Kerusuhan Pejompongan diduga melibatkan massa bayaran. Polisi mengungkap rantai uang dan mencari siapa yang menggerakkan massa.
Tabooo.id – Kerusuhan tidak selalu lahir dari amarah spontan.
Kadang, uang bergerak lebih dulu. Setelah itu, massa mengikuti pesanan.
Sebanyak 11 orang masuk daftar tersangka dalam perkara itu. Peran mereka berbeda, mulai dari pelaku kekerasan hingga penggerak massa.
Kasus ini pun membawa cerita Pejompongan ke persoalan yang lebih rumit.
Bukan sekadar massa yang kehilangan kendali. Penyidik menemukan dugaan aliran uang dalam mobilisasi massa tersebut.
Ada yang Memesan, Ada yang Menggerakkan
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan penyidik memakai metode scientific crime investigation.
Lewat metode itu, penyidik menelusuri fakta hukum terkait pendanaan dan pergerakan massa.
Hasil penyelidikan membawa aparat kepada tiga tersangka yang terkait kematian Bambang Setiawan, 59 tahun.
Bambang merupakan penjual cermin di kawasan Pejompongan.
Saat kerusuhan pecah, ia menjadi korban salah sasaran.
Menurut polisi, FP, 23 tahun, memukul Bambang dengan sebatang kayu. DS, 33 tahun, dan DDS, 29 tahun, kemudian menyeret serta menendangnya.
Bambang akhirnya meninggal dunia.
Ketiganya polisi tangkap di sebuah restoran kawasan Babakan Madang, Bogor.
Penyidik juga menemukan bukti sidik jari laten pada kayu. Bukti tersebut cocok dengan sidik jari pada piring atau gelas di restoran.
Namun, perkara ini tidak berhenti pada tiga pelaku kekerasan.
Delapan tersangka lain membawa cerita berbeda.
Mereka masuk dalam tiga kelompok yang berkaitan dengan pendanaan dan mobilisasi massa.
Rp40 Ribu untuk Membeli Kekacauan?
Menurut polisi, tarif massa dalam jaringan tersebut berkisar Rp40 ribu hingga Rp70 ribu per orang.
Angka itu terlihat kecil.
Nilainya berubah ketika jumlah orang mencapai ratusan bahkan ribuan.
Kelompok pertama melibatkan SO, KHT, PKL, dan JT. Keempatnya diduga menjalankan rantai mobilisasi.
SO memberikan dana kepada KHT.
Selanjutnya, KHT meneruskan pesanan kepada PKL dengan bayaran Rp50 ribu per orang.
Koordinator lapangan bernama JT kemudian memangkas nilai tersebut menjadi Rp40 ribu untuk setiap orang yang ikut membuat kerusuhan.
Selisihnya memang hanya Rp10 ribu.
Namun, jumlah besar membuat selisih kecil berubah menjadi insentif.
Penyidik menduga jaringan tersebut menargetkan 1.000 orang untuk memicu kerusuhan.
Jika angka itu terbukti, total uang yang bergerak bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Kerusuhan pun terlihat seperti pasar yang punya harga per kepala.
Dari Massa Dewasa ke Anak-Anak
Bagian paling gelap muncul dari kelompok ketiga.
Dalam penyelidikan itu, aparat menelusuri aliran dana dari BG kepada NR, lalu menuju FR alias PD.
FR kemudian merekrut anak-anak untuk ikut dalam aksi.
Direktur PPA dan TPPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari mengatakan perekrut sengaja menyasar anak-anak.
Menurut Rita, anak lebih mudah mendapat pengaruh secara psikologis. Mereka juga lebih rentan mengikuti tekanan kelompok.
Uang yang mereka terima berkisar Rp35 ribu hingga Rp50 ribu.
Namun, faktor ekonomi bukan satu-satunya pemicu.
Rasa solidaritas kelompok ikut menarik mereka masuk.
Di sinilah masalahnya menjadi jauh lebih serius.
Kerusuhan tidak hanya melibatkan orang dewasa yang sadar mengambil risiko. Jaringan tersebut juga menyeret anak-anak ke dalam konflik hukum.
