Janji revitalisasi sekolah Prabowo ditargetkan tuntas 2029. Menanti bukti sekolah aman, bersih, dan layak bagi seluruh anak Indonesia.
Tabooo.id – Atap bocor tidak mengenal istilah pidato kenegaraan. Toilet rusak juga tidak memahami target APBN. Bagi murid, kondisi itu punya arti sederhana: mereka belum mendapat ruang belajar yang aman.
Karena itu, janji Presiden Prabowo Subianto tentang revitalisasi sekolah layak mendapat perhatian serius. Prabowo menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat pada 2029.
Target itu terdengar tegas. Namun, pekerjaan rumah pemerintah jauh lebih besar daripada sekadar memperbaiki bangunan.
Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026, Jumat (14/8/2026), Prabowo menegaskan negara wajib memastikan setiap anak belajar di sekolah yang aman dan bermartabat.
“Kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029.”
Prabowo juga mengakui kondisi sekolah yang masih memprihatinkan. Sebagian anak masih belajar di ruang kelas dengan atap bocor, toilet rusak, atau bangunan yang tidak aman.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak boleh diwariskan.
Namun, pertanyaannya sekarang bukan sekadar berapa sekolah yang akan direnovasi?
Pertanyaan yang lebih penting justru apakah janji itu benar-benar akan terasa sampai ke ruang kelas paling jauh?
Angka Anggarannya Besar, Pekerjaannya Juga Besar
Pemerintah sudah menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan.
Pada 2026, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi sedikitnya 71 ribu satuan pendidikan. Kementerian juga memperoleh anggaran Rp14 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan.
Kemudian, pemerintah menambah anggaran belanja tambahan sebesar Rp37,3 triliun. Tambahan tersebut akan mendukung revitalisasi 40 ribu satuan pendidikan.
Sementara itu, Kemendikdasmen memperoleh pagu indikatif APBN Rp58,24 triliun untuk 2027. Dari jumlah tersebut, program revitalisasi satuan pendidikan membutuhkan Rp14,28 triliun.
Angkanya memang besar.
Namun, sekolah bukan sekadar angka dalam tabel anggaran.
Satu sekolah mungkin membutuhkan atap baru. Sekolah lain mungkin membutuhkan toilet. Sementara itu, sekolah lain membutuhkan ruang kelas yang lebih aman.
Karena itu, pemerintah tidak cukup menunjukkan besarnya anggaran. Pemerintah juga harus menunjukkan hasil yang bisa dilihat dan dirasakan murid.
Berapa sekolah yang benar-benar selesai?
Berapa yang memenuhi standar kelayakan?
Dan yang tidak kalah penting, berapa lama bangunan itu mampu bertahan?
2029: Tenggat atau Sekadar Janji?
Prabowo meminta pemerintah mempercepat program renovasi pada 2027 dan 2028. Setelah itu, pemerintah harus menyelesaikan seluruh target paling lambat pada 2029.
Presiden bahkan menyebutnya sebagai program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.
Selain itu, Prabowo tidak ingin lagi mendengar cerita tentang kelas rusak atau sekolah roboh pada 2029.
Target tersebut tentu layak diapresiasi.
Namun, target juga membutuhkan ukuran yang bisa publik periksa.
Publik perlu mengetahui sekolah mana yang masuk daftar revitalisasi. Publik juga perlu mengetahui nilai anggaran, pelaksana proyek, jadwal pekerjaan, dan hasil akhirnya.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima janji. Mereka juga bisa mengawasi prosesnya.
Sebab, proyek sekolah menyangkut uang publik. Lebih jauh lagi, proyek tersebut menyangkut masa depan anak-anak.
Sekolah Bukan Sekadar Tembok dan Atap
Ada satu jebakan dalam melihat revitalisasi pendidikan: menganggap sekolah selesai ketika bangunannya terlihat baru.
Padahal, pendidikan tidak berhenti pada tembok yang dicat.
