Perempuan-perempuan kiri Indonesia tidak pernah sekadar menuntut ruang bicara, mereka menantang cara negara, pasar, dan sejarah memperlakukan tubuh, kerja, tanah, serta hidup perempuan. Dari S.K. Trimurti, Gerwani, Dita Indah Sari, Eva Bande, sampai Nining Elitos, jejak mereka bergerak dari pena, pabrik, penjara, ladang, hingga jalanan aksi.
Tabooo.id – Perempuan-perempuan di kiri Indonesia tidak hanya bicara soal emansipasi, pendidikan, atau ruang domestik. Mereka bergerak ke wilayah yang lebih keras, dari buruh, tanah, kolonialisme, upah, penjara, negara, sampai tubuh perempuan.
Sebagian nama mereka menjadi simbol keberanian. Sebagian lain hancur lewat stigma turun menurun, bahkan setelah pelakunya berganti zaman.
Dan sampai hari ini, sejarah masih sering gugup ketika harus mengakui satu hal, perempuan kiri bukan gangguan dalam sejarah Indonesia. Mereka justru bagian dari sejarah yang terlalu lama terbungkam.
Kiri Itu Bukan Hantu, Tapi Cara Membaca Ketimpangan
Di Indonesia, kata “kiri” sering langsung menyalakan alarm.
Begitu mendengar kata “kiri”, banyak orang langsung membayangkan partai terlarang, trauma 1965, film propaganda negara, dan tuduhan ideologis yang kekuasaan selundupkan sampai ke ruang keluarga. Padahal spektrumnya jauh lebih luas. Kiri bisa berarti sosialisme, marxisme, komunisme, feminisme sosialis, gerakan buruh, perjuangan agraria, hingga aktivisme progresif yang membaca ketimpangan sebagai persoalan struktur, bukan sekadar nasib pribadi.
Di titik itu, perempuan kiri hadir dengan pertanyaan yang lebih tajam.
Kenapa perempuan miskin lebih sering menanggung kekerasan ekonomi?
Kenapa buruh perempuan bekerja panjang, tapi sistem tetap menilai tenaga mereka semurah mungkin?
Mengapa tanah rakyat bisa berpindah ke korporasi, sementara perempuan desa kehilangan air, pangan, dan ruang hidup?
Pertanyaan seperti itu membuat banyak orang tidak nyaman. Bukan karena salah. Tapi karena terlalu dekat dengan kenyataan.
Sejarah perempuan kiri Indonesia bergerak dari kritik terhadap feodalisme, perlawanan kolonial, pengorganisasian buruh, Gerwani, penghancuran 1965, sampai aktivisme agraria dan perburuhan kontemporer. Lintasan itu menunjukkan bahwa isu gender tidak pernah berdiri sendirian. Ia menempel pada kelas, tanah, kerja, negara, dan kekuasaan.
Kartini Tidak Selembut Cara Sejarah Mengingatnya
Poster dan seremoni membuat Kartini terasa aman.
Namun, kalau kita membaca pikirannya lebih jujur, kegelisahan Kartini tidak hanya berhenti pada akses sekolah bagi perempuan. Ia juga menggugat sistem feodal, hierarki kolonial, dan aturan hidup perempuan Jawa yang zamannya anggap normal.
Kiri di Indonesia memang tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari banyak sumber, di antaranya dari kritik terhadap kolonialisme, kesadaran kelas, perlawanan terhadap feodalisme, dan pengalaman perempuan yang melihat hidupnya terikat oleh aturan yang tidak pernah mereka sepakati.
H.R. Rasuna Said juga berdiri di jalur yang sama-sama berbahaya bagi kolonialisme. Ia memakai pidato sebagai senjata. Ia memperjuangkan hak politik perempuan dan melawan penjajahan dengan suara yang terlalu keras untuk zamannya. Pemerintah kolonial bahkan memenjarakannya karena pidato politiknya. Catatan resmi pendidikan daerah juga menempatkan Rasuna Said sebagai tokoh perempuan yang berani memperjuangkan emansipasi dan hak pribumi.
Jadi, sebelum gerakan perempuan kiri terorganisir, benihnya sudah ada.
Perempuan mulai bertanya.
Lalu pertanyaan itu membesar.
SK Trimurti: Pena, Penjara, dan Hak Buruh Perempuan
Ada satu nama yang sulit terhapus dari sejarah perempuan kiri Indonesia, yaitu S.K. Trimurti.
