Wahyu Keprabon sering terdengar seperti bahasa suci tentang takhta. Ia membuat kekuasaan seolah turun dari langit, bukan lahir dari pertarungan manusia. Masalahnya, begitu rakyat menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral, kritik menjadi kurang ajar.
Tabooo.id – Ada satu cara lama untuk membuat kekuasaan terlihat suci, bilang saja ia datang dari langit. Begitu kekuasaan disebut wahyu, kritik berubah jadi kurang ajar. Begitu takhta dianggap pulung gaib, rakyat pelan-pelan disuruh menunduk sebelum sempat bertanya.
Padahal dalam realita politik, pemimpin tidak turun dari langit. Ia naik karena manusia lain memberinya jalan.
Kekuasaan yang Seolah Tidak Bisa Diganggu
Seorang raja menjadi sah bukan hanya karena garis darah. Bukan juga sekadar karena menang perang, menguasai istana, atau mendapat dukungan elite. Ia harus tampak membawa wahyu.
Di titik ini, kekuasaan tidak lagi terlihat sebagai urusan politik biasa. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih melangit, dan rakyat susah untuk menyentuhnya.
Begitu kekuasaan beraroma sakral, kritik menjadi rumit.
Orang tidak lagi hanya mengkritik raja. Saat kritik muncul, kekuasaan langsung memindahkan arena. Yang semula cuma soal kebijakan berubah menjadi urusan kosmis. Pertanyaan rakyat bukan sebuah hak, kekuasaan bisa mengubahnya menjadi tuduhan sebagai perusak harmoni.
Dan di sana, kekuasaan menemukan tempat persembunyian paling nyaman.
Bukan di balik benteng ataupun di balik prajurit. Tapi di balik rasa takut rakyat untuk bertanya.
Wahyu Keprabon dan Cara Kekuasaan Membangun Jarak
Logika Wahyu Keprabon bekerja dengan satu gagasan dasar, kekuasaan bukan sepenuhnya hasil keputusan manusia. Ada daya gaib yang turun, memilih, lalu menetap pada diri seorang penguasa.
Dalam kosmologi Jawa lama, gagasan ini punya konteks. Kekuasaan berdiri sebagai energi konkret, homogen, transendental, dan bersumber dari tatanan jagat. Seorang pemimpin harus menyelaraskan batin dengan kehendak kosmis agar layak memerintah.
Karena itu, laku seperti tapa brata, puasa, dan tirakat mendapat tempat penting. Raja ideal tidak boleh hanya kuat secara lahir. Ia harus bisa menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan merasakan penderitaan rakyat.
Secara etis, gagasan ini punya sisi indah.
Pemimpin tidak boleh serakah, harus prihatin. Dan seorang pemimpin wajib turun ke rasa paling dasar rakyat kecil.
Tapi sejarah jarang bergerak sebersih ajaran moralnya.
Dalam praktik politik, simbol spiritual mudah berubah fungsi. Yang awalnya menjadi kontrol moral bagi penguasa, lama-lama bisa berubah menjadi alat untuk mengontrol rakyat.
Tirakat yang seharusnya membuat pemimpin rendah hati bisa berubah menjadi panggung kesalehan.
Wahyu yang seharusnya menuntut tanggung jawab bisa berubah menjadi tameng legitimasi.
Dan rakyat yang seharusnya menjadi pusat amanah, malah wajib percaya bahwa langit sudah mengatur nasib mereka.
Enak sekali jadi penguasa kalau semua kritik adalah kurang ajar dan kurang paham budaya.
Mitos yang Membuat Takhta Terlihat Wajar
Setiap kekuasaan butuh cerita.
Tanpa cerita, kekuasaan terlihat telanjang. Ia cuma relasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Antara yang punya akses dan yang tidak. Antara yang memberi perintah dan yang menanggung akibat.
Maka kekuasaan perlu memakai bungkus.
Kekuasaan selalu mencari kostum yang paling mudah memperoleh kepercayaan di zamannya. Kadang ia memakai agama. Kadang menunggangi nasionalisme. Hari ini, ia sering tampil dengan bahasa pembangunan, stabilitas, dan kepentingan rakyat.
Dalam tradisi kerajaan Jawa, salah satu bungkus paling kuat adalah wahyu.
