Tabooo.id: Edge – Bayangkan sebuah sitkom imajiner yang tayang setiap malam “Bupati Goes to Mekkah”. Episode terbarunya dimulai dengan panorama studio yang berubah seperti lokasi syuting film bencana kelas menengah lampu sorot memantulkan cahaya pucat di atas genangan air buatan, mesin efek hujan berdengung seperti AC kos murahan, dan properti perahu karet yang warnanya sudah pudar sejak produksi Ramadan tahun lalu.
Kru sibuk menyeka lantai dengan kain pel, seperti sedang menahan air yang tidak pernah mau berhenti mengalir. Pemeran pembantu berlarian sambil berteriak “Tolong! Tolong! Warga terjebak!” dengan ekspresi panik yang sayangnya tidak jauh berbeda dari wajah warga Aceh Selatan di video-video viral banjir beberapa hari terakhir.
Di tengah kekacauan studio itu, seharusnya ada sang Bupati tokoh utama memberi instruksi heroik, menenangkan warga, atau minimal tampil sopan di depan kamera. Tapi tiba-tiba sutradara berteriak, “Mana pemeran utama?!” dan semua kru saling pandang seperti pemain drama panggung yang forgot lines.
Cut. Fade out.
Scene berikutnya muncul begitu halus hingga penonton merasa sedang dikerjai layar monitor tiba-tiba menampilkan vlog bandara. Sang bupati, lengkap dengan kemeja rapi, kacamata hitam, dan koper besar berselip stiker negara-negara lain, berdiri tepat di depan check-in counter. Ia membuat heart pose dengan kedua tangan.
“Guys… finally umrah. Doain yaaa”
Komedinya bukan pada kata-katanya, tapi pada waktu tayangnya saat adegan studio masih membahas banjir, aktor utamanya sudah syuting episode lain di negara berbeda.
Cue tawa palsu studio bergema.
Cue tambahan rakyat menghela napas sambil scroll berita, berusaha memahami genre apa yang sedang mereka tonton. Drama? Komedi? Tragedi?
Fakta-fakta yang Menyetrum
- Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, terbang ke Tanah Suci tepat ketika banjir dan longsor di daerahnya masih meninggalkan bau lumpur, puing rumah, dan suara warga yang butuh bantuan.
- Gerindra tidak menunggu kredit penutup. Mereka langsung mencopot jabatan Ketua DPC dan menyiapkan sidang internal. Rasanya seperti eliminasi episode reality show tenang, tegang, lalu tepuk tangan.
- Kemendagri membuka opsi sanksi mulai dari teguran manis hingga pemberhentian tetap seperti daftar menu yang tersusun rapi, tinggal pilih level pedasnya.
- Inspektorat mulai mengumpulkan dokumen, “Umrahnya benar? Siapa saja yang ikut? Ada sponsor? Bon hotelnya mana?”
- Presiden Prabowo tidak bertele-tele, “Kalau lari, copot.” Sebuah dialog pendek yang terdengar seperti instruksi final dalam film perang.
- Gubernur Aceh pun angkat tangan, “Nggak saya teken izinnya.” Nada kalimatnya seperti ingin menambahkan “…jangan bawa nama saya.”
- Sementara Mirwan tetap santai, menjawab dengan genre religius slice-of-life: “Ini nazar pribadi, guys.”
Timeline-nya, kalau dipetakan, terasa seperti drama Korea politik lokal penuh konflik keluarga, pertentangan, dan satu karakter yang selalu pergi keluar negeri di episode paling genting.
Narasi Kritik Sosial: Tajam Namun Tetap Mengundang Senyum Miris
Indonesia adalah negara yang unik. Di sini, prioritas pejabat tidak selalu lurus seperti garis penggaris sekolah lebih mirip gelombang sinyal Wi-Fi kosan, kadang full bar, kadang hilang tepat saat sedang dibutuhkan.
Di depan kamera, pejabat bisa bicara:
“Situasi terkendali.”
“Sudah turun ke lapangan.”
“Koordinasi berjalan baik.”
Namun di TikTok, warga tanpa make-up, tanpa pencahayaan, berdiri di depan rumah yang terendam air pinggang sambil berkata:
“Pak, kita dimana, Pak?”
Sebuah pertanyaan sederhana yang seharusnya jadi alarm bagi siapa saja yang berwenang.
Ketika publik bertanya mengapa bupati memilih pergi umrah di saat genting, jawabannya muncul seperti pesan singkat mantan yang sedang cari alasan buat ghosting:
“Maaf ya, ini nazar.”
Selesai. Tidak ada bab kedua.
Kalau alasan “nazar” bisa membatalkan tugas-tugas kenegaraan, maka bangsa ini akan penuh pejabat yang mendadak pilgrimage mode:
- Nazar umrah
- Nazar healing ke Jepang
- Nazar spa after stressful meeting
- Nazar sunset-an di Bali
- Nazar coffe break di rooftop hotel
Semua dibungkus rapi dengan stempel “darurat spiritual”.
Padahal rakyat sedang menghadapi darurat yang jauh lebih nyata logistik terbatas, air bersih sulit, rumah hanyut, dan anak-anak tidur di tikar evakuasi.
Gerindra pun mulai investigasi lebih rinci, bukan hanya soal “kenapa pergi” tapi juga “siapa ikut”, “siapa bayar”, hingga “apakah itinerary-nya full religius atau semi turis?” Rasanya seperti side-quest investigasi dalam game RPG yang tiba-tiba jadi quest utama.
Kemendagri menyebut tindakan ini fatal. Wajar. Dalam dunia metafora game, bupati adalah tank. Saat musuh datang banjir, longsor, bencana tank tidak boleh buka portal dan pergi sendiri.
Gubernur Aceh menegaskan tidak memberi izin. Sebuah kalimat yang terdengar seperti ingin menarik garis batas:
“Saya tidak bagian dari episode ini.”
Dan klaim bahwa “banjir sudah tertangani”?
Sementara timeline medsos masih penuh video warga mengangkat kasur basah, menimba air, memindahkan balita dari genangan.
Kontranya terasa setajam komedi gelap.
Satir yang Menggigit Sampai Halus di Tenggorokan
Dari seluruh drama ini, satu hal menjadi jelas:
Di Indonesia, force majeure bukan hanya soal curah hujan ekstrem, tanah longsor, atau badai tropis.
Force majeure juga bisa berupa keputusan pejabat yang tiba-tiba “dipanggil ilahi”,
tepat ketika rakyat memanggil-manggil mereka di tengah bencana.
Pada akhirnya, kita bisa memprediksi hujan lewat BMKG, memperkirakan gelombang lewat peringatan dini, dan mencari tahu potensi banjir lewat satelit.
Tapi prioritas pejabat?
Siapa yang bisa membaca itu?
Atau jangan-jangan…
itu juga bagian dari nazar? @dimas
