarang menyediakan dua kubu yang bersih.
Tan Malaka sendiri memikirkan massa sebagai susunan sosial dengan kepentingan berbeda. Dalam Aksi Massa, ia membicarakan buruh, tani, kaum intelektual, borjuasi kecil, dan kelompok lain sebagai kekuatan dengan posisi yang tidak selalu identik.
Jadi kalimat “rakyat menghendaki” harus selalu dicurigai sedikit.
Rakyat yang mana?
Berapa banyak?
Dengan tuntutan apa?
Siapa yang memiliki mandat berbicara atas nama mereka?
Pertanyaan sederhana itu menjadi semakin penting ketika algoritma mampu membuat seribu akun terasa seperti satu negeri.
Ukuran Kekuatan Bukan Seberapa Viral Videonya
Tan Malaka menuntut disiplin dalam aksi massa.
Pemimpin, menurutnya, harus cerdas, sabar, tangkas, memahami keadaan masyarakat dan mampu membaca momentum.
Ia tidak memuja spontanitas tanpa batas.
Bahkan demonstrasi yang kuat, dalam pemikirannya, membutuhkan tujuan serta kontrol.
Ada sesuatu yang sangat relevan di sana untuk 27 Agustus.
Jika aksi nanti berlangsung damai, tuntutan terdengar jelas, informasi palsu berhasil dipatahkan, dan dialog dengan DPR menghasilkan perkembangan nyata, tekanan politik memperoleh legitimasi lebih besar.
Sebaliknya, satu provokasi bisa mengubah seluruh kamera.
Besok pagi orang tidak lagi membahas perampasan aset koruptor.
Mereka hanya melihat pagar roboh.
Begitulah politik visual bekerja.
Satu gambar kadang sanggup membunuh seribu argumen.
Aparat Juga Sedang Diuji
Massa bukan satu-satunya pihak yang harus menjaga disiplin.
Negara menghadapi ujian yang sama.
Tugas aparat adalah memastikan keamanan sekaligus menjaga ruang warga untuk menyampaikan aspirasi.
Terlalu longgar terhadap kekerasan bisa menimbulkan chaos.
Respons berlebihan terhadap demonstrasi damai menghasilkan masalah lain.
Di sinilah ketegangan demokrasi selalu muncul.
Polisi tidak berdiri di ruang kosong.
Mereka berada di antara hak protes, kepentingan pengguna jalan, keamanan fasilitas publik, potensi provokasi, serta sorotan kamera yang tidak pernah mati.
Satu tindakan salah dapat mengubah suasana lapangan dalam hitungan menit.
Tan Malaka hidup di bawah aparat kolonial sehingga penilaiannya terhadap negara tentu jauh lebih konfrontatif.
Indonesia modern harus dinilai dengan standar berbeda.
Konstitusi memberi negara kewenangan.
Konstitusi pula yang membatasi penggunaannya.
27 Agustus Akan Menentukan Banyak Hal, Tapi Bukan Nasib Republik
Ada kecenderungan setiap momentum politik diperlakukan seolah menentukan masa depan Indonesia.
Media sosial menyukai dramatisasi seperti itu.
Sejarah biasanya lebih lambat.
Demonstrasi 27 Agustus bisa besar.
Bisa pula jauh lebih kecil daripada perkiraan.
Mungkin berjalan damai.
Bisa muncul insiden.
Belum ada yang tahu.
Satu-satunya posisi jurnalistik yang waras sebelum peristiwa berlangsung adalah tidak mengarang masa depan.
Namun kita sudah tahu apa yang layak diamati.
Apakah tuntutan tetap fokus?
Bagaimana aparat bertindak?
Apakah DPR memberi respons substantif?
Siapa menyebarkan informasi palsu?
Adakah tindak lanjut setelah massa meninggalkan Senayan?
Peristiwa politik tidak selesai ketika orang pulang.
Sering kali justru baru dimulai.
Tan Malaka Tidak Meminta Kita Mengagungkan Jalanan
Membaca Aksi Massa secara malas akan menghasilkan kesimpulan sederhana: massa selalu benar, parlemen selalu buruk, benturan berarti kemajuan.
