RAPBN 2027 mencapai Rp4.097 triliun. Janji besar pemerintah diuji oleh dampaknya bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Tabooo.id – Bayangkan sebuah puskesmas di ujung kabupaten. Atapnya menua. Alat kesehatan terbatas. Dokter pun belum tentu selalu tersedia.
Di tempat lain, pemerintah menyiapkan Rp4.097 triliun untuk membiayai belanja negara pada 2027.
Angka itu sangat besar. Namun, bagi warga, pertanyaannya justru sederhana seberapa jauh uang negara itu mengubah kehidupan mereka?
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Pemerintah mengusulkan belanja negara Rp4.097 triliun, naik Rp254,5 triliun atau 6,6 persen dari APBN 2026.
Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Dengan angka tersebut, pemerintah memproyeksikan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Karena itu, pemerintah merancang kebijakan fiskal tetap ekspansif untuk mendorong ekonomi dan mempercepat kesejahteraan.
Delapan Prioritas, Satu Pertanyaan Besar
Pemerintah mengarahkan RAPBN 2027 kepada delapan Program Kerja Prioritas Nasional.
Prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi.
Pemerintah juga memasukkan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan ikut menjadi prioritas.
Penguatan pertahanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi akan mendukung delapan program tersebut.
Namun, pemerintah belum merinci pembagian anggaran untuk setiap prioritas dalam pidato Presiden.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga belum memaparkan rincian tersebut. Ia justru menyebut beberapa sektor dengan alokasi besar.
Pendidikan memperoleh Rp821 triliun. Kesehatan mendapat Rp245 triliun. Perlindungan sosial mencapai Rp550 triliun. Sementara itu, ketahanan pangan memperoleh Rp195 triliun.
Angka-angka itu memang besar. Tetapi anggaran besar belum otomatis menghasilkan kebijakan besar.
Di sinilah ujian RAPBN 2027 sebenarnya dimulai.
Dari Angka ke Puskesmas
Presiden menjanjikan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp4 miliar untuk perbaikan setiap puskesmas.
Selain itu, pemerintah akan merenovasi atau membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh program tersebut selesai paling lambat pada 2030.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah.
Targetnya jelas. Setiap kabupaten dan kota harus memiliki rumah sakit yang baik.
Pemerintah menyebut telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah itu, 20 rumah sakit sudah beroperasi.
Prabowo juga menyebut kehadiran CT scan, mamografi, USG, dan pemeriksaan jantung di sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit mengakses layanan tersebut.
Namun, pembangunan gedung belum menyelesaikan seluruh persoalan kesehatan.
Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Sebanyak 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi.
Selain itu, 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis.
Data itu menunjukkan satu persoalan penting.
Rumah sakit membutuhkan lebih dari sekadar tembok dan alat kesehatan.
Rumah sakit membutuhkan dokter, perawat, sistem rujukan, obat, pemeliharaan, dan tata kelola yang berjalan.
Karena itu, keberhasilan program kesehatan tidak cukup dinilai dari jumlah gedung yang selesai.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah warga bisa mendapat layanan lebih cepat, lebih dekat, dan lebih baik?
Pendidikan Tak Berhenti di Renovasi Sekolah
Pendidikan mendapat alokasi terbesar dalam anggaran tematik, yakni Rp821 triliun.
Pemerintah mengalokasikan Program Indonesia Pintar untuk 22,1 juta siswa. KIP Kuliah menyasar 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi guru non-PNS bagi 1,3 juta tenaga pengajar.
Selain itu, pemerintah akan merenovasi 12.215 sekolah dan madrasah. Pemerintah juga merencanakan tujuh Sekolah Unggul Garuda dan 100 Sekolah Rakyat.
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat juga akan mendapat dukungan operasional.
Program Makan Bergizi Gratis masuk dalam anggaran pendidikan dengan pagu Rp240 triliun. Program tersebut menyasar 60,6 juta penerima manfaat.
Sekilas, deretan angka itu terlihat seperti peta pembangunan yang lengkap.
Namun, pendidikan tidak selesai ketika bangunan berdiri dan bantuan tersalurkan.
