Sebuah perpustakaan Buku desa mungkin hanya memiliki ruangan kecil, beberapa rak, meja, kursi, dan buku-buku yang dibaca bergantian. Namun, dari ruang sederhana itu, seorang anak bisa Mendapatkan akses pengetahuan dan mengenal dunia yang belum pernah ia datangi.
Tabooo.id – Kini, ruang akses pengetahuan itu menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada ukuran bangunannya. Efisiensi anggaran pemerintah pusat membuat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan buku Kabupaten Magetan menghentikan bantuan buku untuk 153 perpustakaan desa.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan Endang Ambarwati mengatakan, anggaran dari pemerintah pusat hampir terpangkas separuh pada 2026.
“Kalau yang 2026 ini separuhnya dari yang kita terima kemarin. Sehingga kegiatan-kegiatan literasi seperti bantuan buku untuk desa yang sebelumnya sudah ada, sekarang jadi tidak ada lagi,” kata Endang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 12/08/2026.
Kalimat itu terdengar sederhana tapi dampaknya jauh lebih panjang. Rak buku tidak otomatis bertambah, Koleksi juga semakin sulit diperbarui ditambah Program literasi pun harus mencari jalan lain agar tetap berjalan.
Dari Pusat, Dampaknya Sampai ke Desa
Menurut Endang, anggaran dari pemerintah pusat terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada 2025, Magetan menerima sekitar Rp1,1 miliar dari pusat.
Setahun kemudian, angkanya turun menjadi sekitar Rp600 juta. Pada 2027, anggaran tersebut diperkirakan kembali turun menjadi sekitar Rp500 juta.
“Yang kita rasakan itu yang di desa,” ujar Endang.
Banyak desa, kata dia, masih menanyakan bantuan buku.
“Karena itu kan penting,” katanya.
Di titik ini, efisiensi tidak lagi sekadar istilah dalam dokumen anggaran. Warga bisa melihat dampaknya melalui rak yang tidak bertambah.
Pengelola perpustakaan juga merasakan konsekuensinya melalui koleksi yang semakin terbatas. Desa pun harus mencari cara lain untuk mempertahankan aktivitas membaca.
Persoalannya bukan hanya pemerintah membeli lebih sedikit buku. Keputusan fiskal di pusat kini bergerak melalui rantai pemerintahan hingga mencapai ruang baca desa.
Pada akhirnya, kebijakan tersebut menyentuh kelompok yang paling jauh dari meja pembuat keputusan.
Efisiensi Tidak Boleh Berhenti pada Angka
Negara tentu perlu memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat publik. Namun, ukuran keberhasilan efisiensi tidak cukup berhenti pada nominal yang berhasil dihemat.
Pertanyaan yang lebih penting justru muncul setelah pemangkasan terjadi. Apa yang ikut hilang setelah anggaran berkurang?
Kajian tentang kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan bahwa pemangkasan dapat memengaruhi kualitas layanan publik jika pemerintah tidak menentukan prioritas secara tepat.
Pengamat kebijakan publik AH Maftuchan pada 12 Februari 2025 menyoroti persoalan efektivitas penggunaan APBN dan APBD.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar melihat dampak efisiensi terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat. Masalahnya, negara sering melihat anggaran sebagai angka.
Masyarakat merasakan anggaran sebagai layanan. Bagi pemerintah, Rp500 juta mungkin terlihat sebagai pos belanja.
Bagi perpustakaan desa, angka itu menentukan apakah rak mereka mendapat koleksi baru atau tidak.
Di situlah makna efisiensi berubah karena yang satu melihat angka dan yang lain menghadapi konsekuensi.
Ketika IPLM Bertemu Koleksi yang Menyusut
Kasus Magetan juga menyentuh persoalan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Endang mengatakan pengurangan anggaran membuat pengadaan buku cetak dan digital ikut menurun.
“Sehingga untuk yang sifatnya kita pengadaan buku, e-book maupun yang sifatnya koleksi buku ini juga jauh berkurang,” ujarnya.
Padahal, koleksi menjadi salah satu komponen dalam pencapaian IPLM. Pemerintah juga memiliki pedoman pengukuran IPLM melalui Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2025.
Regulasi tersebut mengatur komponen pengukuran, tugas perpustakaan, tahapan pengukuran, hingga pendanaan.
Di sinilah paradoks muncul, Negara ingin meningkatkan literasi. Namun, pemerintah daerah menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit.
Masyarakat membutuhkan buku sebagai salah satu akses pengetahuan dan pada saat yang sama, pemerintah daerah mengurangi pengadaan koleksi. Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar apakah masyarakat masih mau membaca.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah Apakah negara masih mampu menghadirkan bahan bacaan yang cukup dekat dengan masyarakat?
