Demonstran dibenturkan dengan warga dalam sejumlah aksi. Simak pola konflik horizontal, krisis kepercayaan, dan pihak yang berpotensi diuntungkan.
Tabooo.id – Ada satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada kemacetan atau bentrokan dalam sebuah demonstrasi: ketika konflik politik berubah menjadi konflik antarwarga.
Pola semacam itu kembali terlihat dalam dua peristiwa berbeda. Aksi mahasiswa di Yogyakarta pada 1 September 2026 dan kericuhan yang meluas hingga Pejompongan, Jakarta, pada 27 Agustus 2026, memiliki konteks masing-masing, tetapi menyisakan pertanyaan serupa.
Ketika demonstran berhadapan dengan kelompok yang mengaku menjaga ketertiban, siapa sebenarnya yang mengambil alih ruang konflik?
Yogyakarta: Ketika Jalan Menjadi Garis Pemisah
Aksi mahasiswa di Simpang Empat Gramedia, Yogyakarta, pada awalnya berlangsung damai. Para mahasiswa berkumpul untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik, sebelum situasi mulai memanas sekitar pukul 19.00.
Menurut Universitas Gadjah Mada, sejumlah orang memakai rompi bertuliskan “Jaga Warga” dan mengaku sebagai warga sekitar. Mereka meminta mahasiswa membubarkan diri karena aksi menutup akses jalan, hingga ketegangan kemudian meningkat.
Lima mahasiswa UGM dan satu mahasiswa UNY mengalami luka dalam peristiwa tersebut. UGM mencatat sejumlah korban mengalami memar, sesak napas, luka pada tubuh, serta gangguan pernapasan akibat semprotan.
UGM kemudian menyampaikan kritik yang lebih serius. Kampus menilai mahasiswa tidak seharusnya berhadapan dengan warga dalam situasi seperti itu, sementara Wakil Rektor UGM Arie Sudjito meminta negara mencegah upaya membenturkan mahasiswa dengan masyarakat.
Di titik inilah persoalannya mulai berubah arah. Mahasiswa semula menyampaikan kritik kepada pemerintah, tetapi konflik justru bergeser ke jalan dan mempertemukan mereka dengan sesama warga.
Lawan politik akhirnya berubah menjadi lawan sosial.
Ketika Warga Menjadi Tameng Konflik
Negara memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dalam aksi publik, sementara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Aturan yang sama juga menuntut masyarakat menjalankan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab.
Artinya, demonstrasi memang memiliki batas. Namun, batas itu juga berlaku bagi pihak yang menghadapi demonstran karena warga tidak otomatis memperoleh kewenangan aparat keamanan.
Organisasi masyarakat pun tidak serta-merta memiliki kewenangan negara. Karena itu, ketika kelompok warga mengambil posisi berhadapan dengan demonstran, publik wajar mengajukan pertanyaan mendasar.
Siapa yang mengundang, mengatur, dan bertanggung jawab atas kehadiran mereka saat bentrokan terjadi?
Pertanyaan tersebut tentu belum boleh berubah menjadi tuduhan. Publik membutuhkan bukti untuk menjawabnya, tetapi masyarakat juga berhak meminta penjelasan ketika sebuah konflik melibatkan kelompok yang mengaku mewakili warga.
Tanpa penjelasan yang terbuka, ruang kosong akan mudah terisi spekulasi. Pada tahap berikutnya, spekulasi dapat berubah menjadi kemarahan dan memperlebar jarak antarwarga.
Jakarta: Ketika Warga Biasa Ikut Menjadi Korban
Beberapa hari sebelumnya, Jakarta menghadapi situasi yang jauh lebih serius. Demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 berkembang menjadi kericuhan dan kemudian meluas ke sejumlah kawasan, termasuk Pejompongan.
Amnesty International Indonesia mencatat sedikitnya 387 korban dalam rangkaian peristiwa di Jakarta. Sebanyak 65 orang mengalami penangkapan sebelum aksi, sedangkan polisi menangkap 322 orang selama rangkaian kericuhan; Amnesty juga mencatat 22 orang mengalami luka.
Salah satu korban bernama Faturrohman. Pemuda berusia 18 tahun itu mengaku sejumlah orang menyeretnya dari dekat rumah, lalu memukul dan menekannya agar mengaku sebagai provokator.
Kasus lain menimpa Bambang Setiawan, yang menurut Amnesty berusia 59 tahun. Bambang bukan demonstran, tetapi kekerasan di Pejompongan merenggut nyawanya.
