Tabooo.id: Bisnis – Harga pangan pokok di pasaran mulai turun dan stabil. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menyatakan stok pangan aman, sehingga pemerintah optimistis menjelang Lebaran 2026.
“Saya rasa semua pangan pokok stabil, stok aman. Dengan pemantauan di pasaran, harga diharapkan bisa turun. Meskipun ada variasi, kecenderungannya harga sudah mulai stabil,” ujar Ketut, Sabtu (27/2/2026).
Pemantauan Ketat Selama Ramadan
Pemerintah terus memantau harga pangan strategis selama minggu pertama Ramadan 1447 Hijriah. Selain itu, mereka menjaga agar fluktuasi harga tidak berlebihan, sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.
Ketut mencontohkan hasil peninjauan di Pasar Senen, Jakarta. Sebagian besar harga pangan pokok berada di Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen. Harga daging sapi tercatat stabil di Rp130.000-Rp140.000 per kg, daging ayam Rp40.000 per kg, dan cabai rawit merah turun menjadi Rp100.000 per kg dari sebelumnya Rp110.000 per kg. Harga telur bervariasi antara Rp29.000-Rp30.500 per kg.
Intervensi Pemerintah untuk Stabilitas
Untuk menjaga stabilitas, Bapanas bekerja sama dengan Perum Bulog melaksanakan program intervensi pangan. Bantuan pangan dan penyediaan beras bersubsidi menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bantuan pangan akan diberikan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Maret. Semua program kami siapkan agar distribusi berjalan lancar,” jelas Ketut. Total anggaran mencapai Rp11,92 triliun.
Provinsi dengan jumlah penerima terbanyak adalah Jawa Barat (6,09 juta KPM), Jawa Timur (5,63 juta KPM), dan Jawa Tengah (5,07 juta KPM). Sementara itu, wilayah Indonesia Timur juga meningkat signifikan, seperti Maluku (266.500 penerima), Papua (118.076 penerima), dan Papua Pegunungan (265.356 penerima).
Dampak Bantuan Pangan bagi Masyarakat
Distribusi bantuan diharapkan mampu menyokong kebutuhan konsumsi selama Ramadan. Selain itu, bantuan ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengalihkan pengeluaran ke kebutuhan pokok lain atau kebutuhan produktif.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap berjalan sepanjang 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp4,97 triliun untuk subsidi harga beras SPHP, setara dengan total pembelian 828 ribu ton beras oleh masyarakat.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak ada pihak yang boleh membuat anomali harga pangan, terutama selama Ramadan.
“Seluruh sektor pangan pokok harus ikut regulasi harga yang ada. Jangan mengganggu rakyat,” tegas Amran.
Tantangan Kenaikan Harga di Beberapa Provinsi
Meski secara nasional harga stabil, BPS mencatat hingga minggu ketiga Februari 2026, 23 provinsi masih mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dari jumlah itu, tujuh provinsi mencatat kenaikan IPH di atas 2 persen: Jawa Tengah (2,23%), Jawa Barat (2,39%), Jawa Timur (3,13%), Bali (3,23%), DI Yogyakarta (3,61%), Kepulauan Bangka Belitung (4,57%), dan Nusa Tenggara Barat (5,47%).
Masyarakat yang paling terdampak tetap mereka yang berpenghasilan rendah dan tinggal di provinsi dengan kenaikan IPH tinggi. Mereka langsung merasakan tekanan dari fluktuasi harga pangan pokok.
Refleksi
Kestabilan harga pangan sejatinya menjadi ujian bagi birokrasi dan distribusi pemerintah. Ketika bantuan pangan dan subsidi harga berjalan efektif, rakyat merasakan manfaatnya. Namun, sedikit kelalaian bisa langsung menekan kantong masyarakat, terutama yang paling membutuhkan ironi nyata dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. @dimas