Sekolah yang layak juga membutuhkan sanitasi yang baik. Sekolah membutuhkan ruang kelas yang aman. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang nyaman dan bermartabat.
Karena itu, ukuran keberhasilan revitalisasi tidak boleh berhenti pada jumlah bangunan yang selesai.
Ukuran sebenarnya terletak pada pengalaman anak di dalamnya.
Apakah mereka bisa belajar dengan tenang ketika atap masih bocor, toilet tidak layak, dan ruang kelas belum sepenuhnya aman?
Jika jawabannya belum, pemerintah belum boleh menganggap pekerjaannya selesai.
Yang Dipertaruhkan Bukan Cuma Bangunan
Bayangkan seorang anak yang membuka buku ketika hujan turun. Suara air dari atap bocor mengalahkan suara guru di depan kelas.
Lalu bayangkan anak lain yang harus menggunakan toilet sekolah yang tidak layak.
Bagi pejabat, persoalan itu mungkin masuk laporan fasilitas. Namun, bagi anak, persoalan itu hadir setiap hari.
Karena itu, revitalisasi sekolah sebenarnya menyentuh hak dasar anak.
Mereka berhak belajar dalam ruang yang aman. Mereka juga berhak mendapat fasilitas yang layak tanpa melihat lokasi sekolah atau kondisi ekonomi keluarganya.
Jika pemerintah berhasil mencapai target 2029, manfaatnya tidak hanya muncul dalam bentuk bangunan baru.
Sebaliknya, manfaat itu akan terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Anak tidak lagi cemas ketika hujan turun. Guru bisa mengajar dengan lebih tenang. Orang tua pun tidak perlu terus bertanya apakah sekolah anaknya cukup aman.
Ini Bukan Sekadar Renovasi. Ini Ujian Janji Negara
Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar.
Ini bukan sekadar program renovasi sekolah. Ini ujian terhadap kemampuan negara mengubah janji menjadi pengalaman nyata warga.
Pemerintah bisa mengumumkan anggaran.
Pemerintah juga bisa memasang target.
Presiden bahkan bisa menetapkan tenggat.
Namun, anak-anak tidak belajar di dalam pidato.
Mereka belajar di ruang kelas.
Karena itu, publik perlu melihat perjalanan program tersebut sejak sekarang. Bukan hanya menunggu 2029 lalu menerima laporan bahwa semuanya sudah selesai.
Transparansi harus berjalan bersama pembangunan.
Jika pemerintah ingin menjadikan revitalisasi sebagai program terbesar dalam sejarah, maka publik juga berhak mendapatkan informasi sebesar itu.
Sekolah mana yang mendapat bantuan?
Berapa dana yang masuk?
Siapa yang mengerjakan?
Kapan proyek selesai?
Dan apakah hasilnya benar-benar layak?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk ketidakpercayaan. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik.
2029 Jangan Hanya Jadi Angka
Pada akhirnya, 2029 bukan sekadar angka dalam pidato Presiden.
Tahun itu harus menjadi batas ketika alasan berhenti dan hasil mulai bicara.
Jika masih ada anak yang belajar di ruang kelas berbahaya pada 2029, publik tentu akan kembali bertanya janji siapa yang belum selesai?
Sebaliknya, jika pemerintah benar-benar berhasil memperbaiki sekolah sesuai target, masyarakat juga perlu melihat prosesnya secara terbuka.
Sebab, pendidikan yang bermartabat tidak lahir dari slogan.
Pendidikan lahir dari ruang kelas yang aman, toilet yang layak, guru yang tenang, dan anak yang bisa belajar tanpa rasa takut.
Jadi, tantangannya bukan sekadar mengejar 2029. Tantangannya adalah memastikan tidak ada anak yang harus menunggu sampai 2029 untuk merasakan sekolah yang layak.
Karena bagi seorang anak, satu hari belajar di ruang yang tidak aman bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah.
Itu satu hari dalam hidupnya yang tidak bisa diulang. @dimas
