Soekarno melihat demokrasi politik bukan sebagai tujuan akhir, melainkan pintu awal untuk membongkar ketimpangan yang lebih dalam. Baginya, hak memilih tidak cukup jika rakyat tetap tidak punya kuasa atas tanah, kerja, upah, dan hidup ekonominya sendiri. Di titik itulah kritik Soekarno menjadi tajam, bahwa demokrasi yang tidak menyentuh perut rakyat hanya akan menjadi panggung kekuasaan yang tampak merakyat, tetapi tetap melayani pemodal.
Tabooo.id – Demokrasi sering mendapat perlakuan seperti mantra. Begitu ada pemilu, parlemen, partai, dan hak suara, banyak orang langsung merasa negara sudah berjalan di jalur rakyat. Padahal Soekarno melihat sesuatu yang jauh lebih tajam. Demokrasi tidak boleh berhenti sebagai urusan bilik suara. Demokrasi harus turun sampai ke perut rakyat.
Di sinilah pikirannya menjadi berbahaya bagi kelas yang nyaman.
Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno tidak sekadar bicara tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Ia membongkar tubuh demokrasi itu sendiri. Ia bertanya dengan cara yang tidak sopan kepada kekuasaan, apa gunanya rakyat bisa memilih wakil, kalau setelah itu mereka tetap bisa terusir dari tempat kerja? Apa gunanya rakyat katanya berdaulat, kalau pemilik modal masih menjadi penentu bagi urusan hidup mereka?
Ini bukan debat teori. Ini soal siapa yang benar-benar memegang kuasa.
Demokrasi Politik Saja Tidak Cukup
Ia membaca sejarah demokrasi Barat sebagai sejarah naiknya kelas borjuis. Dulu, kekuasaan berada di tangan raja, bangsawan, dan otoritas agama. Rakyat hanya menjadi penonton yang harus tunduk.
Lalu kaum borjuis muncul sebagai kekuatan baru. Mereka punya usaha, perdagangan, dan kepentingan ekonomi. Mereka butuh kekuasaan politik agar kepentingan itu aman.
Masalahnya, kaum borjuis belum cukup kuat untuk merebut kekuasaan sendirian. Maka mereka mengajak rakyat untuk bergerak. Mereka juga memberikan semboyan besar tentang kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan kepada rakyat.
Rakyat pun turun bertarung, menanggung darah, lalu ikut meruntuhkan otokrasi. Namun ketika kekuasaan lama roboh, kemenangan itu tidak sepenuhnya jatuh ke tangan rakyat.
Namun setelah otokrasi tumbang, siapa yang benar-benar menang?
Bukan rakyat sepenuhnya. Yang naik ke panggung utama justru kelas borjuis. Demokrasi lahir, parlemen berdiri, pemilihan umum berjalan, tetapi kapitalisme tetap berkuasa. Inilah pisau analisis Soekarno. Ia tidak terpukau oleh bentuk luar demokrasi. Ia meneliti siapa yang menguasai isi ekonominya.
Dan di titik ini, demokrasi politik mulai kelihatan telanjang.
Rakyat Bisa Memilih, Tapi Tetap Bisa Kelaparan
Namun di luar gedung politik, hidupnya tetap rapuh.
Di tempat kerja, ia tidak punya kuasa yang sama. Majikan tetap bisa mengusirnya, bisa menekan upah mereka, bahkan membuat aturan kerja tanpa melibatkannya.
Masa depan buruh tetap bergantung pada keputusan pemilik modal. Ia bisa menjadi “raja” dalam politik, tetapi menjadi budak dalam ekonomi.
Di sini Soekarno memukul jantung demokrasi liberal. Demokrasi yang hanya memberi suara politik belum tentu memberi kuasa hidup. Ia bisa membuat rakyat seolah terlibat, tetapi tidak selalu membuat rakyat benar-benar menentukan nasibnya.
Sederhananya, rakyat memiliki hak mencoblos, lalu menyuruh mereka diam ketika dapurnya tetap kosong.
Itulah demokrasi yang ditolak Soekarno. Bukan karena ia anti-rakyat. Justru karena ia menolak demokrasi yang memakai nama rakyat, tetapi membiarkan rakyat tetap kalah dalam urusan ekonomi.
