Korporasi diduga terlibat karhutla di Kalimantan. Prabowo menegaskan akan menindak tegas jika keterlibatan mereka terbukti secara hukum.
Tabooo.id – Negara kembali menghadapi dua pekerjaan saat karhutla melanda Kalimantan. Pemerintah harus memadamkan api, tetapi juga harus mencari siapa yang bertanggung jawab.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menindak korporasi jika penyelidikan membuktikan keterlibatan mereka dalam karhutla.
Prabowo menyampaikan pernyataan itu setelah rapat bersama pejabat daerah di Lobi VVIP Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026).
“Oh iya, harus kita tindak ya, akan kita tindak, kalau benar-benar terbukti ya akan kita tindak,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah akan menggunakan hukum dan peraturan yang berlaku.
“Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu terdengar tegas. Namun, satu frasa justru membuka persoalan yang lebih besar “kalau benar-benar terbukti”.
Sebab, pemerintah tidak cukup menemukan api. Negara harus menemukan bukti, aktor, motif, dan hubungan antara aktivitas lahan dengan kebakaran.
Helikopter Bertambah, Pertanyaan Juga Bertambah
Prabowo mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan karhutla di Kalimantan. Pemerintah juga mengambil langkah mitigasi untuk menghentikan perluasan titik api.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pejabat menyampaikan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemerintah kemudian menambah helikopter, mesin bor air, dan perlengkapan bagi personel pemadam.
Langkah itu penting untuk mengendalikan kebakaran.
Namun, pemadaman hanya menyelesaikan persoalan di permukaan.
Api padam bukan berarti masalah selesai.
Jika kebakaran terus berulang, pemerintah perlu mencari pola yang membuat api kembali muncul. Di titik ini, penanganan karhutla tidak lagi sekadar operasi pemadaman.
Persoalannya masuk ke wilayah tata kelola lahan dan penegakan hukum.
Jangan Sampai Negara Hanya Pandai Memadamkan
Karhutla menuntut negara bekerja dalam dua arah.
Pertama, pemerintah harus menghentikan api secepat mungkin. Kedua, aparat harus mencari penyebab kebakaran dan menguji setiap dugaan pelanggaran.
Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Sebab, negara bisa saja berhasil memadamkan ratusan titik api. Namun, keberhasilan itu tidak banyak berarti jika kebakaran kembali muncul pada musim berikutnya.
Di sinilah ancaman penindakan terhadap korporasi mendapat ujian.
Jika bukti menunjukkan keterlibatan korporasi, pemerintah harus membawa perkara itu ke proses hukum. Jika bukti tidak cukup, pemerintah juga harus menjelaskan hasil penyelidikannya kepada publik.
Jangan sampai korporasi hanya muncul dalam pemberitaan ketika hutan terbakar, lalu menghilang ketika proses hukum dimulai.
Api Membakar Hutan, Publik Membayar Tagihannya
Karhutla tidak hanya menghancurkan kawasan hutan dan lahan.
Asap juga mengganggu kehidupan masyarakat. Aktivitas warga dapat terganggu ketika kualitas udara memburuk.
Pada saat yang sama, pemerintah harus mengerahkan personel, helikopter, peralatan, dan anggaran untuk menangani kebakaran.
Artinya, dampak karhutla tidak berhenti di lokasi kebakaran.
Masyarakat ikut menanggung akibatnya.
Negara juga mengeluarkan biaya besar untuk mengendalikan keadaan.
Karena itu, muncul pertanyaan yang sulit dihindari:
Jika ada pihak yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan lahan, siapa yang harus membayar ketika lahan tersebut terbakar?
Pertanyaan itu membuat karhutla berubah dari persoalan lingkungan menjadi persoalan keadilan.
Korporasi Tidak Boleh Otomatis Jadi Tersangka
Namun, penindakan juga membutuhkan kehati-hatian.
Pemerintah tidak boleh menyatakan sebuah korporasi bersalah tanpa bukti. Aparat harus membangun perkara berdasarkan fakta dan proses hukum.
Prinsip tersebut penting.
Tetapi kehati-hatian juga tidak boleh berubah menjadi alasan untuk berhenti menyelidiki.
Jika pemerintah menemukan indikasi pelanggaran, aparat harus menelusurinya sampai jelas. Publik berhak mengetahui bagaimana negara menemukan penyebab kebakaran.
Dengan begitu, pemerintah tidak sekadar menunjukkan keberanian melalui pernyataan.
Pemerintah menunjukkan keberanian melalui pembuktian.
Karhutla Menguji Lebih dari Sekadar Kemampuan Memadamkan Api
Prabowo mengatakan kondisi karhutla saat ini masih lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu.
Ia optimistis pemerintah dapat segera mengatasinya.
Optimisme itu penting. Namun, publik membutuhkan ukuran keberhasilan yang lebih konkret.
Ukuran keberhasilan tidak cukup dari jumlah titik api yang berhasil dicegah, tetapi juga dari pelanggaran yang terungkap dan perkara yang benar-benar masuk proses hukum.
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah helikopter.
Sebab, helikopter bisa mengejar api, tetapi tidak bisa mengejar siapa yang bertanggung jawab.
Mesin bor bisa mencari air, tetapi tidak bisa mencari motif.
Personel bisa memadamkan kebakaran, tetapi hanya proses hukum yang dapat menentukan pertanggungjawaban.
Negara Jangan Berhenti sebagai Pemadam Kebakaran
Karhutla seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan lahan.
Negara perlu memastikan aktivitas di kawasan rawan kebakaran berjalan sesuai aturan. Negara juga harus memastikan setiap dugaan pelanggaran mendapat pemeriksaan yang serius.
Jika tidak, pola lama akan terus berulang.
Musim kering datang. Api muncul. Helikopter terbang. Asap menyebar. Anggaran bergerak.
Lalu semua kembali tenang.
Sampai musim berikutnya datang.
Itulah masalah yang lebih besar dari karhutla negara bisa sangat sibuk memadamkan api, tetapi belum tentu berhasil memutus siklus yang membuat api terus kembali.
Ini Bukan Sekadar Karhutla
Pernyataan Prabowo tentang korporasi menjadi penting karena menyentuh titik yang selama ini selalu sensitif pertanggungjawaban pemilik kepentingan atas kerusakan lingkungan.
Jika terbukti, pemerintah harus bertindak.
Jika tidak terbukti, pemerintah harus menjelaskan.
Yang tidak boleh terjadi adalah ancaman penindakan berhenti sebagai kalimat setelah rapat.
Sebab, keberanian negara bukan terlihat ketika presiden mengatakan “akan ditindak”. Keberanian negara terlihat ketika hukum benar-benar sampai kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Kalimantan tidak hanya membutuhkan helikopter.
Kalimantan membutuhkan negara yang mampu memadamkan api sekaligus membongkar sumbernya.
Dan kali ini, publik sedang menunggu apakah negara hanya akan mengejar asap, atau benar-benar berani mengejar sumber api? @dimas