Minat Baca Belum Ikut Dipangkas
Menariknya, minat masyarakat Magetan tidak ikut menghilang. Endang menyebut perpustakaan daerah masih menerima sekitar 100 hingga 150 pengunjung setiap hari.
Hingga Juni 2026, jumlah kunjungan mencapai sekitar 24.000 orang. Angka tersebut menunjukkan satu hal penting. Masyarakat masih membutuhkan perpustakaan.
Anak-anak masih membutuhkan buku sebagai salah satu akses pengetahuan dan orang dewasa masih mencari ruang untuk membaca dan belajar. Kebutuhan itu tetap muncul meski anggaran menyusut.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz pada 28/04/2026 mengatakan keberhasilan perpustakaan tidak semata-mata bergantung pada ukuran gedung, jumlah koleksi, fasilitas, atau jumlah pengunjung.
“Yang terpenting adalah aktivitas literasi yang berlangsung di dalamnya.”
Pernyataan tersebut penting namun, aktivitas literasi juga membutuhkan bahan bakar dan Salah satunya tetap buku.
Digital Bukan Tombol Pengganti
Magetan kini mendorong perpustakaan desa memanfaatkan buku digital dan E-Perpusda. Langkah itu masuk akal karena Teknologi dapat memperluas akses.
Namun, menjadikan digital sebagai pengganti otomatis buku fisik juga menyimpan persoalan karena akses digital membutuhkan internet.
Masyarakat juga membutuhkan perangkat ditambah mereka juga membutuhkan listrik dan kemampuan menggunakan teknologi.
Di atas semuanya, pembaca membutuhkan kemampuan memilah informasi.
Pada 23/04/2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penetrasi internet Indonesia telah mencapai 80 persen populasi pada 2025.
Namun, ia juga menyebut hanya sekitar separuh desa yang memiliki titik distribusi fiber optik.
Pemerintah sendiri masih menargetkan ribuan desa yang belum terhubung internet agar mendapatkan akses pada 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada 10 Desember 2025 juga mengakui masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah.
Jadi, ketika pemerintah mengurangi buku fisik lalu mengarahkan masyarakat ke digital, muncul pertanyaan berikutnya.
Apakah semua desa sudah memiliki kondisi digital yang memungkinkan? Belum tentu.
Penelitian tentang Desa Tampelas, Kalimantan Tengah, pada 8 Juni 2025 menunjukkan keterbatasan infrastruktur internet dan rendahnya literasi digital masih memengaruhi akses pendidikan masyarakat desa.
Artinya, digitalisasi tidak boleh menjadi substitusi murah. Pemerintah harus menjadikannya sebagai perluasan akses.
Kalau tidak, teknologi justru bisa menciptakan pintu baru yang tidak semua orang mampu buka.
Buku Fisik Belum Mati
Narasi bahwa semua buku harus pindah ke layar juga terlalu sederhana. Perpusnas pada 19/05/2026 mencatat koleksi hingga Maret 2026 mencapai 3.626.161 judul atau 9.870.049 eksemplar.
Dari jumlah tersebut, 61,1 persen judul merupakan koleksi fisik. Sementara koleksi digital mencapai 33,3 persen.
Data itu menunjukkan satu hal yaitu, Ekosistem perpustakaan masih membutuhkan format fisik dan digital.
Karena itu, persoalannya bukan memilih buku atau internet. Persoalan sebenarnya adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap keduanya.
Buku fisik memberi akses tanpa koneksi internet dan Buku digital menawarkan fleksibilitas dan jangkauan.
Keduanya bisa saling melengkapi dan negara tidak perlu mempertentangkan keduanya.
Perpustakaan Bukan Gudang Buku
Pakar literasi Sofie Dewayani pada 19 Mei 2026 mendorong guru dan pustakawan bekerja sama untuk menghidupkan perpustakaan.
Ia juga mendorong pemanfaatan buku nonteks dalam pembelajaran. Pesannya jelas, Perpustakaan bukan gudang buku tapi dia merupakan ekosistem.
Buku, pustakawan, guru, keluarga, komunitas, dan pembaca harus bertemu di sana. Karena itu, pengurangan koleksi tidak hanya memengaruhi jumlah buku.
Kebijakan tersebut juga dapat memengaruhi aktivitas yang tumbuh di sekitar perpustakaan.
Penelitian tentang Gubuk Literasi di Lampung menunjukkan komunitas masyarakat ikut mengisi ruang literasi yang belum sepenuhnya terlayani fasilitas formal.
Pegiat literasi Desa Gunungputri pada Oktober 2025 bahkan membahas regulasi, anggaran, SOP, dan target pengembangan perpustakaan desa.
Mereka bergerak, Komunitas bergerak., Masyarakat juga bergerak. Tetapi negara tetap memiliki tanggung jawab.