Surastri Karma Trimurti lahir di Boyolali pada 11 Mei 1912. Ia datang dari latar Jawa yang ketat, lalu tumbuh menjadi perempuan yang menolak tunduk pada kolonialisme, kapitalisme, dan ketimpangan sosial. Ia bergabung dengan Partindo pada 1933, belajar politik dari Soekarno, lalu mulai menulis di media pergerakan.
Tulisan-tulisannya tidak sekadar indah. Ia menyerang struktur.
Pena membawanya ke penjara. Pemerintah kolonial Belanda memenjarakan Trimurti lebih dari sekali. Salah satu bagian paling getir dalam hidupnya terjadi ketika ia melahirkan anak di dalam penjara. Tidak ada panggung. Tidak ada tepuk tangan. Hanya tubuh perempuan, jeruji, dan prinsip yang tidak mau tunduk.
Setelah Indonesia merdeka, Trimurti tidak berhenti sebagai simbol. Ia masuk ke politik perburuhan. Ia memimpin Partai Buruh Indonesia dan Barisan Buruh Wanita. Pada 1947 sampai 1948, ia menjabat Menteri Perburuhan. Di masa itu, UU Kerja No. 12 Tahun 1948 memuat perlindungan progresif bagi buruh, termasuk hak cuti haid, cuti melahirkan, dan perlindungan bagi buruh perempuan.
Hak yang hari ini masih sering perusahaan anggap sebagai beban, ternyata sudah menjadi medan perjuangan perempuan sejak awal republik.
Ironisnya, banyak orang masih membicarakan buruh perempuan seolah mereka baru belajar menuntut.
Padahal mereka sudah lama berdiri di depan.
Gerwani: Organisasi Perempuan yang Terlalu Besar untuk Dibiarkan Aman
Pada 4 Juni 1950, enam organisasi perempuan melebur menjadi Gerakan Wanita Sedar atau Gerwis di Semarang. Tokoh awalnya antara lain Tris Metty, Umi Sardjono, dan SK Trimurti. Pada Kongres II tahun 1954, Gerwis berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Perubahan itu bukan sekadar nama. Strateginya bergeser dari organisasi kader menjadi organisasi massa yang lebih luas.
Gerwani lalu tumbuh sangat besar.
Di sinilah Gerwani menjadi sulit terkategorikan secara sederhana.
Gerwani bukan cuma organisasi perempuan, tapi juga ruang pendidikan. Ia pun alat mobilisasi politik dan jaringan solidaritas.
Kala itu, Gerwani menjadi tempat perempuan desa, buruh, dan ibu rumah tangga masuk ke percakapan yang dulu menjadi monopoli elite laki-laki.
Dan itulah masalahnya.
Ketika perempuan bergerak dalam jumlah jutaan, membawa agenda kelas, tanah, pendidikan, dan tubuh, kekuasaan tidak lagi melihat mereka sebagai “kaum ibu”. Kekuasaan melihat ancaman.
Umi Sardjono dan Perempuan yang Mengorganisir dari Bawah
Nama Umi Sardjono jarang muncul dalam percakapan populer.
Padahal ia memegang posisi penting dalam Gerwani. Ia menjadi Sekretaris Jenderal dan menjaga kerja organisasi sampai masa kehancuran pasca-1965. Rekam jejaknya sebagai kurir politik bawah tanah pada masa pendudukan Jepang menunjukkan satu hal: aktivisme perempuan tidak selalu muncul sebagai pidato besar. Kadang ia bekerja lewat jalur sunyi, jaringan, pesan, dan keberanian yang tidak terdokumentasikan.
Gerakan seperti Gerwani tidak mungkin tumbuh hanya karena slogan. Ia membutuhkan orang-orang yang mengurus rapat, kaderisasi, logistik, pendidikan, dan hubungan cabang sampai desa.
Kerja seperti itu sering tak terlihat.
Namun, tanpa kerja seperti itu, gerakan hanya menjadi poster.
Umi Sardjono mewakili jenis aktivis yang tidak butuh selalu menjadi ikon, tapi membuat organisasi bisa bernapas. Dan sejarah kita terlalu sering lebih suka mengenang wajah daripada kerja.
Salawati Daud: Walikota Perempuan Pertama
Salawati Daud lahir di Sangihe pada 1909. Ia bukan tokoh yang mudah untuk masuk ke bingkai “perempuan baik-baik” versi negara.
Bayangkan konteksnya.
