Rapat anggaran seharusnya menjadi arena untuk menguji angka, membandingkan data, dan mempertajam argumentasi. Namun, pembahasan KUA-PPAS APBD Banyuwangi 2027 pada Selasa, 11/08/2026, justru APBD belum diketok tapi sudah menghadirkan satu pemeran yang tidak tercantum dalam agenda.
Tabooo.id – Pemeran itu namanya pintu, Benda itu tidak punya hak suara. Ia tidak memiliki hak interupsi. Bahkan, pintu tidak pernah meminta ikut dalam perdebatan anggaran.
Namun, ketika suasana rapat memanas, anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra, Suwito, menendang pintu ruang rapat Padahal APBD belum diketok
Di tengah pembahasan anggaran sekitar triliunan rupiah, fasilitas ruangan justru ikut masuk cerita. APBD belum ketok. Pintunya sudah lebih dulu kena efisiensi.
Angka Triliunan, Suhu Politik Ikut Naik
Badan Anggaran DPRD Banyuwangi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas arah belanja untuk 2027. Persoalan transparansi kemudian menjadi salah satu titik panas.
DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan mempertanyakan angka dan kebijakan. Sementara itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan kemampuan fiskal serta prioritas belanja.
Perdebatan semakin tajam ketika muncul pernyataan yang mengarah pada dugaan pemerintah menyembunyikan angka anggaran.
Plt Kepala Bapenda Banyuwangi Syamsudin langsung membantah anggapan tersebut.
“Saya dari tadi mikir, Pak Michael menyinggung katanya kita bohong. Saya bingung, saya bohong siapa?” ujar Syamsudin.
Syamsudin kemudian menegaskan bahwa pemerintah membuka angka anggaran.
“Jujur, kami tidak ngumpetin angka sama sekali. Saya buka blak, jenengan bisa cermati,” tegasnya.
Pembahasan lantas bergeser ke posisi BLUD rumah sakit. Syamsudin menjelaskan bahwa BLUD tidak memiliki kewajiban menyumbang APBD.
“Tidak ada keharusan BLUD itu menyumbang APBD. Mereka harus membesarkan dirinya sendiri,” katanya.
Pemerintah tetap dapat memberikan dukungan melalui APBD jika kebutuhan sudah mendesak.
“Kalau bisa diusulkan melalui DAK akan kita usulkan. Tapi kalau sudah kepepet harus support di APBD,” jelas Syamsudin.
Rancangan belanja daerah juga turun dari sekitar Rp2,2 triliun pada 2026 menjadi kisaran Rp2 triliun pada 2027.
Meski ruang fiskal menyempit, Syamsudin menegaskan pemerintah tidak akan merasionalisasi pegawai.
“Kalau mau merasionalisasi pegawai, enggak mungkin. Itu menyangkut hidup orang lain,” ucapnya.
Sampai titik tersebut, rapat masih mengikuti logika pembahasan anggaran. DPRD bertanya. Pemerintah menjawab. Kedua pihak dapat menguji angka melalui argumentasi.
Lalu, pintu mengambil giliran.
Dari APBD ke Pintu, Fokus Mendadak Berubah
Aksi menendang pintu membuat perhatian publik bergeser. Semula, masyarakat perlu memahami transparansi dan efisiensi anggaran. Setelah kejadian itu, sebuah pintu justru berpotensi menjadi pusat pembicaraan.
Ironinya cukup telak, Forum membahas triliunan rupiah. Namun, benda yang paling mudah mengundang perhatian justru fasilitas ruang rapat.
Padahal, anggota dewan memiliki banyak pilihan untuk menyampaikan keberatan. Mereka bisa melakukan interupsi. Mereka juga bisa meminta penjelasan atau menyampaikan sanggahan.
Ketika perbedaan belum menemukan titik temu, mekanisme kelembagaan tetap menyediakan ruang penyelesaian.
Tendangan pintu tentu tidak masuk dalam daftar tersebut. Karena itu, persoalannya bukan hanya soal fasilitas.
Aksi fisik juga berpotensi menggeser perhatian dari substansi menuju drama. Triliunan rupiah akhirnya kalah viral dari sebuah pintu.
Kritik Tetap Perlu, Kendali Juga Perlu
Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat. Tanpa kritik, fungsi pengawasan bisa berubah menjadi formalitas.
Sebaliknya, kritik tanpa kendali dapat mengganggu forum yang seharusnya menghasilkan keputusan.
Nilai anggaran yang besar juga menuntut tanggung jawab yang besar karena setiap angka membawa konsekuensi.
Belanja pegawai menyangkut kehidupan pekerja. Anggaran kesehatan berkaitan dengan pasien. Program pembangunan menyentuh warga yang menunggu manfaatnya.
Karena itu, pembahasan APBD tidak cukup hanya menghitung angka. Di balik setiap angka, ada manusia yang menunggu hasil keputusan.
Transparansi Jangan Berhenti pada Angka
Pemerintah perlu membuka data ketika DPRD mempertanyakannya. Namun, transparansi tidak cukup dengan menunjukkan dokumen.