Parlemen Tidak Otomatis Membebaskan Rakyat
Soekarno tidak menolak demokrasi karena ia membenci kebebasan politik. Ia menolak pemujaan buta terhadap demokrasi politik yang berhenti di parlemen. Baginya, parlemen hanya alat. Ia bukan tujuan akhir.
Kalau parlemen berdiri di atas struktur ekonomi yang timpang, maka parlemen bisa menjadi panggung kosong. Di atas panggung itu, rakyat terlihat punya suara. Namun di bawah panggung, modal tetap mengatur hidup rakyat.
Inilah pola kekuasaan yang ia bongkar. Demokrasi politik bisa memberi rakyat hak memilih. Namun kapitalisme bisa tetap memegang alat produksi, pekerjaan, upah, tanah, pasar, dan rezeki. Akibatnya, rakyat punya hak formal, tetapi tidak punya daya material.
Soekarno memahami bahwa kekuasaan tidak hanya tinggal di istana. Kekuasaan juga hidup di pabrik, tanah, pasar, bank, perusahaan, dan hubungan kerja. Kalau demokrasi tidak menyentuh wilayah itu, demokrasi hanya memindahkan simbol kekuasaan tanpa mengubah struktur penderitaan.
Maka pertanyaannya bukan hanya: siapa yang memerintah negara?
Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa yang menguasai hidup rakyat?
Demokrasi Ekonomi: Titik yang Sering Dilupakan
Demokrasi ekonomi menjadi inti pemikiran Soekarno. Ia tidak puas dengan rakyat yang hanya ikut memilih. Ia ingin rakyat ikut memiliki arah kehidupan ekonominya. Ia ingin demokrasi masuk ke wilayah rezeki, kerja, produksi, distribusi, dan kesejahteraan.
Demokrasi politik menjawab urusan negeri. Demokrasi ekonomi menjawab urusan nasi.
Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Politik boleh tampak beres, tetapi ekonomi yang timpang tetap membuat rakyat menderita. Negara juga bisa merdeka secara formal, namun kemerdekaan hanya menjadi bendera tanpa isi jika rakyatnya tetap miskin. Bahkan parlemen yang ramai pun tidak berarti banyak ketika pasar masih dikuasai segelintir orang, karena demokrasi akhirnya hanya berubah menjadi dekorasi.
Soekarno menyebut arah ini sebagai sosio-demokrasi. Demokrasi harus berdiri di dalam masyarakat, bukan melayang sebagai teori politik. Ia tidak boleh mengabdi kepada kelompok kecil yang menguasai hidup banyak orang. Tugasnya jelas, yakni membereskan politik sekaligus membuka jalan bagi keadilan ekonomi.
Di sinilah konsepnya menjadi lebih radikal daripada demokrasi biasa. Ia tidak mau demokrasi yang hanya mengatur cara memilih penguasa. Ia mau demokrasi yang membongkar cara hidup bersama.
Sosio-Demokrasi: Demokrasi yang Turun ke Tanah
Sosio-demokrasi bukan demokrasi yang melayang di ruang teori. Ia lahir dari kondisi nyata masyarakat. Soekarno tidak membangun konsep ini dari romantisme kosong. Ia melihat rakyat yang hidup sengsara, tertindas, miskin, dan tidak punya kuasa atas alat hidupnya sendiri.
Karena itu, sosio-demokrasi harus berdiri dengan dua kaki di tanah. Ia harus menyentuh penderitaan konkret, bukan berhenti pada jargon pembebasan. Ketimpangan yang hidup di tengah masyarakat harus dijawab secara nyata. Karena itu, ia wajib melawan susunan sosial yang membuat sebagian kecil orang hidup berlimpah, sementara sebagian besar rakyat hanya bertahan.
Sosio-demokrasi berarti demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Ia tidak hanya mengejar kebebasan memilih. Ia juga mengejar keselamatan hidup. Ia tidak hanya bicara hak warga negara. Ia juga bicara hak manusia untuk hidup layak.
Soekarno ingin demokrasi yang tidak mudah dibeli oleh gemerlap negara modern. Ia mengkritik nasionalis yang hanya ingin Indonesia tampak hebat seperti negara besar: punya armada kuat, kota megah, bank besar, dan bendera berkibar di mana-mana. Bagi Soekarno, semua itu bisa saja lahir dari kapitalisme yang menindas rakyat.