Bukunya jauh lebih rumit.
Tan percaya pada kekuatan rakyat, tetapi ia juga mencurigai petualangan politik.
Ia menolak gerakan yang terisolasi.
Ia mengutamakan kebutuhan konkret.
Organisasi harus kuat.
Pemimpin wajib memahami masyarakat.
Momentum tidak boleh dibuat berdasarkan fantasi.
Bahkan ketika membicarakan Dewan Rakyat kolonial, Tan tidak mengatakan ruang tersebut harus selalu ditinggalkan. Ia membuka kemungkinan memasukinya untuk melakukan oposisi dan membuka persoalan kepada publik.
Artinya, jalan dan gedung tidak harus dipisahkan secara mutlak.
Tekanan publik bisa bekerja dari luar.
Representasi politik bekerja di dalam.
Demokrasi hidup ketika keduanya masih terhubung.
Yang Diperebutkan Sekarang Bukan Jalan, Melainkan Arti 27 Agustus
Indonesia menjelang 27 Agustus belum menunjukkan ciri keadaan revolusioner seperti yang digambarkan Tan Malaka.
Tensi memang naik.
Mobilisasi nyata.
Kemarahan terhadap korupsi punya landasan sosial.
Kasus rekening menimbulkan pertanyaan hukum.
Perdebatan tentang oposisi belum selesai.
Di saat bersamaan, disinformasi bergerak sangat agresif.
Ada sesuatu yang lebih besar daripada jumlah peserta demonstrasi di sini.
Siapa berhasil menentukan bagaimana publik memahami peristiwa?
Jika sebuah video palsu berhasil meyakinkan orang bahwa Jakarta rusuh, persepsi sudah bergerak meskipun kenyataan belum menyusul.
Kalau aksi damai langsung diperlakukan sebagai ancaman, ruang demokrasi menyempit.
Sebaliknya, apabila setiap tindakan aparat otomatis dicap represif tanpa bukti, kritik kehilangan ketajamannya.
Tan Malaka meminta politik berpijak pada kondisi nyata.
Hampir satu abad kemudian, nasihat itu terdengar sederhana.
Anehnya, justru semakin sulit dilakukan.
Karena sekarang kebohongan tidak perlu menunggu mesin cetak.
Ia cukup punya koneksi internet.
27 Agustus Belum Menjadi Jawaban
Barangkali ukuran terpenting dari demonstrasi nanti bukan jumlah orang yang memenuhi jalan. Bukan pula berapa trending topic yang muncul.
Lihat hari setelahnya.
Ukuran keberhasilan tidak berhenti pada ramainya aksi. Sesudahnya, yang perlu diperiksa adalah apakah RUU Perampasan Aset benar-benar bergerak lebih konkret dan dasar pemblokiran rekening dijelaskan secara terbuka.
Jika muncul persoalan di lapangan, aparat serta penyelenggara juga perlu menunjukkan evaluasi yang bisa diuji publik. Pada akhirnya, yang paling penting ialah apakah masyarakat pulang dengan pemahaman lebih jelas tentang tuntutan, atau justru hanya mengingat kerusuhan.
Di sanalah kekuatan politik sebenarnya bisa diukur. Tan Malaka menulis bahwa aksi massa lahir dari orang banyak dan kebutuhan mereka, bukan dari kemegahan simbol atau jumlah yang dipamerkan.
Karena itu, massa tidak bisa diperlakukan sebagai dekorasi revolusioner, apalagi bahan mentah untuk konten palsu. Mereka membawa kepentingan sendiri yang tidak selalu identik dengan agenda elite, organisasi, maupun tokoh yang mengatasnamakannya.
Ketika kekuasaan memilih mengabaikan kepentingan tersebut, tekanan justru menumpuk. Sebaliknya, gerakan yang merasa berhak mewakili rakyat tanpa sungguh mendengar mereka sedang menyiapkan kegagalannya sendiri.
Tanggal 27 Agustus memang belum tiba. Namun, perebutan paling awal sudah berlangsung sekarang.
Bukan di depan pagar DPR.
Melainkan di kepala publik.
