Kaltim tertekan oleh asap karhutla, ancaman krisis air, dan antrean BBM. Warga menanti kehadiran pemerintah menyelesaikan masalah.
Tabooo.id – Pagi belum benar-benar selesai ketika antrean kendaraan sudah mengular di SPBU.
Mesin menyala. Warga menunggu. Matahari meninggi. Udara justru terasa semakin berat karena asap karhutla mulai masuk ke kawasan perkotaan.
Di saat yang sama, persoalan air bersih dan gangguan listrik ikut membayangi kehidupan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).
Bagi warga, semua itu bukan sekadar berita yang muncul bergantian di layar ponsel.
Semuanya hadir dalam satu waktu.
Pengamat kebijakan publik sekaligus pengajar FISIP Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, melihat kondisi tersebut sebagai akumulasi persoalan yang saling berkelindan.
“Ini akumulasi yang luar biasa,” kata Saipul dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut semestinya tidak diperlakukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Pemerintah pusat dan daerah memiliki fungsi berjenjang untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan tekanan yang berbeda.
Antrean BBM Menjadi Rutinitas
Di sejumlah SPBU Samarinda, antrean kendaraan disebut dapat memanjang hingga berkilo-kilometer.
Mobil dan sepeda motor berderet dalam situasi yang tidak ideal.
Cuaca panas datang bersamaan dengan asap karhutla.
Warga tetap bertahan karena mereka membutuhkan BBM untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Tidak ada alternatif lain mereka selain mengantri,” ujar Saipul.
Menurut dia, kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas paling merasakan tekanan tersebut.
Mereka masih bergantung pada BBM bersubsidi untuk mobilitas sehari-hari.
Sementara itu, kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi memiliki pilihan lain, termasuk kendaraan listrik.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih dari sekadar antrean.
Ketika akses terhadap bahan bakar tidak merata, waktu dan biaya juga ikut terbagi secara tidak merata.
Orang yang memiliki pilihan bisa berpindah.
Mereka yang tidak punya pilihan harus menunggu.
Saipul juga menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan mengenai kecukupan kuota BBM bersubsidi dan situasi yang terlihat di lapangan.
“Antara masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi tadi dengan ketersediaan atau alokasi mengenai keadaan di SPBU, itu kadang tidak sesuai dengan pernyataan dari para pemangku kepentingan,” katanya.
Karena itu, pemerintah, Pertamina, dan pemerintah daerah perlu membaca kondisi berdasarkan pengalaman warga.
Bukan hanya berdasarkan angka pasokan atau kuota di atas kertas.
Ketika Air Bersih Ikut Dipertaruhkan
Tekanan tidak berhenti di SPBU.
Kemarau panjang membawa persoalan lain yang jauh lebih mendasar: air.
Saipul menyebut kekeringan, krisis air bersih, peningkatan suhu, kebakaran hutan, dan pencemaran udara sebagai rangkaian masalah yang muncul bersamaan.
“Ini sesuatu ironis yang luar biasa tekanannya dari faktor alam,” tuturnya.
Persoalan air bahkan dapat semakin berat jika hujan belum turun.
Sumber air baku untuk pengolahan air, terutama di wilayah perkotaan, berpotensi semakin menipis.
Jika kondisi itu berlanjut, distribusi air kepada masyarakat dapat terganggu.
Air bisa mengalir bergantian.
Bahkan, menurut Saipul, distribusi dapat berhenti apabila sumber air baku semakin terbatas.
Di titik ini, krisis tidak lagi terasa seperti istilah teknis.
Ia masuk ke rumah.
Ia menyentuh dapur, kamar mandi, pekerjaan, sekolah, dan kebutuhan paling sederhana.
Asap Membuat Kota Terasa Semakin Sempit
Kemudian datang persoalan udara.
Karhutla membuat asap mulai memasuki kota-kota besar di Kaltim.
Masyarakat harus tetap bekerja dan beraktivitas di tengah kualitas udara yang memburuk.
Situasi tersebut menciptakan paradoks.
Warga membutuhkan mobilitas untuk mendapatkan penghasilan.
Namun, mobilitas itu juga berarti mereka harus lebih lama terpapar udara yang tidak sehat.
Karena itu, Saipul meminta pemerintah memberikan perlindungan ketika kondisi udara memburuk.
Ia menilai pemerintah dapat menyediakan masker standar kesehatan.
Selain itu, kegiatan pendidikan juga perlu menyesuaikan kualitas udara.
Pembelajaran jarak jauh, menurut dia, dapat menjadi salah satu opsi ketika kondisi tidak memungkinkan.
Langkah itu tidak hanya berlaku bagi sekolah.