Gerakan literasi tidak seharusnya berjalan sendirian karena pemerintah memangkas dukungan.
Negara Tidak Bisa Hanya Mengirim Pesan Digital
Kasus Magetan membuka persoalan yang lebih besar. Pemangkasan anggaran daerah tidak berdiri sendiri.
Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan pada 24 Juni 2026 mengingatkan bahwa pemangkasan transfer ke daerah sudah berdampak luas.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi dampaknya sebelum kembali memangkas anggaran daerah.
“Semakin dekat pemerintahan ke bawah, semakin mudah dia melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut relevan untuk membaca kasus perpustakaan desa. Pemerintah pusat membuat kebijakan dan Pemerintah daerah menerima konsekuensinya.
Desa kemudian menghadapi dampak terakhir. Rantai tersebut menunjukkan bagaimana keputusan fiskal bisa berubah menjadi persoalan akses pengetahuan.
Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanta pada 30 Oktober 2025 juga mengingatkan bahwa transformasi digital dapat menciptakan kerentanan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital untuk menghadapi eksploitasi teknologi.
Jadi, masalahnya bukan memilih buku atau internet. Masalahnya adalah memastikan masyarakat memiliki keduanya ketika membutuhkan.
Yang Dipotong Bukan Cuma Buku
Inilah bagian yang sering luput ketika bantuan buku berhenti, dampaknya tidak berhenti pada jumlah koleksi.
Pilihan bacaan bisa menyusut karena program membaca bisa kehilangan bahan baru. Anak-anak bisa kehilangan akses terhadap tema dan pengetahuan yang lebih beragam.
Pengelola perpustakaan juga harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan aktivitas.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa membuat akses pengetahuan semakin bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dan kualitas koneksi internet.
Keluarga yang mampu membeli buku masih memiliki pilihan. Mereka yang memiliki internet stabil juga dapat mencari alternatif.
Pemilik perangkat yang memadai bisa mengakses e-book. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki semua itu? Di situlah negara diuji.
Bukan ketika anggaran sedang longgar sebaliknya Justru ketika anggaran sedang sempit. Efisiensi yang baik seharusnya membuat negara semakin cerdas menggunakan uang.
Efisiensi tidak boleh memaksa warga mencari jalan keluar karena negara mengurangi akses.
Tidak Semua Anak Punya Internet di Rumah
Bayangkan seorang anak di desa ingin membaca buku tentang luar angkasa. Ia datang ke perpustakaan namun, buku yang ia cari tidak tersedia.
Petugas kemudian mengarahkannya ke koleksi digital dan masalah baru muncul. Internet rumah tidak stabil., Ponsel harus dipakai bergantian dengan orang tua.
Keinginan membaca akhirnya berhenti di sana. Bukan karena anak itu kehilangan rasa ingin tahu tapi aksesnya saja yang tidak tersedia.
Di sinilah buku tidak bisa sekadar dihitung sebagai barang belanja. Buku merupakan infrastruktur pengetahuan.
Perpustakaan menjadi infrastruktur sosial. Jalan menghubungkan manusia dengan tempat.
Perpustakaan menghubungkan manusia dengan gagasan. Keduanya menentukan seberapa jauh seseorang bisa bergerak.
Literasi Jangan Jadi Korban Efisiensi
Pemerintah tentu memiliki hak untuk melakukan efisiensi. Pemborosan memang perlu dipangkas. Program yang tidak berdampak juga harus dievaluasi.
Namun, layanan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan perlindungan lebih kuat. Perpusnas pada 15/02/2024 mencanangkan program pengembangan 10 ribu perpustakaan desa.
Program tersebut menargetkan dukungan seribu buku dan rak bagi setiap perpustakaan dan itu Pesannya jelas.
Negara pernah melihat perpustakaan desa sebagai pintu penting untuk membangun budaya baca. Tantangan hari ini bukan sekadar menghemat anggaran.
Pemerintah harus menjaga agar agenda literasi tidak ikut terkikis saat negara melakukan penghematan.
Magetan memberi alarm kecil namun, alarm itu berbunyi untuk persoalan yang jauh lebih besar.
Jika rak buku desa mulai kosong, jangan buru-buru menyalahkan minat baca. Bisa jadi yang semakin sulit ditemukan bukan pembacanya, melainkan aksesnya.
Anggaran boleh dipangkas, Pemborosan boleh dibuang. Tetapi jangan sampai efisiensi membuat pengetahuan menjadi barang yang hanya mudah dijangkau mereka yang mampu membelinya.
Sebab negara yang serius membangun manusia tidak hanya memastikan perut mereka terisi. Negara juga harus memastikan kepala mereka memiliki sesuatu untuk dipikirkan.
Dan kadang, sesuatu itu sederhana seperti sebuah buku di rak perpustakaan desa. @teguh