Indonesia baru selesai melewati revolusi. Negara masih rapuh. Kekerasan bersenjata belum benar-benar reda. Di tengah situasi itu, seorang perempuan memimpin kota, bernegosiasi dengan sisa-sisa gejolak, lalu masuk ke parlemen sebagai wakil PKI setelah Pemilu 1955.
Salawati juga menjadi Wakil Ketua DPP Gerwani. Ia membawa perspektif perempuan luar Jawa ke arena nasional.
Namun, siapa yang hari ini benar-benar membicarakan Salawati Daud?
Tidak banyak.
Karena sejarah resmi lebih nyaman dengan perempuan manis yang bisa menjadi simbol moral. Salawati terlalu politis. Terlalu kiri. Terlalu sulit dipermanis.
1965: Saat Perempuan Kiri Dihancurkan Lewat Tubuh dan Moralitas
Setelah 1965, negara tidak hanya membubarkan Gerwani. Ia menghancurkannya lewat kekerasan, penangkapan massal, pengucilan sosial, dan stigma seksual yang bertahan lama.
Narasi Orde Baru menuduh anggota Gerwani menari telanjang dan menyiksa para jenderal di Lubang Buaya. Tuduhan itu menempel kuat dalam memori publik. Ia masuk ke film, buku pelajaran, obrolan keluarga, dan ketakutan sosial.
Masalahnya, riset sejarah menunjukkan banyak bagian dari tuduhan itu tidak berdiri di atas bukti medis. Cakra Wikara Indonesia merangkum riset Saskia Wieringa yang membantah narasi seksual dalam propaganda anti-Gerwani. Hasil visum terhadap jenazah para jenderal juga tidak mendukung cerita mutilasi seksual seperti versi resmi Orde Baru.
Di sini, penghancuran Gerwani tidak hanya memakai senjata.
Ia memakai rasa jijik.
Ia memakai moralitas.
Ia menyerang perempuan lewat tubuhnya.
Ketika negara ingin membunuh legitimasi perempuan politik, ia tidak cukup menyebut mereka lawan. Ia membuat mereka tampak cabul, kejam, tidak bermoral, dan bukan perempuan “sejati”.
Stigma itu lebih tahan lama daripada penjara.
Karena setelah orang keluar dari tahanan, label masih mengikuti sampai dapur, keluarga, kampung, dan makam.
Setelah Gerwani Hancur, Negara Menciptakan Perempuan yang Lebih Jinak
Penghancuran Gerwani membuat sejarah gerakan perempuan Indonesia patah.
Setelah 1965, negara Orde Baru membentuk ulang gambaran perempuan ideal. Perempuan yang baik adalah istri pendamping suami, ibu pengurus rumah, anggota organisasi resmi, dan pengelola harmoni keluarga. Organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK kemudian menjadi wajah “perempuan pembangunan” yang jauh dari semangat politik radikal Gerwani.
Perempuan boleh aktif. Asal tidak menggugat negara.
Boleh hadir di ruang publik. Asal tetap membawa citra ibu yang patuh.
Boleh bekerja. Asal tidak membongkar relasi kuasa.
Bagian paling licin dari represi Orde Baru bukan hanya larangan. Ia mengubah imajinasi. Ia membuat masyarakat percaya bahwa perempuan politis adalah bahaya, sementara perempuan patuh adalah kodrat.
Dan orang mulai terbiasa.
Dita Indah Sari: Buruh, Mahasiswa, dan Penjara Orde Baru
Dita lahir di Medan pada 30 Desember 1972. Ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu memilih jalan yang tidak nyaman, yakni mengorganisir buruh pabrik di Tangerang dan Jawa Timur. Ia mendirikan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia dan memimpin Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia.
Ia juga terlibat dalam Partai Rakyat Demokratik, organisasi yang Orde Baru tuduh sebagai “PKI Baru”. Pada 1996, pengadilan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Dita setelah ia memimpin demonstrasi buruh besar di Surabaya.
Amnesty International kemudian menetapkannya sebagai Prisoner of Conscience karena negara memenjarakannya atas keyakinan politik dan perjuangannya membela hak buruh.
Dita membuktikan satu hal: setelah Gerwani dihancurkan, perempuan kiri tidak benar-benar hilang.
Mereka hanya berganti medan.
Mereka bergeser dari organisasi massa perempuan ke pabrik.
Rapat desa berubah menjadi demonstrasi buruh.
Stigma lama juga menemukan bentuk baru lewat tuduhan subversif.
