Mundurnya Perry Warjiyo memicu pertanyaan tentang independensi Bank Indonesia. Di tengah tekanan rupiah, kepercayaan pasar menjadi ujian terbesar bagi bank sentral Indonesia.
Tabooo.id – Suatu pagi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, sebuah simbol yang jarang muncul terlihat di salah satu gedung paling strategis di Indonesia. Bendera putih berkibar. Bukan karena perang. Bukan pula karena bencana. Namun, bagi sebagian pelaku pasar, simbol itu menjadi metafora paling tepat untuk menggambarkan kondisi yang sedang dihadapi Bank Indonesia (BI).
Di tengah tekanan terhadap rupiah sepanjang 2026, kabar yang datang justru mengguncang dari dalam bank sentral. Perry Warjiyo memilih mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia sebelum masa jabatannya berakhir. Secara resmi, BI hanya menyampaikan alasan pribadi. Akan tetapi, dua kata itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Bukan Sekadar Pergantian Gubernur
Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan status independen kepada Bank Indonesia, pengunduran diri gubernur di tengah masa jabatan menjadi peristiwa yang sangat langka. Sebelumnya, Boediono mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2009. Publik memahami alasan tersebut.
Kasus Perry berbeda.
Ia tidak mengumumkan langkah politik apa pun. Ia juga tidak menjelaskan secara terbuka alasan pengunduran dirinya. Yang tersisa hanya frasa “alasan pribadi”, sementara pelaku pasar mencoba membaca makna di balik keheningan itu.
Pada saat yang sama, rupiah terus melemah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin, memperkuat intervensi di pasar valuta asing, dan memperketat likuiditas. Namun berbagai langkah itu belum mampu membalikkan tekanan terhadap rupiah. Karena itu, pengunduran diri Perry berubah menjadi sinyal yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian pejabat.
Ketika Independensi Mulai Dipertanyakan
Bank sentral berdiri untuk menjaga satu aset yang paling berharga dalam sistem keuangan: kepercayaan.
Kepercayaan itu bukan hanya berkaitan dengan inflasi.
Bukan pula sekadar soal nilai tukar.
Bank sentral harus memastikan setiap kebijakan moneter lahir demi stabilitas ekonomi, bukan demi kepentingan politik jangka pendek.
Namun, sejumlah ekonom menilai batas tersebut semakin kabur dalam beberapa tahun terakhir.
Setelah pandemi Covid-19, Bank Indonesia ikut menopang pembiayaan negara melalui skema burden sharing. Pemerintah kemudian mendorong BI agar mendukung pembiayaan berbagai program, termasuk proyek pembangunan tiga juta rumah. Setelah itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagian ekonom menilai regulasi tersebut memperluas ruang koordinasi pemerintah terhadap otoritas keuangan.
Koordinasi memang diperlukan.
Namun, koordinasi yang terlalu erat juga memunculkan pertanyaan baru.
Apakah Bank Indonesia masih memiliki ruang independen ketika mengambil kebijakan moneter?
Pasar Tidak Hanya Menghitung Angka
Ekonom Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, menggambarkan posisi Bank Indonesia dengan analogi yang sederhana tetapi tajam.
Menurutnya, BI seperti Argentina yang terus kehilangan penguasaan bola. Lembaga itu hanya bertahan tanpa memiliki ruang untuk menyerang. Dalam situasi seperti itu, kebobolan hanya tinggal menunggu waktu.
Analogi tersebut menggambarkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar pelemahan rupiah.
Selama ini banyak orang menganggap faktor global sebagai penyebab utama melemahnya nilai tukar. Padahal, pasar juga menilai kualitas tata kelola, kepastian arah kebijakan, serta independensi lembaga negara.
Ketika ketiga faktor itu melemah, efektivitas kebijakan moneter ikut menurun.
Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga.
Bank Indonesia juga bisa menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan pasar.
Namun, tidak ada bank sentral yang mampu membeli kembali kepercayaan ketika pasar mulai meragukannya.
Yang Dipertaruhkan Bukan Perry
Pergantian gubernur Bank Indonesia bukan persoalan terbesar.
Lembaga sebesar BI dirancang agar tetap kuat meski siapa pun berganti memimpin.
Yang jauh lebih penting adalah cara pasar membaca pesan di balik pengunduran diri tersebut.
Apakah Perry benar-benar mundur semata karena alasan pribadi?
Ataukah pengunduran diri itu mencerminkan akumulasi tekanan terhadap independensi bank sentral?
Hingga kini belum ada jawaban yang benar-benar memastikan.
Namun, pasar keuangan tidak pernah menunggu klarifikasi resmi. Investor mengambil keputusan berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan penjelasan yang datang belakangan.
Dalam ekonomi modern, persepsi bergerak jauh lebih cepat daripada pernyataan pemerintah.
Ketika Bendera Putih Menjadi Simbol
Bendera putih di Gedung Bank Indonesia mungkin hanya sebuah kebetulan visual.
Namun, simbol sering berbicara lebih keras daripada pidato.
Simbol itu mengingatkan bahwa kekuatan bank sentral tidak hanya bergantung pada besarnya cadangan devisa atau tingginya suku bunga acuan.
Kekuatan utama Bank Indonesia terletak pada keyakinan publik bahwa lembaga tersebut tetap bebas mengambil keputusan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Jika keyakinan itu mulai retak, pelemahan rupiah hanya menjadi gejala.
Persoalan yang sesungguhnya adalah menurunnya kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan mulai menghilang, bank sentral hanya dapat membeli waktu.
Tidak lebih.
Tidak kurang. @dimas
