Kabinet Bayangan menyoroti RAPBN 2027 dan mempertanyakan apakah anggaran besar pemerintah benar-benar memberi dampak bagi rakyat.
Tabooo.id – Ada sesuatu yang menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto di parlemen, Jumat, 14 Agustus 2026.
Di satu sisi, pemerintah membawa optimisme besar. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. RAPBN 2027 mencapai Rp4.097 triliun. Sepuluh program transformasi besar disiapkan untuk mendorong pembangunan.
Namun, di luar ruang parlemen, muncul pertanyaan yang jauh lebih sederhana.
Siapa yang benar-benar merasakan semua itu?
Pertanyaan tersebut datang dari Kabinet Bayangan, kelompok masyarakat sipil yang membedah pidato kenegaraan dan nota keuangan pemerintah.
Mereka tidak sekadar memperdebatkan angka. Mereka mempertanyakan jarak antara angka di atas kertas dengan kehidupan warga yang harus menjalani dampaknya.
Dan di situlah persoalannya mulai menarik.
Pertumbuhan 6 Persen, Tetapi Pekerjaan Tidak Otomatis Tumbuh
Pertumbuhan ekonomi sering terdengar seperti kabar baik.
Angka naik. Investasi masuk. Proyek berjalan. Pemerintah punya alasan untuk tersenyum.
Masalahnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
Bhima Yudhistira dari Kabinet Bayangan menyebut kemampuan pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja justru menurun.
Menurut dia, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi sebelumnya mampu menciptakan sekitar 400.000 hingga 500.000 lapangan kerja.
Kini angkanya disebut hanya sekitar 340.000 pekerjaan.
Jika angka itu benar, maka persoalannya bukan sekadar ekonomi tumbuh atau tidak.
Pertanyaannya berubah menjadi pertumbuhan itu tumbuh untuk siapa?
Pada saat yang sama, materi sumber menyebut pengangguran lulusan sarjana mencapai sekitar 1 juta orang. Gelombang PHK juga disebut berada pada kisaran 86.000 hingga 126.000 pekerja.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mendorong hilirisasi dan proyek-proyek besar.
Namun, kritik Kabinet Bayangan menyebut investasi hilirisasi cenderung padat modal.
Artinya, modal bisa bergerak cepat.
Tetapi pekerjaan belum tentu bergerak secepat itu.
Di sinilah paradoks pembangunan muncul.
Negara bisa membangun kawasan industri, negara bisa membangun pusat finansial dan negara bisa membangun infrastruktur raksasa.
Tetapi seorang sarjana tetap bisa duduk di rumah tanpa pekerjaan.
Seorang pekerja tetap bisa kehilangan penghasilan.
Dan pedagang pasar tetap bisa bertanya mengapa uang pembangunan tidak pernah benar-benar sampai ke lapaknya.
Ketika Anggaran Besar Terasa Jauh dari Warga
RAPBN 2027 membawa angka yang tidak kecil.
Rp4.097 triliun.
Pemerintah mengemasnya melalui sejumlah agenda besar. Ada renovasi 10 ribu puskesmas, revitalisasi 441 RSUD, renovasi sekolah, energi surya 100 GW, elektrifikasi mobilitas rakyat, optimalisasi aset BUMN hingga pembangunan pusat finansial internasional.
Secara konsep, semuanya terdengar besar.
Namun, pembangunan tidak pernah hanya soal seberapa besar proyeknya.
Pembangunan juga soal siapa yang menikmati hasilnya.
Media Wahyudi Askar dari Kabinet Bayangan mempertanyakan arah belanja yang dinilai lebih dekat dengan pemilik modal.
Ia menyoroti proyek seperti Giant Sea Wall dan pusat finansial internasional.
Kritiknya sederhana.
Jika uang negara berputar terutama di proyek besar, tetapi tidak mengalir ke pasar tradisional dan ekonomi rakyat, maka pertumbuhan bisa menciptakan gedung tanpa menciptakan kesejahteraan yang merata.
Gedung bisa menjulang. Daya beli belum tentu ikut naik.
Itulah celah yang sering hilang ketika pembangunan hanya dibaca melalui grafik.
MBG, Kopdes, dan Danantara: Besar Program, Kecil Ruang untuk Bertanya?
Kabinet Bayangan juga menyoroti transparansi anggaran sejumlah program prioritas.
Mereka mempertanyakan absennya rincian eksplisit mengenai alokasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dalam nota keuangan.
