Seratus mahasiswa, dana APBD, dan janji kuliah ke luar negeri. Sekilas, rencana LPDP khusus Jakarta terdengar seperti kabar baik untuk generasi muda ibu kota. Tapi publik tetap berhak bertanya ini solusi pendidikan, atau panggung baru politik daerah?. Saat beasiswa berubah jadi simbol, warga perlu melihat siapa yang benar-benar mendapat manfaat.
Tabooo.id: Deep – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana meluncurkan program LPDP Jakarta pada 2027. Pemerintah akan memakai dana APBD untuk membiayai 100 mahasiswa kuliah ke luar negeri. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan tim Balai Kota sedang mematangkan skema bersama LPDP di bawah Kementerian Keuangan.
“Minggu ini juga ada jajaran Balai Kota merumuskan bagaimana LPDP ini bisa dilakukan dan sudah ada jalan keluar. Memang tidak bisa Jakarta secara sendiri,” ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, 20/04/2026.
Pramono menegaskan program ini akan memprioritaskan putra-putri Betawi serta pegawai BUMD dan Pemprov. Ia juga ingin membuka peluang bagi keluarga kurang mampu.
Secara politik, narasi ini terasa kuat. Ada keberpihakan lokal, ada janji mobilitas sosial, dan ada simbol modernitas sekolah ke luar negeri.
Masalahnya, simbol jauh lebih mudah dijual daripada sistem.
Pendidikan atau Etalase Kekuasaan?
Indonesia sudah memiliki banyak program beasiswa. Pemerintah pusat menjalankan LPDP nasional sejak 2012. Sejumlah daerah juga menyalurkan bantuan pendidikan lewat skema masing-masing.
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan apakah beasiswa ini baik. Pertanyaan besarnya adalah: apa kebutuhan pendidikan Jakarta yang paling mendesak hari ini?
Jakarta masih menghadapi ketimpangan akses pendidikan, biaya hidup tinggi, angka putus kuliah karena ekonomi, dan kualitas sekolah yang timpang antarwilayah. Jika pemerintah mengalokasikan APBD untuk mengirim 100 orang ke luar negeri, publik wajar menghitung berapa banyak mahasiswa lokal yang bisa kuliah dengan dana serupa.
Pakar pendidikan Prof. Arief Rachman pernah menegaskan bahwa pemerataan harus dimulai dari fondasi, bukan hanya mencetak elite baru. Menurutnya, beasiswa unggulan penting, tetapi negara tetap wajib memperkuat akses dasar.
Pesan itu relevan sekarang jangan bangun beasiswa prestise di atas ketimpangan lama.
Meritokrasi atau Privilege Baru?
Pemprov menyatakan prioritas bagi putra-putri Betawi dan pegawai BUMD atau Pemprov. Di satu sisi, publik bisa memahami afirmasi bagi warga lokal. Jakarta memang lama menekan warga asli lewat urbanisasi dan lonjakan harga tanah.
Namun kebijakan itu juga memunculkan dilema meritokrasi.
Jika pemerintah tidak membuka seleksi secara transparan, warga akan melihat program ini sebagai jalur khusus bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan. Pegawai BUMD dan birokrasi memiliki akses informasi, jaringan, serta modal sosial lebih besar daripada anak muda kampung kota yang bahkan kesulitan membayar kursus bahasa asing.
Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Imam B. Prasodjo, berkali-kali mengingatkan bahwa ketimpangan modern tidak hanya soal uang, tetapi juga soal akses. Mereka yang memahami sistem biasanya melaju lebih dulu.
Tanpa seleksi yang adil, beasiswa mudah berubah menjadi privilege berbalut jargon pemerataan.
Setelah Lulus, Pulang ke Mana?
Ada pertanyaan lain yang sering luput setelah kuliah di luar negeri, mereka akan pulang ke mana?
Jika Jakarta tidak menyiapkan ekosistem riset, industri kreatif, birokrasi modern, dan ruang kerja sehat, lulusan terbaik hanya membawa ijazah mahal tanpa ruang kontribusi. Banyak pemerintah bisa mengirim mahasiswa ke luar negeri, tetapi sedikit yang siap menampung kemampuan mereka saat pulang.
Budayawan Franz Magnis-Suseno pernah mengatakan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar memindahkan orang ke kampus hebat, tetapi menyiapkan manusia untuk melayani masyarakat. Artinya, ukuran sukses bukan tiket berangkat, melainkan dampak saat kembali.
Politik Suka Program yang Mudah Difoto
Mari jujur. Program beasiswa luar negeri memiliki nilai visual tinggi. Pemerintah bisa memotret pelepasan mahasiswa, menjual kisah anak kampung ke London, dan membangun narasi mimpi jadi nyata.
Sebaliknya, memperbaiki sekolah rusak, menaikkan kesejahteraan guru honorer, atau membantu ribuan mahasiswa membayar UKT jarang memberi panggung glamor.
Karena itu, publik perlu kritis. Apakah pemerintah memilih kebijakan karena paling dibutuhkan, atau karena paling mudah dipamerkan?
Ini Bukan Soal Menolak Beasiswa
Tidak ada yang salah dengan LPDP Jakarta. Yang keliru adalah jika pemerintah meluncurkan program besar tanpa peta keadilan yang jelas.
Jakarta boleh mengirim 100 anak muda ke luar negeri. Tapi ribuan lainnya masih berjuang membayar semester depan.
Kalau pendidikan hanya melahirkan poster keberhasilan, yang naik kelas mungkin citra pemerintah bukan rakyatnya. @teguh