Di sinilah persoalannya menjadi jauh lebih besar. Ketika kerusuhan keluar dari arena demonstrasi, warga biasa ikut menanggung risiko meskipun mereka tidak membawa tuntutan politik atau berdiri di atas mobil komando.
Ada Massa Putih, Tetapi Identitas Pelaku Belum Terjawab
Amnesty menyebut adanya dua gelombang kelompok dengan ikat kepala putih yang datang menggunakan bus dan truk. Kelompok tersebut kemudian bergerak di sekitar kawasan DPR hingga Pejompongan dan, menurut Amnesty, melakukan penyisiran dengan kekerasan.
Namun, satu hal penting harus tetap menjadi batas pemberitaan identitas pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Bambang dan Faturrohman belum terbukti.
Ketika Amnesty menerbitkan pernyataannya pada 1 September, polisi juga belum mengungkap pelaku dalam kasus tersebut. Fakta ini penting karena penyelidikan tidak boleh digantikan dugaan, sementara dugaan juga tidak boleh dihapus hanya karena penyelidikan belum menghasilkan kesimpulan.
Publik boleh bertanya dan aparat wajib membuktikan. Keduanya berjalan dalam ruang yang sama, tetapi tidak boleh saling menggantikan.
Masalahnya Bukan Warga
Narasi “warga versus demonstran” menjadi berbahaya ketika masyarakat mulai melihat keduanya sebagai dua kubu yang selalu berlawanan. Padahal, mahasiswa, pedagang, pengemudi, dan kelompok masyarakat lainnya tetap berada dalam ruang sosial yang sama.
Bahkan polisi pun berasal dari masyarakat yang sama. Karena itu, ketika konflik politik memecah warga menjadi dua kelompok, ada sesuatu yang sedang bergeser dari persoalan awal.
Kritik terhadap pemerintah tidak lagi berhadapan langsung dengan pemerintah. Sebaliknya, kritik tersebut menghadapi warga lain yang berada di jalan.
Akibatnya, kemarahan publik menemukan sasaran baru. Kebijakan, pejabat, dan lembaga negara perlahan keluar dari pusat perhatian, sementara tetangga sendiri justru menjadi lawan.
Di situlah konflik horizontal menjadi sangat efektif.
Ia membuat persoalan kekuasaan terlihat seperti persoalan antarwarga.
Siapa yang Diuntungkan?
Pertanyaan tersebut tidak membutuhkan teori konspirasi. Jawabannya justru dapat kita lihat dari perubahan perhatian publik ketika demonstran dan warga saling berhadapan.
Tuntutan politik kehilangan ruang, sedangkan perdebatan kebijakan berubah menjadi perdebatan mengenai kericuhan. Publik kemudian sibuk mencari siapa yang memukul siapa, sementara media mengejar video bentrokan yang paling dramatis.
Algoritma media sosial ikut memperbesar potongan paling emosional. Akibatnya, substansi aksi bisa tenggelam, sementara kebijakan yang menjadi sumber kritik tetap berada di belakang layar.
Inilah risiko terbesar ketika konflik horizontal mengambil alih konflik politik: isu utamanya hilang, keramaiannya justru menang.
Krisis Kepercayaan Membuat Semua Orang Mudah Curiga
Masalah berikutnya menyentuh persoalan yang lebih dalam, yaitu krisis kepercayaan. Publik semakin sulit menerima satu versi cerita ketika video pendek bermunculan tanpa konteks lengkap.
Seseorang langsung disebut provokator, orang lain dituding sebagai aparat, sedangkan kelompok tertentu segera mendapat label. Padahal, satu video belum tentu menjelaskan apa yang terjadi sebelum kamera menyala dan setelah kamera berhenti merekam.
Karena itu, setiap klaim membutuhkan konteks. Siapa yang merekam, kapan video dibuat, apa yang terjadi sebelumnya, serta bagaimana situasi berakhir menjadi pertanyaan penting sebelum publik menarik kesimpulan.
Pertanyaan sederhana semacam itu sering hilang dalam kecepatan media sosial. Padahal, justru pertanyaan tersebut yang menentukan kualitas informasi.
Negara Tidak Boleh Menyerahkan Konflik kepada Jalanan
Negara memiliki aparat keamanan, perangkat hukum, dan institusi untuk menyelesaikan konflik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan konflik politik bergeser menjadi pertarungan antarwarga.
Jika demonstrasi mengganggu lalu lintas, aparat memiliki kewenangan untuk mengatur. Ketika terjadi pelanggaran hukum, aparat dapat mengambil tindakan sesuai aturan, dan jika muncul kekerasan, penyidik wajib mencari pelakunya.
