Ruang rapat DPRD Banyuwangi memanas pada Selasa, 11/08/2026. Banggar DPRD dan TAPD membahas KUA-PPAS APBD 2027 dengan tensi tinggi. Perdebatan transparansi anggaran bahkan memicu aksi emosional anggota DPRD Banyuwangi Fraksi Gerindra, Suwito, menendang pintu ruang rapat.
Tabooo.id – Namun, pintu itu bukan inti persoalan. Di balik ketegangan rapat DPRD Banyuwangi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting yaitu, Siapa yang dipercaya publik ketika angka anggaran berubah, tetapi kebutuhan warga terus berjalan?
Rapat DPRD Banyuwangi: Ketika Angka Mulai Menyusut
Anggaran pemerintah sering terlihat seperti deretan angka dalam tabel. Padahal, setiap angka memiliki konsekuensi.
Pemkab Banyuwangi memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sekitar Rp2,492 triliun. Untuk belanja, pemerintah daerah menyiapkan sekitar Rp2,468 triliun.
Nilai tersebut menunjukkan ruang fiskal yang lebih sempit dibanding tahun sebelumnya.
Pada 08/07/2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Pemkab juga menargetkan PAD naik dari sekitar Rp800,8 miliar menjadi Rp898,8 miliar. Namun, pendapatan transfer menghadapi tekanan.
Situasi itu memaksa pemerintah memilih dengan lebih hati-hati. Sementara kebutuhan warga tidak ikut mengecil.
Jalan tetap membutuhkan perbaikan. Rumah sakit terus melayani pasien. Sekolah masih membutuhkan fasilitas.
Pegawai juga tetap harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, pembahasan KUA-PPAS tidak cukup berhenti pada nominal.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting yaitu, Program mana yang bertahan?, Pos mana yang harus berhemat? dan siapa yang akan merasakan konsekuensinya?
Transparansi Bukan Sekadar Membuka Angka
Saat rapat DPRD Banyuwangi ini terjadi Ketegangan dimana Banggar dan TAPD memperlihatkan benturan dua fungsi penting dalam pemerintahan daerah. Dan Rapat DPRD Banyuwangi ini sedang menjalankan pengawasan. Eksekutif menyusun sekaligus menjalankan kebijakan anggaran.
Perbedaan pandangan tentu wajar bahkan, pengawasan tanpa pertanyaan justru kehilangan fungsi. Masalah muncul ketika perbedaan argumentasi berubah menjadi saling curiga.
Dalam bahan rapat yang diberikan kepada redaksi, Plt Kepala Bapenda Banyuwangi Syamsudin membantah tudingan bahwa pemerintah menyembunyikan angka.
“Saya dari tadi mikir, Pak Michael menyinggung katanya kita bohong. Saya bingung, saya bohong siapa?”
Syamsudin kemudian menegaskan:
“Jujur, kami tidak ngumpetin angka sama sekali. Saya buka blak, jenengan bisa cermati.”
Pernyataan itu membawa kita pada satu persoalan mendasar. Transparansi bukan hanya soal data tersedia. Publik juga perlu memahami cara pemerintah membentuk angka tersebut.
DPRD dapat menguji asumsi anggaran. Pemerintah bisa menjelaskan dasar perhitungannya. Masyarakat kemudian mempunyai ruang untuk menilai.
Dengan mekanisme seperti itu, keterbukaan tidak berhenti sebagai prosedur administrasi. Ia berubah menjadi alat untuk membangun kepercayaan.
Efisiensi Bukan Lomba Memangkas
Tekanan fiskal memang mendorong pemerintah melakukan efisiensi. Namun, efisiensi tidak berarti memangkas anggaran sebanyak mungkin karena setiap keputusan membawa konsekuensi.
Pengurangan belanja tertentu mungkin menghemat uang dalam jangka pendek. Sebaliknya, kebijakan tersebut bisa menciptakan biaya sosial lebih besar jika menyentuh layanan dasar.
Karena itu, pemerintah perlu menghitung efek berantainya. Pengurangan belanja infrastruktur dapat memperlambat perbaikan fasilitas publik.
