Program sipil bernuansa militer di era Prabowo memicu pertanyaan tentang disiplin, loyalitas, dan risiko masuknya logika komando ke ruang sipil.
Tabooo.id – Barisan peserta bergerak mengikuti aba-aba. Yel-yel terdengar dari lapangan, sementara seragam, apel, dan latihan fisik menjadi bagian dari program yang menyiapkan tenaga untuk pekerjaan sipil.
Pemandangan seperti itu semakin sering muncul dalam sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyebut pendekatan tersebut sebagai cara membangun disiplin, integritas, nasionalisme, kekompakan, dan karakter.
Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar di balik semua itu. Mengapa pekerjaan sipil semakin sering menggunakan logika dan metode yang identik dengan dunia militer?
Pertanyaan tersebut menguat setelah pelatihan dasar kemiliteran atau latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menimbulkan persoalan serius. Lima peserta dilaporkan meninggal dunia selama rangkaian pelatihan pada Juni 2026, sehingga pemerintah kemudian mengevaluasi penyelenggaraannya dan mengubah pendekatan pelatihan.
Kemhan kemudian mengarahkan format berikutnya pada pembekalan bela negara dan manajerial. Perubahan itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri melihat kebutuhan untuk mengevaluasi metode yang sebelumnya digunakan.
Tetapi persoalannya tidak berhenti pada keselamatan peserta atau teknis pelatihan. Perdebatan yang lebih besar menyentuh cara pemerintah membentuk manusia yang nantinya bekerja di ruang sipil.
Apakah disiplin harus selalu lahir dari kepatuhan terhadap komando? Atau, tanpa disadari, pemerintah sedang membangun pola baru ketika nilai-nilai militer masuk semakin jauh ke dalam kehidupan sipil?
Dari retreat pejabat hingga pelatihan pengelola koperasi
Kecenderungan tersebut terlihat sejak tingkat elite pemerintahan. Retreat bagi para menteri dan kepala daerah menggunakan pendekatan yang menonjolkan kedisiplinan, keseragaman, kepemimpinan, serta koordinasi dalam satu garis komando.
Secara administratif, pemerintah dapat menjelaskan kegiatan itu sebagai upaya menyamakan visi pembangunan antara pusat dan daerah. Namun secara simbolik, agenda tersebut juga menunjukkan pesan bahwa seluruh mesin pemerintahan harus bergerak dalam satu arah dengan presiden sebagai pusat koordinasinya.
Pola serupa kemudian menjangkau sektor yang lebih luas. Program Komponen Cadangan (Komcad), pelatihan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program Kampung Nelayan Merah Putih memperlihatkan semakin seringnya metode militer bersinggungan dengan pekerjaan sipil.
Pada Juni 2026, sebanyak 674 peserta mengikuti latsarmil calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menyebut integritas, loyalitas, disiplin, kekompakan, dan empati sebagai sejumlah nilai yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut.
Nilai-nilai itu tentu penting bagi siapa pun yang bekerja untuk masyarakat. Persoalannya muncul ketika pembentukan karakter mulai mengandalkan kultur kepatuhan yang menjadi ciri utama organisasi militer.
Di titik tersebut, batas antara membangun karakter dan membangun loyalitas mulai menjadi kabur.
Ketika disiplin berubah menjadi kepatuhan
Militer memiliki alasan kuat untuk menempatkan kepatuhan sebagai nilai utama. Dalam situasi perang atau keadaan darurat, struktur komando membutuhkan respons cepat sehingga prajurit harus mampu menjalankan perintah tanpa proses perdebatan panjang.
Ruang sipil memiliki kebutuhan yang berbeda. Birokrasi membutuhkan kritik, koperasi membutuhkan transparansi, dan organisasi publik membutuhkan orang yang berani menunjukkan kesalahan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar soal seragam, apel, atau latihan fisik. Kita perlu melihat nilai apa yang akhirnya menjadi ukuran profesionalisme setelah metode tersebut masuk ke dalam pekerjaan sipil.
Jika organisasi lebih menghargai kepatuhan daripada kemampuan berpikir, pegawai akan belajar membaca keinginan atasan. Jika loyalitas mendapat penghargaan lebih tinggi daripada kompetensi, kritik terhadap kebijakan dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan.
Pola semacam itu mengingatkan kita pada istilah Asal Bapak Senang. Dalam budaya tersebut, bawahan tidak lagi berusaha menunjukkan keadaan sebenarnya, tetapi berusaha memastikan bahwa informasi yang sampai kepada pimpinan terlihat baik.
Padahal, profesionalisme justru membutuhkan keberanian untuk mengatakan bahwa sebuah kebijakan tidak berjalan. Pemerintah membutuhkan orang yang mampu menemukan masalah, menjelaskan penyebabnya, lalu menawarkan solusi.
