Tabooo.id: Talk – Pernah nggak sih kamu merasa hukum di negeri ini seperti pisau dapur yang punya agenda sendiri? Saat dipakai memotong bawang alias rakyat biasa pisau itu mendadak tajam luar biasa. Namun saat harus memotong daging beku alias pejabat atau orang berduit ketajamannya hilang. Ungkapan “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” pun menempel di kepala kita seperti wallpaper yang tidak bisa dicopot.
Tapi muncul pertanyaan penting: ini cuma perasaan kolektif, atau hukum kita memang sedang bermasalah?
Bayangkan kita sedang nongkrong santai di kafe, minum es kopi susu, dan ngobrol soal hal yang sebenarnya berat tapi tetap bisa dibahas dengan kepala dingin. Yuk, kita kulik satu per satu.
Pisau Hukum yang Seolah Punya Arah
Coba perhatikan kasus kecil yang melibatkan rakyat biasa. Pelanggaran lalu lintas, kesalahan unggah konten, atau perkara ringan lainnya sering diproses dengan kecepatan tinggi. Aparat langsung bergerak, seolah negara sedang mengejar deadline.
Namun begitu kasus menyentuh pejabat, pengusaha besar, atau orang yang punya privilege, ritmenya berubah total. Banyak institusi mendadak butuh waktu untuk kajian, verifikasi, koordinasi, dan harmonisasi. Bahkan, beberapa kasus tiba-tiba lenyap tanpa jejak.
Masyarakat bukan anti hukum mereka hanya peka pada ketidakkonsistenan itu. Dari sinilah rasa tidak percaya tumbuh.
Akhirnya, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari,
“Ini hukum atau layanan prioritas untuk kalangan tertentu?”
Rakyat Diproses Cepat, Pejabat Melambat: Kok Bisa?
Pejabat sering memberi penjelasan klasik: kasus besar rumit, perlu investigasi mendalam, atau melibatkan institusi strategis sehingga prosesnya panjang. Secara teori, alasan itu masuk akal.
Tetapi kenyataan di lapangan sering menunjukkan cerita berbeda. Kita berkali-kali melihat kasus besar menguap tanpa perkembangan. Beberapa orang tampak punya “jalur bebas hambatan”. Meski tidak semua kasus kelas atas demikian, jumlahnya cukup banyak untuk membuat pepatah tadi tetap hidup bertahun-tahun.
Yang membuat masyarakat geram bukan hasil akhirnya, melainkan ketidakjelasan prosesnya.
Mereka cuma ingin keadilan sederhana kalau salah, ya diproses kalau benar, ya dibebaskan. Ketimpangan perlakuan itulah yang membuat kepala panas.
Alasan-Alasan Lama yang Semakin Sulit Diterima
Aparat hukum kerap berargumen bahwa pelaku kelas atas punya akses ke pengacara top, jaringan luas, dan teknik menyembunyikan fakta. Karena itu, penyidik harus bekerja hati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat memang melihat sejumlah pejabat, artis, pengusaha, bahkan jenderal ikut terseret kasus hukum. Hal itu menunjukkan sistem masih memiliki taring.
Namun, harapan itu sering kalah oleh kasus lain yang menunjukkan taring tersebut bisa rontok sewaktu-waktu.
Akibatnya, publik makin skeptis. Mereka terlalu sering menyaksikan drama hukum dengan plot twist yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala.
Keadilan Ideal vs Keadilan Realitas
Secara teori, hukum bekerja seperti pedang yang tegak, netral, dan objektif. Tetapi dalam realitas, pedang itu kadang menoleh terlebih dahulu sebelum menebas. Ia seolah memeriksa siapa yang berdiri di depannya, lalu memutuskan seberapa tajam ia perlu bekerja.
Kritik publik muncul bukan karena masyarakat baper. Mereka hanya melihat pola yang terus berulang hingga membentuk memori kolektif. Mereka menuntut keadilan yang sederhana dan masuk akal salah diproses, benar dilindungi tanpa memandang jabatan, koneksi, atau ketebalan dompet.
Ketika hukum tidak konsisten, wajar jika publik merasa hukum sedang “memilih target”.
Refleksi Tabooo: Kita Bukan Anti Hukum, Kita Anti Ketimpangan
Jujur saja, masyarakat tidak membenci lembaga hukum. Yang mereka tolak adalah perlakuan yang timpang. Mereka jengkel ketika hukum terasa seperti toko retail yang memberi harga berbeda untuk pelanggan berbeda. Mereka juga lelah mendengar pidato soal keadilan yang terdengar lantang, tetapi implementasinya lunglai.
Indonesia membutuhkan hukum yang transparan, cepat, akuntabel, dan yang paling penting berani menghadapi kekuasaan. Hukum harus berlaku sama pada semua orang. Tidak boleh lunak pada pejabat tetapi keras pada rakyat kecil.
Jika hukum hanya tajam untuk yang lemah, itu bukan hukum. Itu bullying yang dilembagakan.
Kamu di Kubu Mana?
Nah, sekarang waktunya kamu menentukan posisi.
Apakah kamu percaya hukum sebenarnya adil, hanya kadang tersandung?
Atau kamu yakin pepatah “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” masih relevan dan perlu terus diteriakkan sebagai kritik?
Perdebatan soal keadilan memang tidak pernah selesai. Tetapi justru karena itulah pembahasan seperti ini harus terus hidup.
Jadi… kamu ada di kubu yang mana? @dimas