Masyarakat perlu memahami alasan pemerintah mengubah anggaran. Mereka juga perlu mengetahui sektor yang menerima pengurangan belanja.
Program prioritas juga membutuhkan penjelasan. Begitu pula dampaknya terhadap pelayanan publik.
Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya melihat angka akhir. Mereka bisa memahami alasan pemerintah mengambil keputusan.
Di sisi lain, DPRD perlu menyampaikan dasar kritik secara terang. Pertanyaan akan semakin kuat ketika anggota dewan menyertakan data.
Sanggahan juga akan semakin bernilai ketika publik dapat memeriksa argumentasinya. Kalau datanya tersedia, kenapa pintu yang diajak berdebat?
Efisiensi Bukan Sekadar Memotong Angka
Penurunan rancangan belanja dari sekitar Rp2,2 triliun menjadi kisaran Rp2 triliun tentu membutuhkan penjelasan.
Istilah efisiensi tidak boleh berhenti sebagai kata yang terdengar bagus dalam dokumen anggaran. Setiap pengurangan membawa konsekuensi.
Pemerintah mungkin harus mengurangi program tertentu. Sebaliknya, sektor lain bisa menerima prioritas lebih besar.
Pelayanan publik tetap harus berjalan. Pernyataan Syamsudin mengenai pegawai menunjukkan sisi manusia dalam kebijakan tersebut.
“Kalau mau merasionalisasi pegawai, enggak mungkin. Itu menyangkut hidup orang lain.”
Kalimat tersebut mengingatkan bahwa pemerintah tidak sedang mengutak-atik angka kosong. Ada manusia di balik setiap pos anggaran.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan sasaran efisiensi secara terbuka. DPRD juga perlu menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran.
Anggaran boleh dipangkas tapi Akal sehat jangan.
Pintu Justru Paling Tenang
Sekilas, peristiwa tersebut hanya menunjukkan ketegangan dalam rapat. Namun, kita melihat ironi yang lebih besar.
Pintu tidak memahami politik. Ia tidak mengenal KUA-PPAS. Benda itu juga tidak tahu mengapa belanja daerah harus turun. Meski begitu, pintu ikut menerima konsekuensi dari perdebatan manusia.
Di sinilah satire bekerja. Benda mati tidak punya argumen. Tetapi setidaknya, ia tidak memperpanjang perdebatan.
Manusia memiliki data, jabatan, forum, serta mekanisme kelembagaan. Karena itu, pejabat publik juga perlu menunjukkan kemampuan mengendalikan emosi.
Pintu mungkin tidak mengerti politik. Setidaknya, pintu tahu kapan harus diam.
APBD Belum Diketok, Warga Menunggu Hasil, Bukan Drama
Bagi masyarakat Banyuwangi, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administratif. Keputusan tersebut menentukan prioritas belanja daerah.
Jika pemerintah mengurangi anggaran, warga berhak mengetahui alasannya. Bila efisiensi menyentuh program tertentu, masyarakat juga perlu memahami dampaknya.
Pada saat yang sama, DPRD harus menjalankan pengawasan secara kritis tanpa mengganggu etika forum. Pemerintah pun perlu menjawab pertanyaan dengan data yang jelas.
Dengan demikian, perdebatan dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi masyarakat. Sebab uang yang mereka bahas dalam rapat bukan milik pribadi pejabat tapi Itu uang publik.
Politik Tidak Harus Kalem, Tetapi Harus Terkendali
Rapat anggaran tidak perlu selalu sunyi. Perdebatan keras justru dapat menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berjalan.
Kritik tajam juga bisa membuka persoalan yang sebelumnya luput. Namun, argumentasi keras tidak membutuhkan tindakan fisik.
Kepala perlu tetap dingin ketika angka mulai panas. Tangan juga harus tetap tenang ketika perbedaan semakin tajam.
Pada akhirnya, keberanian politik bukan hanya soal berani mengkritik. Kemampuan menahan diri juga bagian dari keberanian.
Jangan Sampai Pintu Lebih Dewasa dari Politik
Pembahasan KUA-PPAS APBD Banyuwangi 2027 memiliki substansi yang jauh lebih penting daripada drama sebuah pintu.
DPRD perlu menguji transparansi disamping itu Pemerintah perlu menjelaskan efisiensi.
Kedua pihak harus membahas prioritas belanja. Dampak kebijakan terhadap masyarakat juga membutuhkan perhatian.
Semua kebutuhan tersebut membutuhkan argumentasi. Pemerintah dapat membuka data, DPRD dapat menguji angka, Kebijakan bisa mendapat kritik.
Kedua pihak juga dapat melanjutkan perdebatan melalui mekanisme rapat. Satu hal yang tidak perlu ikut berpolitik adalah pintu.
Pada 11/08/2026, APBD Banyuwangi belum ketok. Namun, sebuah pintu sudah lebih dulu menerima “efisiensi”.
Dari seluruh angka yang muncul dalam rapat tersebut, benda mati itu justru menjadi simbol yang paling mudah dipahami.
Yang dibahas triliunan. Yang viral malah pintu. Maka pertanyaannya sederhana:Yang perlu diperbaiki cuma pintunya, atau cara kita berpolitik?. @teguh
