Indonesia terus membangun kota dan teknologi. Namun di tengah modernisasi, publik mulai mempertanyakan apakah keadilan ikut berkembang.
Tabooo.id – Indonesia terus bergerak maju. Jalan tol membelah banyak daerah. Layanan publik mulai pindah ke layar ponsel. Kota-kota tumbuh dengan gedung tinggi dan pusat belanja baru. Negara terlihat semakin modern, semakin digital, dan semakin percaya diri bicara soal masa depan.
Namun di tengah semua kemajuan itu, muncul satu pertanyaan yang makin sering terdengar: apakah keadilan ikut berkembang?
Publik mulai melihat ironi yang sulit diabaikan. Ketika kasus besar menyeret pejabat atau tokoh berpengaruh, proses hukumnya sering berjalan panjang dan penuh drama. Sebaliknya, rakyat kecil justru lebih cepat menghadapi proses hukum dan hukuman berat, bahkan untuk persoalan yang jauh lebih kecil.
Di titik itu, rasa percaya mulai retak.
Masyarakat sebenarnya tidak menuntut hukum selalu sempurna. Publik hanya ingin melihat semua orang berdiri setara di depan hukum. Masalahnya, yang terlihat hari ini justru berbeda. Hukum terasa tegas kepada mereka yang lemah, tetapi tampak hati-hati kepada mereka yang punya kuasa.
Ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” terus hidup bukan karena masyarakat suka mengeluh. Kalimat itu bertahan karena terlalu sering terasa nyata.
Ketika Kepercayaan Publik Mulai Turun
Media sosial kini berubah menjadi ruang pelampiasan kekecewaan publik. Setiap muncul kasus hukum besar, komentar masyarakat hampir selalu dipenuhi nada sinis dan skeptis. Banyak orang mulai percaya bahwa hasil akhir perkara tidak hanya ditentukan oleh benar atau salah, tetapi juga oleh kekuasaan dan pengaruh.
Ironisnya, semua ini terjadi ketika negara sedang gencar bicara soal kemajuan.
Pemerintah memang berhasil membangun banyak hal. Infrastruktur tumbuh cepat. Teknologi makin dekat dengan kehidupan masyarakat. Ekonomi terus dipromosikan sebagai tanda Indonesia menuju negara maju.
Namun pembangunan ternyata bukan cuma soal beton, investasi, atau aplikasi digital.
Pembangunan seharusnya juga menghadirkan rasa aman dan keyakinan bahwa negara berdiri untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang punya akses kekuasaan.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum masih berada di kisaran 65–66 persen. Angka itu memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap sistem hukum di Indonesia.
Jika situasi ini terus berlangsung, dampaknya tidak berhenti pada hukum saja. Hubungan antara negara dan masyarakat juga bisa semakin renggang. Sebab masyarakat tidak hanya ingin melihat pembangunan fisik, tetapi juga ingin merasakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
Modernisasi Belum Tentu Melahirkan Keadilan
Artinya, negara maju bukan sekadar negara dengan jalan tol panjang atau kota modern. Negara maju adalah negara yang mampu membuat rakyatnya merasa dihargai dan diperlakukan adil.
Dan di titik ini, Indonesia masih punya pekerjaan besar.
Modernisasi ternyata tidak otomatis melahirkan keadilan sosial. Negara bisa saja berhasil membangun gedung tinggi, tetapi gagal membangun rasa percaya publik. Teknologi bisa berkembang cepat, tetapi keyakinan masyarakat terhadap hukum justru berjalan lambat.
Ini bukan sekadar soal hukum. Ini soal hubungan antara negara dan rakyatnya.
Ketika masyarakat merasa hukum tidak benar-benar setara, yang rusak bukan hanya citra lembaga hukum. Yang ikut runtuh adalah rasa percaya terhadap sistem itu sendiri.
Masalahnya semakin rumit karena akses keadilan juga belum sepenuhnya mudah bagi masyarakat kecil. Banyak orang tidak memahami proses hukum. Banyak pula yang tidak mampu membayar pendampingan hukum yang layak. Akibatnya, masyarakat kecil sering berada di posisi paling lemah ketika berhadapan dengan hukum.
Sementara mereka yang memiliki uang, relasi, atau kekuasaan sering terlihat lebih mudah mencari jalan keluar.
Pembangunan Tidak Bisa Berdiri Tanpa Keadilan
Masyarakat sebenarnya tidak menolak pembangunan. Publik mendukung teknologi, pendidikan, dan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju. Namun masyarakat juga ingin melihat bahwa kemajuan itu berjalan seiring dengan hukum yang adil dan tidak membedakan status sosial.
Sebab sebesar apa pun pembangunan dilakukan, rasa kecewa akan terus tumbuh ketika masyarakat masih merasa kecil di hadapan hukum.
Pada akhirnya, negara tidak hanya diukur dari seberapa modern kotanya. Negara juga diukur dari bagaimana negara memperlakukan rakyat paling lemahnya.
Karena tanpa keadilan, pembangunan hanya akan terlihat megah di luar, tetapi rapuh di dalam.
Negara mungkin tampak maju secara fisik, tetapi belum tentu kuat secara sosial. Sebab kemajuan tanpa rasa keadilan hanya akan melahirkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Pemerintah tentu tidak cukup hanya fokus membangun infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Negara juga perlu memperkuat transparansi hukum, memperluas akses bantuan hukum, dan menjaga integritas lembaga penegak hukum.
Kepercayaan publik tidak lahir dari pidato atau slogan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat benar-benar melihat bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun.
Dan mungkin di situlah pertanyaan terbesar hari ini muncul Indonesia memang terus maju. Tapi apakah rasa keadilan ikut berjalan bersamanya?
“Negara bisa membangun jalan tol dalam hitungan tahun, tetapi rasa percaya publik bisa runtuh hanya karena satu ketidakadilan.”lam hitungan tahun, tapi kepercayaan publik bisa runtuh hanya karena satu rasa ketidakadilan.” @dimas
