Tabooo.id: Global – Sebanyak 2.277 warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat sindikat penipuan daring mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh untuk meminta kepulangan. Laporan masuk ke KBRI antara 16-24 Januari 2026.
“Sejak 16 hingga 24 Januari pukul 23.59, KBRI mencatat 2.277 WNI melapor untuk meminta kepulangan,” ujar Kemenlu, Minggu (25/1/2026). Lonjakan ini muncul saat Pemerintah Kamboja menjalankan operasi besar memberantas kejahatan daring lintas negara.
Operasi membuat sindikat membubarkan diri. Para pekerja melarikan diri dan mencari perlindungan ke perwakilan negara masing-masing, termasuk KBRI Indonesia. Pada 24 Januari, KBRI menerima 122 laporan, menurun dari hari-hari sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 laporan per hari.
Koordinasi dan Pendataan WNI
KBRI Phnom Penh bekerja sama dengan kementerian terkait di Indonesia dan otoritas Kamboja untuk mempercepat pendataan, asesmen kasus, dan pemulangan WNI. Tim Kemenlu serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI sudah berada di Phnom Penh sejak 24 Januari, membantu penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI tanpa dokumen.
Sebagian WNI tinggal mandiri di guest house dengan pengawasan KBRI. WNI yang membutuhkan penampungan ditempatkan di fasilitas sementara hasil koordinasi dengan Pemerintah Kamboja.
“Fasilitas ini menjaga keamanan WNI sekaligus mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen,” tambahnya.
Status WNI: Scammer atau Korban?
Ketegangan muncul soal status WNI yang terlibat. Ketua OJK Mahendra Siregar menegaskan, mereka bukan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Mereka scammer, bukan korban. Perbuatan mereka bagian dari operasi penipuan daring yang terorganisasi,” tegas Mahendra.
Anggota Komisi XIII DPR PKB, Mafirion, mengingatkan pemerintah agar tidak menyamaratakan seluruh WNI. Sebagian direkrut melalui penipuan, dipaksa bekerja, disekap, dan hak-haknya dirampas. Mafirion menekankan pentingnya memisahkan korban dan pelaku, serta menegakkan hukum secara adil sesuai UU TPPO, UU ITE, dan UU TPPU.
Diplomasi dan Penegakan Hukum
Mafirion mendorong pembentukan Satuan Tugas Terpadu Berbasis HAM untuk asesmen individual WNI dan menekan Kamboja agar kamp penipuan daring dibongkar. Negara juga harus menindak agen ilegal dan perekrut domestik sebagai pintu awal kejahatan.
“Prinsip HAM tidak boleh menjadi dalih pembiaran. Negara harus hadir tegas, adil, melindungi korban, menghukum pelaku, dan memutus rantai kejahatan sampai ke akarnya,” ujarnya, menekankan kewajiban Indonesia pada protokol internasional, termasuk Palermo Protocol dan ICCPR.
Dampak bagi Masyarakat dan Negara
Kasus ini berdampak langsung pada masyarakat lokal dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Kegagalan menindak WNI scammer membuka celah eksploitasi dan merusak kepercayaan publik, baik domestik maupun global.
Kepulangan ribuan WNI bukan sekadar drama kemanusiaan. Kasus ini menyoroti kompleksitas antara hak individu, penegakan hukum, dan kewajiban negara di ranah transnasional. Menyelamatkan warga dari luar negeri ternyata tidak selalu sama dengan menjaga martabat bangsa. @dimas