Perguruan tinggi di Kaltim juga perlu mempertimbangkan kondisi udara dalam menjalankan aktivitas akademik.
Masalahnya Bukan Cuma BBM, Air, atau Asap
Di balik semua persoalan tersebut ada tekanan lain yang lebih sunyi: daya beli.
Menurut Saipul, kemampuan ekonomi masyarakat belum membaik secara signifikan.
Pendapatan tidak meningkat banyak.
Namun, kebutuhan yang harus dibayar terus bertambah.
“Terutama nilai atau kemampuan daya belinya itu semakin menurun,” katanya.
Tekanan itu semakin terasa ketika masyarakat juga menghadapi penambahan jenis pajak, kenaikan pajak, maupun retribusi pemerintah daerah.
Artinya, ruang ekonomi rumah tangga semakin sempit.
Pendapatan harus membiayai kebutuhan yang semakin banyak.
Pada saat yang sama, sebagian kebutuhan dasar justru menghadapi gangguan.
BBM harus diantre.
Air berpotensi terbatas.
Udara tercemar asap.
Listrik mengalami gangguan.
Semua masalah itu memiliki satu titik temu: masyarakat harus menanggung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Ini Bukan Sekadar Krisis yang Datang Bergantian
Inilah bagian yang sering luput.
Satu antrean BBM mungkin terlihat sebagai persoalan distribusi.
Krisis air dapat terlihat sebagai dampak kemarau.
Asap karhutla bisa dianggap sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Gangguan listrik dapat dibaca sebagai persoalan teknis.
Namun, ketika semuanya muncul dalam rentang waktu yang berdekatan, pertanyaannya berubah.
Apakah masyarakat sedang menghadapi serangkaian kejadian terpisah?
Atau, justru ada persoalan tata kelola yang membuat berbagai tekanan tersebut bertemu pada warga yang sama?
Saipul meminta pemerintah melihat persoalan tersebut secara berjenjang.
Mulai dari pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya mengeluarkan instruksi setelah masalah muncul.
Pemerintah perlu hadir membaca kondisi riil.
“Kita ini bukan hanya sebagai supplier, yang menghasilkan minyak dan gas. Kok begini kondisi kita?” ujarnya.
Kalimat itu menyentuh ironi yang lebih besar.
Kaltim dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam sektor energi nasional.
Namun, masyarakat di wilayah penghasil energi tetap bisa menghadapi antrean BBM.
Di sisi lain, warga juga berhadapan dengan ancaman krisis air dan asap.
Dampaknya Bukan di Atas Kertas
Bagi masyarakat, kegagalan layanan dasar tidak pernah berhenti sebagai angka.
Antrean BBM berarti waktu yang hilang.
Krisis air berarti rutinitas yang terganggu.
Asap berarti risiko kesehatan dan aktivitas yang harus dibatasi.
Gangguan listrik berarti pekerjaan dan kegiatan rumah tangga ikut tersendat.
Sementara daya beli yang melemah membuat masyarakat semakin sulit menyediakan ruang untuk menghadapi gangguan tersebut.
Karena itu, respons pemerintah tidak bisa berjalan dalam kotak-kotak birokrasi.
Masalah BBM tidak cukup diserahkan kepada sektor energi.
Masalah air tidak cukup dilihat sebagai urusan pengelola air.
Karhutla tidak cukup ditangani setelah api membesar.
Semua membutuhkan koordinasi karena dampaknya bertemu pada manusia yang sama.
Pemerintah Hadir atau Sekadar Mengumumkan?
Saipul menegaskan pemerintah memiliki dua tanggung jawab penting.
Pertama, melindungi ketersediaan kebutuhan masyarakat.
Kedua, menyelesaikan persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
Di sinilah ukuran kehadiran pemerintah sebenarnya diuji.
Masalah tidak selesai hanya dengan konferensi pers, pernyataan pasokan aman, atau instruksi dari pusat.
Ukuran itu terlihat ketika warga tidak lagi harus memilih antara mengantre berjam-jam atau kehilangan penghasilan.
Terlihat ketika air tetap mengalir.
Terlihat ketika udara kembali aman untuk dihirup.
Dan terlihat ketika kebutuhan dasar tidak menjadi perlombaan antara mereka yang punya pilihan dan mereka yang tidak.
Kaltim mungkin sedang menghadapi kemarau, karhutla, gangguan pasokan, dan tekanan ekonomi secara bersamaan.
Tetapi bagi warga, semua itu hanya memiliki satu nama: hidup yang semakin sulit.
Sebab krisis paling terasa bukan ketika pemerintah menyebutnya krisis, tetapi ketika warga mulai kehilangan pilihan. @dimas