Sebagian anak bahkan mengaku pernah mengikuti perekrutan serupa, menurut keterangan polisi.
Jika keterangan itu terbukti, pola tersebut mungkin sudah berjalan lebih dari sekali.
Uang Kecil, Jaringan Besar
Perekrut diduga mengambil keuntungan dengan memangkas dana dari koordinator di atasnya.
BG, misalnya, diduga memperoleh sekitar Rp2,35 juta dalam satu hari.
Jumlah tersebut berasal dari perekrutan 53 anak.
Hitungannya sederhana.
Satu anak memiliki nilai tertentu dalam jaringan. Puluhan anak kemudian menghasilkan jutaan rupiah.
Model seperti ini mengubah manusia menjadi angka dalam daftar mobilisasi.
Yang dicari bukan lagi siapa yang punya gagasan. Fokusnya berubah menjadi berapa orang yang bisa datang.
Di sinilah absurditasnya.
Kerusuhan yang terlihat kacau di jalan ternyata dapat memiliki perhitungan rapi di belakang layar.
Ini Bukan Sekadar Massa Bayaran
Polisi masih mengejar aktor intelektual dan pihak yang mendanai jaringan tersebut.
Karena itu, publik belum bisa menyimpulkan siapa pengorder terakhir dalam kasus Pejompongan.
Identitas badan hukum di Jakarta yang diduga memerintahkan ER membawa massa juga belum polisi buka.
Badan hukum tersebut diduga menawarkan bayaran Rp70 ribu untuk setiap orang yang datang.
Penyidik masih mengembangkan perkara tersebut.
Namun, konstruksi kasus yang polisi ungkap menunjukkan satu pola penting.
Rantai itu memiliki beberapa mata rantai.
Pemberi dana berada di satu sisi. Koordinator dan perekrut mengisi bagian berikutnya. Massa kemudian bergerak di lapangan.
Setiap mata rantai memiliki kepentingan sendiri.
Sebagian mencari keuntungan. Sebagian lain mencari massa. Pada akhirnya, orang-orang yang turun ke jalan menghadapi risiko hukum.
Yang Dibayar Bukan Cuma Massa
Kasus Pejompongan menyisakan pertanyaan yang lebih besar.
Apa yang terjadi ketika aksi massa berubah menjadi komoditas?
Seseorang dapat membayar puluhan ribu rupiah untuk mendatangkan satu orang.
Dalam situasi seperti itu, kerumunan tidak lagi sekadar kumpulan manusia.
Kerumunan bisa berubah menjadi alat.
Risikonya semakin besar ketika anak-anak ikut masuk dalam mekanisme tersebut.
Mereka bukan hanya menerima uang. Anak-anak juga menanggung risiko hukum dan sosial dari keputusan orang dewasa.
Karena itu, persoalan Pejompongan tidak berhenti pada 11 tersangka.
Penyidik perlu membuktikan siapa yang memberi perintah. Mereka juga perlu mengungkap bagaimana uang bergerak dari sumber hingga ke jalan.
Menangkap orang di lapangan hanya memutus satu bagian rantai.
Jika sumber dana dan pengorder tetap tersembunyi, pola serupa bisa muncul lagi.
Kerusuhan Punya Harga, Tapi Siapa yang Membelinya?
Kerusuhan biasanya terlihat seperti ledakan emosi.
Kasus Pejompongan justru menghadirkan kemungkinan berbeda.
Uang diduga menggerakkan perekrut. Koordinator mencari massa. Sebagian perekrut bahkan mengambil keuntungan.
Anak-anak pun ikut masuk ke dalam permainan tersebut.
Jika seluruh dugaan itu terbukti di pengadilan, persoalannya jauh lebih besar daripada keributan jalanan.
Ini bukan sekadar massa yang brutal.
Pola tersebut dapat menunjukkan bagaimana uang, kerumunan, dan kerentanan manusia saling bertemu.
Pada akhirnya, publik tidak hanya perlu bertanya siapa yang melempar batu.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: siapa yang membayar orang untuk datang?
Ketika kerusuhan punya harga per kepala, jumlah massa bukan lagi satu-satunya persoalan.
Yang lebih penting adalah mencari tahu siapa yang membeli kekacauan itu. @dimas