Dengan wahyu, takhta tidak tampak sebagai hasil pertarungan politik. Ia tampak seperti pilihan alam semesta. Dengan pulung, seorang penguasa tidak terlihat sebagai manusia yang bisa salah. Ia terlihat seperti titik temu antara dunia manusia dan kehendak gaib.
Di ruang seperti ini, rakyat tidak berdiri sebagai warga.
Mereka menjadi kawula.
Sebagai kawula, rakyat tidak berhak menguji kebijakan. Mereka hanya menunggu tanda, membaca gelagat istana, lalu belajar menahan pertanyaan sendiri. Kekuasaan mewajibkan kawula untuk melihat mereka sebagai sesuatu yang jauh, tinggi, dan terlalu sakral untuk dipersoalkan secara kasar.
Padahal perut lapar tidak butuh kesakralan.
Petani yang kehilangan tanah tidak butuh bicara kegaiban.
Rakyat kecil yang membayar mahal akibat keputusan elite tidak bisa makan dari cerita bahwa pemimpinnya sedang membawa wahyu.
Saat Mistika Menjadi Alat untuk Menunda Pertanggungjawaban
Ada bahaya besar ketika politik terlalu lama bercampur dengan mistika kekuasaan.
Pertama, kesalahan pemimpin bisa tersamarkan sebagai ujian zaman. Ketika rakyat susah, orang tidak langsung bertanya apakah kebijakannya keliru. Kekuasaan bisa membelokkan penderitaan rakyat menjadi urusan batin: fase prihatin, karma kolektif, atau tanda zaman. Padahal bisa saja masalahnya jauh lebih sederhana. Kebijakannya buruk.
Kedua, penguasa bisa memakai alasan harmonisasi untuk menjinakkan demokrasi. Kekuasaan menyebut kritik sebagai sesuatu yang kasar, menuduh oposisi tidak tahu sopan santun, lalu mengubah protes rakyat menjadi sekadar keributan. Seolah demokrasi harus selalu bicara pelan agar tidak mengganggu tidur para elite. Padahal demokrasi memang butuh suara yang tidak selalu nyaman.
Ketiga, pemimpin mendapat ruang terlalu luas untuk membangun citra batiniah tanpa membuktikan kerja nyata.
Pemimpin bisa tampil sederhana, bicara prihatin, lalu mengutip kata-kata filosofi dengan wajah tenang. Kadang ia juga memamerkan kesunyian, puasa, atau laku spiritual sebagai bukti kedalaman batin. Tapi semua itu belum tentu menyentuh sumber masalah yang membuat rakyat susah.
Semua itu tidak otomatis membuat harga pangan turun. Tidak otomatis membuat hukum adil. Pun tidak otomatis membuat aparat berhenti represif. Apalagi membuat rakyat miskin punya daya tawar.
Menahan lapar sehari tidak berarti memahami kemiskinan struktural. Tidur di lantai semalam tidak sama dengan hidup bertahun-tahun tanpa kepastian kerja.
Di sinilah kita perlu melawan pemikiran dan doktrin-doktrin kemistisan. Bukan untuk menghina tradisi, tapi untuk mencegah tradisi hanya menjadi karpet merah bagi kekuasaan yang malas bertanggung jawab.
Tradisi Harus Hidup, Tapi Jangan Jadi Borgol
Kita tidak harus membuang semua yang tradisional.
Karena pokok masalahnya bukan pada budaya. Masalahnya adalah simbol budaya menjadi bahan untuk membuat kekuasaan kebal dari pemeriksaan.
Ajaran seperti ojo dumeh, andhap asor, budi bawa leksana, dan laku prihatin sebenarnya bisa menjadi kritik tajam terhadap pemimpin yang rakus.
Ojo dumeh berarti jangan mentang-mentang berkuasa.
Andhap asor berarti kekuasaan tidak boleh membuat seseorang merasa lebih tinggi dari manusia lain.
Budi bawa leksana menuntut pemimpin memegang janji dan membawa kebaikan nyata.
Kalau mau membaca nilai-nilai ini dengan jujur, tradisi Jawa justru tidak membela penguasa semena-mena. Ia menuntut penguasa lebih keras daripada rakyat biasa.
