Tiga pengeroyok Bambang Setiawan ditangkap polisi. Polda Metro Jaya menyatakan ketiganya tak terafiliasi ormas, tetapi benarkah demikian?
Tabooo.id – Ada satu pertanyaan yang belum benar-benar selesai meski polisi sudah menangkap tiga orang.
Benarkah mereka bukan bagian dari organisasi massa?
Pertanyaan itu muncul setelah nama GRIB Jaya ikut terseret dalam isu kericuhan Pejompongan pada 27 Agustus 2026.
Polda Metro Jaya memberikan jawaban tegas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin memastikan tiga tersangka pengeroyokan Bambang Setiawan tidak terafiliasi dengan organisasi atau instansi mana pun.
Namun, jawaban itu sekaligus membuka pertanyaan baru.
Dasar yang disampaikan polisi dalam konferensi pers terutama berasal dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka sendiri. Karena itu, publik perlu membedakan antara keterangan tersangka, kesimpulan penyidik, dan fakta yang kelak teruji dalam persidangan.
Tiga Orang, Satu Kerusuhan, Satu Nyawa
Kamis, 27 Agustus 2026, kericuhan pecah di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Di tengah kekacauan itu, Bambang Setiawan, 59 tahun, mengalami pengeroyokan. Polisi menyebut Bambang tidak terlibat dalam demonstrasi.
Ia tidak datang sebagai bagian dari massa aksi. Namun, situasi di jalan membuatnya berhadapan dengan kekerasan.
Kini polisi menetapkan FP (23), DS (33), dan DDS (29) sebagai tersangka.
Ketiganya polisi tangkap di sebuah rumah makan di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Jumat malam, 11 September 2026.
Mereka tidak sedang bersembunyi di tempat gelap. Polisi menemukan ketiganya ketika sedang makan.
Ironinya, perjalanan pengejaran itu bermula dari sebuah potongan kayu yang tertinggal di lokasi kejadian.
Polisi: Tidak Ada Afiliasi
Pernyataan mengenai organisasi menjadi penting karena sejak awal beredar isu bahwa pelaku berkaitan dengan GRIB Jaya.
Polisi membantah keterkaitan tersebut. Iman mengatakan penyidik memastikan ketiga tersangka tidak terafiliasi dengan organisasi atau instansi tertentu.
“Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh para pelaku itu sendiri, mereka tidak terafiliasi dengan organisasi ataupun anggota organisasi tertentu,” kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (12/9/2026).
Pernyataan tersebut memiliki dua lapisan.
Pertama, polisi menyatakan tidak menemukan keterkaitan organisasi dalam perkara yang mereka tangani. Kedua, keterangan para tersangka ikut menjadi dasar penjelasan mengenai status mereka.
Di sinilah pembaca perlu cermat.
Keterangan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan. Keterangan itu belum sama dengan pembuktian final di pengadilan.
Karena itu, secara jurnalistik, kita belum tepat mengatakan ketiganya pasti bukan anggota ormas.
Kalimat yang lebih akurat berbunyi:
Polisi menyatakan ketiganya tidak terafiliasi dengan organisasi mana pun.
Perbedaannya tampak kecil.
Namun, dalam perkara hukum, perbedaan itu sangat besar.
Apa yang Sebenarnya Diketahui Polisi?
Polisi menyebut ketiga tersangka merupakan pekerja kasar dan serabutan.
Mereka mencari nafkah dari pekerjaan yang datang secara tidak menentu. Keberadaan mereka di sekitar lokasi juga berkaitan dengan aktivitas mencari penghasilan, menurut polisi.
Kemudian kerusuhan terjadi.
Menurut penyidik, mereka merasa terganggu ketika melintas. Rasa kesal kemudian berubah menjadi tindakan spontan.
Ketiganya ikut mengamuk.
Bambang akhirnya menjadi sasaran.
FP disebut memukul Bambang menggunakan potongan kayu. DS dan DDS ikut memukul, menendang, serta menyeret korban.
