Tabooo.id: Global – Banjir besar di Aceh dan Sumatra Barat menimpa warga miskin, petani kecil, buruh harian, dan masyarakat di kawasan hulu paling parah. Rumah mereka hancur, jalan terputus, listrik padam, dan komunikasi lumpuh. Beberapa desa terisolasi selama berhari-hari tanpa pasokan pangan yang memadai.
Pemerintah memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana mencapai 3,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 51 triliun. Jalan nasional, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan jaringan listrik mengalami kerusakan parah. Aktivitas ekonomi lokal berhenti total, sementara pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas menanggung beban pemulihan.
Pemkot Medan Kembalikan Bantuan 30 Ton Beras
Di tengah krisis, Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA). Wali Kota Medan, Rico Waas, menjelaskan keputusan itu mengikuti arahan pemerintah pusat dan Gubernur Sumatra Utara.
“Kami kembalikan bantuan ini kepada Uni Emirat Arab. Pemerintah pusat belum memutuskan untuk menerima bantuan asing,” ujar Rico, Kamis (18/12/2025).
Rico menegaskan, pemerintah kota tidak bisa menerima bantuan internasional tanpa persetujuan pusat. Setelah koordinasi dengan BNPB, Kementerian Pertahanan, dan kementerian terkait, pemerintah memutuskan untuk menolak bantuan tersebut.
Indonesia Klaim Mampu Tangani Krisis Sendiri
Keputusan itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang kabinet paripurna pada 15 Desember 2025, Prabowo menyebut banyak pemimpin dunia menawarkan bantuan, tetapi Indonesia memilih menanganinya sendiri.
“Saya ditelepon banyak kepala negara yang ingin mengirim bantuan. Saya bilang terima kasih, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menegaskan kemandirian Indonesia. Pemerintah menilai kapasitas nasional logistik, anggaran, dan sumber daya manusia cukup untuk menangani krisis tanpa bantuan asing.
Respons Cepat Timur Tengah, Jakarta Pilih Hati-hati
Negara-negara Timur Tengah merespons dengan cepat. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mengirim telegram belasungkawa, diikuti Raja Salman. Emir Qatar, Sultan Oman, dan Presiden Iran menyampaikan simpati serta menawarkan bantuan, termasuk tim darurat.
Uni Emirat Arab menyatakan kesiapan mengirim logistik dan tenaga kemanusiaan. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menyerukan bantuan cepat. Solidaritas itu muncul dari kedekatan agama, hubungan migrasi tenaga kerja, serta kemitraan ekonomi yang telah lama terjalin dengan Indonesia.
Meski demikian, Jakarta memilih jalur berbeda.
Politik dan Sensitivitas Lingkungan di Balik Keputusan
Keputusan menolak bantuan asing dipengaruhi faktor politik dan isu lingkungan. Beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Walhi dan JATAM, menyoroti tumpang tindih wilayah bencana dengan konsesi tambang, perkebunan, dan kehutanan industri.
Mereka menilai deforestasi, degradasi daerah aliran sungai, dan eksploitasi lahan memperparah dampak banjir dan longsor. Kehadiran tim internasional ahli hidrologi dan insinyur berpotensi membuka sorotan global terhadap pengelolaan lingkungan Indonesia. Pemerintah baru menilai pengawasan semacam itu bisa menjadi beban politik.
Direktur Desk Indonesia-MENA CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhmat, menilai negara-negara Timur Tengah bergerak karena solidaritas tulus. Namun, Jakarta merespons dengan pertimbangan politik domestik.
“Keengganan pemerintah menciptakan jarak antara niat baik kawasan MENA dan perhitungan politik Jakarta yang berorientasi ke dalam negeri,” tulis Zulfikar di Middle East Monitor.
Refleksi: Kedaulatan atau Gengsi?
Secara resmi, pemerintah ingin menampilkan kedaulatan dan kemampuan berdiri sendiri. Namun, ratusan ribu warga masih tinggal di pengungsian, menunggu rumah dibangun kembali dan ekonomi pulih.
Pertanyaannya sederhana tapi tajam ketika bantuan datang tanpa syarat, apakah menolaknya benar-benar soal kedaulatan, atau soal gengsi? Bagi korban di tenda darurat, yang paling penting adalah seberapa cepat negara benar-benar hadir untuk mereka. @dimas
