Tabooo.id: Deep – “Kalau ini dilewatkan begitu saja, besok siapa pun bisa ditangkap tanpa alasan jelas. Bahkan Anda, saya, atau tetangga Anda.”
Suara Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana, menggema di Jakarta, Minggu (16/11/2025). Tidak ada aplaus meriah. Hanya lirih, tapi menusuk: ini bukan retorika politik, ini peringatan serius.
Di gedung parlemen, legislator membahas RUU KUHAP. Mereka hanya memanfaatkan dua hari singkat, 12-13 November 2025, seakan cukup membaca judul bab tanpa menyentuh isi substansi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP gabungan YLBHI, LBHM, IJRS, APIK, Lokataru, ILRC, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, dan AJI menyatakan DPR menyelewengkan masukan mereka. Para legislator mengubah pasal-pasal yang seharusnya membatasi kewenangan aparat. “Ini bukan revisi, ini manipulasi formal,” kata Iftitah Sari, peneliti ICJR.
Draf Singkat, Risiko Panjang
RUU KUHAP memberi aparat penegak hukum “kunci master”. Misalnya, operasi undercover buy dan controlled delivery yang sebelumnya terbatas pada narkotika kini berlaku untuk semua tindak pidana tanpa pengawasan hakim. Bayangkan seorang polisi menentukan siapa yang akan “terjebak” dalam rekayasa hukum, sementara pengadilan hanya menonton dari jauh.
Lebih jauh, aparat melakukan penangkapan dan penahanan serampangan saat demo Agustus lalu. Sekarang, DPR berpotensi melegalkan mekanisme itu. Aparat yang mendapat kewenangan luas dan penguasa yang ingin menjaga status quo politik mendapatkan keuntungan paling besar.
Siapa yang Dirugikan? Semua yang Rendah dan Rentan
Di lorong-lorong sempit kota dan kampung pinggiran, warga merasakan bayang-bayang hukum yang bisa dipelintir. Satu tetesan kesalahan ikut demonstrasi, mengunggah kritik di media sosial, atau sekadar berada di tempat yang salah langsung berubah menjadi jerat hukum.
Warga miskin dan mereka yang minim akses hukum menghadapi risiko terbesar. Tanpa advokat mumpuni, seseorang bisa ditahan berbulan-bulan tanpa bukti kuat. Aparat mengontrol proses pemeriksaan, padahal semestinya pengawasan itu melindungi warga. Dengan RUU ini, ketakutan akan menjadi alat pengatur sosial yang efektif.
Ironi Demokrasi
Di negara yang katanya demokrasi, kebenaran sering ditolak hanya karena terlalu jujur. DPR dan pemerintah mengklaim RUU KUHAP adalah pembaruan. Namun, mereka gagal melakukan perubahan substansial yang menjamin hak warga.
Karena itu, koalisi masyarakat sipil menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan, membuka draf terakhir, dan menyusun ulang konsep yang memperkuat mekanisme check and balance. Mereka mendesak transparansi dan perlindungan hukum hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas negara hukum.
Selain itu, suara kritis itu kerap tenggelam di riuh politik yang lebih sibuk dengan headline media daripada realitas lapangan. Aparat yang diberi kuasa seluas ini bisa menjadi mesin politik, bukan pelayan publik.
Perspektif Korban
Dian (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa, bercerita tentang ketakutannya mengikuti aksi protes.
“Saya takut, bukan karena demo, tapi karena RUU itu. Polisi bisa menahan saya tanpa alasan kuat, dan prosesnya panjang,” ujarnya.
Di pinggiran Jakarta, Pak Joko, guru honorer, menambahkan, “Ini bukan hanya soal demo. Kalau DPR mengesahkan KUHAP seperti ini, saya takut anak-anak murid saya yang kritis akan dianggap kriminal hanya karena berani bertanya atau menulis di media sekolah.”
Mereka yang seharusnya dilindungi hukum kini hidup dalam ketakutan sistemik akibat RUU yang cacat formil dan materiil.
Tabooo Bicara: Hukum Bukan Mainan
Kami di Tabooo tidak takut menyebut hal yang tabu DPR dan pemerintah sedang mempreteli esensi demokrasi. Mereka menjadikan hukum alat kontrol, bukan perlindungan.
Setiap pasal yang dilegalkan tanpa kontrol menjadi bom waktu sosial. Ledakan itu tidak akan terjadi di gedung DPR, melainkan di jalanan, di rumah warga, dan di kelas-kelas yang seharusnya aman dari intimidasi hukum.
Selain itu, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Ketika aparat memperoleh kewenangan tanpa batas dan pengawasan, rakyat melihat hukum bukan sebagai pelindung, tetapi alat intimidasi.
Penutup: Pertanyaannya Masih Sama
Apakah kita rela hidup di negara di mana penangkapan bisa ditentukan oleh kebijakan sesaat, bukan bukti? Apakah demokrasi hanya pajangan di meja rapat, sementara warga biasa menjadi kelinci percobaan?
RUU KUHAP bukan sekadar undang-undang; ini cermin pilihan moral bangsa. Cermin itu retak jika kita tetap diam dan membiarkan kekuasaan hukum tanpa batas merajalela.
Di ujung hari, rakyat hanya meminta satu hal sederhana: hukum harus melindungi, bukan menakut-nakuti. DPR dan pemerintah tampaknya masih sibuk membaca judul bab, sementara mereka menyembunyikan isi substansi di balik rapat rahasia.
Di negara ini, keadilan bisa saja tinggal janji di atas kertas dan janji itu selalu menunggu aksi nyata, bukan debat kosong. @dimas
