Kasus korupsi di Madiun belum selesai justru mulai membuka lapisan baru.
Setelah itu, perhatian publik tak lagi hanya tertuju pada wali kota.
Kini, badan usaha milik daerah ikut masuk pemeriksaan dan pertanyaannya makin besar: ini ujung kasus, atau justru awal dari jaringan yang lebih dalam?
Tabooo.id: Nasional – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, belum berhenti. Sebaliknya, lingkaran di sekitarnya mulai melebar dan kini mengarah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) memanggil Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun, Sutrisno, sebagai saksi. KPK menggelar pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jumat (24/4/2026).
“Pemeriksaan atas nama STO selaku Dirut Perumda Aneka Usaha,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Selain itu, KPK juga memanggil seorang pegawai Perumda berinisial ISW. Dengan begitu, penyidik mulai memperluas arah penyelidikan, tidak lagi berhenti di lingkar inti kekuasaan.
OTT yang Jadi Titik Awal
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026. Saat itu, penyidik KPK mengamankan Maidi karena dugaan imbalan proyek dan pengelolaan dana CSR.
Keesokan harinya, KPK langsung menetapkan tiga tersangka:
- Maidi
- Rochim Ruhdiyanto
- Thariq Megah
Selanjutnya, KPK membagi kasus ini ke dalam dua klaster: pemerasan terkait proyek dan CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun.
BUMD Masuk Peta
Masuknya Perumda dalam pemeriksaan membuka kemungkinan baru. Artinya, aliran dana dan relasi proyek bisa menjangkau lebih banyak pihak.
BUMD bukan sekadar badan usaha. Di satu sisi, ia melayani publik. Namun di sisi lain, ia menjalankan logika bisnis. Karena itu, batas antara kepentingan publik dan kepentingan proyek sering kali kabur.
Akibatnya, ketika pejabat terseret kasus, entitas seperti ini ikut terseret dalam pemeriksaan. Lalu, publik mulai melihat pola: satu simpul terbuka, simpul lain ikut menyusul.
Dampaknya Buat Kamu
Ini bukan sekadar kasus elite. Lebih dari itu, ini soal uang publik, proyek kota, dan layanan yang seharusnya kembali ke masyarakat.
Ketika korupsi terjadi, dampaknya langsung terasa. Mulai dari pembangunan yang melambat, hingga layanan publik yang menurun. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat ikut terkikis.
Yang Terlihat vs Yang Tersembunyi
Ini bukan sekadar OTT.
Melainkan, pola lama yang terus berulang di mana proyek, kekuasaan, dan kedekatan berjalan di jalur yang sama.
Dan sekarang, jalur itu mulai terlihat satu per satu