Pertanyaan tersebut penting karena uang negara bukan uang milik pemerintah.
Itu uang publik.
Karena itu, semakin besar program, semakin besar pula kebutuhan publik untuk mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan.
Hal serupa muncul dalam kritik terhadap Danantara.
Kabinet Bayangan mempertanyakan kemampuan publik memverifikasi klaim konsolidasi aset BUMN karena laporan keuangan Danantara dinilai belum terbuka secara transparan.
Di sinilah transparansi berubah dari sekadar jargon menjadi kebutuhan demokrasi.
Publik tidak cukup diberi tahu bahwa programnya bagus.
Publik juga perlu tahu berapa biayanya, siapa pelaksananya, apa hasilnya, dan siapa yang bertanggung jawab jika targetnya gagal.
Petani Diminta Menjadi Mesin Swasembada, Tetapi Tetap Miskin
Pidato pemerintah juga membawa cerita tentang swasembada pangan.
Namun, kritik dari Kabinet Bayangan kembali mengarah pada kelompok yang selama ini berada di balik produksi pangan: petani.
Materi sumber menyebut 47,94 persen penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian.
Selain itu, sekitar 17 juta petani gurem disebut mengelola lahan kurang dari 0,5 hektare.
Angka tersebut menyimpan ironi.
Petani diminta menjadi tulang punggung swasembada.
Namun, sebagian petani sendiri masih hidup dalam kemiskinan.
Lalu, untuk siapa sebenarnya swasembada itu dibangun?
Jika produksi pangan meningkat tetapi petaninya tetap miskin, negara mungkin berhasil menghitung tonase.
Tetapi negara belum tentu berhasil menghitung kesejahteraan.
Persoalan itu semakin rumit ketika perubahan iklim masuk ke dalam cerita.
Materi sumber menyebut sekitar 100.000 hektare hutan terbakar sepanjang Januari hingga Juni.
Namun, kritik Kabinet Bayangan menilai mitigasi terhadap anomali iklim belum terlihat kuat dalam rancangan kebijakan 2027.
Padahal, pangan tidak hanya bergantung pada anggaran.
Pangan bergantung pada tanah, air, hutan, cuaca, dan petani.
MBG dan Pertanyaan yang Lebih Besar dari Sekadar Menu
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program pemerintah yang paling mudah dikenali publik.
Namun, program sebesar MBG juga membawa pertanyaan besar.
Apakah makanan yang dibagikan otomatis menyelesaikan masalah gizi?
Irma Hidayana dari Kabinet Bayangan menolak penyederhanaan tersebut.
Ia menilai stunting berkaitan dengan malanutrisi kronis dan membutuhkan pencegahan berbasis intervensi gizi yang tepat.
Ia juga mengkritik penggunaan makanan ultra-proses dalam konteks program tersebut.
Di sisi lain, materi sumber menyebut lebih dari 38.000 kasus dugaan keracunan pada anak yang dikaitkan dengan program MBG.
Angka itu membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari otoritas terkait.
Namun, satu hal tetap jelas.
Program yang menggunakan uang publik dalam skala besar harus menghadirkan mekanisme pengawasan yang sama besarnya.
Sebab ketika program menyentuh makanan anak-anak, kesalahan bukan lagi sekadar angka dalam laporan.
Kesalahan bisa masuk ke tubuh manusia.
Desa Jangan Hanya Jadi Tempat Program Turun
Kritik berikutnya menyentuh hubungan pusat dan daerah.
Arman Suparman dari Kabinet Bayangan menilai pemerintah pusat terlalu dominan menentukan arah pembangunan.
Desa, dalam kritik tersebut, berisiko berubah dari subjek menjadi objek.
Masalah ini terasa ketika dana desa harus menyesuaikan agenda program pusat.
Desa akhirnya berada dalam posisi sulit.
Mereka menerima program.
Mereka menjalankan program.
Namun, ruang untuk menentukan prioritas sendiri bisa menyempit.
Jika pembangunan selalu bergerak dari pusat ke bawah, maka pemerintah mungkin memiliki satu rencana nasional.
Tetapi Indonesia memiliki ribuan kebutuhan lokal yang berbeda.
Desa bukan sekadar lokasi proyek.
Desa adalah tempat warga hidup.
Masyarakat Adat dan Tanah yang Tidak Masuk Pidato
Ada pula kelompok yang hampir tidak terdengar dalam narasi besar pembangunan.
Masyarakat adat.
