Tabooo.id: Edge – Bayangin ini: lo lagi santai scroll timeline, tiba-tiba muncul berita: “Soeharto akan diberi gelar pahlawan nasional di Hari Pahlawan.” Otak lo langsung mode WTF. Serius, Hari Pahlawan, 10 November, tapi yang dikasih penghargaan orang yang dulu bikin rakyat bergumul sama utang luar negeri, krisis moneter, dan praktik KKN? Absurd banget, kan?
Menurut Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, rencana ini menabrak TAP MPR 11/1998 yang jelas menyebut Soeharto terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia menegaskan, “Keputusan itu jelas merupakan skandal politik. TAP MPR produk reformasi sekarang jadi sampah.” Sampah? Waduh, kayaknya pejabat yang ngeklik tombol approve gelar pahlawan lagi mood garbage day.
Fadli Zon dan Plot Twist Politik
Tapi tunggu, twist-nya muncul Fadli Zon, orang yang zaman reformasi paling lantang menurunkan Soeharto, tiba-tiba mendukung usulan gelar pahlawan. Bukan cuma sekali, tapi tiga kali pengajuan nama Soeharto. Kenapa? Apakah karena dia bagian dari pemerintahan sekarang? Atau karena, secara dramatis atau biologis, Soeharto dianggap ayah mertua Presiden Prabowo Subianto? Logikanya, ini kayak plot sinetron politik yang nggak pernah absen twist-nya.
Proses Panjang, Hasilnya Ironis
Proses pengajuan gelar pahlawan memang panjang: dimulai dari kabupaten, naik ke provinsi, lalu ke kementerian. Tim akademisi, pakar, dan tokoh masyarakat menilai nama-nama calon pahlawan. Namun ketika Soeharto, yang dulu dikritik habis-habisan, akhirnya mendapat gelar, rasanya kayak nonton film horor tapi villain-nya dikasih Oscar. Lo nggak tahu mau ketawa atau nangis.
Selain itu, meski proses formal dijalankan, keputusan ini menimbulkan kontroversi luas. Banyak orang mempertanyakan konsistensi reformasi dan prinsip TAP MPR 11/1998.
Geleng Kepala Publik
Secara sosial, keputusan ini bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Bayangin lo ikut reformasi, belajar bahwa kepemimpinan harus transparan dan bersih dari KKN… tapi akhirnya sistem memberi penghargaan ke mantan presiden yang jadi ikon KKN. Ironis? Banget. Lucu? Sedikit, tapi pahitnya lebih banyak.
Di sini kita melihat fenomena klasik politik bisa absurd, tapi tetap sah secara prosedural. Lagipula, sistem kadang lebih suka bikin meme hidup: reformasi diproklamirkan, tapi heroisme diberikan kepada yang “dulu menabrak aturan.”
Janji Politik Kedaluwarsa, Reformasi Tidak?
Masyarakat modern jadi saksi absurdnya sejarah yang dikemas ulang. Semua aturan dan moral reformasi kini seperti dekorasi di TikTok, cuma background buat nge-like dan share. Lo bisa nanya ke diri sendiri: apa yang lebih penting, simbol, atau substansi? Jawabannya? Yah, tergantung seberapa kuat lo tahan scrolling sambil geleng-geleng kepala. @dimas