Ada anak yang membutuhkan ruang belajar layak, ada guru yang membutuhkan dukungan dan da keluarga yang berharap anaknya bisa terus kuliah.
Karena itu, negara perlu mengukur hasilnya secara lebih konkret.
Pertanyaannya bukan berapa banyak program yang dibuat, melainkan apakah pendidikan benar-benar membaik dan keluarga miskin merasakan manfaatnya.
Pertanyaan seperti itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah program.
Anggaran Besar Membawa Tanggung Jawab Besar
Belanja pemerintah pusat pada 2027 direncanakan mencapai Rp3.362 triliun. Angka tersebut meningkat 3,6 persen dibandingkan proyeksi realisasi 2026.
Purbaya mengatakan pemerintah tetap memberikan dorongan fiskal bagi perekonomian. Ia juga optimistis ekonomi bisa tumbuh 6 persen pada 2027.
Namun, ekspansi fiskal selalu membutuhkan pengawasan.
Belanja negara memang bisa mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, belanja yang tidak efektif dapat memperbesar biaya tanpa menghasilkan perubahan berarti.
Karena itu, publik perlu melihat lebih dari sekadar angka pagu.
Publik perlu mengetahui ke mana uang mengalir. Publik juga perlu melihat siapa penerimanya dan apa hasilnya.
Lebih penting lagi, pemerintah perlu menunjukkan ukuran keberhasilan setiap program.
Apalagi RAPBN 2027 memproyeksikan defisit Rp671,2 triliun.
Defisit tidak otomatis menunjukkan kebijakan yang buruk. Pemerintah memang dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Namun, setiap rupiah tetap membutuhkan alasan yang jelas.
Uang negara bukan sekadar angka dalam tabel.
Uang itu harus berubah menjadi layanan, kesempatan, perlindungan, dan perbaikan kualitas hidup.
APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan
Di titik ini, RAPBN 2027 memiliki makna yang lebih besar.
APBN bukan sekadar dokumen tentang pendapatan dan belanja. APBN menunjukkan pilihan politik negara dalam menentukan kebutuhan mana yang mendapat prioritas.
Ketika pemerintah memilih kesehatan, pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial, pemerintah sedang membuat janji kepada masyarakat.
Janji itu kemudian menghadapi ujian di lapangan.
Puskesmas harus benar-benar berfungsi. Rumah sakit harus benar-benar melayani. Sekolah harus benar-benar membantu anak belajar.
Bansos harus tepat sasaran. Program pangan harus menjaga produktivitas sekaligus harga.
Di sinilah persoalan utamanya.
Ini bukan sekadar soal Rp4.097 triliun. Ini soal apakah negara mampu mengubah angka menjadi pengalaman hidup yang lebih baik.
Sebab, rakyat tidak hidup di dalam tabel APBN.
Rakyat hidup di rumah yang harus membayar listrik. Di pasar, sekolah, dan rumah sakit, rakyat merasakan negara bukan dari besarnya anggaran, melainkan dari layanan yang benar-benar hadir.
Dari Podium ke Kehidupan Sehari-hari
RAPBN 2027 masih akan dibahas bersama DPR. Karena itu, angka yang disampaikan pemerintah belum menjadi akhir dari perjalanan anggaran.
Justru setelah pidato selesai, pekerjaan paling berat dimulai.
Pemerintah harus menerjemahkan janji menjadi program. Program harus menghasilkan belanja yang tepat. Belanja harus menghasilkan layanan. Layanan kemudian harus menghasilkan perubahan.
Rantai itulah yang menentukan kualitas sebuah anggaran.
Pada akhirnya, rakyat mungkin tidak mengingat semua angka dalam pidato Presiden.
Pada akhirnya, rakyat akan menilai APBN dari hal-hal yang paling dekat: sekolah yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, harga pangan yang terjangkau, serta bantuan yang benar-benar sampai kepada mereka.
Rp4.097 triliun memang angka besar. Tetapi ukuran keberhasilan APBN bukan jumlah nolnya. Ukurannya adalah perubahan yang terasa setelah uang itu dibelanjakan.
Janji anggaran mudah terdengar dari podium.
Pembuktiannya terjadi di kehidupan rakyat. @dimas
