Kenapa Buruh Mulai “Go Politic”? Karena mereka sadar, keputusan tidak pernah dibuat di jalan, tapi di dalam ruang kekuasaan. Setelah bertahun-tahun menekan lewat aksi, buruh kini mulai masuk ke parlemen untuk mengubah sistem dari dalam.
Tabooo.id: Deep – Gerakan buruh dulu identik dengan jalanan. Aksi demonstrasi, mogok kerja, dan tekanan massa menjadi cara utama untuk menyuarakan tuntutan. Jalanan adalah ruang mereka berbicara, sekaligus alat untuk memaksa negara dan pengusaha mendengar.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, arah itu mulai berubah. Buruh tidak lagi hanya berdiri di luar sistem. Mereka mulai masuk ke dalamnya, mencoba memengaruhi keputusan dari titik yang selama ini jauh dari jangkauan mereka.
Perubahan ini bukan sekadar gaya baru dalam berpolitik. Ini adalah respons terhadap realitas bahwa kekuasaan tidak berada di jalanan, melainkan di ruang-ruang formal tempat kebijakan disusun.
Buruh mulai memahami bahwa tanpa kehadiran di dalam proses pengambilan keputusan, setiap kemenangan di jalanan hanya bersifat sementara dan bisa dibalik kapan saja oleh regulasi baru.
Dari Reaksi ke Strategi
Industrialisasi menghapus sistem kerja lama yang lebih berbasis komunitas dan menggantinya dengan produksi massal di pabrik. Dalam kondisi ini, buruh kehilangan posisi tawar dan harus menghadapi upah rendah, jam kerja panjang, serta kondisi kerja yang berbahaya.
Dalam fase ini, gerakan buruh belum memiliki strategi politik yang matang. Mereka bereaksi terhadap kondisi yang menekan, bukan merancang perubahan sistem secara terstruktur.
Namun seiring waktu, pengalaman berulang membuat buruh mulai membaca pola. Mereka melihat bahwa masalah yang mereka hadapi tidak berdiri sendiri, melainkan berasal dari sistem yang lebih besar.
Titik Balik: Saat Jalanan Tidak Cukup
Sejarah menunjukkan bahwa aksi jalanan memiliki batas efektivitas. Pada tahun 1805, penenun di Glasgow melakukan mogok besar untuk menuntut upah yang lebih adil. Namun negara merespons dengan menangkap para pemimpin gerakan dan mematahkan aksi tersebut.
Peristiwa seperti ini terjadi berulang di berbagai tempat dan waktu. Buruh mampu menciptakan tekanan, tetapi tidak memiliki kontrol atas keputusan akhir. Mereka bisa mengganggu sistem, tetapi tidak bisa mengubahnya secara permanen.
Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa kekuatan massa saja tidak cukup. Untuk mengubah sistem, buruh harus masuk ke dalam struktur kekuasaan yang selama ini menentukan aturan permainan.
Dari Upah ke Kekuasaan
Pada awalnya, tuntutan buruh berfokus pada hal-hal yang konkret seperti kenaikan upah, pengurangan jam kerja, dan perbaikan kondisi kerja. Namun seiring berkembangnya kesadaran, fokus itu bergeser. Buruh mulai mempertanyakan siapa yang menentukan upah, siapa yang membuat regulasi, dan siapa yang mengontrol distribusi hasil produksi.
Pemikiran seperti yang dikembangkan Karl Marx memperkuat perubahan ini dengan menunjukkan bahwa konflik antara buruh dan pemilik modal adalah konflik struktural, bukan sekadar persoalan teknis.
Buruh kemudian mulai melihat bahwa tanpa mengubah struktur kekuasaan, perbaikan ekonomi tidak akan pernah stabil. Dari sinilah gerakan buruh mulai bergerak ke ranah politik.
Indonesia: Dari Anti-Kolonial ke Politik Kelas
Di Indonesia, transformasi ini memiliki dinamika yang lebih kompleks karena beririsan dengan sejarah kolonialisme.
Pada awal abad ke-20, gerakan buruh tidak hanya melawan eksploitasi ekonomi, tetapi juga penjajahan. Gerakan ini menjadi bagian dari perjuangan nasional, di mana isu kelas bertemu dengan isu kemerdekaan.
Namun setelah peristiwa 1965, arah ini berubah drastis. Negara membatasi ruang gerak buruh dan menghilangkan dimensi politik dari gerakan mereka.
