Tabooo.id: Deep – “Anak saya ingin jadi guru.” Kalimat itu meluncur pelan dari seorang ibu di pedalaman Papua. Ia mengucapkannya sambil menatap hutan yang memeluk kampungnya rapat-rapat. Sekolah terdekat berjarak berjam-jam jalan kaki. Cuaca sering berubah cepat. Guru kadang datang, lalu menghilang tanpa kabar. Di tempat seperti ini, mimpi tumbuh pelan. Bahkan, sering patah sebelum sempat bernama.
Belakangan, publik Indonesia diguncang oleh satu angka 700.000 anak Papua disebut tidak bersekolah. Angka itu bergerak cepat, menyebar di media, dan memantik kegelisahan nasional. Perdebatan pun muncul. Benarkah sebanyak itu? Ataukah datanya terlalu kasar untuk dijadikan dasar kebijakan? Sementara diskusi berlangsung di ruang-ruang formal, waktu anak-anak Papua terus berjalan tanpa jeda.
Ketika Angka Menjadi Pusat Perhatian
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyebut informasi tersebut sebagai isu serius. Menurutnya, hak pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh ditawar. Negara, tegas Ari, wajib memastikan akses pendidikan terpenuhi di seluruh wilayah, termasuk Papua.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Pemerintah, kata Ari, perlu mencermati dan memverifikasi data secara menyeluruh agar kebijakan tidak salah arah. Proses cross-check harus melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta Badan Pusat Statistik.
Sikap serupa datang dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa angka 700.000 tersebut berasal dari laporan salah satu kepala daerah dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana. Presiden Prabowo Subianto langsung merespons dengan meminta verifikasi lanjutan. Data, menurutnya, harus dipastikan kebenarannya sebelum ditindaklanjuti.
Langkah ini terdengar rasional. Negara memang perlu akurat. Namun, di titik ini muncul kegelisahan lain apakah persoalan akan dianggap selesai jika angkanya ternyata lebih kecil?
Jalan Panjang Menuju Ruang Kelas
Di Papua, pendidikan tidak sekadar soal bangku, papan tulis, dan kurikulum. Persoalan ini berlapis dan saling terkait. Jarak tempuh menjadi tantangan utama. Banyak anak harus berjalan berjam-jam, menyeberangi sungai, atau menyusuri hutan hanya untuk sampai ke sekolah dasar.
Selain itu, ketersediaan guru masih timpang. Beberapa sekolah berdiri tanpa tenaga pengajar tetap. Di tempat lain, guru datang silih berganti karena keterbatasan fasilitas dan keamanan. Akibatnya, proses belajar sering terhenti di tengah jalan.
Situasi ini bukan cerita baru. Selama bertahun-tahun, Papua menghadapi persoalan yang sama. Program datang dan pergi. Anggaran mengalir. Namun, perubahan nyata di lapangan bergerak lambat, bahkan nyaris tak terasa.
Negara Hadir, Tapi Seberapa Lama?
Komisi X DPR mendesak pemerintah menjadikan temuan ini sebagai momentum. Pemerintah diminta memperbaiki distribusi guru, memperkuat sarana prasarana, serta membangun sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah. Prinsip dasarnya sederhana: jika ada anak yang tidak bersekolah, negara harus membuka jalan agar mereka kembali belajar.
Pernyataan itu terdengar menjanjikan. Namun, janji serupa sudah berulang kali terdengar sebelumnya. Di banyak wilayah Papua, kehadiran negara sering terasa sementara. Proyek selesai, laporan dikirim, lalu perhatian berpindah.
Masalah pendidikan di Papua bukan kekurangan gagasan. Yang kerap hilang justru keberlanjutan dan kesabaran.
Yang Tak Pernah Masuk ke Dalam Tabel
Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam. Apa yang luput ketika negara terlalu sibuk memverifikasi angka?
Data memang penting. Namun, angka sering gagal menangkap kenyataan hidup. Seorang anak bisa tercatat “tidak bersekolah” karena sekolahnya tutup berbulan-bulan. Anak lain berhenti karena guru tidak pernah hadir. Sebagian terpaksa pindah akibat konflik dan kemiskinan.
Sistem mencatat status. Akan tetapi, sistem kerap abai pada sebab.
Ketika negara berkata “akan diupayakan”, publik berhak bertanya lebih jauh. Upaya seperti apa yang akan dilakukan? Apakah negara hanya membangun gedung tanpa memastikan keberlanjutan? Ataukah mengirim guru tanpa jaminan perlindungan dan fasilitas layak?
Anak-Anak, Bukan Sekadar Statistik
Jika angka 700.000 ternyata keliru, persoalan tetap tidak mengecil. Angka bisa berubah menjadi 300.000 atau bahkan jauh lebih kecil. Namun, setiap anak yang tertinggal tetap membawa luka yang sama.
Di kota besar, anak-anak mengeluh soal tugas sekolah dan koneksi internet. Sementara itu, di Papua, sebagian anak justru kehilangan ruang belajar. Kesenjangan ini terlalu nyata untuk disamarkan oleh tabel dan grafik.
Janji Pendidikan yang Masih Tertunda
Presiden telah memberi atensi. DPR telah bersuara. Pemerintah telah menjanjikan verifikasi. Namun, perhatian publik sering pendek. Hari ini isu ini mengemuka. Besok, perhatian bisa berpindah ke persoalan lain.
Tabooo melihat persoalan ini bukan sekadar soal validitas data. Isu ini menyentuh keberanian negara untuk mengakui kegagalan lama. Ia menuntut kesediaan untuk tinggal lebih lama, mendengar lebih dalam, dan bekerja lebih sabar.
Jika negara benar-benar hadir, kehadiran itu harus terasa hingga ke kampung paling jauh. Hingga ke anak yang berjalan pagi-pagi menyusuri hutan. Hingga ke ibu yang berharap anaknya kelak mampu membaca dunia, bukan hanya kampungnya sendiri.
Pertanyaan yang Masih Menggantung
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah jumlahnya benar 700.000.
Pertanyaan sesungguhnya adalah berapa lama lagi satu pun anak Papua harus menunggu haknya?
Angka bisa diverifikasi. Data bisa diperbaiki. Namun, masa kecil tidak bisa diulang.
Anak-anak Papua masih menunggu sementara negara masih menghitung. @dimas