Negara boleh tampak gagah. Namun kalau rakyatnya lapar, gagah itu hanya topeng.
Nasionalisme Borjuis vs Nasionalisme Marhaen
Di bagian ini, Soekarno menarik garis pemisah yang penting. Tidak semua nasionalisme membebaskan rakyat. Ada nasionalisme yang hanya ingin memindahkan kekuasaan dari tangan asing ke tangan elite bangsa sendiri. Nasionalisme jenis ini bisa berteriak merdeka, tetapi tidak selalu peduli pada nasib rakyat kecil.
Itulah nasionalisme borjuis.
Nasionalisme borjuis puas ketika negara sudah merdeka secara formal. Ia bangga pada simbol, bendera, pemerintahan, dan pengakuan dunia. Namun ia tidak cukup berani mengubah susunan ekonomi yang membuat rakyat tetap tertindas.
Soekarno menawarkan arah lain: sosio-nasionalisme. Nasionalisme ini tidak berhenti pada kemerdekaan negara. Namun, harus membawa keselamatan masyarakat, bukan sekadar kebanggaan simbolik. Di dalamnya, kemerdekaan politik perlu berjalan bersama keadilan ekonomi. Karena itu, ia harus berdiri bersama kaum Marhaen, bukan hanya mengganti penguasa lama dengan elite baru.
Di sinilah terlihat bahwa bagi Soekarno, kemerdekaan bukan garis akhir. Kemerdekaan hanya syarat awal untuk memperbaiki masyarakat yang rusak.
Kalau setelah merdeka rakyat tetap miskin, berarti revolusi belum selesai.
Mengapa Demokrasi Barat Tidak Cukup untuk Indonesia
Soekarno tidak anti-Barat secara dangkal. Ia membaca Barat dengan kritis. Ia melihat bahwa demokrasi Barat memang meruntuhkan otokrasi lama. Namun ia juga melihat bahwa demokrasi itu gagal menghentikan penindasan kapitalisme.
Di negara-negara yang disebut modern, parlemen bisa berjalan. Pemilu bisa berlangsung. Partai bisa bertarung. Namun buruh tetap tertindas. Pengangguran tetap meluas. Upah tetap rendah. Hidup rakyat tetap rapuh.
Maka Soekarno memberi peringatan kepada Indonesia. Jangan menyalin demokrasi Barat hanya karena bentuknya terlihat maju. Indonesia harus bertanya lebih jauh, apakah sistem itu menyelamatkan rakyat? Apakah sistem itu memberi kuasa ekonomi kepada rakyat? Apakah sistem itu menghentikan penindasan?
Kalau jawabannya tidak, maka sistem itu tidak layak dikeramatkan.
Di sinilah relevansi Soekarno terasa keras hari ini. Secara prosedur, banyak negara bisa tampak demokratis, tetapi ekonomi rakyatnya tetap timpang. Hak suara memang dimiliki banyak orang, namun daya tawar mereka sering lemah di hadapan modal dan kebijakan. Pemilu pun bisa berlangsung meriah, sementara hidup sehari-hari tetap mahal, sempit, dan penuh ketakutan.
Demokrasi seperti itu tidak mati. Ia hanya kosong.
Demokrasi yang Tidak Menyentuh Perut Akan Mudah Dikuasai Uang
Soekarno memahami satu hal mendasar, politik tidak pernah netral dari ekonomi. Kalau ekonomi dikuasai segelintir orang, politik akan ikut condong kepada mereka. Uang bisa membeli pengaruh. Modal bisa menentukan arah kebijakan. Kepentingan elite bisa menyamar sebagai kepentingan nasional.
Ini bukan sekadar masalah moral pejabat. Ini masalah struktur.
Suara politik rakyat mudah dilemahkan ketika mereka tidak punya kuasa ekonomi. Ketergantungan penuh pada pemilik modal untuk kerja dan makan membuat kebebasan politik selalu berada dalam tekanan. Jika kebutuhan dasar saja tidak aman, demokrasi akhirnya menjadi hak yang sulit dipakai secara merdeka.
Soekarno ingin membalik keadaan itu. Ia ingin rakyat tidak hanya dihitung sebagai pemilih. Ia ingin rakyat menjadi pemilik arah bangsa.