Rezim boleh mengganti bahasa. Tapi ketakutannya tetap sama: perempuan yang bisa mengorganisir kelas pekerja.
Eva Bande: Ketika Kiri Pulang ke Tanah
Di era kontemporer, aktivisme kiri perempuan tidak selalu muncul lewat partai. Ia sering muncul lewat konflik agraria.
Pada 2014, Eva Bande divonis empat tahun penjara karena dianggap menghasut petani melawan perusahaan sawit PT Kurnia Luwuk Sejati. Namun, Presiden Joko Widodo kemudian memberikan grasi penuh kepadanya. Sekretariat Kabinet mencatat Eva sebagai aktivis perempuan pejuang agraria yang memperjuangkan hak petani atas tanah.
Kisah Eva memperlihatkan transformasi penting.
Kiri tidak hanya bicara pabrik.
Ia juga bicara kebun sawit.
Bukan hanya upah.
Tapi tanah, air, pangan, obat-obatan alami, dan ruang hidup.
Dalam konflik agraria, perempuan sering menjadi pihak yang paling cepat merasakan kerusakan. Air makin jauh. Sumber pangan hilang. Rumah menjadi tempat cemas. Anak-anak melihat orang tua berhadapan dengan aparat atau perusahaan.
Di atas peta, konflik tampak seperti sengketa lahan.
Di rumah warga, ia terdengar seperti panci kosong.
Nining Elitos: Buruh Perempuan Tidak Cuma Bicara Upah
Nining Elitos muncul dari medan buruh modern.
Nining membawa perspektif tajam, bahwa buruh perempuan tidak hanya dieksploitasi di pabrik. Mereka juga mengurus kerja domestik di rumah, lalu menghadapi kebijakan negara yang sering mengabaikan hak reproduksi.
Itu bukan beban ganda lagi, tapi beban berlipat.
Di bawah kepemimpinannya, KASBI menjadi salah satu organisasi yang konsisten menolak kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh, termasuk UU Cipta Kerja. Nining juga pernah dipanggil polisi setelah memimpin aksi Hari Perempuan pada 2021. Konde.co mencatat pemanggilan itu terkait aksi 8 Maret di tengah pandemi, sementara dukungan masyarakat sipil terus mengalir.
Kita sering mendengar buruh disebut “massa”.
Kata itu terdengar dingin.
Padahal di dalamnya ada perempuan yang bangun subuh, mengejar transportasi, berdiri berjam-jam, pulang ke rumah, memasak, mengurus anak, lalu masih dianggap kurang produktif.
Kalau itu bukan politik, lalu politik itu apa?
Dari Gerwani ke Hari Ini: Bentuknya Berubah, Amarahnya Masih Sama
Gerwani beroperasi sebagai organisasi massa besar yang berhubungan erat dengan politik nasional. Aktivis kontemporer seperti Eva Bande dan Nining Elitos bergerak dalam jaringan yang lebih cair, yaitu buruh, petani, mahasiswa, organisasi bantuan hukum, komunitas perempuan, media alternatif, dan solidaritas digital.
Perbedaannya jelas.
Dulu, organisasinya masif dan terpusat. Sekarang, gerakannya lebih tersebar.
Dulu, majalah cetak, rapat akbar, dan cabang desa menjadi alat komunikasi.
Hari ini, aktivis memakai media sosial, kampanye digital, konferensi pers, dan jurnalisme warga.
Namun, benangnya tetap terlihat.
Perempuan kiri terus membaca ketidakadilan sebagai persoalan struktur. Mereka tidak berhenti pada nasihat moral seperti “perempuan harus kuat”. Mereka bertanya lebih jauh, siapa mengambil tanahnya, siapa menentukan upahnya, siapa membuat hukumnya, siapa mendapat untung dari tubuh dan kerja perempuan?
Pertanyaan itu tidak sopan. Justru karena itu penting.
Kenapa Sejarah Masih Takut Mengingat Mereka?
Ada alasan kenapa perempuan kiri jarang mendapat tempat layak dalam memori publik.
Pertama, sejarah Indonesia terlalu lama ditulis dari sudut pandang negara. Tokoh yang cocok dengan narasi resmi dimasukkan. Tokoh yang mengganggu dibiarkan kabur.
Kedua, propaganda 1965 membuat kata “kiri” menjadi kutukan. Banyak keluarga memilih diam agar selamat. Banyak penyintas menghapus jejak agar anaknya tidak ikut menanggung stigma.
