Uji tipe keselamatan itu tidak bisa ditawar. Kalimat itu sering muncul di industri otomotif global. Namun pertanyaannya sederhana kalau keselamatan benar-benar jadi prioritas, kenapa banyak kendaraan masih gagal lolos uji tipe sebelum masuk pasar?
Tabooo.id – Jawabannya ternyata tidak sesederhana kendaraan “belum siap jual.” Di balik proses uji tipe, ada standar teknis, tekanan industri, kepentingan ekonomi, sampai satu pertanyaan yang terasa tidak nyaman Apakah sistem uji tipe kendaraan di Indonesia benar-benar melindungi publik, atau sekadar ritual administratif sebelum mobil masuk showroom?
“Banyak yang tidak lulus,” kata Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Iman Sukandar, kepada Kompas.com.
Kalimat itu terlihat biasa. Tapi maknanya jauh lebih serius. Karena ketika kendaraan gagal uji tipe, masalahnya bukan soal administrasi. Kendaraan itu gagal memenuhi syarat keselamatan, teknis, atau emisi sebelum turun ke jalan raya.
Satu Gagal, Semua Gugur
Indonesia mewajibkan setiap kendaraan lolos seluruh parameter pengujian sebelum pabrikan menjualnya ke publik.
Iman menjelaskan, satu unit kendaraan harus lolos seluruh item pengujian. Kalau satu item gagal, kendaraan tidak bisa memperoleh sertifikasi tipe.
“Lulus kalau semua masuk, satu saja tidak lulus tidak masuk,” ujar Iman.
Pabrikan memang masih punya satu kesempatan memperbaiki titik yang gagal. Namun kesempatan itu hanya berlaku sekali. Jika kendaraan tetap gagal, pabrikan harus mengulang seluruh proses dari awal.
Sekilas aturan ini terlihat ketat. Masalahnya, aturan ketat tidak selalu melahirkan pengawasan ketat.
Industri otomotif bergerak cepat. Pabrikan berlomba meluncurkan model baru, mengejar target penjualan, dan menjaga momentum pasar. Dalam situasi seperti itu, tekanan bisnis sering berbenturan dengan idealisme keselamatan.
Di titik ini, publik layak bertanya Seberapa besar ruang kompromi yang sebenarnya muncul sebelum kendaraan sampai ke tangan konsumen?
Indonesia Sudah Ketat atau Masih Setengah Jalan?
Indonesia sudah punya standar teknis melalui sistem uji tipe kendaraan bermotor. Pemerintah memeriksa aspek keselamatan, emisi, sampai kelayakan teknis sebelum kendaraan masuk pasar.
Namun jika membandingkannya dengan Jepang atau Eropa, satu celah besar langsung terlihat yaitu, transparansi.
Jepang membuka informasi recall kendaraan secara terbuka. Publik bisa melihat model kendaraan bermasalah, jenis cacat produksi, hingga tindakan koreksi dari pabrikan.
Eropa bahkan melangkah lebih jauh. Sistem seperti Euro NCAP menguji kendaraan secara independen dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka. Konsumen bisa melihat skor keselamatan sebelum membeli kendaraan. Indonesia belum sampai di titik itu.
Publik biasanya hanya mendengar satu kalimat kendaraan ini lolos atau gagal. Padahal pertanyaan paling penting justru sering hilang Bagian mana yang gagal?
Apakah rem bermasalah? Mungkin emisi terlalu tinggi? Atau justru sistem keselamatan utama tidak bekerja maksimal?
Publik berhak mengetahui jawaban itu. Karena risiko kendaraan tidak berhenti di ruang pengujian. Risiko ikut bergerak di jalan raya.
Saat Regulasi Bertemu Tekanan Industri
Tidak ada industri yang menyukai keterlambatan. Semakin lama kendaraan tertahan di pengujian, semakin besar biaya produksi, distribusi, dan kerugian bisnis.
Di sisi lain, pemerintah memegang tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan publik. Konflik diam-diam mulai muncul di sini.
Regulator harus cukup tegas menolak kendaraan yang belum memenuhi syarat. Namun regulator juga menghadapi tekanan ekonomi investasi, pertumbuhan industri, dan lapangan kerja.
Sosiolog risiko asal Jerman, Ulrich Beck, pernah mengingatkan bahwa masyarakat modern hidup dalam risk society atau masyarakat risiko. Semakin maju teknologi, semakin besar risiko tersembunyi yang ikut tumbuh. Dalam konteks otomotif, satu kesalahan kecil bisa menghasilkan dampak besar.
Satu baut longgar Satu sensor gagal bekerja. Satu airbag tidak mengembang. Kadang itu cukup untuk mengubah perjalanan biasa menjadi tragedi.
Dunia Berkali-kali Memberi Peringatan
Industri otomotif global sebenarnya sudah sering memberi pelajaran mahal.
Berbagai pabrikan besar pernah menarik jutaan kendaraan karena masalah rem, airbag, hingga cacat sistem elektronik.
Yang menarik, banyak kendaraan itu sempat lolos sertifikasi sebelum publik menemukan masalahnya.
Artinya, uji tipe bukan jaminan sempurna. Tapi sistem ini harus menjadi pagar pertama yang benar-benar kuat.
Kalau pagar pertama longgar, masyarakat yang menerima risikonya.
Bukan cuma pembeli mobil. Ada pengendara motor, Pejalan kaki, Anak sekolah, Orang tua yang pulang kerja.
Ini Bukan Sekadar Mobil Gagal Tes
Di balik angka kendaraan gagal uji tipe, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Berapa harga keselamatan sebelum kendaraan resmi turun ke jalan?
Kalau pengujian berubah jadi formalitas, masyarakat akan membayar risikonya.
Namun kalau negara benar-benar menjaga independensi pengawasan, kendaraan gagal justru menjadi kabar baik. Artinya, sistem berhasil menghentikan potensi masalah sebelum berubah menjadi kecelakaan.
Ironisnya, banyak orang merasa aman hanya karena kendaraan sudah dijual resmi. Padahal keselamatan tidak lahir dari iklan mewah atau fitur canggih di brosur.
Keselamatan lahir dari keberanian regulator berkata “Belum layak, jangan jual.”
Karena jalan raya bukan tempat eksperimen. Dan nyawa manusia terlalu mahal untuk diuji coba. @teguh
