Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 memang terlihat impresif di atas kertas. Namun di balik angka yang melesat, dunia usaha justru menghadapi tekanan yang tidak ringan. Ketika konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi motor utama pertumbuhan, sektor riil terutama manufaktur justru mulai menunjukkan gejala perlambatan. Situasi ini menimbulkan paradoks ekonomi tumbuh pesat, tetapi pelaku usaha merasa ruang geraknya semakin sempit.
Tabooo.id: Bisnis – Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran mendorong pertumbuhan tersebut. Lonjakan belanja pemerintah pada awal tahun juga memberi dorongan kuat.
Namun, pelaku usaha mulai merasakan tekanan. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya produksi, dan kontraksi manufaktur mempersempit ruang bisnis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mengalir ke aktivitas bisnis riil dan penciptaan lapangan kerja.
Konsumsi dan belanja negara jadi penopang
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan pada awal tahun. Mobilitas masyarakat meningkat selama Ramadan dan Lebaran.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, belanja pemerintah melonjak 21,81 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Kalau kita lihat di triwulan I-2026, produk domestik bruto menurut pengeluaran belanja pemerintah itu tertinggi sejak tahun dasar 2010,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai capaian ini menunjukkan stabilitas makroekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Ia juga menilai ekonomi Indonesia mulai keluar dari stagnasi pertumbuhan di kisaran lima persen.
“Ini menunjukkan bahwa kita mulai keluar dari apa yang selama ini disebut sebagai ‘kutukan’ pertumbuhan lima persen,” kata Purbaya.
Pemerintah ingin memperkuat mesin pertumbuhan baru. Selain belanja negara, pemerintah mendorong sektor swasta dan industri manufaktur agar bergerak lebih aktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat turut menjaga momentum pertumbuhan pada triwulan pertama.
“Sepanjang triwulan pertama, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan serta menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya melalui pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara senilai Rp55 triliun pada Juni mendatang.
Dunia usaha menghadapi tekanan biaya
Pelaku usaha menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas bisnis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyoroti kontraksi ekonomi secara triwulanan sebesar -0,77 persen.
Sektor manufaktur juga mencatat kontraksi -1,01 persen pada periode yang sama.
Menurut Shinta, kondisi ini menunjukkan ketimpangan dampak pertumbuhan. Ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya belum merata bagi dunia usaha.
“Pertumbuhan tetap terjadi, tetapi manfaatnya belum terdistribusi secara merata, sementara tekanan biaya meningkat,” ujarnya.
Nilai tukar rupiah juga memberi tekanan tambahan. Pada awal 2026, rupiah berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS. Nilai tersebut mendekati Rp17.000 pada akhir triwulan pertama. Setelah itu, rupiah bahkan melemah hingga lebih dari Rp17.400 per dolar AS.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sarman Simanjorang, mengatakan pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis. Biaya logistik naik. Harga bahan baku impor meningkat. Harga plastik dan BBM nonsubsidi juga ikut naik. Tarif tiket pesawat turut menambah beban operasional.
“Kondisi tersebut sangat memengaruhi cash flow dunia usaha,” katanya.
Pertumbuhan tinggi belum terasa di sektor riil
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai angka pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sektor riil. Ia melihat lonjakan pertumbuhan lebih banyak dipicu percepatan belanja negara pada awal tahun.
“Secara statistik angka 5,61 persen itu rasional, tetapi belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti melemahnya indikator industri. Indeks manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) turun ke 50,1 pada Maret. Pada April, indeks tersebut masuk zona kontraksi di 49,1.
Selain itu, ia melihat kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Kinerja perbankan tetap kuat. Namun penyaluran kredit belum merata ke pelaku usaha kecil dan menengah.
Kondisi ini membuat ekspansi bisnis berjalan lambat. Penciptaan lapangan kerja juga belum pulih optimal.
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat sering muncul dengan jeda waktu.
“Statistik bisa menunjukkan ekonomi tumbuh, tetapi dapur rumah tangga bisa berkata sebaliknya,” ujarnya.
Ia menilai tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar menjangkau sektor riil. Pertumbuhan juga perlu membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat aktivitas dunia usaha. @dimas