Demokrasi, Modal, dan Struktur Kuasa
Pemikiran Soekarno tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi masuk ke kategori Power karena ia membongkar tempat kekuasaan yang sering disembunyikan. Banyak orang melihat kekuasaan hanya sebagai jabatan. Soekarno melihat kekuasaan sebagai struktur hidup.
Kekuasaan ada pada siapa yang membuat undang-undang. Namun kekuasaan juga ada pada siapa yang menentukan upah. Kekuasaan ada pada siapa yang duduk di parlemen. Namun kekuasaan juga ada pada siapa yang menguasai tanah, pabrik, bank, dan pasar.
Dengan cara ini, Soekarno menggeser pembicaraan demokrasi dari permukaan ke akar. Ia tidak puas dengan pertanyaan, “Apakah rakyat boleh memilih?” Ia menambahkan pertanyaan yang lebih mengguncang: “Apakah rakyat berkuasa atas hidupnya sendiri?”
Inilah pola pikir yang membuat demokrasi menjadi arena perebutan kuasa sesungguhnya. Soekarno tidak hanya bicara tentang kuasa negara, tetapi juga kuasa atas rezeki. Hak bicara harus berjalan bersama hak hidup. Kursi politik pun tidak cukup jika struktur ekonomi tetap membuat rakyat kecil berada di bawah kendali segelintir orang.
Pemilu Ramai, Rakyat Tetap Terjepit
Hari ini, pemikiran Soekarno masih menampar. Kita hidup di zaman ketika demokrasi sering dirayakan sebagai prosedur. Debat berlangsung, kampanye bergerak, dan survei terus dipamerkan. Pemilu hadir dengan segala hiruk-pikuknya, koalisi sibuk menyusun arah, sementara parlemen terlihat bekerja. Dari luar, semua tampak hidup.
Namun pertanyaan Soekarno tetap mengganggu: apakah rakyat benar-benar berkuasa?
Biaya hidup yang terus naik membuat rakyat kecil makin terjepit. Tanah kian sulit dimiliki, sementara upah sering gagal mengejar kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal juga makin mahal. Ketika kebijakan publik lebih ramah kepada modal daripada manusia, demokrasi sedang kehilangan rohnya.
Rakyat tidak cukup diberi suara lima tahun sekali. Rakyat perlu kuasa nyata atas arah ekonomi yang menentukan hidupnya setiap hari.
Di titik ini, Soekarno bukan sekadar tokoh masa lalu. Ia menjadi alat baca untuk membongkar demokrasi hari ini. Ia memaksa kita melihat apakah demokrasi benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya menjadi mesin legal untuk menjaga ketimpangan.
Demokrasi Harus Menjadi Jalan Hidup, Bukan Sekadar Sistem Politik
Soekarno mengajarkan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah demokrasi setengah badan. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi bisa berdiri, tetapi tetap pincang. Ia mungkin mampu bicara atas nama rakyat, namun belum tentu sanggup menyelamatkan hidup mereka. Hak suara pun menjadi tidak cukup ketika rakyat tetap gagal memperoleh hidup yang layak.
Demokrasi sejati harus menjawab dua hal sekaligus, siapa yang memerintah dan bagaimana rakyat hidup. Demokrasi sejati perlu mengurus negara sekaligus rezeki rakyat. Kebebasan politik harus berjalan bersama keadilan ekonomi. Dengan begitu, rakyat tidak hanya hadir sebagai angka pemilih, tetapi berdiri sebagai manusia yang benar-benar berdaulat.
Inilah makna besar dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam pikiran Soekarno. Demokrasi bukan hanya soal mengganti pemimpin. Demokrasi adalah soal membongkar susunan yang membuat rakyat tetap kecil di hadapan modal, elite, dan negara.
Kalau demokrasi hanya berhenti di parlemen, ia mudah menjadi tontonan. Ketika demokrasi turun sampai ke ekonomi, ia baru menjadi kekuatan.
Dan jika rakyat hanya diberi hak memilih tanpa hak hidup layak, itu bukan kedaulatan rakyat, tapi hanya undangan resmi untuk menonton kekuasaan bekerja atas nama mereka. @tabooo