Padahal, konflik agraria terus muncul di berbagai wilayah.
Tanah bukan sekadar aset ekonomi bagi masyarakat adat.
Tanah adalah ruang hidup.
Di atasnya ada rumah, sejarah, sumber pangan, identitas, bahkan hubungan antargenerasi.
Karena itu, ketika negara berbicara tentang proyek strategis, transisi energi, pangan, atau pembangunan kawasan, pertanyaan tentang tanah tidak boleh menjadi catatan kaki.
Sebab setiap proyek memiliki ruang.
Dan setiap ruang memiliki manusia.
Digitalisasi Jangan Sekadar Memindahkan Birokrasi ke Layar
Pemerintah juga membawa ambisi besar dalam transformasi digital.
Namun, Nenden Sekar Arum dari Kabinet Bayangan mempertanyakan jaminan keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Pertanyaan itu relevan setelah Indonesia mengalami persoalan keamanan Pusat Data Nasional.
Digitalisasi memang bisa mempercepat layanan.
Tetapi teknologi tidak otomatis membuat negara lebih ramah kepada warga.
Jika warga tetap kesulitan mengakses layanan, hanya saja sekarang melalui aplikasi, maka birokrasi sebenarnya tidak berubah.
Ia hanya pindah layar.
Lebih buruk lagi jika kelompok rentan semakin tertinggal karena tidak memiliki perangkat, koneksi, atau kemampuan digital yang memadai.
Teknologi seharusnya menghapus jarak.
Bukan menciptakan jenis kesenjangan baru.
Demokrasi yang Hilang dari Angka-Angka
Kritik Kabinet Bayangan akhirnya mengarah pada persoalan yang lebih besar.
Partisipasi publik.
Yance Arizona menilai pidato dan arah kebijakan 2027 belum memberi ruang cukup bagi agenda pemberantasan korupsi.
Ia menyoroti belum tuntasnya RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
Ia juga mengkritik kecenderungan legislasi yang dinilai semakin dekat dengan konsolidasi kekuasaan.
Di sisi lain, DPR mengambil posisi berbeda.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR mengapresiasi program-program pemerintah dan menilai kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
Dua posisi ini memperlihatkan satu hal.
RAPBN 2027 bukan sekadar dokumen angka.
Ia adalah arena perebutan makna tentang seperti apa pembangunan seharusnya berjalan.
Pemerintah melihatnya sebagai mesin transformasi.
Kelompok masyarakat sipil melihatnya sebagai proyek yang harus diawasi lebih keras.
DPR memberikan dukungan politik.
Publik akhirnya berada di tengah.
Ini Bukan Sekadar Perbedaan Pendapat. Ini Pertarungan tentang Arah Negara.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi siapa yang paling optimistis.
Bukan pula siapa yang paling kritis.
Persoalan sebenarnya adalah apakah negara memiliki mekanisme untuk membuktikan optimismenya.
Pertumbuhan 6 persen harus terlihat dalam pekerjaan.
Swasembada harus terasa dalam kehidupan petani.
MBG harus aman bagi anak.
Digitalisasi harus memudahkan warga.
Pembangunan harus memberi ruang bagi masyarakat adat.
Dan anggaran besar harus semakin mudah diperiksa publik.
RAPBN bukan sekadar rencana belanja. Ia adalah kontrak politik yang memperlihatkan siapa yang menjadi prioritas negara.
Jika kontrak itu hanya terlihat indah dari podium, tetapi terasa berat di pasar, desa, rumah pekerja, dan meja makan keluarga, maka ada masalah yang lebih dalam daripada sekadar angka.
Lalu, Apa Dampaknya Buat Kamu?
Sederhana.
RAPBN menentukan ke mana uang negara bergerak.
Keputusan itu bisa memengaruhi sekolah, layanan kesehatan, pekerjaan, harga pangan, transportasi, desa, hingga akses digital.
Karena itu, publik tidak seharusnya hanya bertanya apakah anggarannya besar.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Uang sebesar Rp4.097 triliun itu akhirnya mengubah hidup siapa?
Sebab negara boleh memiliki mimpi besar.
Tetapi rakyat tetap hidup dalam kenyataan.
Dan kenyataan tidak bisa dibujuk hanya dengan angka.
Anggaran boleh triliunan, proyek boleh raksasa, tetapi ukuran keberhasilan negara tetap sederhana: apakah hidup rakyat benar-benar menjadi lebih baik? @dimas
