Kematian siswa SMK di Samarinda akibat diduga memakai sepatu kekecilan membuka ironi besar ketika rakyat menahan sakit, elite justru sibuk memperbesar kenyamanan kekuasaan.
Tabooo – Di Samarinda, seorang siswa SMK bernama Mandala Rizky Syahputra meninggal setelah bertahun-tahun memakai sepatu yang terlalu sempit karena keluarganya tak mampu membeli yang baru. Kakinya membengkak. Kondisinya terus menurun setelah praktik kerja lapangan yang menuntutnya berdiri berjam-jam setiap hari.
Di waktu yang hampir bersamaan, publik menyaksikan polemik mobil dinas gubernur senilai miliaran rupiah, renovasi rumah jabatan, hingga berbagai fasilitas elite yang terasa semakin jauh dari denyut hidup rakyat biasa.
Dua peristiwa itu memang tampak berbeda.
Namun keduanya sebenarnya berbicara tentang masalah yang sama kekuasaan yang kehilangan kemampuan memahami penderitaan rakyat.
Ketika Kemiskinan Menjadi Luka Fisik
Mandala memakai sepatu ukuran 40 untuk kaki berukuran 43 hingga 44. Sebagian orang mungkin menganggapnya sekadar masalah kecil. Padahal tubuh manusia bekerja jauh lebih rumit dari itu.
Tekanan yang terus menghimpit kaki dapat memicu pembengkakan, gangguan saraf, nyeri berkepanjangan, hingga infeksi serius. Saat tubuh dipaksa berdiri terlalu lama dalam kondisi kaki tertekan, rasa sakit perlahan berubah menjadi ancaman nyata.
Namun tragedi ini tidak berhenti pada persoalan medis.
Kasus Mandala memperlihatkan bagaimana kemiskinan memaksa seseorang bernegosiasi dengan rasa sakit setiap hari. Banyak keluarga miskin hidup dengan logika bertahan. Mereka tetap memakai sepatu sempit, mereka menjahit tas yang rusak, mereka menunda berobat dan mereka menganggap rasa sakit sebagai bagian biasa dari kehidupan.
Mandala akhirnya menjadi wajah sunyi dari kegagalan negara memahami penderitaan paling dasar warganya.
Ironisnya, tragedi itu muncul di tengah parade fasilitas kekuasaan yang terus bertambah mewah.
Elite yang Semakin Jauh dari Realitas Sosial
Publik Kalimantan Timur beberapa waktu terakhir ramai membicarakan pengadaan mobil dinas gubernur senilai sekitar Rp 8,49 miliar dan renovasi rumah jabatan yang disebut mencapai Rp 25 miliar. Kini gubernur tersebut bahkan menghadapi ancaman pemakzulan karena publik menilai sejumlah kebijakannya mencerminkan pemborosan anggaran.
Masalahnya bukan hanya soal angka.
Masalah utamanya terletak pada sensitivitas sosial.
Di saat seorang siswa kesulitan membeli sepatu layak, negara justru sibuk mempercantik ruang kekuasaan. Karena itu, publik mulai mempertanyakan apakah para pejabat masih benar-benar memahami kehidupan rakyat yang mereka pimpin.
Kasus serupa juga muncul di Malang ketika seorang bupati melantik anaknya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Banyak pihak membela keputusan itu dengan alasan prosedurnya sah dan sesuai meritokrasi.
Namun publik sebenarnya sedang membicarakan sesuatu yang lebih besar dari legalitas administratif: kepantasan moral.
Karena tidak semua yang legal otomatis etis.
Ketika Birokrasi Kehilangan Empati
Dan mungkin itulah yang sedang terjadi hari ini.
Banyak pejabat merasa cukup selama prosedur berjalan rapi. Mereka menganggap anggaran aman selama administrasi lolos pemeriksaan. Mereka menganggap keputusan wajar selama aturan membolehkannya.
Akibatnya, birokrasi perlahan kehilangan empati sosial.
Para pejabat sibuk memastikan dokumen lengkap, tetapi gagal membaca luka rakyat.
Ilmuwan politik Francis Fukuyama menyebut fenomena itu sebagai political decay atau pembusukan politik. Negara terlihat modern di atas kertas, tetapi praktik kekuasaan di dalamnya kembali melayani kepentingan elite, keluarga, dan jaringan kekuasaan.
Karena itu, publik terus melihat pola yang sama berulang.
Anggaran publik membesar untuk simbol kekuasaan.
Fasilitas elite terus bertambah.
Sementara kebutuhan dasar rakyat tetap terasa mahal.
Sepatu Rakyat yang Tak Pernah Dipakai Elite
Kasus Mandala seharusnya menjadi tamparan moral bagi birokrasi Indonesia. Sebab masalah terbesar negeri ini bukan cuma korupsi uang, tetapi juga krisis empati sosial.
Banyak pejabat mengetahui angka kemiskinan. Mereka hafal data stunting. Mereka memahami statistik pengangguran. Namun sebagian gagal memahami bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan setiap hari.
Mereka membaca laporan.
Rakyat menjalani kenyataan.
Padahal anggaran publik bukan sekadar dokumen administratif. Anggaran adalah kontrak sosial antara negara dan warga. Ketika pemerintah menghabiskan uang miliaran untuk fasilitas elite, publik berhak bertanya mengapa kebutuhan simbolik kekuasaan terasa lebih penting daripada kebutuhan dasar masyarakat?
Pertanyaan itu semakin relevan ketika publik menyoroti pengadaan barang oleh Badan Gizi Nasional yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan penanganan stunting dan perbaikan gizi masyarakat.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi “boleh atau tidak”.
Persoalannya adalah: pantas atau tidak?
Krisis Etika di Tengah Kesulitan Rakyat
Seorang pemimpin semestinya memiliki etika ambang: kemampuan membaca batas kepantasan moral di tengah kesulitan rakyat.
Ia tidak cukup bertanya:
“Apakah aturan membolehkan ini?”
Ia juga harus bertanya:
“Apakah rakyat benar-benar membutuhkan ini?”
Seorang pejabat seharusnya lebih dulu berjalan memakai “sepatu rakyat” sebelum membuat kebijakan. Dengan begitu, ia dapat memahami denyut kehidupan masyarakat secara nyata, bukan sekadar lewat laporan meja birokrasi.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya patuh prosedur.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu merasakan luka publik sebelum luka itu berubah menjadi tragedi.
Dan kematian Mandala meninggalkan satu pertanyaan besar, berapa banyak penderitaan rakyat yang sebenarnya bisa dicegah jika elite mau lebih sering berjalan di realitas hidup masyarakat? @dimas