Elite sering memilih bagian tradisi yang paling menguntungkan. Harmoni mereka puji setinggi-tingginya, sementara mereka menganggap kritik sebagai gangguan. Rakyat harus santun, tetapi pemimpinnya bercongkak ria. Kebijaksanaan leluhur pun kerapkali hanya menjadi alat untuk membuat rakyat diam.
Aneh. Tradisi yang seharusnya membatasi keserakahan penguasa malah sering jadi senjata untuk memaksa rakyat untuk patuh.
Semar dan Kritik yang Sering Terlupakan
Dalam wayang, Semar menjadi simbol yang menarik.
Ia bukan raja, bukan bangsawan yang duduk di singgasana. Ia panakawan. Tubuhnya sederhana, wajahnya ganjil, posisinya dekat dengan rakyat.
Tapi justru dari sosok seperti Semar, kekuasaan mendapat cermin.
Semar mengajarkan bahwa pemimpin ideal adalah pelayan. Pemimpin harus mau mendengar, menanggung, tanpa harus terlihat agung.
Simbol tubuh Semar menyimpan pesan politik yang sangat keras, pemimpin harus peka pada penderitaan, sabar mendengar kritik, dan mampu menunjuk jalan tanpa merasa sebagai dewa.
Ini berbeda jauh dari logika kekuasaan yang memakai Wahyu Keprabon untuk membangun jarak.
Semar merendahkan tubuh kekuasaan agar dekat dengan rakyat. Sementara banyak elite justru meninggikan diri agar sulit tersentuh.
Kalau mau jujur, Semar lebih demokratis daripada banyak pemimpin modern yang hobi bicara rakyat kecil sambil hidup di balik pagar tinggi.
Dari Mandat Langit ke Mandat Rakyat
Dalam demokrasi, kita harus membaca ulang dengan lebih mendalam tentang konsep Wahyu Keprabon.
Kalau dulu wahyu dianggap turun dari langit, hari ini mandat kekuasaan harus datang dari rakyat. Bukan dari pulung atau klaim spiritual. Bukan juga dari darah biru. Apalagi hanya sekadar dari cerita bahwa seseorang punya tanda khusus sebagai pemimpin.
Demokrasi tidak mengenal manusia setengah dewa.
Demokrasi hanya mengenal warga negara.
Pemimpin boleh punya tradisi dan berspiritualitas. Boleh menjalani tirakat dan percaya pada warisan leluhur.
Tapi semua itu urusan pribadi selama tidak menggantikan prinsip publik, bahwa kekuasaan harus melewati ujian, memiliki batasan, ada pengawasan, dan rakyat bisa mencabutnya.
Pemimpin tidak cukup terlihat saleh secara budaya. Ia harus adil secara kebijakan.
Seorang pemimpin tidak cukup bicara prihatin. Tapi harus membuat rakyat tidak terus hidup dalam keadaan prihatin.
Tidak cukup mengaku dekat dengan rakyat. Ia harus membuka ruang kritik tanpa membuat warga takut.
Mandat rakyat jauh lebih konkret daripada mandat langit.
Rakyat punya batas. Mereka bisa menahan lapar, menyimpan marah, dan mencoba percaya sekali lagi. Tapi ketika kekecewaan sudah terlalu penuh, rakyat bisa mencabut mandat tanpa perlu menunggu tanda dari langit.
Toh, langit tidak datang ke TPS. Manusia yang datang.
Melawan Mistika Bukan Berarti Membenci Budaya
Ada orang yang mungkin langsung defensif ketika konsep Wahyu Keprabon mendapatkan kritikan. Mereka bisa bilang, “Ini warisan budaya. Jangan memahaminya dengan memakai logika Barat.”
Tapi kritik terhadap penyalahgunaan simbol bukan serangan terhadap budaya. Justru sebaliknya, kritik menyelamatkan budaya dari tangan elite yang suka memakainya sebagai alat kekuasaan.
Budaya yang sehat tidak takut untuk mendapatkan penafsiran ulang. Tradisi yang kuat tidak akan hancur hanya karena pertanyaan.