Ketiga, perempuan kiri mengganggu dua lapis kekuasaan sekaligus. Mereka melawan struktur ekonomi-politik, tetapi juga menantang patriarki di dalam gerakan dan masyarakat.
Laki-laki kiri masih bisa dipandang sebagai “pejuang ideologis”.
Perempuan kiri sering diperlakukan sebagai perempuan yang kelewat batas.
Begitulah cara stigma bekerja.
Ia tidak hanya menyerang pikiran, tapi mengatur siapa yang pantas dikenang.
Hak yang Terasa Normal Itu Punya Riwayat Perlawanan
Membicarakan perempuan kiri Indonesia bukan berarti mengajak semua orang masuk ke satu ideologi.
Bukan itu.
Yang lebih penting adalah kita belajar membaca sejarah tanpa rasa takut yang diwariskan.
Karena kalau sejarah hanya mengenang perempuan yang aman, kamu akan mengira perubahan selalu datang dengan cara sopan. Padahal banyak hak yang hari ini terasa normal lahir dari orang-orang yang dulu dianggap terlalu keras.
Cuti melahirkan tidak turun dari langit.
Hak buruh tidak datang karena perusahaan tiba-tiba baik hati.
Pendidikan perempuan tidak lahir dari belas kasihan.
Perlindungan petani tidak muncul tanpa perlawanan.
Setiap hak punya jejak konflik.
Dan sering kali, ada perempuan di sana. Berdiri dengan nama yang hari ini jarang disebut.
Mereka Tidak Hilang, Kita Saja yang Terlalu Lama Disuruh Takut
Perempuan-perempuan di kiri Indonesia membawa sesuatu yang lebih besar daripada label politik.
Mereka membawa cara membaca dunia.
Mereka menunjukkan bahwa penindasan gender selalu bertemu dengan kelas.
Tubuh perempuan juga tidak pernah lepas dari hukum yang mengatur, membatasi, atau gagal melindungi.
Tanah bukan sekadar aset, karena di sanalah hidup banyak keluarga bertahan.
Sementara itu, buruh perempuan tidak bisa dibahas hanya sebagai “tenaga kerja”. Mereka manusia yang membawa lelah ke rumah, lalu masih harus memastikan hidup tetap berjalan.
Sebagian dari mereka dipenjara, difitnah, hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi. Sebagian dihilangkan dari buku sejarah.
Tapi gagasan punya cara aneh untuk pulang.
Kadang lewat arsip, lewat aksi buruh, atau lewat perempuan desa yang menjaga tanah.
Kadang lewat seorang mahasiswa yang membaca sejarah dan bertanya pelan: kenapa kami baru tahu sekarang?
Mungkin itulah yang paling ditakuti dari perempuan kiri.
Bukan organisasinya.
Bukan simbolnya.
Tapi kemampuan mereka membuat orang sadar bahwa ketidakadilan tidak pernah alami.
Ketidakadilan itu dibuat. Dan karenanya, ia bisa dilawan. @tabooo
FAQ
Perempuan kiri Indonesia merujuk pada tokoh dan gerakan perempuan yang membaca ketidakadilan gender sebagai bagian dari ketimpangan kelas, kolonialisme, eksploitasi buruh, perampasan tanah, dan kekuasaan negara. Mereka tidak hanya bicara emansipasi, tetapi juga menggugat struktur yang membuat perempuan terus menanggung beban paling berat.
Gerwani sensitif karena Orde Baru menghancurkannya lewat kekerasan, penangkapan massal, dan stigma seksual setelah 1965. Narasi negara membuat Gerwani identik dengan kekejaman dan moralitas buruk, padahal banyak riset sejarah membantah tuduhan tersebut. Akibatnya, sejarah gerakan perempuan Indonesia ikut patah selama puluhan tahun.
Masih. Isu yang mereka perjuangkan tetap hidup dalam bentuk baru: upah murah, UU ketenagakerjaan, kriminalisasi aktivis, konflik agraria, krisis lingkungan, hak reproduksi, dan beban kerja domestik perempuan. Namanya bisa berubah, tetapi sumber ketidakadilannya sering masih sama.
Karena banyak hak yang hari ini terasa normal lahir dari perjuangan orang-orang yang dulu dianggap berbahaya. Membaca ulang sejarah ini membantu kita melihat bahwa demokrasi, hak buruh, pendidikan perempuan, dan perlindungan ruang hidup tidak pernah datang sebagai hadiah. Semua punya riwayat konflik.