Salah satu pelaku juga membantu menahan Bambang agar tidak mampu melawan.
Jadi, menurut konstruksi awal polisi, tidak ada perintah organisasi yang muncul dalam perkara ini.
Penyidik juga tidak mengungkap aksi terkoordinasi sebuah organisasi. Motif yang muncul justru rasa kesal karena kerusuhan mengganggu aktivitas mereka.
Tetapi kesederhanaan motif itu membuat kasus ini terasa lebih dalam.
Bagaimana Kemarahan Bisa Menjadi Kekerasan?
Kemarahan merupakan emosi.
Kekerasan merupakan tindakan.
Keduanya tidak selalu berjalan bersama.
Seseorang bisa marah tanpa memukul. Orang juga bisa merasa terganggu tanpa menyeret orang lain di jalan.
Namun, kerumunan yang kacau dapat mempersempit batas antara emosi dan tindakan.
Satu orang bergerak.
Orang lain mengikuti.
Teriakan berubah menjadi dorongan. Dorongan berubah menjadi pukulan.
Pukulan kemudian berubah menjadi pengeroyokan.
Dalam hitungan waktu, seseorang yang semula hanya berada di jalan bisa kehilangan nyawa.
Kasus Bambang memperlihatkan betapa cepat proses tersebut dapat terjadi.
Karena itu, pertanyaan tentang ormas sebenarnya bukan satu-satunya persoalan.
Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Apa yang membuat tiga orang merasa cukup marah untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang bahkan tidak ikut demonstrasi?
Jejak Kayu dan Jejak di Meja Makan
Polisi tidak hanya mengandalkan keterangan.
Penyidik mengumpulkan CCTV, video amatir, serta bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 16 saksi juga menjalani pemeriksaan.
Polisi turut melibatkan ahli kedokteran forensik, forensik digital, psikologi forensik, dan hukum pidana.
Kemudian tim Inafis menemukan sidik jari laten pada potongan kayu di lokasi.
Jejak tersebut menjadi penting.
Penyidik menelusurinya hingga mengarah kepada FP. Mereka kemudian menemukan ketiga tersangka di Babakan Madang.
Penyidik menyita piring dan gelas kaca yang digunakan FP di rumah makan tersebut.
Menurut Iman, sidik jari laten pada benda-benda itu memiliki kecocokan dengan sidik jari laten pada potongan kayu.
Sebuah benda dari jalan.
Sebuah piring di rumah makan.
Dua tempat berbeda.
Satu jejak yang menghubungkannya.
Tetapi jejak tersebut menjelaskan dugaan keterlibatan FP dalam perkara kekerasan. Jejak itu tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai afiliasi organisasi.
Dua persoalan tersebut harus tetap dipisahkan.
Afiliasi dan Peran di Lapangan Bukan Hal yang Sama
Di sinilah diskusi publik sering terjebak.
Jika seseorang berada di tengah massa yang memiliki atribut tertentu, publik bisa langsung menganggap orang tersebut anggota kelompok.
Padahal, keberadaan seseorang di sebuah lokasi tidak otomatis membuktikan keanggotaan.
Begitu pula sebaliknya.
Tidak memakai atribut organisasi tidak otomatis membuktikan seseorang tidak memiliki hubungan dengan organisasi.
Karena itu, status afiliasi membutuhkan bukti yang spesifik.
Data keanggotaan, keterangan pihak organisasi, atau bukti hubungan lain dapat membantu menjawabnya. Namun, bahan konferensi pers yang tersedia belum memuat pemeriksaan semacam itu secara rinci.
Polisi hanya memastikan ketiga tersangka tidak terafiliasi dengan organisasi tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan mereka.
Itulah batas informasi yang saat ini tersedia.
Dan batas tersebut harus dihormati.
Jangan Menghukum Ormas dengan Dugaan
Ada alasan lain mengapa persoalan ini perlu hati-hati.