Dukungan kesehatan yang lebih kecil juga bisa menambah tekanan terhadap layanan rumah sakit.
Program sosial yang menyusut berpotensi mempersempit ruang perlindungan bagi kelompok rentan.
Di sisi lain, belanja pegawai menyentuh kehidupan banyak keluarga. Syamsudin menyinggung persoalan tersebut secara langsung.
“Kalau mau merasionalisasi pegawai, enggak mungkin. Itu menyangkut hidup orang lain.”
Kalimat itu membawa pembahasan keluar dari tabel. Di balik belanja pegawai, ada kebutuhan rumah tangga, Anak membutuhkan biaya pendidikan, Keluarga tetap membayar kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, efisiensi seharusnya menjawab dua pertanyaan sekaligus sperti berapa anggaran yang bisa dihemat? dan berapa kehidupan yang harus tetap dilindungi?
BLUD Rumah Sakit: Mandiri Sampai Batas Mana?
Perdebatan dalam rapat DPRD Bayuwangi kemudian menyentuh posisi BLUD rumah sakit.
Syamsudin menjelaskan:
“Tidak ada keharusan BLUD itu menyumbang APBD. Mereka harus membesarkan dirinya sendiri.”
Ia juga menerangkan bahwa pemerintah tetap dapat memberikan dukungan belanja modal dalam kondisi tertentu.
“Kalau bisa diusulkan melalui DAK akan kita usulkan. Tapi kalau sudah kepepet harus support di APBD.”
Pernyataan itu membuka persoalan lain. Seberapa jauh rumah sakit daerah harus membiayai dirinya sendiri?
BLUD memang membutuhkan tata kelola keuangan yang sehat. Namun, rumah sakit daerah membawa mandat pelayanan publik.
Pasien datang bukan sekadar sebagai konsumen. Mereka mencari pertolongan ketika kondisi kesehatan menuntut.
Karena itu, ukuran keberhasilan rumah sakit tidak cukup menggunakan pendapatan. Kualitas layanan juga harus masuk perhitungan.
Begitu pula akses masyarakat, ketersediaan tenaga kesehatan, obat, fasilitas, serta kemampuan melayani kelompok yang membutuhkan.
Dengan kata lain, rumah sakit daerah perlu sehat secara keuangan tanpa kehilangan fungsi sosialnya. Neraca boleh sehat. Pelayanan juga harus tetap hidup.
Saat Anggaran Menyentuh Kehidupan Warga
Bagi sebagian masyarakat, angka triliunan terasa jauh. Padahal, keputusan fiskal bergerak sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Warga mungkin tidak membaca dokumen KUA-PPAS. Namun, mereka merasakan hasilnya ketika jalan rusak menunggu perbaikan.
Pasien juga tidak harus memahami struktur APBD untuk merasakan kualitas layanan rumah sakit.
Orang tua pun tidak perlu mengikuti rapat anggaran setiap hari untuk mengetahui apakah fasilitas sekolah bekerja dengan baik.
Di titik ini, angka berubah menjadi pengalaman. Keputusan fiskal akhirnya menemukan bentuknya dalam kehidupan warga.
Karena itu, penurunan anggaran tidak otomatis berarti buruk. Efisiensi bisa menjadi keputusan sehat jika pemerintah memangkas pemborosan tanpa merusak layanan dasar.
Sebaliknya, penghematan menjadi masalah ketika kebutuhan publik ikut tertekan. Masyarakat berhak mengetahui prioritas tersebut.
Rapat DPRD Banyuwangi juga harus mengetahui Program apa yang mendapat perlindungan?, Pos mana yang mengalami pengurangan?, Mengapa pemerintah memilih keputusan tersebut?
Pertanyaan itu bukan bentuk permusuhan. Justru, pertanyaan publik merupakan bagian dari pengawasan demokratis.
Rapat DPRD Banyuwangi Kritik Boleh Keras, Etika Jangan Hilang
Demokrasi membutuhkan perdebatan. Rapat DPRD Banyuwangi tidak harus selalu sepakat dengan pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan justru membutuhkan keberanian untuk mempertanyakan kebijakan.