Yang rapuh justru kekuasaan yang butuh kabut mistis agar terlihat sah. Maka tugas kita bukan membuang semua simbol lama, melainkan membaca ulang simbol itu dengan keberanian baru.
Dulu, Wahyu Keprabon dipahami sebagai tanda legitimasi kosmis. Hari ini, maknanya lebih waras kalau dibaca sebagai suara nurani rakyat.
Raja yang lalim dulu dianggap kehilangan wahyu. Dalam demokrasi modern, pemimpin kehilangan mandat saat mengkhianati kepentingan publik.
Kita tidak perlu lagi menunggu goro-goro sebagai tanda gaib. Krisis sosial, kemiskinan, represi, dan ketimpangan sudah cukup terang menunjukkan kegagalan kekuasaan membaca manusia.
Tidak perlu menunggu pulung pergi dari istana.
Lihat saja antrean rakyat, harga kebutuhan, kualitas hukum, dan cara negara memperlakukan kritik. Di sana tanda-tandanya jauh lebih jelas.
Ketika Rakyat Takut Bertanya
Logika mistika kekuasaan tidak hanya hidup di sistem tradisional. Tapi juga bisa muncul di kantor, organisasi, partai, kampus, komunitas, bahkan keluarga.
Setiap kali seseorang dianggap tidak boleh dikritik karena statusnya, di situ logika Wahyu Keprabon bekerja dalam bentuk baru.
Ketika jabatan dianggap otomatis melahirkan kebijaksanaan, kamu sedang melihat sisa feodalisme.
Dan saat rakyat kecil diminta sabar, sementara orang berkuasa tidak pernah diminta bertanggung jawab, ada sesuatu yang busuk sedang dipelihara.
Dampaknya langsung ke hidup kamu.
Kamu bisa tumbuh menjadi warga yang takut bertanya, dan menganggap ketimpangan sebagai takdir. Kamu bisa melihat pemimpin buruk sebagai “orang yang harus dihormati” hanya karena ia duduk di kursi tinggi.
Pelan-pelan, kepatuhan terasa seperti moral.
Padahal belum tentu.
Kadang yang disebut sopan hanyalah cara halus untuk tidak mengganggu kenyamanan orang berkuasa.
Ketika Takut Menyamar Jadi Tata Krama
Kekuasaan tidak selalu bertahan karena pemimpinnya kuat. Kadang ia bertahan karena rakyat terlalu lama diajari menafsirkan ketakutan sebagai tata krama.
Dari kecil, banyak orang belajar bahwa melawan orang besar itu tidak pantas. Mengkritik orang tua dianggap durhaka. Mempertanyakan pemimpin dianggap tidak tahu diri. Menggugat struktur dianggap kurang ajar.
Akhirnya, kepala menjadi penjara. Karena terlalu banyak pikiran yang terkurung, bahkan sebelum keluar.
Di situlah mistika kekuasaan menang. Bukan saat raja duduk di takhta. Tapi saat rakyat sendiri mulai mengebiri keberaniannya.
Dan begitu keberanian sudah hilang dan rasa takut diberi nama “hormat”, selesai sudah.
Kekuasaan tidak perlu membungkam terlalu keras. Rakyat sudah melakukannya sendiri.
Melawan Logika Mistika
Melawan logika mistika Wahyu Keprabon bukan berarti menolak Jawa.
Justru ini cara paling jujur untuk menghormati tradisi, membebaskannya dari manipulasi penguasa.
Kalau seorang pemimpin benar-benar membawa “wahyu”, biarkan ia membuktikannya lewat keadilan. Lewat keberanian mendengar kritik. Melalui kebijakan yang tidak menghancurkan rakyat kecil. Dan juga dengan kemampuan menahan diri saat kekuasaan membuatnya ingin selalu benar.
Tapi kalau ia hanya memakai simbol, gelar, ritual, dan bahasa leluhur untuk membuat dirinya tampak tak tersentuh, kita tidak sedang melihat pemimpin yang berspiritual.
Kita hanya sedang melihat politik lama memakai dupa baru. Dan rakyat tidak perlu berlutut di depan dupa.
Rakyat hanya perlu satu hal, berani bertanya dan melawan.
Sebab kekuasaan yang benar-benar sah tidak perlu terus-menerus bersembunyi di balik langit. @tabooo
