Efisiensi anggaran membuat bantuan buku untuk 153 perpustakaan desa di Magetan berhenti. Pemkab kini mendorong pemanfaatan e-book.
Tabooo.id: Magetan – Efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai menyentuh rak-rak buku di desa. Sebanyak 153 perpustakaan desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tak lagi mendapat bantuan buku pada 2026. Selain itu, pemangkasan anggaran juga menekan pengadaan buku cetak dan koleksi digital.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, Endang Ambarwati, menyampaikan kondisi tersebut pada Rabu, 12/08/2026.
“Kalau yang 2026 ini separuhnya dari yang kita terima kemarin. Sehingga kegiatan-kegiatan literasi seperti bantuan buku untuk desa yang sebelumnya sudah ada, sekarang jadi tidak ada lagi.”
Efisiensi Anggaran, Program Literasi Ikut Tertekan
Menurut Endang, pemerintah pusat terus menurunkan alokasi anggaran untuk Magetan.
Pada 2025, Magetan menerima sekitar Rp1,1 miliar dari pemerintah pusat. Kemudian, anggaran itu turun menjadi sekitar Rp600 juta pada 2026.
Untuk 2027, Endang menyebut anggaran tersebut berpotensi turun lagi menjadi sekitar Rp500 juta.
Akibatnya, pemerintah daerah harus mempersempit sejumlah program.
Bantuan buku untuk perpustakaan desa menjadi salah satu program yang terkena dampak. Padahal, sejumlah desa masih meminta tambahan koleksi karena kebutuhan buku tetap tinggi.
“Sebenarnya banyak desa yang menanyakan untuk permintaan bantuan buku lagi. Karena itu kan penting,” kata Endang.
Selain bantuan ke desa, pemangkasan juga mengurangi ruang pemerintah daerah untuk memperbarui koleksi perpustakaan.
“Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menumbuhkan minat baca dan sebagainya. Termasuk untuk koleksi perpustakaan yang di perpustakaan daerah pun menjadi sangat berkurang sekali.”
Koleksi Buku Berkaitan dengan IPLM
Persoalan ini tidak berhenti pada jumlah buku di rak.
Koleksi perpustakaan juga berkaitan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Karena itu, pengurangan pengadaan buku dapat memengaruhi salah satu komponen pembangunan literasi daerah.
Endang menjelaskan, efisiensi tidak hanya terjadi pada anggaran pusat. Pemerintah daerah juga harus menyesuaikan belanja dalam APBD.
“Karena efisiensi tidak hanya di pusat saja, juga seperti itu yang di APBD. Sehingga untuk yang sifatnya kita pengadaan buku, e-book maupun yang sifatnya koleksi buku ini juga jauh berkurang.”
Dengan kondisi Efisinesi Anggaran tersebut, Pemkab Magetan mencari alternatif. Salah satunya melalui layanan perpustakaan digital.
E-Book Jadi Jalan Keluar
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Magetan mendorong perpustakaan desa menggunakan e-book dan E-Perpusda.
Langkah ini menjadi strategi untuk menjaga akses bacaan ketika anggaran buku fisik semakin terbatas.
Endang mengatakan pemerintah daerah akan memperluas sosialisasi layanan digital tersebut.
“Untuk menyiasati itu kita bisa akhirnya mengoptimalkan buku-buku yang sifatnya digital, e-book atau E-Perpusda.”
Namun, solusi digital tetap membutuhkan dukungan akses.
Pembaca membutuhkan perangkat. Mereka juga membutuhkan koneksi internet dan kemampuan menggunakan layanan digital.
Karena itu, digitalisasi belum otomatis menggantikan seluruh fungsi buku fisik.
Pengunjung Perpustakaan Masih Ramai
Menariknya, pemangkasan anggaran tidak langsung membuat masyarakat meninggalkan perpustakaan.
Justru, jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Magetan masih menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi.
Endang mencatat sekitar 24.000 kunjungan hingga Juni 2026. Sementara itu, rata-rata kunjungan harian mencapai 100 hingga 150 orang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan ruang literasi.
Di satu sisi, pengunjung tetap datang. Di sisi lain, pemerintah menghadapi keterbatasan untuk menambah koleksi.
Kontras ini menjadi persoalan penting karena masyarakat masih mencari pengetahuan. Namun, kemampuan pemerintah menyediakan bahan bacaan baru semakin terbatas.
Perpusnas Dorong Penguatan Literasi Daerah
Kondisi Magetan juga berkaitan dengan agenda literasi nasional.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menegaskan pentingnya penguatan literasi di daerah pada 18 /06/2026.
“Peningkatan literasi tidak berjalan optimal, apabila para penyelenggaranya tidak memiliki pemahaman terkait strategi, kebijakan, dan implementasi program literasi.”
Pernyataan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam ekosistem literasi.
Sebelumnya, pada 18/05/2026, Aminudin juga menekankan bahwa buku membutuhkan pembaca agar memberikan manfaat.
“Buku tidak memberikan manfaat apapun sampai dibaca dan menginspirasi pembacanya.”
Karena itu, keberadaan buku dan akses terhadap perpustakaan tetap memiliki peran penting.
Perpustakaan Bukan Sekadar Rak Buku
Perpustakaan desa juga memiliki fungsi sosial.
Ruang tersebut dapat menjadi tempat anak belajar, warga mencari informasi, serta komunitas membangun kegiatan bersama.
Karena itu, pengurangan koleksi tidak hanya berbicara tentang jumlah judul buku.
Dampaknya bisa menyentuh aktivitas masyarakat yang menggunakan perpustakaan sebagai ruang pengetahuan.
Perpusnas sendiri menekankan pentingnya aktivitas literasi untuk menghidupkan perpustakaan. Pemerintah tidak cukup hanya membangun gedung atau menambah koleksi.
Namun, aktivitas juga membutuhkan bahan bacaan yang relevan.
Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara digitalisasi, koleksi fisik, dan akses masyarakat.
Efisiensi Jangan Sampai Memotong Akses Pengetahuan
Efisiensi anggaran memang penting.
Namun, pemerintah juga perlu menghitung dampak setiap pemangkasan.
Di Magetan, dampaknya mulai terlihat.
Bantuan buku berhenti. Koleksi baru berkurang. Sementara itu, masyarakat masih datang ke perpustakaan.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan literasi belum ikut berkurang.
Digitalisasi bisa menjadi solusi. Akan tetapi, pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap perangkat, internet, dan bahan bacaan.
Sebab, literasi tidak hanya milik warga yang punya gawai dan koneksi internet.
Justru, perpustakaan desa memiliki peran penting untuk mendekatkan pengetahuan kepada masyarakat yang aksesnya terbatas.
Ini bukan sekadar cerita tentang 153 perpustakaan desa. Ini soal bagaimana negara menjaga akses pengetahuan ketika anggaran semakin sempit.
Lalu, ketika anggaran dipangkas, apakah akses masyarakat terhadap buku juga harus ikut menyusut?
Negara boleh menghemat anggaran. Tetapi jangan sampai masyarakat ikut membayar mahal lewat berkurangnya akses pengetahuan.
