Tabooo.id: Talk – Coba jujur sebentar. Kapan terakhir kali kamu baca berita sampai habis, bukan cuma judulnya? Atau lebih parah, kapan terakhir kali kamu share sesuatu karena kelihatannya “ramai”, bukan karena kamu yakin itu benar?
Tenang, kamu nggak sendirian. Di Hari Pers Nasional, 9 Februari 2026 ini, kita justru merayakan profesi yang lagi berada di tengah badai jurnalisme, di era ketika hoaks tampil lebih menarik daripada fakta, dan propaganda datang dengan desain estetik plus caption meyakinkan.
Ironis? Banget.
Lebih dari setengah dekade lalu, peneliti Universitas Oxford sudah kasih peringatan. Mereka menemukan pasukan siber dan propaganda komputasi beroperasi di lebih dari 80 negara. Bukan kerjaan iseng. Ini industri. Terorganisasi. Dibiayai. Dan cuannya bisa puluhan juta dolar. Disinformasi bukan lagi gangguan kecil, tapi mesin politik dan ekonomi yang serius.
Dan ya, Indonesia ada di dalam peta itu.
Fakta dan Manipulasi Duduk di Meja yang Sama
Di ruang digital Indonesia hari ini, fakta dan manipulasi sering duduk di meja yang sama tanpa name tag. Keduanya sama-sama viral. Sama-sama emosional. Sama-sama dibungkus narasi “demi kepentingan publik”.
Penelitian terbaru menunjukkan, Indonesia juga punya industri disinformasi sendiri. Pasukan siber bekerja rapi, terencana, dan bayaran. Mereka tidak selalu pakai akun anonim norak. Banyak yang tampil “intelek”, kelihatan kritis, bahkan mengaku peduli demokrasi.
Yang bikin kaget, latar belakang mereka bukan cuma buzzer karbitan. Ada jurnalis, aktivis, akademisi, bahkan aparatur negara. Pendidikan mereka tinggi. Artinya, masalahnya bukan sekadar literasi rendah. Masalahnya ada pada pilihan etika.
Di titik ini, kita harus jujur: disinformasi bekerja karena ia memahami emosi publik lebih baik daripada jurnalisme.
Media Arus Utama Kadang Ikut Terseret
Ini bagian yang agak nggak nyaman dibahas, tapi perlu. Pasukan siber tidak selalu berhadapan langsung dengan media arus utama. Kadang, media justru ikut memperkuat narasi mereka.
Konten viral hasil kerja pasukan siber sering dianggap sebagai “suara publik” yang layak diliput. Media datang dengan niat mengoreksi, memverifikasi, atau meluruskan. Tapi propaganda sudah menang satu langkah lebih dulu.
Karena kebohongan yang diulang-ulang, apalagi dikemas emosional, akan lebih cepat melekat di kepala publik daripada klarifikasi yang datang belakangan. Verifikasi kalah cepat dari viral. Logika kalah oleh algoritma.
Dan di situlah jurnalisme sering terjebak ikut lomba kecepatan di lintasan yang memang dirancang untuk kebohongan.
Tapi Bukankah Media Juga Harus Relevan?
Argumen lawan tentu ada. Media hidup dari perhatian publik. Kalau tidak mengangkat isu viral, media dianggap ketinggalan. Kalau tidak masuk percakapan digital, media dianggap elitis.
Argumen ini valid. Tapi ada bedanya antara relevan dan reaktif. Ada selisih tipis antara membaca realitas publik dan tunduk pada skenario pasukan siber.
Jurnalisme tidak wajib memunggungi media sosial. Tapi jurnalisme juga tidak boleh kehilangan otonomi hanya demi klik.
Kembali ke Jurnalisme yang Niatnya Jelas
Di Hari Pers Nasional ini, mungkin kita perlu berhenti sebentar dan bertanya pers mau ke mana?
Jurnalisme berkualitas tidak harus selalu paling cepat. Ia harus paling jernih. Ia tidak harus selalu mengikuti tren. Ia justru perlu mengungkap isu yang sengaja ditutupi tren.
Liputan investigatif, jurnalisme data, laporan kebijakan yang menunjukkan dampak nyata bagi warga semua itu memang tidak selalu viral. Tapi justru di situlah nilai pers bekerja.
Ketika media menghindari bingkai propaganda, menambahkan konteks, menjelaskan proses peliputan, dan berani mengambil sudut pandang berbeda, ruang gerak industri disinformasi menyempit.
Dan kepercayaan publik yang hari ini compang-camping pelan-pelan bisa kembali.
Pers, Publik, dan Pilihan Kita
Disinformasi tumbuh bukan cuma karena algoritma. Ia tumbuh karena krisis kepercayaan. Karena publik lelah, marah, dan sinis. Karena informasi terasa sebagai alat, bukan lagi layanan.
Di titik ini, pers punya pilihan. Ikut arus atau jadi jangkar. Ikut memproduksi kebisingan atau membantu publik bernapas.
Hari Pers Nasional seharusnya bukan sekadar seremoni. Ia mestinya jadi momen refleksi apakah media hari ini masih berdiri di sisi publik, atau sudah terlalu nyaman bermain di wilayah abu-abu?
Karena demokrasi butuh ruang publik yang rasional. Dan ruang itu tidak akan bertahan tanpa jurnalisme yang berani jujur bahkan ketika kejujuran tidak sedang viral.
Lalu, kamu di kubu mana? Pembaca yang cuma scroll, atau warga yang ikut menjaga ruang publik tetap waras? @dimas
