Negara terus membangun melalui utang. Namun setiap obligasi yang terbit membawa tagihan bunga utang. Ketika tagihan itu membesar, ruang APBN untuk rakyat ikut menyusut.
Tabooo.id – Setiap kali pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), publik berharap anggaran itu mampu membangun jalan, memperluas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat perlindungan sosial. Namun sebelum seluruh program itu bergerak, negara lebih dulu memenuhi satu kewajiban yang tidak bisa ditundayaitu, membayar tagihan bunga utang.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp514,39 triliun untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nilainya terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Angka itu bukan sekadar statistik fiskal. Angka tersebut menunjukkan bahwa keputusan pembiayaan pada masa lalu terus membentuk kemampuan negara membiayai masa depan.
Masalah terbesar bukan sekadar jumlah utang. Persoalan sesungguhnya muncul ketika bunga utang terus menggerus ruang fiskal yang seharusnya dapat mendorong pembangunan.
Tagihan Bunga Terus Membesar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat realisasi belanja bunga utang sepanjang 2025 mencapai Rp514.394.982.025.629 atau 93,04 persen dari pagu APBN sebesar Rp552,85 triliun. Dalam laporannya, BPK menyatakan:
“Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2025 mencapai Rp514.394.982.025.629 atau 93,04% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp552.854.291.469.000.”
Nilai tersebut meningkat 5,32 persen dibanding realisasi tahun 2024 sebesar Rp488,42 triliun.
BPK juga mengidentifikasi beberapa penyebab utama kenaikan itu. Outstanding Surat Berharga Negara (SBN) terus bertambah. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pembayaran bunga pinjaman dalam negeri, memenuhi imbal hasil SBSN jangka panjang yang lebih tinggi, serta membayar bunga obligasi negara dalam valuta asing.
Data tersebut menunjukkan satu pola yang konsisten. Setiap penambahan instrumen pembiayaan hari ini akan menambah kewajiban bunga pada tahun-tahun berikutnya.
Utang Berakhir, Bunganya Tetap Tinggal
Banyak orang menghubungkan kenaikan bunga utang dengan penambahan utang baru. Penjelasan itu hanya menggambarkan sebagian persoalan.
Setiap penerbitan Surat Berharga Negara memang memberikan tambahan dana bagi pemerintah. Namun pada saat yang sama, penerbitan itu juga menciptakan kewajiban baru yang akan mengikuti APBN hingga surat utang mencapai jatuh tempo.
Semakin besar nilai SBN yang beredar, semakin besar pula bunga yang harus masuk ke dalam belanja negara setiap tahun. Di sinilah lapisan yang jarang menjadi perhatian.
Negara tidak hanya mengelola utang. Negara juga terus menanggung biaya dari keputusan fiskal yang pernah diambil bertahun-tahun sebelumnya.
Ruang Fiskal Mulai Kehilangan Kelenturannya
Utang bukan musuh pembangunan. Banyak negara memanfaatkan utang untuk membangun infrastruktur, memperkuat industri, dan menjaga ekonomi ketika krisis melanda.
Namun utang hanya menghasilkan manfaat apabila mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada biaya yang harus dibayar.
Ekonom senior Prof. Faisal Basri, dalam diskusi ekonomi bersama INDEF pada 08/08/2023, pernah mengingatkan bahwa kualitas penggunaan utang jauh lebih penting daripada besarnya utang itu sendiri.
“Utang tidak masalah selama menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mampu membayar kembali utang tersebut,” ujar Faisal Basri.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah harus memastikan setiap rupiah hasil pembiayaan mampu menghasilkan penerimaan baru di masa depan.
Jika investasi gagal meningkatkan produktivitas ekonomi, bunga utang akan terus membebani APBN.
Setiap Rupiah Selalu Memiliki Harga
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dalam sejumlah analisis fiskal sepanjang 2024–2025 menjelaskan bahwa belanja bunga yang terus meningkat akan mempersempit fleksibilitas pemerintah.
Semakin besar belanja wajib, semakin kecil ruang yang tersedia untuk memperbesar belanja produktif ketika ekonomi menghadapi tekanan.
Artinya, setiap rupiah yang mengalir untuk bunga utang otomatis mengurangi ruang belanja pada sektor lain.
Pemerintah akhirnya harus menimbang berbagai prioritas. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga subsidi harus berbagi ruang dengan kewajiban pembayaran bunga.
Dampaknya Sampai ke Kehidupan Sehari-hari
Masyarakat memang tidak menerima tagihan bunga utang secara langsung. Namun masyarakat tetap merasakan dampaknya melalui kebijakan fiskal.
Ketika ruang APBN mengecil, pemerintah harus memilih program mana yang lebih dahulu memperoleh anggaran. Sebagian proyek berjalan lebih lambat. Ruang subsidi semakin terbatas. Program perlindungan sosial juga menghadapi tekanan efisiensi.
Situasi tersebut memang tidak langsung mengurangi pendapatan masyarakat. Namun kondisi itu perlahan mengurangi kemampuan negara merespons kebutuhan publik ketika ekonomi menghadapi tantangan baru.
Bukan Sekadar Angka
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita pada 13/03/2024, menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga APBN tetap sehat agar mampu menjadi shock absorber ketika ekonomi menghadapi tekanan.
Pernyataan itu menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan. APBN menjadi alat utama negara untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
Semakin besar bunga utang menyerap anggaran, semakin kecil ruang yang tersedia untuk menjalankan fungsi tersebut.
Di Balik Angka yang Terus Membengkak
Rp514,39 triliun bukan sekadar angka dalam laporan BPK. Angka itu menjadi harga yang harus dibayar negara agar sistem pembiayaan tetap berjalan.
Pemerintah memang membutuhkan utang untuk membiayai pembangunan. Namun setiap keputusan menerbitkan utang juga menciptakan kewajiban yang akan mengikuti APBN selama bertahun-tahun.
Pertanyaan besarnya bukan lagi berapa besar utang Indonesia tapi pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat ekonomi yang mampu dihasilkan sebelum bunga utang terus menggerus ruang fiskal.
Karena ketika bunga tumbuh lebih cepat daripada kapasitas ekonomi, APBN tidak lagi leluasa memilih prioritas. Dan saat ruang fiskal terus mengecil, masyarakat menjadi pihak pertama yang ikut menanggung konsekuensinya. @teguh
