Tabooo.id: Nasional – Transformasi teknologi sering dijual sebagai masa depan cerah. Namun di Davos, Swiss, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memilih nada berbeda. Ia mengingatkan tanpa kebijakan keterampilan yang inklusif, teknologi bukan menyelamatkan, tapi justru memperlebar ketimpangan.
Peringatan itu Meutya sampaikan dalam sesi “Jobs Crisis or Jobs Opportunity? Skills for Indonesia’s 2030 Workforce” di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026. Intinya tegas masalah utama dunia kerja hari ini bukan sekadar PHK massal, melainkan jurang keterampilan yang makin lebar.
“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan,” kata Meutya. “Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang.”
Pekerjaan Ada, Tapi Tidak untuk Semua
Meutya mengutip Future of Jobs Report WEF. Laporan itu memproyeksikan sekitar 170 juta pekerjaan baru tercipta secara global hingga 2030. Namun, pada saat yang sama, 92 juta peran lama akan tergeser.
Artinya jelas: lapangan kerja tidak lenyap, tetapi berganti wajah. Masalahnya, tidak semua orang siap menyambut perubahan itu.
Di sinilah risiko sosial muncul. Kelompok yang punya akses pendidikan, pelatihan, dan koneksi akan melesat lebih cepat. Sementara itu, mereka yang tertinggal keterampilan pekerja informal, perempuan, hingga masyarakat dengan akses digital terbatas berpotensi tersingkir dari ekonomi baru.
Indonesia di Persimpangan Jalan
Sebagai negara dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, Indonesia sebenarnya punya modal besar. Transformasi digital bisa menjadi mesin mobilitas sosial. Namun, Meutya menegaskan, potensi itu tidak akan otomatis terwujud.
“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional,” ujarnya. “Inklusi bukan tambahan. Ini syarat utama.”
Jika kebijakan hanya menyasar segelintir talenta digital di kota besar, manfaat ekonomi digital akan menumpuk di atas. Yang diuntungkan adalah mereka yang sudah punya modal. Yang dirugikan? Mayoritas pekerja yang tidak sempat ikut naik kereta teknologi.
Reskilling, Bukan Sekadar Coding
Pemerintah, kata Meutya, memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Namun ia juga menekankan satu hal penting masa depan kerja tidak hanya soal kemampuan teknis.
“Keterampilan digital harus berjalan seiring dengan kemampuan manusia seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi,” ujarnya. “Di situlah masa depan kerja ditentukan.”
Pesannya jelas. Mesin bisa menulis kode, menganalisis data, bahkan meniru percakapan manusia. Namun kemampuan memahami konteks, bekerja sama, dan beradaptasi tetap menjadi pembeda utama manusia di era AI.
Siapa Bertanggung Jawab?
Diskusi di Davos itu juga menyoroti pentingnya kolaborasi. Hadir dalam sesi tersebut Founder & CEO AI Academy Asia Bolor Erdene Battsengel serta CEO Teach For All Wendy Kopp. Mereka sepakat bahwa negara tidak bisa bekerja sendiri.
Dunia usaha, sektor pendidikan, dan pemerintah harus bergerak serempak. Tanpa itu, reskilling hanya menjadi jargon konferensi indah di panggung, rapuh di lapangan.
Pilihan Hari Ini, Dampak Bertahun-tahun
Menutup pernyataannya, Meutya menyebut dekade ini sebagai periode penentu bagi pembangunan SDM Indonesia.
“Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama, atau justru memperlebar ketimpangan,” katanya.
Sindiran halusnya terasa teknologi memang netral, tetapi kebijakan tidak pernah benar-benar begitu. Jika negara salah memilih arah, digitalisasi bisa berubah dari tangga sosial menjadi pagar tinggi. Pertanyaannya sekarang sederhana Indonesia mau membangun jembatan, atau membiarkan jurang itu melebar sendiri?. @teguh