Namun, kritik membutuhkan argumentasi. Jika aksi menendang pintu sebagaimana disebut dalam bahan awal benar terjadi, tindakan tersebut tetap tidak tepat.
Forum DPRD memiliki mekanisme untuk menyampaikan keberatan. Anggota dewan dapat melakukan interupsi. Mereka juga bisa meminta penjelasan atau mengajukan sanggahan berbasis data.
Mekanisme politik pun tersedia untuk menyelesaikan perbedaan. Menendang pintu tidak membuat angka menjadi lebih jelas. Sebaliknya, ledakan emosi dapat menggeser perhatian publik.
Pembahasan yang semestinya mengupas uang rakyat berubah menjadi tontonan tentang perilaku pejabat. Pada akhirnya, publik bisa kehilangan fokus terhadap persoalan utama.
Yang Diperebutkan Bukan Cuma Angka
Di sinilah lapisan yang lebih dalam muncul. Konflik tersebut bukan cuma tentang Rp2 triliun atau Rp2,4 triliun.
Persoalannya juga bukan sekadar DPRD berhadapan dengan Pemkab. Yang sedang diperebutkan sebenarnya adalah kepercayaan.
DPRD perlu membuktikan bahwa pengawasan mereka lahir dari data. Pemkab juga harus menunjukkan bahwa efisiensi lahir dari perhitungan yang jelas.
Publik berada di antara keduanya mereka membutuhkan informasi yang bisa diuji, bukan sekadar pernyataan.
Karena itu, pemerintah perlu membuka data dengan bahasa yang mudah dipahami. DPRD harus menguji angka melalui argumentasi yang jelas.
Media perlu mengawal proses tersebut karena masyarakat pun memiliki hak untuk bertanya.
Demokrasi tidak membutuhkan semua pihak selalu sepakat. Demokrasi membutuhkan semua pihak bersedia diuji.
Kepercayaan Tidak Ada di Tabel APBD
Ada satu hal yang tidak pernah muncul dalam dokumen anggaran yang namanya kepercayaan. Pemerintah tidak bisa menganggarkan kepercayaan.
DPRD juga tidak dapat membelinya melalui pernyataan politik. Kepercayaan tumbuh dari proses yang terbuka.
Penjelasan pemerintah memberi publik dasar untuk menilai. Pengawasan DPRD memberi masyarakat ruang untuk melihat apakah kebijakan berjalan sesuai alasan.
Sebaliknya, tudingan tanpa data atau ledakan emosi dapat mengikis keyakinan publik. Di titik itulah persoalan anggaran berubah menjadi persoalan demokrasi.
Jangan Sampai yang Dipangkas Justru Kepercayaan
KUA-PPAS 2027 Banyuwangi bukan sekadar dokumen administratif. Di dalamnya terdapat pilihan, prioritas, dan konsekuensi.
Semua keputusan tersebut pada akhirnya menyentuh kehidupan masyarakat.Karena itu, publik tidak hanya membutuhkan angka akhir.
Mereka membutuhkan alasan di balik angka tersebut. DPRD harus menjelaskan dasar pengawasannya.
Pemkab perlu menjelaskan alasan setiap efisiensi. Kedua pihak juga harus membuka ruang bagi publik untuk menguji.
Perbedaan pendapat bukan masalah tapi Justru, perbedaan bisa memperkuat demokrasi jika semua pihak menggunakan data dan menjaga etika.
Anggaran boleh turun karena ruang fiskal menyempit. Prioritas boleh berubah ketika kebutuhan daerah bergeser. Namun, jangan sampai proses itu memangkas kepercayaan publik.
Sebab ketika angka sudah disepakati tetapi rakyat tidak lagi percaya, kemenangan administratif kehilangan makna.
Menendang pintu tidak membuka transparansi. Data yang terbuka, argumentasi yang jernih, dan keberanian untuk diuji publiklah yang membuka jalan.
Yang perlu dibuka dalam rapat anggaran bukan cuma pintu. Publik juga berhak melihat bagaimana uang mereka dihitung, dipilih, dan dipertanggungjawabkan. @teguh