Selama Orde Baru, buruh hanya diberi ruang dalam konteks produksi, bukan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menciptakan jarak yang panjang antara buruh dan kekuasaan formal.
Reformasi: Ruang Terbuka, Tapi Tidak Cukup
Reformasi 1998 membuka kembali ruang bagi buruh untuk berorganisasi dan menyuarakan tuntutan. Serikat buruh berkembang pesat, aksi demonstrasi meningkat, dan isu-isu ketenagakerjaan kembali menjadi perhatian publik. Namun meskipun ruang demokrasi terbuka, posisi buruh dalam struktur kekuasaan tetap terbatas.
Buruh bisa memprotes kebijakan, tetapi tidak memiliki kendali atas proses pembuatannya. Parlemen tetap menjadi ruang yang didominasi oleh kepentingan lain. Dalam situasi ini, muncul kesadaran bahwa kebebasan berekspresi tidak otomatis berarti kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan.
Omnibus Law: Pemicu Transformasi
Buruh melihat bagaimana satu keputusan politik dapat berdampak luas terhadap kehidupan mereka, mulai dari sistem outsourcing, fleksibilitas kontrak kerja, hingga pengurangan pesangon. Konflik yang memuncak pada periode 2025–2026 menunjukkan bahwa tekanan jalanan tidak cukup untuk menghentikan kebijakan tersebut.
Dari sini, arah gerakan mulai berubah secara signifikan.
“Go Politic”: Strategi Baru Buruh
Buruh mulai mengembangkan strategi baru dengan masuk ke jalur politik formal. Pembentukan kembali Partai Buruh pada 2021 menjadi simbol perubahan ini. Ini bukan sekadar upaya representasi, tetapi langkah strategis untuk memindahkan arena perjuangan dari jalanan ke ruang kebijakan.
Selain itu, buruh juga mulai aktif menggunakan jalur hukum, seperti mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak lagi hanya menolak, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan. Ini menunjukkan bahwa gerakan buruh mulai bertransformasi dari gerakan protes menjadi aktor politik yang aktif.
Jalanan vs Parlemen: Dua Arena, Satu Tujuan
Transformasi ini tidak menghapus peran jalanan. Sebaliknya, buruh kini menggabungkan dua arena sekaligus. Jalanan tetap digunakan sebagai alat tekanan untuk menunjukkan kekuatan massa, sementara parlemen menjadi ruang untuk mengambil keputusan.
Kombinasi ini menciptakan dinamika baru dalam gerakan buruh. Mereka tidak lagi hanya bereaksi, tetapi juga berusaha mengontrol arah perubahan. Ini adalah bentuk adaptasi terhadap sistem yang semakin kompleks.
Sebuah Evolusi
Perubahan strategi ini bukan fenomena tiba-tiba. Ini adalah hasil dari proses panjang yang dimulai sejak Revolusi Industri hingga hari ini. Setiap fase sejarah membentuk cara buruh memahami posisi mereka dalam sistem.
Ketika sistem berubah, strategi juga ikut berubah. Saat ini, karena kekuasaan berada di level kebijakan, gerakan buruh pun bergerak ke level tersebut. Ini adalah bentuk evolusi yang logis dari gerakan yang terus berhadapan dengan struktur yang sama.
Masa Depan Gerakan Buruh
Ke depan, gerakan buruh kemungkinan besar tidak akan kembali dengan hanya mengandalkan aksi jalanan. Mereka akan terus memperkuat posisi di ranah politik, baik melalui partai, serikat, maupun jalur hukum.
Hal ini terjadi karena buruh sudah memahami bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya bisa terjadi jika mereka memiliki akses langsung ke kekuasaan formal. Tanpa itu, setiap kemenangan akan selalu berada dalam posisi rentan.
Gerakan Buruh Adalah Cermin Cara Kerja Sistem
Apa yang terjadi pada gerakan buruh sebenarnya mencerminkan cara kerja sistem secara keseluruhan. Ketika kebijakan memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, kelompok yang terdampak akan mencari cara untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.
Buruh menjadi contoh paling jelas dari dinamika ini. Mereka bergerak dari posisi yang sepenuhnya reaktif menuju posisi yang lebih strategis dan proaktif.
Pertanyaan hari ini bukan lagi kenapa buruh mulai masuk ke politik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, kenapa selama ini mereka berada di luar proses itu? @tabooo
