Perang paradigma Pada Reformasi 1998 tidak berhenti ketika Soeharto turun dari kursi kekuasaan. Ia terus hidup dalam benturan antara stabilitas dan kebebasan, antara nostalgia ketertiban dan tuntutan demokrasi yang belum selesai. Sebab, perlawanan mungkin tidur, tetapi ketika ketidakadilan terus menumpuk, ia akan perlahan-lahan bangkit.
Tabooo.id – Reformasi 1998 sering muncul sebagai simbol titik balik besar. Soeharto turun, Orde Baru berakhir, demokrasi membuka ruang baru, partai politik tumbuh, pers bergerak lebih bebas, dan rakyat kembali menemukan suara politiknya.
Namun, pertanyaan penting tetap menggantung: apakah Reformasi benar-benar mengubah cara negara bekerja? Atau, jangan-jangan, Indonesia hanya berpindah dari satu bentuk kekuasaan ke bentuk lain yang lebih rapi?
Dengan memakai cara berpikir Thomas S. Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, Reformasi 1998 bisa kita pahami sebagai pergeseran paradigma. Dalam sains, paradigma lama runtuh ketika gagal menjelaskan kenyataan. Dalam politik, Orde Baru runtuh ketika janji stabilitas dan pembangunan tak lagi sanggup menjawab hidup rakyat yang makin sulit.
Orde Baru dan Bahasa Kekuasaannya
Selama puluhan tahun, Orde Baru dibangun atas satu narasi utama: stabilitas.
Lewat bahasa itu, negara meminta rakyat percaya bahwa ketertiban politik lebih penting daripada kebebasan. Penguasa menempatkan kritik sebagai gangguan. Aparat menekan oposisi. Militer masuk terlalu jauh ke ruang sipil. Pemilu memang berjalan, tetapi kekuasaan nyaris tak pernah benar-benar berganti.
Sementara itu, pemerintah membungkus semua kontrol tersebut dengan narasi pembangunan.
Jalan bertambah. Ekonomi tumbuh. Negara tampak tertib. Namun, di balik wajah rapi itu, masalah terus menumpuk: korupsi, kolusi, nepotisme, represi politik, ketimpangan sosial, dan ketergantungan ekonomi yang rapuh.
Karena itu, paradigma Orde Baru terlihat kuat bukan karena ia sehat, melainkan karena ia mahir mengontrol suara. Kadang, negara tampak stabil hanya karena rakyat terlalu takut untuk bicara.
Anomali yang Membuat Sistem Runtuh
Dalam teori Kuhn, anomali muncul ketika kenyataan tak lagi cocok dengan teori lama. Dalam konteks Reformasi, anomali itu hadir melalui krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kepercayaan.
Krisis moneter 1997–1998 menghantam Indonesia dengan keras. Inflasi melonjak sekitar 77,6 persen. PDB turun sekitar 14 persen. Rupiah ambruk. Bank-bank bermasalah. Harga kebutuhan pokok naik. PHK massal menghantam banyak keluarga.
Akibatnya, rakyat mulai mengajukan pertanyaan yang dulu jarang keluar dari ruang publik: stabilitas ini sebenarnya untuk siapa?
Masalahnya, krisis itu tidak berhenti di ekonomi.
Pemilu 1997 memunculkan kecurigaan manipulasi. KKN makin sulit negara sembunyikan. Kebebasan politik makin sempit. Ketegangan sosial meledak. Pada titik itu, negara tidak lagi tampak sebagai pelindung. Ia justru terlihat seperti sistem yang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Dengan begitu, Orde Baru kehilangan modal paling penting dalam politik: kepercayaan publik.
Mei 1998: Runtuhnya Paradigma Lama
Puncak krisis datang pada Mei 1998.
Demonstrasi mahasiswa membesar. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 menewaskan empat mahasiswa. Setelah itu, kerusuhan 13–15 Mei mengguncang Jakarta dan beberapa kota lain. Massa bergerak, ekonomi lumpuh, dan negara kehilangan kendali atas situasi.
