Tabooo.id: Deep – Rabu siang di Banjarmasin berjalan seperti biasa. Langit menggantung pucat, awan bergerak pelan, dan kendaraan melintas tanpa tergesa. Pada saat yang sama, Jakarta menjalani jam makan siang khas hari kerja. Orang-orang antre kopi, menggulir layar ponsel, serta menghitung tenggat.
Tak terdengar sirene panjang. Tak pula tampak garis polisi mencolok. Namun, di balik rutinitas itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan dua operasi senyap secara bersamaan.
Satu tim bergerak di Banjarmasin, sementara tim lain menyusup di Jakarta. Keduanya membidik dugaan kejahatan berbeda. Meski terpisah lokasi, kedua operasi itu bertemu pada satu simpul praktik korupsi masih menemukan ruang hidup.
“Jadi hari ini ada dua OTT, satu di Banjarmasin dan yang kedua di Jakarta. Beda kasus,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto.
Pernyataan itu meluncur pendek. Nadanya datar. Hampir tanpa tekanan emosi.
Padahal, di balik kalimat singkat tersebut tersimpan kemungkinan panjang: percakapan rahasia, amplop yang berpindah tangan, angka yang digeser, serta keputusan kecil yang kelak memengaruhi jutaan nasib.
Pajak dan Beban yang Selalu Terasa
Bagi banyak warga, pajak jarang menghadirkan rasa bangga. Kata ini lebih sering muncul sebagai kewajiban, kadang terasa berat, dan kerap memicu keluhan.
Sebaliknya, bagi negara, pajak berfungsi sebagai denyut kehidupan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah membayar gaji guru. Dana yang sama menopang berdirinya puskesmas, perbaikan jalan desa, penyaluran beasiswa, serta berbagai bantuan sosial.
Karena itu, ketika KPK menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, dampaknya melampaui satu gedung perkantoran. Kepercayaan publik ikut terguncang.
Penyidik menduga adanya korupsi dalam proses restitusi pajak, yakni mekanisme pengembalian kelebihan bayar pajak yang seharusnya membantu wajib pajak memperoleh haknya.
Skema ini dirancang sebagai instrumen keadilan fiskal. Namun temuan awal KPK menunjukkan arah sebaliknya. Restitusi diduga berubah menjadi pintu belakang. Sebuah jalur yang konon bisa terbuka lebih cepat atau melebar, semuanya bergantung pada imbalan.
Di Persimpangan Angka dan Hati Nurani
Bayangkan seorang pengusaha kecil yang menunggu restitusi untuk memutar kembali usahanya. Ia menghitung hari, menyusun rencana, dan berharap sistem bekerja jujur.
Di sisi lain, terdapat orang-orang yang mampu mempercepat proses itu. Mereka melakukannya bukan karena dokumen paling rapi atau prosedur terpenuhi sempurna, melainkan karena uang pelicin.
Pada titik inilah hukum berhadapan langsung dengan hati nurani. Bila dugaan KPK terbukti, sistem yang seharusnya melindungi hak justru berubah menjadi alat transaksi.
Keuntungan hanya dinikmati segelintir orang, sementara kerugian menimpa banyak pihak.
Negara kehilangan penerimaan. Masyarakat kehilangan ruang pembangunan, Wajib pajak jujur kehilangan keyakinan.
Korupsi pajak, pada akhirnya, bukan sekadar soal angka. Ia menyentuh rasa keadilan yang terluka.
Jakarta dan Cerita yang Masih Gelap
Sementara Banjarmasin mulai memperlihatkan bentuk kasusnya, Jakarta tetap menyimpan misteri.
KPK membenarkan adanya OTT di ibu kota, tetapi detailnya masih tertutup rapat. Publik belum mengetahui lokasi penangkapan.
Nama pihak yang diamankan juga belum diumumkan. Konstruksi perkara pun masih samar.
