Tabooo.id: Talk – Pertanyaan ini terasa tidak nyaman, tetapi penting kita ajukan sejak awal bagaimana mungkin calon penegak hukum justru ikut membangun percakapan yang merendahkan perempuan?
Dugaan percakapan bernuansa pelecehan yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam grup WhatsApp tidak bisa kita anggap sebagai sekadar candaan. Peristiwa ini justru membuka persoalan yang lebih dalam. Budaya digital, relasi kuasa, dan pola pikir kolektif generasi muda ikut membentuk batas moral dalam interaksi sehari-hari.
Karena itu, publik lebih tepat membaca kasus ini sebagai gejala sosial yang lebih luas, bukan sekadar insiden tunggal.
Candaan yang Bergeser Menjadi Cara Pandang
Sebagian orang melihat grup tertutup sebagai ruang santai tanpa konsekuensi. Pandangan ini perlahan mengendurkan batas etika.
Bahasa dalam percakapan tersebut tidak berhenti sebagai humor. Ungkapan seperti “diam berarti consent” atau kalimat bernuansa pelecehan menunjukkan pergeseran cara pikir yang berbahaya. Dalam situasi ini, lelucon berubah menjadi pembenaran.
Para peserta percakapan tidak lagi menempatkan perempuan sebagai subjek manusia yang utuh. Mereka menilai, membahas, dan mereduksi perempuan menjadi objek hiburan.
Di titik ini, kita melihat persoalan utamanya dengan jelas: normalisasi kekerasan simbolik.
Incel Tanpa Label: Ideologi yang Tumbuh Diam-Diam
Istilah incel sering dikaitkan dengan komunitas ekstrem di internet. Namun pola pikir serupa juga bisa muncul tanpa label apa pun.
Kelompok yang terus memandang perempuan sebagai objek lama-kelamaan menganggap pandangan itu sebagai sesuatu yang wajar. Mereka berhenti mempertanyakannya.
Ideologi tidak selalu hadir dalam bentuk organisasi formal. Ia hidup dalam percakapan sehari-hari, tumbuh melalui candaan kelompok, dan menguat di ruang komunikasi yang minim koreksi.
Akibatnya, batas antara humor dan kekerasan simbolik semakin kabur.
Kampus Elite dan Ilusi Moralitas
Kasus ini terasa ironis karena terjadi di lingkungan kampus hukum ternama.
Pendidikan tinggi seharusnya membentuk kesadaran etika sekaligus memperkuat pemahaman hukum. Namun kenyataannya, proses pendidikan formal belum sepenuhnya mampu menghapus bias sosial yang sudah lama tertanam.
Privilese akademik juga sering menciptakan rasa aman yang keliru. Sebagian mahasiswa merasa percakapan di ruang tertutup tidak akan berdampak apa pun.
Padahal, korban tetap merasakan dampaknya, meskipun percakapan itu tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi publik.
Ruang Privat Tidak Pernah Benar-Benar Netral
Sebagian orang menganggap grup tertutup sebagai ruang privat sepenuhnya. Namun dalam kasus kekerasan berbasis gender, kita tidak bisa menarik garis tegas antara ruang privat dan publik.
Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online. Banyak korban mengalami dampak psikologis dan sosial yang berat, dan sebagian menghadapi lebih dari satu bentuk kekerasan sekaligus.
Data ini menunjukkan satu hal penting: ruang digital yang terasa aman bagi pelaku sering berubah menjadi ruang luka bagi korban.
Bahasa sebagai Alat Kuasa
Bahasa tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara manusia memandang orang lain.
Ketika percakapan menjadikan perempuan sebagai bahan lelucon, atau ketika orang memelintir istilah hukum untuk membenarkan pelecehan, proses dehumanisasi mulai terjadi.
Ironisnya, proses ini sering berjalan tanpa kesadaran karena dibungkus humor. Di situlah bahayanya kekerasan yang hadir lewat tawa lebih sulit dikenali dan lebih sulit dihentikan.
Masalah Ini Bukan Sekadar Ulah Individu
Jika kita hanya fokus pada pelaku, kita akan kehilangan gambaran yang lebih besar.
Budaya digital ikut membentuk cara pandang terhadap gender. Dinamika kelompok sebaya juga sering memperkuat perilaku bermasalah tanpa adanya koreksi dari luar.
Ruang digital tertutup hampir tidak memiliki mekanisme kontrol sosial yang efektif. Akibatnya, norma yang berlaku bergeser dari norma publik menjadi norma internal kelompok.
Pola ini terus berulang dan membentuk normalisasi perilaku.
Pertanyaan yang Lebih Besar dari Sekadar Kasus
Perdebatan tidak cukup berhenti pada pertanyaan “siapa yang salah”. Kita perlu bertanya lebih dalam mengapa pola seperti ini terus muncul?
Apakah sistem pendidikan sudah serius membahas etika digital dan kesetaraan gender? Atau isu ini masih diperlakukan sebagai materi tambahan yang kurang mendapat perhatian?
Pertanyaan lain juga penting apakah ruang digital saat ini memiliki batas moral yang jelas, atau masyarakat masih menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran individu?
Diskusi seperti ini memang tidak nyaman. Namun jika kita terus menghindarinya, masalah ini hanya akan berulang.
Penutup: Yang Tidak Dikoreksi Akan Menjadi Pola
Kasus ini tidak berhenti pada sebuah grup WhatsApp. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana generasi muda membentuk cara pandang tentang perempuan, kuasa, dan batas moral di ruang digital.
Jika kita tidak melakukan koreksi yang tegas, pola serupa akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda.
Kekerasan jarang lahir dari niat besar. Dalam banyak kasus, ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang tidak pernah mendapat teguran.
Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita apakah kita akan membiarkannya menjadi kebiasaan, atau mulai menarik batas sebelum semuanya terlambat?
Ketika kekerasan mulai terasa seperti candaan, masalahnya tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga pada apa yang kita biarkan menjadi wajar. @dimas