Lalu, pada 18 Mei 1998, pimpinan DPR/MPR mulai menyerukan agar Soeharto mundur. Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. Tiga hari kemudian, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri. BJ Habibie kemudian naik menjadi presiden.
Momen itulah yang dikenal dalam sejarah indonesia dengan istilah Reformasi.
Namun, Reformasi bukan sekadar cerita tentang satu presiden yang turun. Lebih dari itu, Reformasi menandai saat ketika bahasa lama kekuasaan kehilangan daya magisnya.
Stabilitas tak lagi cukup. Pembangunan tak lagi mampu menutup luka. Ketertiban tak lagi bisa membungkam tuntutan kebebasan.
Revolusi Paradigma Politik Melalui Reformasi
Jika kita memakai kacamata Kuhn, Reformasi mirip revolusi ilmiah.
Paradigma lama gagal. Anomali menumpuk. Krisis pecah. Setelah itu, masyarakat mencari paradigma baru.
Sejak 1998, Indonesia mulai memakai bahasa politik yang berbeda: demokrasi, multipartai, kebebasan pers, supremasi hukum, hak asasi manusia, pemilu bebas, dan pembatasan kekuasaan.
Selain itu, negara mengubah konstitusi melalui amendemen UUD 1945. Pers memperoleh ruang yang lebih luas. Partai politik bermunculan. Pemilu tidak lagi berjalan sebagai ritual kemenangan tunggal. Rakyat pun mendapat kesempatan lebih besar untuk ikut menentukan arah negara.
Secara formal, perubahan ini sangat besar.
Meski begitu, Talk kali ini perlu jujur: perubahan formal belum tentu mengubah mental kekuasaan.
Paradigma Baru Belum Sepenuhnya Stabil
Setelah Orde Baru runtuh, demokrasi Indonesia tidak otomatis matang.
Korupsi masih hidup. Politik uang terus berjalan. Oposisi sering melemah. Partai politik tidak selalu menjadi saluran aspirasi rakyat. Bahkan, banyak elite lama justru bertahan dan belajar beradaptasi dengan sistem baru.
Memang, demokrasi memberi rakyat suara. Namun, para elite sering memperlakukan suara itu sebagai angka elektoral, bukan mandat moral.
Di sinilah paradoks Reformasi muncul. Indonesia berhasil keluar dari otoritarianisme lama, tetapi belum sepenuhnya bebas dari cara berpikir lama.
Dulu, kekuasaan memakai dalih stabilitas. Kini, kekuasaan bisa memakai dalih prosedur. Dulu, negara meminta rakyat diam demi pembangunan. Sekarang, elite kadang meminta rakyat sabar demi kompromi politik.
Kalimatnya berubah. Akan tetapi, logikanya kadang masih sama.
Benturan Bahasa: Stabilitas Melawan Kebebasan
Salah satu gagasan menarik dari Kuhn adalah inkomensurabilitas. Istilah ini menjelaskan situasi ketika dua paradigma sulit saling memahami karena memakai bahasa dan ukuran kebenaran yang berbeda.
Dalam konteks Reformasi, benturan itu masih terasa sampai hari ini.
Sebagian orang memandang Orde Baru sebagai masa stabil dan tertib. Sebaliknya, sebagian lain mengingatnya sebagai masa represi dan pembungkaman. Ada yang melihat Reformasi sebagai pintu kebebasan. Namun, ada pula yang menilainya sebagai era gaduh, mahal, dan penuh transaksi politik.
Satu kelompok bicara stabilitas. Kelompok lain bicara kebebasan.
Sebagian orang merindukan ketertiban. Sementara itu, sebagian lain takut kerinduan itu membuka jalan pulang bagi otoritarianisme.
Karena itu, pertanyaannya tidak sederhana: bisakah demokrasi bertahan jika rakyatnya sendiri belum sepakat tentang nilai yang harus mereka jaga?
Anomali Baru Sedang Menumpuk?
Reformasi mengajarkan satu hal: rezim tidak runtuh dalam semalam. Ia tumbang karena masalah lama terus menumpuk.