Sejarah Indonesia memberi peringatan
Indonesia memiliki pengalaman panjang mengenai hubungan militer dan ruang sipil. Pada masa Orde Baru, ABRI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga memainkan peran sosial dan politik melalui Dwifungsi ABRI, ABRI Masuk Desa, kekaryaan, serta keterlibatan dalam lembaga politik.
Pemerintah saat itu menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan perluasan peran tersebut. Stabilitas, keamanan, pembangunan, dan kepentingan nasional menjadi dasar yang kerap digunakan untuk memperkuat keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan.
Namun perluasan tersebut juga membawa konsekuensi. Batas antara negara, pemerintah, militer, dan masyarakat sipil semakin kabur, sementara ruang bagi institusi sipil untuk berkembang secara mandiri ikut menyempit.
Membandingkan kondisi hari ini secara langsung dengan Orde Baru tentu tidak tepat. Struktur politik dan institusi demokrasi saat ini memiliki konteks yang berbeda.
Namun sejarah tetap memberikan pelajaran penting militerisasi tidak selalu muncul melalui penguasaan langsung terhadap ruang sipil. Ia dapat tumbuh melalui normalisasi nilai, simbol, metode, dan kebiasaan.
Seragam mungkin terlihat sebagai simbol.
Apel bisa dianggap sekadar kegiatan rutin.
Pelatihan dapat disebut sebagai pembentukan karakter.
Tetapi ketika semua unsur itu hadir berulang kali dalam berbagai program sipil, publik perlu melihat hubungan di antara semuanya, bukan sekadar menilai setiap kegiatan secara terpisah.
Ketika proyek pemerintah bertemu ketergantungan ekonomi
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pendekatan tersebut berjalan bersama proyek pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu contoh paling penting karena program ini membutuhkan sumber daya manusia dalam skala luas.
Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi mulai beroperasi pada September 2026. Proyeksi pengembangannya bahkan dapat mencapai jumlah yang jauh lebih besar pada tahap berikutnya.
Setiap koperasi membutuhkan manajer, staf, fasilitas, rantai distribusi, modal, dan sistem pengawasan. Ketika jumlah lembaga terus bertambah, semakin banyak pula orang yang memiliki hubungan ekonomi dengan keberlangsungan program tersebut.
Di sinilah persoalan politik mulai muncul.
Seseorang yang memperoleh pekerjaan atau penghasilan melalui sebuah program negara tentu memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan program tersebut. Kondisi itu tidak otomatis membuat penerima manfaat menjadi pendukung politik pemerintah, tetapi ketergantungan ekonomi tetap dapat menciptakan dorongan untuk mempertahankan kebijakan yang memberi manfaat.
Risikonya semakin besar ketika pemerintah menggabungkan kepentingan ekonomi tersebut dengan narasi nasionalisme dan loyalitas. Dalam situasi seperti itu, masyarakat dapat mengalami kesulitan membedakan dukungan terhadap kebijakan dari dukungan terhadap penguasa.
Tragedi SPPI seharusnya memperluas pertanyaan
Kematian peserta latsarmil SPPI membuat perdebatan ini tidak lagi berada pada tingkat teori. Pemerintah harus mengevaluasi keselamatan, metode latihan, kesiapan peserta, serta kesesuaian materi dengan tujuan program.
DPR juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan latsarmil setelah muncul sejumlah kasus kematian peserta.
Namun evaluasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang bagaimana membuat latihan lebih aman. Pemerintah juga perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah metode militer memang instrumen yang tepat untuk membangun kompetensi pekerja sipil?
Seorang manajer koperasi membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, membaca pasar, mengembangkan usaha, memahami tata kelola, menyelesaikan konflik, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. Semua kemampuan tersebut membutuhkan pendidikan yang serius, tetapi tidak otomatis membutuhkan metode militer sebagai fondasinya.
Jika tujuan akhirnya profesionalisme, pemerintah harus mengukur hasil melalui kompetensi dan kinerja. Jika tujuan akhirnya membangun institusi yang sehat, pemerintah harus melihat transparansi, akuntabilitas, produktivitas, serta keberlanjutan organisasi.
Dengan ukuran seperti itu, pemerintah dapat mengetahui apakah program benar-benar menghasilkan kemampuan atau hanya menghasilkan kepatuhan selama pelatihan berlangsung.
Yang perlu diperiksa bukan militernya, tetapi logika yang dibawa
Perdebatan ini tidak seharusnya berubah menjadi pertentangan antara sipil dan militer. TNI memiliki mandat penting dalam pertahanan negara, sedangkan disiplin dan struktur komando memang menjadi bagian dari profesionalisme militer.
Justru karena mandatnya berbeda, negara perlu menjaga batas antara fungsi pertahanan dan pekerjaan sipil. Masyarakat sipil tidak perlu meniru seluruh kultur militer untuk memiliki disiplin, sebagaimana institusi militer tidak perlu mengambil alih fungsi yang dapat dikerjakan secara profesional oleh lembaga sipil.
Birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang selalu mengatakan “siap” kepada atasan. Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang mampu menjelaskan ketika sebuah kebijakan tidak berjalan dan memiliki mekanisme untuk memperbaikinya.
Begitu pula dengan koperasi. Manajer yang profesional bukan orang yang paling patuh pada instruksi, melainkan orang yang mampu menjaga keuangan, mengembangkan usaha, menyelesaikan persoalan anggota, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah militer boleh membantu program sipil. Pertanyaannya adalah apakah keterlibatan tersebut memperkuat kapasitas sipil atau justru menggantikan cara kerja sipil dengan logika komando.
Bahaya terbesar muncul ketika semuanya terasa normal
Militerisasi tidak selalu membutuhkan keputusan besar agar dapat berkembang. Ia dapat tumbuh dari serangkaian kegiatan yang terlihat terpisah: retreat, pelatihan, apel, yel-yel, pembekalan, penggunaan simbol militer, hingga keterlibatan unsur pertahanan dalam berbagai program pembangunan.
Masing-masing kegiatan mungkin memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika seluruhnya bergerak menuju pola yang sama, publik perlu melihat kecenderungan tersebut sebagai sebuah rangkaian.
Disiplin, nasionalisme, bela negara, karakter, loyalitas, dan ketahanan merupakan nilai yang positif. Persoalan muncul ketika nilai-nilai itu digunakan untuk membangun budaya yang menempatkan kepatuhan sebagai ukuran keberhasilan dan kritik sebagai gangguan.
Demokrasi membutuhkan mekanisme yang berbeda. Kebijakan harus dapat dipertanyakan, pelaksana harus dapat diawasi, institusi harus menerima evaluasi, dan pemerintah harus bersedia mengubah keputusan ketika bukti menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif.
Profesionalisme sipil tidak lahir dari kepatuhan semata
Jika pemerintah ingin membangun masyarakat dan aparatur yang berintegritas, fokus utamanya seharusnya berada pada kemampuan. Pendidikan profesional, penguatan institusi, transparansi anggaran, sistem pengawasan, dan evaluasi berbasis hasil memang tidak selalu menghasilkan tontonan yang spektakuler, tetapi semua itu menentukan kualitas program dalam jangka panjang.
Sebuah koperasi tidak menjadi sehat hanya karena manajernya mampu mengikuti aba-aba. Birokrasi juga tidak otomatis menjadi bersih hanya karena pegawainya memiliki disiplin tinggi ketika sistem pengawasan dan akuntabilitas masih lemah.
Karena itu, pemerintah perlu membedakan disiplin sebagai kemampuan mengelola pekerjaan dengan kepatuhan sebagai kebiasaan mengikuti perintah. Keduanya tidak selalu sama, dan mencampurkannya dapat menghasilkan organisasi yang terlihat rapi tetapi kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Ini bukan sekadar kejadian. Ini pola.
Militerisasi program sipil di era Prabowo tidak cukup dibaca melalui latsarmil SPPI atau pelatihan calon pengelola koperasi. Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan kecenderungan yang lebih luas: pemerintah semakin sering menggunakan bahasa disiplin, loyalitas, komando, nasionalisme, dan mobilisasi untuk membangun kapasitas masyarakat dalam berbagai program prioritas.
Pendekatan tersebut memang memiliki daya tarik. Pemerintah dapat menggerakkan banyak orang dengan cepat, membangun keseragaman, serta menghasilkan simbol yang mudah dilihat publik.
Namun ukuran keberhasilan negara tidak terletak pada seberapa rapi barisan peserta atau seberapa lantang yel-yel terdengar. Ukuran yang lebih penting adalah apakah program mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, menghasilkan kompetensi, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, dan bertahan setelah sorotan publik berakhir.
Karena itu, publik tidak perlu memusuhi pemerintah ataupun menolak peran militer. Yang perlu dijaga adalah kemampuan masyarakat untuk membedakan loyalitas kepada negara dari loyalitas kepada penguasa, serta membedakan disiplin kerja dari kepatuhan tanpa ruang kritik.
Negara yang kuat bukan negara yang membuat seluruh warganya bergerak dalam satu aba-aba. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki institusi sipil matang, mampu menerima perbedaan, terbuka terhadap koreksi, dan tetap bekerja meskipun masyarakat mempertanyakan kebijakannya.
Sebab pembangunan tidak membutuhkan masyarakat sipil yang semakin menyerupai militer. Pembangunan membutuhkan institusi sipil yang semakin profesional, kompeten, transparan, dan berintegritas.
Itulah garis batas yang perlu dijaga ketika bahasa komando mulai masuk semakin jauh ke ruang sipil. @dimas