KPK menyebut proses pendalaman masih berlangsung. Secara hukum, penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.
Bagi penyidik, rentang waktu itu menjadi ruang kerja. Bagi publik, jeda tersebut berubah menjadi ruang spekulasi.
Apakah kasus ini kembali menyentuh sektor strategis?
Akankah aktor besar muncul?
Ataukah cerita akan berhenti pada istilah “oknum”?
Ketidakpastian itu melahirkan kegelisahan yang semakin akrab.
Dua OTT, Dua Wajah Kenyataan
Di permukaan, dua OTT dalam satu hari tampak sebagai bukti ketegasan KPK. Namun pada lapisan yang lebih dalam, fakta ini juga memantulkan wajah lain korupsi tetap hidup.
Penindakan selalu datang setelah pelanggaran terjadi. Artinya, praktik itu sempat berjalan, berkembang, lalu menemukan pembenaran.
Ironisnya, salah satu kasus menyentuh sektor pajak wilayah yang selama ini mengklaim diri semakin digital dan transparan.
Teknologi ternyata belum otomatis melahirkan integritas. Aplikasi tidak serta-merta menghapus niat curang. Pada akhirnya, manusia tetap menjadi mata rantai paling rapuh.
Mereka yang Tak Pernah Disorot
Setiap OTT hampir selalu menghadirkan angka dan jabatan. Namun cerita jarang menyentuh wajah-wajah lain.
Guru honorer menunggu gaji.
Pasien BPJS mengantre panjang.
Petani berharap saluran irigasi diperbaiki.
Nama pejabat yang ditangkap mungkin asing bagi mereka. Pasal-pasal hukum pun tidak mereka hafal. Tetapi dampaknya mereka rasakan.
Setiap rupiah yang bocor dari pajak menciptakan lubang kecil dalam kehidupan. Lubang itu mungkin tak terlihat, tetapi terasa.
Ketika Kejutan Menjadi Kebiasaan
Pada suatu masa, OTT terasa seperti gempa. Kini, ia lebih mirip hujan yang turun berulang.
Datang, lalu pergi. Berita hari ini cepat tergeser berita esok. Bahaya terbesarnya bukan terletak pada berkurangnya penindakan. Bahaya terbesarnya muncul ketika rasa kaget mulai menumpul.
Saat publik tak lagi terkejut, sistem mendapat ruang nyaman untuk tetap bocor.
Analisis Tabooo: Bisikan dari Dalam Sistem
Dua OTT ini menyampaikan pesan sunyi korupsi jarang bermula dari keserakahan besar.
Sering kali ia tumbuh dari kompromi kecil.
Berawal dari kalimat, “Bantuin sedikit.”
Lalu muncul pikiran, “Semua juga melakukan.”
Disusul alasan, “Gaji saya tidak cukup.”
Birokrasi masih memberi ruang diskresi luas tanpa pengawasan sepadan. Integritas pun kerap berhenti sebagai jargon.
Selama reformasi hanya menyentuh struktur, bukan budaya, OTT akan terus menjadi agenda rutin. Sementara itu, masyarakat akan tetap berada di kursi penonton.
Restitusi yang Lebih Mendesak
Kasus Banjarmasin berbicara tentang restitusi pajak. Namun Indonesia sesungguhnya membutuhkan restitusi lain.
Yang lebih mendesak adalah restitusi kepercayaan. Sebab negara tidak hanya berdiri di atas uang.
Ia bertumpu pada keyakinan warganya bahwa hukum bekerja adil. Jika dua OTT hari ini hanya menambah statistik, kita sedang berjalan di tempat.
Sebaliknya, jika kasus-kasus ini mendorong pembenahan serius, mungkin suatu hari nanti kabar tentang pajak tidak lagi selalu beriringan dengan kabar tentang korupsi.
Dan mungkin pula, suatu saat, yang jarang terdengar bukan OTT. Melainkan kejahatannya sendiri. @dimas