Sebuah organisasi tidak seharusnya menerima tuduhan hanya karena namanya muncul dalam isu yang beredar.
Jika polisi tidak menemukan bukti keterlibatan GRIB Jaya, media tidak boleh mengubah isu menjadi fakta. Masyarakat pun perlu melakukan hal yang sama.
Satu unggahan bisa berubah menjadi tuduhan.
Satu tuduhan kemudian dapat berubah menjadi stigma.
Sementara itu, stigma bisa bertahan jauh lebih lama daripada proses hukum.
Karena itu, prinsipnya sederhana, jika tidak ada bukti, jangan ubah dugaan menjadi kepastian.
Prinsip yang sama berlaku terhadap pernyataan resmi.
Jika sebuah kesimpulan belum menjelaskan seluruh dasar pembuktiannya, publik tetap boleh meminta penjelasan lebih lanjut.
Di antara dua ekstrem itulah jurnalisme harus berdiri.
Yang Masih Belum Terjawab
Dari keterangan polisi, beberapa hal sudah terang.
Tiga orang telah ditangkap. Polisi menyebut mereka sebagai tersangka dan menguraikan peran masing-masing.
Penyidik juga menjelaskan sejumlah bukti yang mereka gunakan. Polisi kemudian menyatakan ketiganya tidak terafiliasi dengan organisasi mana pun.
Namun, satu ruang pertanyaan masih terbuka:
Seberapa jauh penyidik telah memverifikasi status organisasi ketiga tersangka di luar keterangan mereka sendiri?
Penyidik masih perlu menjelaskan verifikasi keanggotaan, keterangan organisasi, aktivitas tersangka, serta kemungkinan hubungan dengan kelompok tertentu.
Bahan konferensi pers yang tersedia belum menjelaskan hal tersebut.
Karena itu, pertanyaan tersebut tidak boleh berubah menjadi tuduhan.
Namun, pertanyaan itu juga tidak perlu dimatikan.
Justru pertanyaan semacam itulah yang menjaga kasus tetap berada di ruang publik.
Pada Akhirnya, Bambang Tetap Bukan Massa
Di balik perdebatan mengenai GRIB Jaya, afiliasi, dan motif, ada satu fakta kemanusiaan yang tidak berubah.
Bambang Setiawan meninggal setelah mengalami pengeroyokan.
Polisi menyebut ia tidak ikut demonstrasi. Ia tidak datang untuk berkelahi.
Namun, ia tetap menjadi korban.
Kini tiga orang menghadapi proses hukum.
Polisi menjerat mereka dengan Pasal 262 Ayat (3) atau Ayat (4) dan Pasal 466 Ayat (2) atau Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara.
Namun, proses hukum akan menentukan kesalahan mereka melalui pembuktian. Begitu pula soal motif dan kemungkinan hubungan dengan pihak lain.
Untuk saat ini, posisi faktualnya jelas, polisi menyatakan ketiga tersangka bukan anggota atau bagian dari organisasi tertentu.
Tetapi apakah seluruh dasar verifikasinya sudah diketahui publik?
Belum.
Karena itu, pertanyaan “Benarkah bukan dari ormas?” masih layak diajukan.
Bukan untuk mencari kambing hitam. Bukan pula untuk membela siapa pun.
Pertanyaan itu muncul untuk memastikan bahwa kasus kematian Bambang tidak berhenti pada siapa yang ditangkap.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana kekerasan tersebut terjadi dan apakah ada pihak lain yang memiliki hubungan dengan peristiwa itu.
Sebab jika tiga orang memang bertindak spontan, persoalannya justru menjadi lebih mengkhawatirkan.
Berarti seseorang tidak membutuhkan komando untuk melakukan kekerasan.
Cukup kerumunan, cukup kemarahan dan cukup hilangnya kendali.
Dan satu manusia yang kebetulan berada di tempat yang salah.
Bambang mungkin bukan bagian dari kerumunan. Tetapi kerumunan itulah yang akhirnya mengambil nyawanya. @dimas