Krisis ekonomi, KKN, represi, ketimpangan, dan kebohongan politik tidak langsung menjatuhkan Orde Baru. Namun, semua itu perlahan menggerogoti legitimasi. Ketika krisis besar datang, fondasinya sudah rapuh.
Hari ini, kita perlu bertanya dengan jujur: apakah demokrasi kita juga sedang menumpuk anomali baru?
Korupsi yang terus berulang jelas menjadi anomali.
Politik uang yang orang anggap biasa juga menjadi anomali.
Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas memperlihatkan anomali lain.
Kecurigaan terhadap kritik publik pun menambah daftar panjang masalah.
Bahkan, demokrasi yang hanya ramai saat pemilu, lalu sepi ketika rakyat menuntut keadilan, juga menunjukkan anomali serius.
Bedanya, anomali hari ini tidak selalu datang dalam bentuk tank, larangan koran, atau pidato otoriter. Kadang, ia datang lewat buzzer, revisi undang-undang, transaksi elite, pelemahan oposisi, dan normalisasi politik uang.
Bentuknya lebih halus. Namun, bahayanya tetap nyata.
Reformasi Belum Selesai, Jangan Jadikan Mantra Kosong
Kalimat “Reformasi belum selesai” sering terdengar klise. Justru karena terlalu sering muncul, kita perlu mengembalikan maknanya.
Reformasi belum selesai tidak berarti kita harus terus hidup dalam nostalgia 1998. Selain itu, kalimat tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk selalu melempar masalah hari ini ke masa lalu.
Maknanya lebih sederhana sekaligus lebih berat: demokrasi harus terus diuji.
Apakah demokrasi benar-benar melindungi rakyat? Atau, ia hanya memberi panggung baru bagi elite?
Sebab, demokrasi bukan cuma kotak suara. Demokrasi juga menuntut keberanian publik untuk mengawasi kekuasaan. Ia memberi hak untuk bertanya tanpa takut mendapat cap musuh negara. Ia membuka ruang berbeda pendapat tanpa mengubah warga menjadi ancaman.
Kalau semua itu hilang, Reformasi hanya tinggal poster sejarah.
Matinya Rezim Tidak Berarti Matinya Watak Kekuasaan
Kita perlu membedakan dua hal: rezim dan watak kekuasaan.
Rezim Orde Baru memang jatuh pada 21 Mei 1998. Namun, watak kekuasaan yang ingin mengontrol, membungkam, dan mempertahankan diri bisa hidup dalam bentuk baru.
Watak itu bisa masuk ke partai. Ia bisa menyelinap ke parlemen. Ia bisa bekerja lewat birokrasi. Bahkan, ia bisa muncul di layar ponsel kita melalui propaganda digital.
Karena itu, publik tidak cukup hanya memperingati Reformasi. Publik harus mengawasinya.
Kita tidak bisa hanya bertanya, “Apa yang terjadi pada 1998?” Pertanyaan yang lebih penting justru begini: “Apa yang sedang terjadi sekarang?”
Apakah demokrasi kita makin dewasa, atau makin pintar menyamar?
Perlawanan Mungkin Tidur, tetapi Tak Pernah Mati
Reformasi 1998 bukan museum yang hanya kita kunjungi setiap Mei. Ia menjadi peringatan bahwa kekuasaan bisa runtuh ketika terlalu lama menolak mendengar.
Namun, Reformasi juga memberi pelajaran lain: mengganti rezim lebih mudah daripada mengganti kebiasaan politik.
Hari ini, tugas publik bukan sekadar mengenang mahasiswa yang turun ke jalan. Lebih jauh, publik harus menjaga agar anomali baru tidak kembali tumbuh menjadi krisis besar.
Sebab, demokrasi yang membusuk pelan-pelan bisa berakhir seperti paradigma lama: tampak kuat dari luar, tetapi keropos dari dalam.
Pada akhirnya, sejarah mengajarkan satu hal sederhana. Rakyat bisa lama diam. Perlawanan mungkin tidur. Tetapi ketika ketidakadilan terus menumpuk, ia akan perlahan-lahan bangkit kembali. @jery