Masyarakat tidak boleh menggantikan proses tersebut dengan tindakan main hakim sendiri. Sebaliknya, demonstran juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan publik dan tidak merusak fasilitas atau menyerang warga.
Kebebasan berekspresi membutuhkan tanggung jawab. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membungkam kritik.
Jangan Jadikan “Warga” sebagai Senjata Politik
Istilah “warga” terdengar sederhana, tetapi justru karena itu istilah tersebut mudah menjadi sumber legitimasi. Ketika seseorang mengatakan dirinya mewakili warga, publik berhak bertanya: warga yang mana?
Publik berhak mengetahui apakah mereka memiliki mandat, koordinasi resmi, atau arahan dari organisasi tertentu.
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Sebaliknya, pertanyaan tersebut menjaga ruang publik agar tidak mudah menerima klaim tanpa verifikasi.
Tanpa pemeriksaan yang jelas, label “warga” dapat menjadi tameng. Sebuah tindakan bisa terlihat spontan, padahal publik belum mengetahui siapa yang mengorganisasi, mengarahkan, atau meminta kelompok tersebut hadir.
Karena itu, aparat perlu membuka informasi yang dapat diverifikasi. Jika memang tidak ada koordinasi, publik perlu mendapat penjelasan; jika terdapat bukti koordinasi, penyelidikan harus mengungkapnya.
Publik tidak membutuhkan rumor. Publik membutuhkan bukti.
Ini Bukan Sekadar Kericuhan. Ini Pola yang Harus Diawasi.
Dua peristiwa tersebut tidak boleh kita samakan begitu saja karena Yogyakarta memiliki kronologi dan konteks sendiri, sedangkan Jakarta memiliki rangkaian peristiwa yang jauh lebih kompleks.
Namun, keduanya memperlihatkan satu risiko yang sama: konflik politik dapat berubah menjadi konflik horizontal ketika demonstran berhadapan dengan kelompok masyarakat.
Jika pola semacam itu terus muncul, dampaknya tidak berhenti pada satu malam. Publik akan semakin sulit membedakan kritik dengan kerusuhan, sementara warga bisa semakin mudah mencurigai warga lain.
Demonstran akhirnya melihat kelompok masyarakat sebagai ancaman. Sebaliknya, masyarakat dapat mulai melihat setiap demonstrasi sebagai gangguan.
Pada titik itu, kepercayaan publik ikut terkikis. Biaya politiknya mungkin tidak terlihat ketika jalanan kembali sepi, tetapi dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama.
Yang Hilang Bukan Cuma Ketertiban
Ketika sebuah aksi berakhir dengan bentrokan, kerugiannya tidak berhenti pada luka fisik. Kepercayaan ikut rusak, hubungan antarwarga berubah, dan ruang kritik berpotensi semakin sempit.
Bahkan, sebagian orang bisa mulai takut menyampaikan pendapat. Padahal, negara demokrasi membutuhkan warga yang berani berbicara sekaligus mampu menghormati batas dan keselamatan orang lain.
Karena itu, pemerintah harus menjaga dua hal sekaligus: keamanan dan kebebasan. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena demokrasi membutuhkan keduanya untuk berjalan.
Negara yang hanya mengejar ketertiban dapat kehilangan ruang kritik. Sebaliknya, kebebasan tanpa aturan juga dapat menciptakan persoalan keamanan.
Tugas negara justru menjaga kedua kepentingan tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum.
Setelah Jalanan Sepi, Pertanyaan Baru Dimulai
Ketika massa pulang, pekerjaan negara belum selesai. Polisi harus menyelesaikan penyelidikan, pemerintah perlu menjelaskan kebijakan yang memicu kritik, sedangkan kampus dan masyarakat harus menjaga agar kekerasan tidak menjadi normal baru.
Media juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga fakta. Kericuhan memang selalu menghasilkan video, tetapi menemukan kebenaran di balik video membutuhkan pemeriksaan yang jauh lebih teliti.
Kita tidak boleh memilih fakta berdasarkan siapa yang kita sukai. Begitu pula, bukti tidak boleh dicari hanya untuk membenarkan kemarahan yang sudah terbentuk.
Demonstran tidak otomatis menjadi perusuh. Warga tidak otomatis menjadi alat kekuasaan, dan aparat juga tidak otomatis bersalah.
Semua klaim membutuhkan bukti, semua kekuasaan membutuhkan pengawasan, dan setiap kekerasan membutuhkan pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang paling keras di jalan.
Persoalannya adalah siapa yang masih mampu menjaga demokrasi ketika semua orang mulai saling curiga. @dimas
